Presiden Menghadiri Upacara Peringatan ke-72 Hari TNI

Presiden Jokowi pada perayaan HUT ke-72 TNI, di Dermaga Indah Kiat Cilegon, Provinsi Banten, Kamis (5/10)

BANTEN ,05 Oct 2017-Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas profesionalisme TNI yang terus meningkat, atas komitmen seluruh jajaran TNI dalam memegang teguh sumpah prajurit, dan atas dedikasi para prajurit dalam menjalankan tugas-tugas berat yang penuh risiko.

“Dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas peran sentral TNI dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menjaga Pancasila, dan menjaga kewibawaan negara,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada perayaan HUT ke-72 TNI, di Dermaga Indah Kiat Cilegon, Provinsi Banten, Kamis pagi.

Presiden optimis TNI akan menjadi angkatan bersenjata yang semakin disegani oleh negara-negara lain, yang akan menjadi kekuatan besar di regional, di Asia. Kepala Negara pun yakin dan percaya, bahwa TNI akan selalu yang pertama, yang terdepan, dalam menjaga persatuan dan keutuhan NKRI.

Bangga Sumpah Prajurit

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mengaku bangga dan terkesima mendengarkan sumpah prajurit, untuk setia kepada NKRI yang berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945, tunduk kepada hukum dan memegang disiplin keprajuritan, taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan, menjalankan segala kewajiban dengan penuh tanggung jawab kepada tentara dan NKRI, dan memegang segala rahasia tentara sekeras-kerasnya. Ia menambahkan bahwa hal ini adalah sumpah yang membanggakan.

“Betapa besar komitmen dan dedikasi prajurit TNI untuk bangsa dan negara, yang membawa kemuliaan negara, kemuliaan bangsa Indonesia,” tutur Presiden Jokowi.

Menurut Kepala Negara menilai, pondasi itulah yang harus dipegang teguh oleh institusi TNI dan oleh prajurit TNI. Pondasi itulah, tambah Presiden, yang patut diteladani oleh seluruh rakyat Indonesia.

“Pondasi itulah yang membuat kita kokoh berdiri menghadapi ruang zaman yang sering bergolak. Pondasi itulah yang memperkokoh Indonesia dalam menghadapi dan memenangkan persaingan global,” tutur Kepala Negara.

Acara peringatan HUT ke-72 TNI itu dimeriahkan dengan drama, parade alat pertahanan, simulasi pertempuran udara, simulasi operasi penanganan terorisme, serta unjuk kebolehan prajurit.

Politik dan Loyalitas TNI Untuk Kepentingan Bangsa dan Negara

Saat memberikan sambutan pada Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-72 TNI, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat mengingat pesan Jenderal Besar Soedirman tentang jati diri TNI, yang diyakini sangat dan bahkan semakin relevan untuk masa kini dan masa yang akan datang.

“Bahwa politik tentara adalah politik negara, politik TNI adalah politik negara, dan loyalitas TNI adalah loyalitas untuk kepentingan bangsa dan negara,” tegas Presiden Jokowi.

Politik dan loyalitas kepada bangsa dan negara itu, menurut Kepala Negara, berarti kesetiaan memperjuangkan kepentingan rakyat, kesetiaan menjaga keutuhan wilayah dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan kesetiaan kepada pemerintah yang sah.

TNI, tegas Presiden Jokowi, adalah milik nasional yang berada di atas semua golongan, yang tidak terkotak-kotak oleh kepentingan politik yang sempit, dan tidak masuk ke kancah politik praktis.

“TNI selalu menjamin netralitas politik di era demokrasi sekarang ini, yang selalu menjamin keutuhan wilayah nasional, dan membangun persatuan serta solidaritas antar anak bangsa, antar komponen bangsa,” tutur Presiden.

Harus Waspada

Kepala Negara mengingatkan, sampai kapan pun juga kita harus waspada terhadap upaya dari luar yang merongrong keutuhan wilayah Indonesia. Presiden juga mengingatkan harus waspada terhadap rongrongan dari dalam yang mengganggu Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dan juga harus waspada terhadap peperangan nyata di bidang budaya dan ekonomi di era perdagangan bebas dan perkembangan teknologi yang maha cepat sekarang ini.

