WEST WING MHI Daily

Trump sells tax reform: ‘Our tax code is a giant self-inflicted economic wound’

– Alex Pappas in Fox News

Alex Pappas at Fox News writes “President Trump took his push to reform the country’s tax laws on the road to North Dakota on Wednesday, describing America’s tax code as ‘a giant self-inflicted economic wound,’ as he called for drastic tax cuts for individuals and businesses.” The President described the complexities of the tax code and stated his goal to simplify it, noting the tax preparation industry is “one business I want to drive down.” The President, noting tax reform was good for all Americans, told the crowd that anybody who would vote against tax cuts and reforms have to be voted “out of office.”

The Daily Signal reports that President Trump “took his crusade for tax reform” to North Dakota’s Andeavor Refinery on Wednesday, pushing for reforms that would simplify the tax code, increase business investment here at home, and eliminate special interest loopholes.

In rightsizing the government, The Washington Free Beacon reports that “the Environmental Protection Agency will soon employ the lowest number of workers since the Ronald Reagan administration,” since “hundreds of employees have accepted buyouts and taken early retirement since President Donald Trump’s inauguration.”

Regarding immigration, at The Weekly Standard economist Irwin M. Stelzer writes that the boundaries of executive authority were pushed to unconstitutional limits by the DACA program, and that the fate of DACA and its recipients now “rests where it belongs, with Congress.”

In the Washington Examiner, Governor Pete Ricketts (R-NE) writes that in a stark change from the last eight years, “the voices of states are being heard” in Washington “thanks to the new administration,” writing that “for the states, President Trump’s opening act has been a resounding success.”

WEST WING MHI 

WEST WING MHI Daily

“Area business leaders eager to hear Trump’s ideas on tax reform”

– Amy Dalrymple in The Bismarck Tribune

In North Dakota’s Bismarck Tribune, Amy Dalrymple writes how many area business leaders “are eagerly awaiting” President Trump’s speech on tax reform. Steve Herman, the owner of AAction Movers, told The Bismarck Tribune: “We pay too much tax in this country, and I believe it restricts the free enterprise system.” He added, “Any tax relief would be a benefit to everyone, I believe.” Kathy Neset, a geologist and owner of Neset Consulting, told the paper she’d like a simplified tax code. “I would love to see some lower corporate tax rates and a simplified plan for all Americans.”

The Daily Signal reports on the positive impact that tax reform could have on America’s small businesses, highlighting Missouri small business owner Carla Young who argues that “tax reform is gonna help everyone.”

In The Hill, the Coalition for Fair Effective Tax Rates’ Mark Allen writes that “high effective tax rates” on American businesses “have slowed job creation and economic growth,” saying comprehensive tax reform offers a chance to fix this problem.

Regarding immigration policy, National Review editor Rich Lowry reminds readers that DACA was intended to be “temporary,” quoting President Obama as stating that DACA “is not amnesty,” “not immunity,” “not a path to citizenship,” and “not a permanent fix,” and that “precisely because [DACA] is temporary, Congress needs to act.”

In Fox News, Dr. Marc Siegel writes about the number of lives saved during Hurricane Harvey. After the President called the hurricane a natural disaster, and HHS Secretary Dr. Tom Price followed declaring a public health emergency, “they initiated a coordinated federal, state, and local health care response that has likely saved thousands of lives,” Dr. Siegel penned.

WEST WING MHI 

Presiden Pimpin Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila

Presiden saat pimpin upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2017 di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Minggu (1/10)

JAKARTA ,01 Oct 2017-Presiden Joko Widodo, Minggu, pukul 08.00 WIB memimpin upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2017 di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur.

Presiden Jokowi didampingi Ibu Negera Iriana tiba di Monumen Pancasila Sakti sekitar pukul 07.50 WIB dan langsung menuju ruang tunggu utama. Sebelumnya telah hadir juga Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ibu Mufidah Kalla.

Persembahan lagu-lagu perjuangan oleh Aubade mengiringi kedatangan Presiden dan Wakil Presiden. 

Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla kemudian menuju mimbar upacara dengan berjalan kaki. Di lapangan upacara  terlihat pasukan upacara telah berbaris rapi.

Dalam upacara itu, Naskah Pancasila dibacakan oleh Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibacakan oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah membaca dan menandatangani Naskah Ikrar. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin membacakan doa yang menjadi penutup rangkaian upacara.

Sebelum meninggalkan tempat upacara, Presiden dan Wapres beramah tamah dengan Keluarga Pahlawan Revolusi, yang juga diiringi persembahan lagu-lagu perjuangan.

komitmen pemerintah jelas, bahwa PKI itu dilarang !

