Mendagri Perintahkan Jajarannya Bergerak Cepat Selesaikan Masalah KTP !!

JAKARTA ,22 Oktober 2017 11:26:12- Masih banyaknya keluhan masarakat terkait dengan pembuatan KTPel Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo angkat bicara. Dia pun langsung menginstruksikan kepada Dirjen Dukcapil, Kapuspen dan Humas Kemendagri untuk melakukan konferensi pers soal KTPel.

Tjahjo mengatakan kemajuan dan kendala dalam perekaman KTPel harus dijelaskan kepada masyarakat. Kata dia, membuat KTPel atau perekaman bukan seperti beli kacang langsung dapat hasilnya. Harus melakukan proses pengecekan data dengan benar.

“Soal surat pengantar pindah alamat, datanya ganda atau tidak, saya berharap masyarakat jujur. Apakah mereka merekam sekali atau lebih, apakah pernah pindah alamat?,” kata Tjahjo dalam keterangan yang diterima wartawan, Minggu.

Tjahjo menilai Dukcapil Pusat maupun daerah sudah melayani dengan baik. Bahkan sesuai data yang diterimanya perekaman maupun pencetakan KTPel sudah mencapai 95 persen. Kalaupun ada yang belum kecetak, Tjahjo mengimbau agar masarakat untuk tetap bersabar karena datanya harus dicek secara detail.

“Kemendagri tidak mau asal-asal merekam atau mengeluarkan KTPel. Karena banyak yang tidak jujur, seperti datanya ganda. Karena sesuai catatan saya ada 1 juta WNI yang memiliki KTP lebih dari dua. Jadi kalau datanya ganda, kami tidak bisa memberikan atau mencetak KTP,” tegasnya.

Tjahjo menyesalkan banyaknya masyarakat yang berteriak di media bahwa mereka tidak dilayani dengan cepat dan protes waktunya terlalu lama. Padahal, apa yang sudah dilakukan oleh pihaknya sudah sangat maksimal, prosesnya kata Mendagri memang lama, karena Dukcapil melakukan proses pengecekan data dengan akurat.

“Bayangkan ada satu warga yang pernah ditangkap polisi karena kedapatan memiliki 165 KTPel. Ini kan jelas untuk melakukan penipuan,” ujarnya.

Mendagri juga meminta agar Dukcapil tidak seenaknya mengobral untuk mengeluarkan KTPel. Harus dipastikan dulu, apakah datanya cocok. Peran media juga sangat penting, jangan kemudian hanya mengungkap sisi keluhan masyarakat, padahal data mereka masih ganda.

“Saya meminta Kapuspen dan Humas proaktif untuk mengantisipasi hal tersebut. Jangan dibiarkan berita yang keluarnya hanya opini negatif,” pinta Tjahjo.

Terkait dengan stand Kemendagri di TMII, Tjahjo sangat mengapresiasi. Menurutnya, maksud Dukcapil sudah sangat baik buka posko/stand di Expo Nusantara. Tjahjo pun meminta agar Sabtu dan Minggu kantor Dukcapil untuk tetap buka.

“Kalau lama tentu harus dilakukan penelitian, jangan sampai data kependudukan disalahgunakan. Karena ini semua sudah terintegrasi dengan semua pihak seperti perbankan, asuransi, paspor, SIM dll. Kalau asal-asalan Kemendagri nanti yang disalahkan,” tandasnya.

(Iksan) MHI 

Sumber :Puspen Kemendagri

Penggunan Dana Desa Diawasi Kapolsek (salah satu poin dari Nota Kesepahaman)

JAKARTA ,22 Oktober 2017 13:13:27 – Penggunaan dana desa kini resmi diawasi diantaranya oleh kepala kepolisian sektor (kapolsek). Hal tersebut menjadi salah satu poin dari Nota Kesepahaman (MoU) tentang Pencegahan, Pengawasan, Penanganan Permasalahan Dana Desa.

MoU ditandatangani Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes) Eko Sandjojo serta Kpolri Jenderal Tito Karnavian. Penandatangan berlangsung di Pusat Data dan Analisis (Puldasis) Polri, Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta, Jumat .

Secara khusus, tujuan penandatanganan MoU yaitu agar terwujudnya pengelolaan dana desa yang efektif, efisien dan akuntabel. MoU berlaku selama dua tahun ke depan sejak ditandatangani ketiga pihak.