Menurut Kepala Negara, tidak ada jalan lain bahwa kita harus bergegas membangun pondasi ekonomi kita harus Indonesia sentris, sebagaimana tuntutan doktrin pertahanan semesta yang dipegang teguh oleh TNI.

“Harus menjaga stabilitas politik dan keamanan, harus menumbuhkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap negara kita, Indonesia,” ujar Kepala Negara.

Presiden juga mengingatkan, bahwa dalam dunia yang semakin transparan sekarang ini tidak ada lagi yang bisa ditutup-tutupi. Kejadian sekecil apapun di sudut negeri ini, akan terberitakan sampai mancanegara.

Karena itu, lanjut Presiden, tidak ada pilihan lain kecuali kita harus memberikan pesan bahwa Indonesia adalah negara yang stabil. Karena itu pula, Presiden menegaskan, bahwa sinergi antara TNI dengan institusi lain dalam pemerintahan dan dengan seluruh komponen anak bangsa adalah mutlak, adalah wajib, untuk dijaga dan ditingkatkan.

Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ibu Mufidah Jusuf Kalla dalam upacara peringatan tersebut, diantaranya sejumlah menteri anggota Kabinet Kerja dan para duta besar dari negara sahabat.

Tampak hadir pula Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Try Sutrisno dan Ibu Tuti Try Sutrisno, Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia Boediono serta Ibu Sinta Nuriyah Wahid.

(SM/JAY/ES) MHI 

Presiden Berjalan Kaki Hadiri Upacara Peringatan ke-72 Hari TNI

BANTEN ,05 Oct 2017-Tingginya antusiasme masyarakat untuk menyaksikan Upacara Peringatan ke-72 Hari TNI Tahun 2017, membuat jalan di sekitar menuju lokasi upacara di dermaga PT Indah Kiat, Cilegon, Banten, Kamis pagi macet total.

Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana yang akan menghadiri upacara itu pun terkena imbasnya.  Saat hampir tiba di lokasi upacara, rangkaian kendaraan Presiden tidak bergerak selama hampir 30 menit. Saat itu jarak dari kendaraan yang ditumpangi Presiden ke lokasi upacara kurang lebih 2 km.

Melihat situasi seperti itu, Presiden Jokowi memutuskan keluar dari kendaraan yang dinaikinya untuk berjalan kaki. “Presiden tadi di dalam mobil memutuskan berjalan kaki,” ucap Ajudan Presiden Kolonel Mar Ili Dasili.

Semula Presiden berjalan kaki hanya didampingi perangkat Kepresidenan. Tak lama setelah berjalan kaki, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian yang juga terjebak dalam kemacetan turut mendampingi Presiden.

Saat berjalan kaki, Presiden tampak melambaikan tangan kepada masyarakat. “Pak Jokowi.. Pak Jokowi,” ucap masyarakat yang menyaksikan Presiden berjalan kaki.

Tiga ratus meter menjelang lokasi upacara, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Mulyono, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KASAL) Laksamana TNI Ade Supandi dan Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) Marsekal Hadi Tjahjanto menyambut kedatangan Presiden dan berjalan kaki bersama menuju lokasi upacara.

Dalam upacara tersebut, Presiden bertindak selaku Inspektur Upacara. Selain itu, Presiden menganugerahkan tanda kehormatan Republik Indonesia yakni Bintang Kartika Eka Paksi Nararya, Bintang Jalasena Nararya dan Bintang Swa Bhuwana Paksa Nararya.

Setelah memberikan amanat, Presiden menyaksikan demonstrasi ketangkasan prajurit.

Menuju Tarakan

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden (Setpres), Bey Machmudin, dalam siaran persnya Kamis pagi mengemukakan, usai menghadiri Upacara Peringatan ke-72 Hari TNI, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana dijadwalkan akan menyerahkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten.

Sedangkan sore harinya, Presiden akan menuju Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten untuk menghadiri groundbreaking PLTU IPP Jawa 7.