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, makna yang bisa diambil dari Peringatan Hari Kesaktian Pancasila, pada Minggu, 1 Oktober 2017 ini adalah pertama, jangan sampai sejarah kelam kekejaman PKI itu terulang lagi. Kedua, pegang teguh Pancasila, jaga persatuan dan kesatuan.

“Jangan beri ruang kepada ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila. Apalagi memberi ruang pada PKI, tidak,” tegas Presiden Jokowi kepada wartawan usai memimpin Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2017 di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Minggu pagi.

Yang ketiga, lanjut Presiden, Ketiga, posisi pemerintah sangat jelas, pegang teguh TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966. Artinya apa? Komitmen kita, komitmen Presiden, komitmen pemerintah jelas, karena di TAP MPRS 25 Tahun 1966 jelas bahwa PKI itu dilarang.

“Jelas sekali, saya kira tidak perlu saya ulang-ulang,” ujar Presiden Jokowi.

Kepala Negara mengajak seluruh komponen bangsa, dan ia perintahkan juga kepada TNI/Polri serta seluruh lembaga-lembaga pemerintah untuk bersama-sama bersinergi membangun bangsa, membuat rakyat tenang dan tentram, dan bersatu padu menghadapi persaingan dan kompetisi global.

Mengenai soal rekonsiliasi sendiri, Presiden Jokowi yang mengaku sudah tiga kali menonton film “Pengkhianatan G30S/PKI”, termasuk yang terakhir di Markas Korem 061 Suryakencana Bogor, Jawa Barat, Jumat (29/9) malam, meminta agar hal itu ditanyakan kepada Menko Polhukam Wiranto

Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2017 ini antara lain juga dihadiri oleh Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, perwakilan negara sahabat, keluarga Pahlawan Revolusi, dan para Kepala Staf Angkatan. 

(UN/OJI/ES) MHI 

Presiden Nobar Film G30S/PKI bersama warga di Bogor

Presiden Jokowi Nobar Film G30S/PKI bersama warga di Bogor,Jumat (29/9).

BOGOR ,30 Sep 2017-Hujan deras yang mengguyur Kota Bogor pada Jumat malam, 29 September 2017, tak menyurutkan langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bergegas menuju Markas Korem 061 Suryakencana Bogor, Jawa Barat.

Presiden menyambangi Korem 061 Suryakencana Bogor yang tengah menggelar nonton bareng film “Pengkhianatan G30S/PKI” di halaman tenis indoor bersama anggota TNI dan Polri serta masyarakat.

Presiden yang malam itu tampak mengenakan jaket merah dipadu celana hitam tiba di lokasi sekitar pukul 20.00 WIB dan langsung menempati tempat yang berada persis di hadapan layar.

Turut mendampingi Presiden, diantaranya Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang bergabung kemudian dan Danpaspampres Mayjen TNI Mar Suhartono.

(BPMI/EN) MHI 

Pemerintah Siapkan Mitigasi Terkait Ketidakpastian Waktu Erupsi Gunung Agung dan Sinabung

Menko PMK Puan Maharani didampingi Seskab Pramono Anung memberikan keterangan pers, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (28/9) sore

JAKARTA ,28 Sep 2017-Meskipun sudah dinyatakan berada pada status Awas sejak 22 September lalu, belum bisa dipastikan kapan Gunung Anung yang berlokasi di Kabupaten Karangasem, Bali, akan meletus. Untuk itu, kami pemerintah sudah melakukan mitigasi berkaitan dengan hal tersebut.

“Bagaimana kemudian ketidakpastian bahwa erupsi ini nantinya akan menjadi lebih parah apakah akan ada tanggap darurat,  apakah ada masa transisi, karena saat ini memang masih pada posisi siaga,” ungkap Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani dalam keterangannya kepada wartawan usai mengikuti rapat terbatas yang membahas antisipasi peningkatan aktivitas Gunung Agung dan Gunung Sinabung, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis sore.

Menko PMK memastikan, semua kebutuhan yang berkaitan dengan apa saja yang terjadi terkait peningkatan aktivitas Gunung Agung itu,  Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan kepada Gubernur Bali untuk segera melakukan langkah-langkah tindakan berkaitan dengan hal-hal yang perlu dilakukan dalam waktu yang tidak pasti ini.

“Namun yang perlu kami tekankan, tidak ada masalah berkaitan dengan pariwisata, sudah dilakukan strategi bagaimana kemudian kalau kemudian memang terjadi dampak yang lebih luas,” jelas Puan.

Diakui Menko PMK, kalau dilihat radiusnya secara keseluruhan sudah semua 9 kabupaten/ kota di Bali yang terkena dampak dari peningkatan aktivitas Gunung Anung. Karena itu, pada rapat terbatas telah diputuskan untuk menugaskan semua Kementerian/lembaga, BNPB Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, kemudian Kementerian PUPR, Kementerian ESDM dan lain-lain, untuk bisa melakukan mitigasi berkaitan dengan bencana tersebut.