Apabila masa berlaku telah berakhir, maka MoU dapat diperpanjang. Namun dengan catatan ada koordinasi antar pihak yang terikat paling lambat 3 bulan sebelumnya. “Pengawasan dana desa ini kita sepakati tunggal yang mengawasi yaitu kapolsek dengan Bhabinkamtimbas-nya (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat),” kata Tjahjo.

Dalam waktu dekat, dia mengungkapkan, Kementerian Dalam Negeri pekan depan akan mengumpulkan bupati dan wali kota seluruh Indonesia. Para kepala daerah nantinya diimbau untuk tidak mengintervensi kapolsek terkait pengawasan dana desa.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo berharap agar dana desa dapat digunakan optimal untuk pembangunan di desa dan kelurahan. Dengan begitu, perekonomian di tingkat desa bergerak positif.

Presiden mengungkapkan, terdapat 74.958 desa dan 8.430 kelurahan di Indonesia yang perlu dibangun. Pada 2015, pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar Rp20,76 triliun. Sementara pada 2016, dana desa meningkat menjadi Rp46,98 triliun dan pada 2017 mencapai Rp60 triliun.

“Ini adalah jumlah yang sangat besar dan yang perlu kita pastikan adalah dana itu berjalan optimal di lapangan. Kita ingin perekonomian di desa bisa bergerak, tidak kalah cepatnya dengan pergerakan ekonomi yang ada di kota,” kata Presiden saat memberikan pengantar dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu .

Ratas membahas mengenai optimalisasi dana desa. Menurut Presiden, lapangan pekerjaan terbuka jika hal-hal produktif dilakukan. Presiden juga menyatakan, semua program dari dana desa harus diputuskan lewat musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes).

Presiden mengingatkan agar penggunaan dana desa mendapatkan pendampingan. “Didampingi dengan baik terkait jenis proyeknya, waktu pengerjaan dikawal dan juga manajemen lapangannya diawasi semuanya,” tegasnya.

Seusai ratas, Mendes Eko Sandjojo menyatakan, pihaknya menjalin kerjasama dengan sejumlah lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, lembaga swadaya masyarakat (LSM) antikorupsi, termasuk KPK dan inspektorat. Program dana desa diharapkan terkawal agar transparan serta mencegah praktik korupsi.

Menurutnya, masyarakat dapat berperan aktif jika menemukan indikasi penyelewengan dana desa dengan menghubungi nomor kontak Satgas Dana Desa yaitu 1500040. “Yang paling penting pengawasan masyarakat,” tuturnya

(Iksan) MHI 

Sumber :Puspen Kemendagri

Wagub Aceh: Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat

GAYO LUES ,21 Oktober 2017 23:19:29- Memasuki hari ketiga kunjungan kerjanya, WaGub Aceh, Nova Iriansyah  beserta rombongan yang sebelumnya menginap di Gayo Lues langsung menuju ke Kabupaten Aceh Timur. Dengan melewati jalur Gayo Lues-Pining-Lokop-Serba, Jum’at.

Kunjungan kerja ini merupakan kegiatan rutin Gubernur dan Wakil Gubernur selaku Kepala Pemerintahan Aceh untuk memantau perkembangan pengerjaan sejumlah proyek strategis yang saat ini sedang berjalan.

Dalam setiap kunjungannya ke sejumlah proyek, Wagub selalu menekankan kepada rekanan tentang pentingnya menyelesaikan pengerjaan tepat waktu.

“Jika proses pembangunan berjalan tepat waktu dan sesuai target, maka manfaatnya akan segera dirasakan oleh masyarakat. Meski demikian, kita tidak dapat memungkiri sejumlah kendala yang terjadi di lapangan. Namun, hal itu juga tidak dapat dijadikan alasan untuk sejumlah keterlambatan yang terjadi,” tegas Wagub.

Oleh karena itu, Wagub mengajak seluruh pemangku kebijakan untuk bekerja seoptimal mungkin sesuai dengan koridor yang telah ditentukan. “Kita bukan pihak yang mau menekan atau menyalahkan kontraktor. Kegiatan ini adalah bagian dari tugas pengawasan. Untuk itu, Mari kita perbaiki pola kerja kita, begitu ada masalah segera dilaporkan, sehingga bisa segera kita cari solusinya,” ujar Wagub

Pernyataan tersebut disampaikan Wagub saat meninjau proyek pengerjaan jalan Pining-Lesten. Wagub tampak kecewa karena progres proyek yang sangat jauh dari target. Proyek yang awalnya ditargetkan selesai 56,84 persen, namun realisasinya baru mencapai 24,48 persen atau terjadi deviasi sebesar 32,36 persen.