Dari kunjungan kerja ke Provinsi Banten, Presiden dan Ibu Iriana bersama rombongan akan melanjutkan perjalanan menuju Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.

(SM/JAY/ES) MHI 

Negara-Negara Islam Harus Bersatu Hadapi Tantangan Umatnya

YORDANIA ,05 Oktober 2017- “Berbagai tantangan yang dihadapi umat Islam saat ini memerlukan negara-negara Islam untuk bersatu dan bekerja sama dalam mengatasinya,” demikian disampaikan Menlu RI  saat melakukan kunjugan kehormatan kepada Raja Yordania, Raja Abdulah II Bin Al-Hussein, di Istana Al-Husseiniyah, Amman.

Menlu RI dan Raja Yordania membahas banyaknya tantangan yang dihadapi umat Islam yang membutuhkan kerja sama kuat antara negara Islam. Untuk itu, toleransi dan saling pengertian dibutuhkan dalam berinteraksi antar negara. “Kenyataan saat ini banyak waktu dihabiskan  untuk membahas penyelesaian berbagai konflik diantara negara Islam,” tutur Menlu RI.

Dalam pertemuan, Menlu RI menyampaikan undangan Presiden RI kepada Raja Abdullah untuk hadir sebagai pembicara utama di Bali Democracy Forum, di Bali 7-8 Desember 2017. Undangan tersebut diberikan kepada Raja Jordan mengingat perannya dalam memajukan pluralisme, toleransi dan demokrasi. “Jordan telah menjadi contoh di kawasan sebagai negara yang menjunjung tinggi toleransi, pluralisme dan demokrasi,” tutur Menlu RI.

Selain itu, Menlu RI dan Raja Yordania juga memberi perhatian terhadap tantangan dari terorisme dan radikalisme. Beberapa kekhawatiran yang dibahas Menlu RI dan Raja Yordania terkait  Foreign Terrorist Fighters (FTF) dan perkembangan  regionalisasi kelompok terorisme, seperti di Marawi. Dalam kaitan ini Raja Yordania menyambut  baik komitmen dan langkah Indonesia dalam upaya menanggulangi terorisme.

Lebih lanjut, Raja Abdullah II menyampaikan kesiapan Yordania untuk melakukan kerja sama khususnya terkait tukar informasi dan intelijen, program de-redikalisasi dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Dalam kaitan ini, Menlu RI  mengharapan agar MoU kerja sama dalam menanggulangi terorisme dan redikalisme antara Indonesia dan Yordania dapat segera diselesaikan. “Terorisme dan radikalisme merupakan tantangan nyata dan hanya dapat dihadapi dengan kerja sama yang efektif baik di tingkat bilateral, regional maupun internasional,” ucap Menlu Retno.

Perjuangan rakyat Palestina untuk merdeka juga menjadi tantangan bersama saat ini. Raja Yordania menyampaikan bahwa isu Palestina semakin kurang mendapat perhatian masyarakat internasional, sehingga membutuhkan upaya kita bersama untuk menempatkannya kembali di agenda masyarakat internasional. Dalam kaitan ini Menlu RI kembali menyampaikan komitmen Indonesia dalam memperjuangka Palestina.

(Ahmad) MHI 

(Sumber : Kementerian Luar Negeri)

Presiden Silaturahmi dengan Kepala Desa se-Banten

BANTEN ,04 Oct 2017-Presiden Joko Widodo mengatakan, dalam 3 (tiga) tahun ini telah dikucurkan Dana Desa sebesar Rp127 triliun. Yang pertama Rp20 triliun, yang kedua Rp40 triliun. Tahun ketiga Rp60 triliun. Setiap desa, lanjut Presiden, pada tahun pertama kira-kira dapat Rp300 juta tahun, tahun kedua Rp600 juta, tahun ketiga Rp800 jutaan.

Menurut Presiden, dari 74 ribu desa yang menerima Dana Desa, tahun ini ada kurang lebih 900 desa yang mempunyai masalah, kepala desanya ditangkap, karena menyelewengkan Dana Desa. Karena itu, Presiden meminta agar hati-hati menggunakan dana ini. 