Gunung Sinabung

Terkait dengan peningkatan aktivitas Gunung Sinabung, di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Menko PMK Puan Maharani mengemukakan, masalah yang ada itu adalah bagaimana merelokasi pengungsi pada tahap 2 dan 3.

Untuk tahap 1 yang terjadi pada tahun 2010, menurut Menko, sebanyak 370 KK sudah diselesaikan. Mereka sudah mendapatkan relokasi,  bahkan sudah mendapatkan hunian juga.

Kemudian untuk sisanya di tahap kedua itu sudah 80%, yang kemudian proses selanjutnya sedang dilakukan untuk tahap ketiga relokasi sisa dari semua pengungsi, kurang lebih berjumlah 1655 KK akan direlokasi ke daerah Siosar. Di daerah ini sudah tersedia lahannya seluas kurang lebih 480 hektar.

“Sudah ada komitmen berkaitan dengan izin antara Pemprov Sumatera Utara, kemudian Kabupaten Karo dan juga Kementerian LHK yang akan menyatakan bahwa segera, secepat-cepatnya akan ada relokasi pengungsi yang masih belum mempunyai tanah,” kata Puan.

Gubernur Bali Minta Doa Agar Tidak Meletus

Gubernur Bali I Made Mangku Pastika optimistis, kalau sesuatu yang buruk terjadi terkait dengan status Awas Gunung Agung di Kabupaten Karangasem, dampaknya akan sangat minimal, termasuk kaitannya dengan pariwisata.

“Saya katakan, maksimum terdampak oleh letusan itu, di luar debu ya, di luar debu hanya 12 Km.  Masih ada 64 desa dari 78 desa di Karangasem,  Karangasem sendiri masih zona aman,” kata Pastika kepada wartawan usai mengikuti rapat terbatas yang membahas antisipasi peningkatan aktivitas Gunung Agung dan Gunung Sinabung, di Kantor Presiden, Jakarta.

Karena itu, Gubernur Bali meminta semua pihak agar jangan dipikirkan ini dahsyat betul,  sehingga menjadi semacam ancaman bagi pariwisata, dan kehidupan masyarakat Bali.

Sejauh ini, menurut Gubernur Bali, pemerintah tetap berusaha mempersiapkan segala sesuatunya untuk meminimalisir kerugian, atau dampak dari bencana ini,  apakah yang menyangkut keselamatan manusia, hewan, dan juga harta benda. Oleh karena itu, semua Kementerian saya kira yang terkait sudah terlibat di dalam penanganan ini bersama pemerintah daerah, baik provinsi dan kabupaten.

Terkait dengan penanganan pengungsi, Gubernur Bali I Made Mangku Pastika juga mengingatkan, bahwa kerabatan di Bali itu sangat kuat, sehingga sebagian besar pengurus itu justru berada di rumah-rumah keluarganya masing-masing.

“Mereka akan ditampung selain di tenda-tenda darurat, akan disalurkan ke Bale Banjar namanya,  tiap desa di Bali karena Desa tradisional, desa adat punya Bale Banjar,  itu bisa dimanfaatkan, dan seluruh warga sudah terlibat urusan ini dalam membantu keluarga mereka yang sedang mengungsi,” ungkap Pastika.

Gubernur Bali I Made Mangku Pastika menjawab wartawan usai rapat di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (28/9) sore

Sebagaimana diketahui, sejak 22 September 2017 lalu, Gunung Agung di Kabupaten Karangasem dinyatakan berstatus awas. Menurut Pastika,  ini adalah tahap atau level yang paling tinggi dalam rangka, dalam konteks menunggu letusannya yang sampai saat ini belum dapat dipastikan.

“Saya kira semua orang yang tahu Bali berdoa supaya tidak terjadi letusan itu,” kata Pastika.

(DNA/JAY/ES) MHI 

Mendagri Ingatkan Area Rawan Korupsi !

PADANG ,28 September 2017 13:04:30– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo melangsungkan kunjungan kerja ke Kota Padang pada Selasa malam. Ia melangsungkan pertemuan dengan jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) dan Forum Komunimasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi Sumatera Barat.

Pertemuan tersebut berlangsung pukul 19.00 WIB di Auditorium Rumah Jabatan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar). Kunjungan ke daerah-daerah memang menjadi agenda rutin Mendagri Tjahjo dalam rangka membangun tata kelola pemda yang efektif dan efisien.