“Pengusaha lokal adalah aset Pemerintah Daerah. Jadi, mari kita bekerja bersama-sama dengan sebaik-baiknya dalam upaya membangun infrastruktur agar bisa segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Wagub.

“Dalam kesempatan ini, saya ingin mengajak semua pihak untuk menghapus ego sektoral. Tidak ada istilah proyek APBA atau proyek APBK karena dalam hal pembangunan kita semua memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menghadirkan kesejahteraan kepada masyarakat. Oleh karena itu, semua pihak harus bersatu padu dan saling mendukung dalam setiap kegiatan pembangunan yang berjalan.”

Kepada rekanan yang mengerjakan jalan Pining-Lesten, Wagub berpesan untuk memacu pengerjaan sehingga deviasi sebesar 32 persen bisa segera dikejar. “Buat laporan perhari agar kami tahu kondisi dan kendala, agar bisa kita cari solusinya.”

Selanjutnya Wagub menuju ke wilayah Aceh Timur untuk meninjau proyek Jembatan Pasir Putih. Proyek yang ditargetkan selesai 9 persen itu baru selesai dikerjakan 4 persen atau mengalami deviasi sebesar 5 persen. “Secara angka kontrak tidak masalah karen angka deviasinya kecil. Namun, rekanan harus membuat percepatan pengerjaan untuk mengejar deviasi 4 persen itu.”

Di lokasi tersebu juga sedang dibangun proyek jalan Segmen Batas Aceh Timur-Pining. Wagub kembali kecewa karena target pengerjaan yang seharusnya 18 persen, namun  capaiannya baru 1 persen atau deviasi 17 persen.

“Kita perlu pengusaha-pengusaha muda untuk meregenerasi pengusaha senior yang ada saat ini. Tapi harus menunjukkan kinerja. Harus serius dan komitmen. Ke depan Pemerintah Aceh mengusulkan pembangunan 12 ruas jalan, termasuk ruas ini dengan skema multi years. Kami tentu saja berharap pengusaha muda dan pengusaha Aceh dapat berpartisipasi, tapi jika kondisinya seperti ini, tentu sangat mengecewakan,” imbuh Wagub.

“Segera percepat proses pengerjaan. Dan, terus kirimkan laporan harian kepada kami, agar jika ada masalah bisa segera kita ketahui dan bersama-sama menemukan solusinya,” tegas Nova.

Rocky: Cabut HGU Bermasalah

Selanjutnya, Wagub dan rombongan meluncur ke Kecamatan Serba Jadi untuk melaksanakan Shalat Jum’at di Masjid Raya Serba Jadi. Tiba di pekarangan Masjid, Wagub disambut oleh Camat dan Ketua Adat setempat dengan Peusijuek. Usai Shalat, Wagub dan rombongan dijamu makan siang oleh Bupati Aceh Timur, Hasballah M Thaib, di Kantor Camat Serba Jadi.

Usai makan siang bersama warga Kecamatan Serba Jadi, Wagub beramah-tamah dengan masyarakat dan mendengarkan berbagai keluhan, masukan dan saran terkait sejumlah program pembangunan yang sedang berjalan di kawasan tersebut.

Dalam kesempatan tersebut Hasballah M Thaib, atau yang akrab disapa Rocky meminta Pemerintah Aceh memproses hukum HGU bermasalah yang selama ini beroperasi di Aceh Timur.

“Mereka beroperasi tanpa izin dan sudah 20 tahun tidak bayar pajak. Mereka sudah 20 tahun mengeksploitasi potensi alam kita, merusak keseimbangan alam kita, namun tidak memberikan manfaat apapun untuk Aceh Timur, bahkan tidak membayar pajak.”

Sementara itu, Wagub dalam sambutanya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghapus sekat-sekat dan dikotomi yang terjadi selama ini. “Kita ingin membangun paradigma baru, yaitu semangat membangun bersama. Tak ada lagi sekat proyek kabupaten atau provinsi, DPRA atau DPRK. Saya yakin, atas nama pembangunan kita memiliki semangat yang sama yaitu menghadirkan kesejahteraan kepada rakyat Aceh,” tegas Wagub.