“Ini adalah dana yang sangat besar sekali, Rp127 triliun itu bukan angka yang kecil. Angka yang gede sekali,” kata Presiden Jokowi saat bersilaturahim dengan para kepala desa dan masyarakat tani se-Provinsi Banten, di Desa Muruy, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten, Rabu  siang.

Uang segitu gedenya, lanjut Presiden, kalau tidak bisa memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa, itu pasti ada yang salah. “Pasti ada yang salah, ada sesuatu di situ,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Kepala Negara menegaskan, bukan hanya aparat tapi yang paling penting masyarakat semuanya mengawasi agar Dana Desa betul-betul mempunyai manfaat bagi masyarakat yang ada di desa-desa.

“Silakan dipakai untuk membangun infrastruktur silakan, jalan desa silakan, dipakai untuk embung silakan, dipakai untuk irigasi yang kecil-kecil silakan, dipakai untuk membendung sungai kecil silakan. Yang paling penting yang tidak boleh, hanya satu, jangan ada yang ngantongin untuk kepentingan pribadi, ini yang tidak boleh,” tegas Kepala Negara.

Presiden menekankan, agar Dana Desa itu hanya mutar di desa, paling mutar di kecamatan, atau paling mutar di kabupaten. Jangan sampai ketarik lagi ke pusat atau ke jakarta. ”Ini kalau berputar terus dan setiap tahun kita tambah pasti mensejahterakan,” ucapnya.

Presiden Jokowi memberi contoh, kalau membangun embung misalnya, gunakan 100 persen bahan bahan yang ada di desa itu, tenaga kerja 100 persen dari desa itu. Ia menambahkan jangan membawa kontraktor dari kota untuk mengerjakan ke desa.

“Dikerjakan di desa itu, memakai tenaga kerja di desa itu, bahan bahannya kalau bisa dibeli di desa itu, terus itu semua mutar-mutar di desa itu. Uang jangan sampai keluar di desa itu, keluar dari kecamatan, kuncinya ada di situ,” tutur Presiden Jokowi seraya menambahkan, yang gede-gede bagiannya pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten.

Kalau hal-hal seperti ini terus dilakukan, Kepala Negara meyakini dengan potensi besar yang dimiliki Banten, kekuatan yang dimiliki dan didukung dengan infrastruktur yang baik, provinsi ini akan berkembang dengan baik, dengan dukungan seluruh masyarakat.

Tampak hadir dalam acara tersebut antara lain Menteri Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sanjoyo, Menteri BUMN Rini Sumarno,  Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Gubernur Banten Wahidin Halim, dan Bupati Pandeglang Irna Narulita.

(SM/JAY/ES) MHI 

Presiden Tinjau Bendungan Karian Lebak, Banten

Presiden Jokowi meninjau progress pembangunan Bendungan Karian, di Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten, Rabu (4/10) siang

BANTEN ,04 Oct 2017-Presiden Joko Widodo mengawali kunjungannya ke Provinsi Banten, dengan melihat langsung proses pembangunan bendungan Karian di Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten, Rabu siang.

Presiden menjelaskan, bendungan ketiga terbesar di Indonesia dan termasuk ke dalam proyek strategis nasional itu, pembangunannya sudah direncanakan sejak tahun 80-an. Namun, baru pada tiga tahun terakhir rencana tersebut dieksekusi.

“Waduk Karian ini sudah direncanakan sejak tahun 80-an. Kemudian tiga tahun yang lalu kita eksekusi untuk dikerjakan. Waduk ini adalah waduk terbesar ketiga setelah Jatiluhur dan Jatigede,” ungkap Presiden usai peninjauan.

Presiden menargetkan pembangunan bendungan ini dapat diselesaikan pada tahun 2019 mendatang. Target tersebut ia berikan setelah melihat langsung pengerjaan di lapangan yang berjalan sesuai dengan harapan.

“Ini direncanakan selesai 2020. Tapi setelah melihat di lapangan dan pekerjaan bisa dipercepat, nanti pertengahan 2019 insya Allah bisa selesai,” ujar Presiden.