Dalam paparannya, Mendagri Tjahjo mengingatkan para kepala daerah untuk memahami area rawan korupsi. Hal ini mengingat banyaknya kepala daerah belakangan ini yang terlibat dugaan kasus korupsi dan terjerat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Area rawan korupsi meliputi belanja perjalanan dinas, penyusunan anggaran, penerimaan pajak dan retribusi daerah, pengadaan barang dan jasa, jual beli jabatan dan belanja hibah dan bansos,” kata Tjahjo dalam sambutannya kepada para pejabat daerah, termasuk lurah se-Kota Padang.

Selama tiga tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi, kata Tjahjo sudah 33 kepala daerah yang terjerat korupsi. Kemudian, selama KPK terbentuk, sebanyak 351 kepala daerah terjaring dugaan kasus tersebut, ini belum terhitung dengan kerabat dan keluarganya.

Namun, menurut Tjahjo masalah korupsi ini bukan menjadi bagian dari kesalahan sistem yang ada, karena mulai dari pengawasan sampai upaya pencegahan korupsi sudah berjalan maksimal. Termasuk intruksi pemerintah pusat agar kepala daerah berhati-hati kelola anggaran.

“Tidak hanya itu, KPK juga sudah melakukan supervisi ke daerah, BPK sudah turun, Saber Pungli juga ada, setelah kepala daerah terpilih juga dibekali (diklat) di Kemendagri,” katanya.

Belum lagi, ia melihat sekarang partai politik (parpol) sudah cukup selektif dalam mengusung pasangan calon yang akan maju pemilihan kepala daerah (Pilkada). Misalnya dengan melakukan psikotes dan memberikan sekolah kepada para calon ini agar matang berbirokrasi.

Menurut dia, persoalan korupsi ini menjadi persoalan individu masing-masing, serta sejumlah pihak terkait yang mendorong munculnya prilaku menyimpang tersebut. Akhirnya, hal semacam ini malah menjadi temuan KPK sehingga pejabat tersebut terjerat OTT dugaan kasus korupsi.

“Hampir semua dengan pihak ketiga masalah perizinan, fee yang harus bayar di depan, soal izin yang akhirnya jadi temuan. Kalau memang OTT, saya akan langsung angkat pelaksana tugas (plt)-nya. Tapi kalau baru ditersangkakan, maka kami harus hormati asas praduga tak bersalah,” tambah dia.

(zaprul/Ikhsan) MHI 

Sumber :Puspen Kemendagri

Presiden Mengaku Sudah Bertemu Dengan Panglima TNI Terkait Soal Isu Pembelian Senjata

JAKARTA ,27 Sep 2017-Presiden Joko Widodo mengaku sudah bertemu dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, terkait pernyataannya mengenai isu pembelian senjata yang disampaikan dalam pertemuan tertutup dengan para senior TNI, di Mabes TNI Cilangkap, pekan lalu.

“Tadi malam sepulang saya dari Bali, saya sudah bertemu dengan Panglima TNI di Halim, dan sudah dijelaskan,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan usai membuka dan meninjau stan Pameran Kriyanusa Dekranas 2017 di Jakarta Convention Center, Rabu pagi.

Mengenai kebenaran materi yang disampaikan oleh Panglima TNI dalam pertemuan dengan para senior TNI itu, Presiden menegaskan, bahwa penjelasan dari Menko Polhukam sudah jelas. “Jadi saya kira tidak usah saya ulang lagi,” tegasnya.

Ketika ditanya wartawan mengenai penjelasan Panglima TNI dalam pertemuan di Lanud Halim Perdanakusuma, Presiden menegaskan, bahwa dirinya tidak bisa menyampaikan semua yang telah dijelaskan oleh Panglima TNI.

“Mengenai penjelasan yang disampaikan Panglima TNI tidak bisa semua saya sampaikan,” ujar Presiden Jokowi.

Pendidikan Intelijen

Sebagaimana diketahui menanggapi isu pembelian senjata secara ilegal itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik Hukum dan Keamanan(Polhukam) Wiranto menyatakan, bahwa pengadaan 500 pucuk senjata laras pendek oleh Badan Intelijen Negara (BIN) akan digunakan untuk pendidikan intelijen.

“Ini untuk pendidikan intelijen, dan dilakukan oleh lembaga resmi institusi pemerintah,” kata Wiranto ketika memberikan keterangan pers di kantornya di Jakarta, Minggu (24/9).

Wiranto menjelaskan sebanyak 500 pucuk senjata tersebut tidak diimpor dari luar negeri, melainkan dipesan dari PT Pindad.

Soal isu pembelian senjata secara ilegal itu, Menko Polhukam Wiranto menilai telah terjadi miskomunikasi di antara instansi terkait.

“Saya sudah panggil Panglima TNI dan Polri, ini hanya masalah komunikasi yang tidak tuntas terkait pembelian senjata itu,” kata Wiranto saat itu.

(DND/RAH/ES) MHI