“Pemerintah Aceh periode 2017-2022 fokus menekan angka kemiskinan d membuka lapangan pekerjaan. Beberap program yang sudah dirancang diantaranya cetak sawah baru maupun revitalisasi sawah yang rusak dan pembangunan Rumah Sehat Sederhana, kami harap SKPK terkait untuk segera berkoordinasi dengan SKPA untuk menindaklanjuti hal ini,” kata Nova.

Selanjutnya, Wagub dan rombongan langsung menuju ke lokasi pembangunan Jembatan Alue Bunien, ke proyek pengerjaan jalan Peunaron-Lokop, dan terakhir ke proyek pembangunan Gedung RKB 2 lantai, SDN2 Peureulak. Di tiga lokasi tersebut, Wagub kembal mengingatka rekana untuk mempercepat prose pengerjaan karena seluruhnya melenc melenc target awal.

“Semua yang sedang kit kerjakan ini adalah milik rakyat. Harus seriu dikerjakan, lebih cepat selesai maka lebih bagus karena masyarakat akan cepat merasakan manfaatnya,” ujar Wagub tegas.

Fokus Tekan Angka Kemiskinan

Sementara itu, dalam pertemuan dengan Bupati dan seluruh Kepala SKPK Aceh Timur, Wagub kembali mengingatkan, bahwa pemerintahan Irwandi-Nova sangat fokus untuk menyusun program yang berkaitan dengan penurunan angka kemiskinan. Untuk mensukseskan target itu, Wagub berharap dukungan semua pihak.

“Pola kerja dalam menyelenggarakan pembangunan harus diubah, harus dilakukan secara bersama-sama. Bahwa skema pendanaan mungkin berbeda-beda. Ada yang didanai APBN, APBA, APBK, Bantuan Luar Negeri, dan sebagainya. Namun tujuan dari semua prose pembangunan itu tentu sama, yaitu memberikan yang terbaik untuk rakyat Aceh,” kata Wagub.

Nov juga menegaskan, bahwa tidak ada konsep Pemerintah Aceh dalam kunjungan kerja ini untuk menuding, mencari kesalahan apalagi menangkap. “Tujuan kegiatan ini adalah monitoring dan evaluasi. Banyak ditemukan deviasi pada kunjungan kerja hari ini. Nah, dalam rangka  maka kita harus t t penyebabnya untuk kemudian dicarikan solusi bersama, sehingga rekanan dapat mengejar keterlambatan,” tambah Wagub.

Wagub juga mengungkapkan, dalam beberapa proyek ditemukan adanya waktu senggang antara penandatangan kontrak demgan pengerjaan proyek, bahkan sampai satu bulan.

“Nah ini ternyata ada fenomena rekanan menunggu uang muka untuk memulai pengerjaan. Ke depan kami berharap ada alat yang bisa mengukur kekuatan finansial rekanan, sehingga keterlambatan seperti yang kita temukan hari ini tidak terjadi lagi. Kalau terus terlambat maka target percepatan tidak aka pernah tercapai, tentu kita semua tidak menginginka ini terjadi,” pungkas WaGub.

Untuk diketahui, total anggaran proyek strategis di Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2017 ini mencapai Rp257 miliar, yang terbagi atas 191 paket pengerjaan. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp168,5 miliar yang tersebar dalam 127 paket pengerjaan merupakan proyek yang bersumber dari dana otonomi khusus. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 88,5 miliar yang terbagi dalam 64 paket pengerjaan menggunakan dana APBA.

(Ngah) MHI 

Sumber :Pupsen Kemendagri

Gubernur Jabar Terima Courtesy Call Duta Besar Perancis

BANDUNG , 21 Oktober 2017 23:28:55-  Duta Besar Perancis untuk Indonesia Jean Charles Berthonnet melakukan kunjungan kehormatan atau courtesy call ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menerima langsung Dubes Perancis yang membawa serta sejumlah pemimpin perusahaan ternama di Perancis untuk menjajaki kerjasama dalam berbagai sektor di ruang Lokantara Gedung Sate Bandung, Jumat pagi.

“Tadi courtesy call ya karena beliau Dubes baru belum pernah berkunjung kesini dan sekaligus memanfaatkan pertemuan dengan membawa sejumlah pengusaha, mereka mengajak kerjasama,” kata Gubernur Aher ditemui usai pertemuan.