 314,7 juta meter kubik mengairi lahan 22.000 Hektar

Bendungan Karian yang dibangun dengan menggunakan sumber dana APBN ini memiliki kapasitas sebesar 314,7 juta meter kubik. Bendungan ini kelak diharapkan dapat mengairi lahan seluas 22.000 hektare, menyediakan pasokan air baku untuk beberapa wilayah sekitar sebesar 9,1 meter kubik per detik, pengendalian banjir dengan kapasitas tampung sebesar 60,8 juta meter kubik, dan menghasilkan tenaga listrik sebesar 1,8 MW.

“Ini dibendung dari Sungai Ciujung dan Sungai Ciherang. Kita harapkan dengan waduk ini bisa mengairi lahan kurang lebih 22 ribu hektare di Provinsi Banten dan yang kedua bisa menjadi air baku bagi Provinsi Banten dan Jakarta. Yang ketiga juga ada pembangkit listrik tenaga air di sini nantinya,” jelas Presiden Jokowi.

Untuk diketahui, di Banten sendiri pemerintah sedang membangun dua bendungan. Selain bendungan Karian, turut dibangun pula bendungan Sindang Heula di Kota Serang yang juga masuk dalam proyek strategis nasional.

Presiden menjelaskan, secara keseluruhan sampai saat ini pemerintah telah membangun 33 waduk dari 49 waduk yang direncanakan. “Tahun depan akan tambah 11 waduk lagi yang dibangun, tahun depan dibangun sisanya,” sambung Presiden.

Tampak mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki,

(SM/JAY/ES) MHI 

Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2018

JAKARTA ,04 Oct 2017-Setelah melalui serangkaian proses pembahasan yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Pemerintah menerbitkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor  707 Tahun 2017, Nomor  256 Tahun 2017, Nomor:01/Skb/Menpan-Rb/09/2017 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018.

Keputusan Bersama itu ditandatangani oleh Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur.

Dalam keputusan bersama itu ditetapkan, jumlah Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2018 sebanyak 21 hari, dengan rincian Hari Libur Nasional sebanyak 16 hari, dan cuti bersama sebanyak 5 hari untuk Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah dan Hari Raya Natal.

Rincian Hari Libur Nasional 2018 :

1. Senin, 1 Januari, Tahun Baru 2018 Masehi;
2. Jum’at, 16 Februari, Tahun Baru Imlek 2569 Kongzili;
3. Sabtu, 17 Maret, Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1940;
4. Jum’at, 30 Maret, Wafat Isa Al Masih;
5. Sabtu, 14 April, Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW;
6. Selasa, 1 Mei, Hari Buruh Internasional;
7. Kamis, 10 Mei, Kenaikan Isa Al Masih;
8. Selasa, 29 Mei, Hari Raya Waisak 2562;
9. Jum’at, 1 Juni, Hari Lahir Pancasila;
10. Jum’at – Sabtu, 15-16 Juni, Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah;
11. Jum’at, 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia;
12. Rabu, 22 Agustus, Hari Raya Idul Adha 1439 Hijriyah;
13. Selasa, 11 September, Tahun Baru Islam 1440 Hijriyah;
14. Selasa, 20 November, Maulid Nabi Muhammad SAW;
15. Selasa, 25 Desember, Hari Raya Natal;

Rincian Cuti Bersama 2018 :

1. Rabu, Kamis, Senin dan Selasa, 13,14,18 dan 19 Juni, Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah;
2. Senin, 24 Desember, Hari Raya Natal.

Penerbitan Keputusan Bersama tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018 adalah dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2018.

(EN/ES) MHI 

Sumber:(Humas Kemenko PMK)

Simposium MPR Dalam Rangka Memperkuat Otonomi Daerah dan Peran DPD RI

JAKARTA , 04 Oktober 2017 12:07:26- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo hadir dalam Simposium MPR dalam rangka memperkuat otonomi daerah dan peran DPD RI di Gedung Nusantara IV Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, pada Rabu .