Salah satunya kerjasama dalam bidang pendidikan. Aher menyebutkan, saat ini di Bandung telah berdiri Institut Perancis Indonesia yang berlokasi di Jalan Purnawarman. Ia berharap, melalui kerjasama ini akan lebih meningkatkan jumlah pelajar asal Perancis yang belajar bahasa Indonesia dan Sunda serta masyarakat Jabar yang belajar bahasa dan budaya Perancis.

“Disini sudah ada Institut Perancis-Indonesia kan, ada 600 murid orang Perancis yang belajar Indonesia dan sebaliknya, jadi masyarakat, pelajar dan anak-anak muda Jabar yang ingin melanjutkan pendidikan Perancis silakan belajar di Institut ini,” tutur Aher.

Dalam pertemuan tersebut, Aher yang didampingi oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Kerjasama Prov. Jabar Taufiq Budi Santoso, Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jabar  Hening Widiatmoko serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Prov Jabar Dadang Masoem. Pemprov Jabar mengungkapkan, selain pendidikan ada sejumlah bidang kerjasama potensial yang akan ditindaklanjuti. Beberapa pengusaha yang dibawa oleh Dubes Perancis tersebut diantaranya bergerak dalam bidang perparkiran modern, perhotelan, perkereta apian dan transportasi.

“Rata-rata mereka sudah siap berinvestasi, Perancis kan negara maju dan sudah mapan jadi apa saja siap termasuk perkereta apian, transportasi bahkan perparkiran modern juga mereka tawarkan bagaimana mengelola parkir modern. Secara umum sih kerja sama perekonomian,” jelas Aher.

Dari pihak Pemprov Jabar sendiri, Aher menawarkan peluang berinvestasi di Aerocity Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati yang memiliki luas dua kali lipat dari Bandara itu sendiri.

“Selain mereka menawarkan, saya juga tawarkan peluang investasi Aerocity BIJB yang sangat luas dan tahun depan tahap 1 BIJB ini akan diresmikan oleh Presiden, Aerocity luasnya kan dua kali lipat dari Bandara,” ujarnya.

Selain itu, Jabar yang kini memiliki proyek pariwisata raksasa yaitu Geopark Ciletuh-Palabuhanratu tak lepas dari salah satu bidang pariwisata potensial yang ditawarkan kepada mereka untuk berinvestasi.

“Saya juga tawarkan di Ciletuh sedang dibangun proyek pariwisata raksasa yaitu Geopark Ciletuh-Palabuhanratu yang akan segera diakui Unesco. Luasnya saja 148 ribu hektare mereka kaget dan tertarik,” kata Aher.

(Dudi) MHI 

Sumber :Pupsen Kemendagri

Plt Gubernur Bengkulu Meminta Masyarakat Waspadai Investasi Bodong

BENGKULU- 21 Oktober 2017 23:15:11- Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI) Bengkulu bersama Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bengkulu (OJK) menggelar Indonesia Investment Festival (Investival) 2017. Kegiatan ini diapresiasi oleh Plt. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang hadir sekaligus membuka acara.

Disampaikan Plt. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah bahwa partumbuhan investasi khususnya di Bursa Efek sangat produktif untuk Bengkulu, pertumbuhannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Sehingga hal ini bisa menjadi media yang paling efektif untuk mencegah agar masyarakat tidak lagi terjerembab ke investasi bodong.

“Sering kali masyarakat kita karena ketidak pahaman, ketidak tahuan mereka berinvestasi kepada hal – hal yang tidak benar justrul kerugian yang datang,” jelas Plt. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah pada agenda Indonesia Investment Festival (Investival) 2017, Sabtu.

Agar masyarakat tidak terjebak dalam investasi bodong, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya kepada mahasiswa yang diharapkan dapat menjadi volunteer yang bisa memberikan edukasi kepada suluruh lapisan masyarakat.

Plt. Gubernur pun meminta agar masyarakat tidak mencari jalan instant dalam mendapatkan keuntungan, harus  menggunakan cara yang rasional, ikhtiar yang sungguh – sungguh dan didasari oleh regulasi yang jelas.

“Jangan sampai lagi masyarakat Bengkulu di iming – imingi dengan janji investasi yang katanya akan mendapatkan keuntungan yang berlimpah ruah,” tegas Rohidin Merysah.