Kegiatan tersebut merupakan inisiasi Lembaga Pengkajian MPR. Adanya simposium ini diharapkan dapat mendorong peranan pemerintah dalam membangun daerah, begitu juga DPD dalam pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan tugas konstitusi yang dimilikinya.

Ketua Lembaga Pengkajian MPR RI Rull Chairul Azwar dalam keterangan pers mengatakan, mengatakan ada sejumlah peran yang bisa dilakukan oleh DPD dalam rangka melaksanakan tugas konstitusionalnya antara lain mengawal pelaksanaan dana transfer daerah.

“Pelaksanaan dana transfer daerah ini belum banyak mendapat perhatian dari lembaga negara yang lainnya,” kata Rully.

Ia mengatakan peran mengawal dana transfer itu sangat tepat mengingat DPD merupakan lembaga perwakilan daerah sehingga perlu memperjuangkan kepentingan daerah baik bagi daerah itu sendiri maupun secara nasional.

Ia berharap, pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia termasuk di pelosok-pelosok daerah akan mendorong kemajuan bangsa sekaligus mencegah timbulnya ketimpangan sosial dan ekonomi.

Selain Mendagri Tjahjo, hadir juga di sana, Menteri Keuangan Sri Muyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Sofyan Djalil serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo.

Optimalisasi Peranan DPD di Daerah

Kinerja DPD RI saat ini dinilai masih kurang optimal. Fungsi lembaga tersebut dianggap hanya untuk memenuhi aturan konstitusi saja. Karena itu, harus dipikirkan bersama bagaimana meningkatkan peran DPD di daerah.

Hal itu diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo saat hadir dalam Simposium MPR di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen Senayan.

“Padahal, saat ini ada perkembangan daerah otonomi baru. DPD sebagai perwakilan daerah seharusnya mampu mengawal pembangunan dari daerah,” kata Tjahjo di Jakarta, Rabu (4/10).

Menurut dia, sejak dibukanya otonomi daerah pada tahun 1999 hingga sekarang, ada sekitar 300an lebih daerah. Secara prinsip, memang ada banyak daerah menunjukan percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Tjahjo menambahkan, pembentukan otonomi baru memang menjadi hak konstitusional daerah. Saat ini, tercatat, sudah ada 314 daerah yang mengajukan pemekaran, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

“Tapi ini yang menjadi kendala pemerintah menyangkut anggaran. Yang mana rekomendasi DPD, DPR, termasuk MPR, untuk sementara kita tunda dulu sambil melihat ketersediaan anggaran,” tambah dia.

Karena untuk persiapan saja, kata Tjahjo memerlukan paling sedikit dalam satu tahunnya Rp 100 miliar. Sedangkan ada 3 tahun masa persiapan. Dimana alokasi anggaran ini tak bisa ambil dari anggaran daerah induknya.

Sejalan dengan Mendagri, Ketua Lembaga Pengkajian MPR RI Rully Chairul Azwar mengatakan, peran memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional semestinya diemban oleh DPD RI, sesuai dengan konstitusinya Pasal 22D UUD 45.

“Dapat dikatakan, dengan terjadinya kekosongan peran tersebut menimbulkan melemahnya posisi tawar daerah di tingkat nasional,” kata Rully.

Menurut dia, hal ini bisa dimaklumi akibat terbatasnya kewenangan DPD lantaran aturan pelaksanaan atas kewajiban konstitusional tersebut belum jelas dan tegas diatur lebih lanjut.

Hasil kajian ini sangat sejalan dengan keinginan DPD RI untuk merefleksi diri sehubungan dengan hari jadinya ke-13 pada 1 Oktober 2017 lalu, yakni agar lebih berperan mendorong kemajuan daerah.

Wakil Lembaga Pengkajian MPR, Ahmad Farhan Hamid mengatakan, pemberian otonomi ini dimaksud agar daerah bisa mengembangkan potensinya sendiri. Sayangnya, hingga kini hal itu belum optimal.

“Karena baru 20 persen daerah saja yang berhasil melaksanakan pembangunan secara baik. Terbukti masih tinggi tingkat kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan masyarakat,” ujar dia.

(Ikhsan) MHI 

Sumber :Puspen Kemendagri