Rohidin Mersyah juga menegaskan bahwa Pemprov punya kepentingan dengan industri Bursa Efek ini agar dalam rangka mengefektifkan agar masyarakat masuk kepada industri keuangan yang lebih sehat sehingga jangan sampai ada lagi korban – korban berikut.

Sementara itu Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bengkulu Yan Syafri mengtakan bahwa tingkat literasi di masyarakat di pasar modal ini secara nasional masih paling rendah dibandingkan seluruh industri keuangan yang ada. Menurut survey tahun 2016 hanya 4% dari 100 orang hanya 4 orang yang mengerti apa itu industri pasar modal.

“Acara ini sendiri kita lakukan dalam rangka untuk melakukan literasi dan edukasi keuangan dibidang pasar modal kepada seruruh masyarakat, caranya adalah melalui pameran, kemudian ada games dan talkshow,” jelas Yan Syafri.

Sejalan dengan Kepala OJK Provinsi Bengkulu,  Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI) Bengkulu Bayu Saputra menerangkan bahwa investasi di Bengkulu berkembang sangat pesat menurut data, investor yang ada di Bengkulu sendiri berjumlah 1651 Investor per September tahun ini atau naik 2 kali lipat dari November tahun lalu.

“Kita ingin memberikan informasi kepada masyarakat bahwa bukan hanya Bank yang digunakan untuk kita dalam menyimpan uang, ada alternatif lain yaitu nambung saham, maka kita mengajak masyarakat dari yang hanya menyimpan, menjadi menginvestasi,” terang Bayu Saputra.

Acara Indonesia Investment Festival (Investival) yang diadakan dari tanggal 21 – 22 Oktober ini tidak hanya dilakukan di Bengkulu tetapi dilakukan di 26 Provinsi mengikuti jumlah kantor perwakilan BEI yang ada di Indonesia, pada talkshow yang diadakan hari ini menghadirkan diantaranya Muhammad Saleh Anggota DPD RI serta Ryan Filbert selaku Inspirator Pasar Modal dan Bank Indonesia.

(Morecka) MHI 

Sumber :Pupsen Kemendagri

Presiden Resmikan Beroperasinya Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Mandalika

Presiden Jokowi meresmikan beroperasinya KEK Pariwisata Mandalika, di Pantai Kuta, Kab. Lombok Tengah, NTB, Jumat (20/10) siang.

NTB , 20 Oct 2017-Setelah direncanakan selama 29 tahun, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Mandalika, di Pantai Kuta, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), akhirnya diresmikan pengoperasiannya oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Jumat pagi menjelang siang.

Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar karakter bangunan di Kawasan KEK Pariwisata Mandalika ada perbedaan dengan Bali atau kawasan wisata lainnya. Jangan sama dengan di Bali atau banyak rumah model Spanyol.

“Di sini mempunyai kekuatan arsitektur yang baik, baik rumah suku Sasak, kekuatan karakter harus dimunculkan. Jangan nanti disini yang banyak rumah model Spanyol,” kata  Presiden Jokowi saat meresmikan beroperasinya KEK Mandalika.

Presiden juga meminta agar PT Indonesia Tourism Developmen Corporation (ITDC) selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pengelola KEK Pariwisata Mandalika melakukan penataan pasar cinderamata.

“Jangan biarkan masyarakat bikin sendiri-sendiri sehingga kawasan ini tidak tertata dan kumuh. Siapkan lahan untuk pasar cideramata agar masyarakat bisa menikmati adanya kawasan ini,” pesan Presiden.

Sementara kepada Menteri Pariwisata, Presiden Jokowi meminta agar memperhatikan urusan kafe, urusan homestay. “Tolong diberikan dorongan agar  urusan dengan yang namanya toilet, terutama betul-betul pada standard internasional mumpung baru pada titik nol dimulai,” pesan Presiden seraya menambahkan, hal ini dimaksudkan agar penataan terkonsep dengan baik dna terencana dengan baik.

“Kita ingin ini menjadi kawasan besar bagi pariwisata Indonesia yang akan memberikan dampak kepada NTB,” tegas Presiden.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga meminta Gubernur, Bupati, dan Danrem (Danrem) untuk menghijaukan kawasan yang ada di bukit sebelah timur kawasan Mandalaika) dengan jalan menanam, sehingga akan kelihatan hijau dan tambah cantik.

“ITDC bertanggung jawab masalah ini. Tanaman minta berapa nanti saya kirim,” ujar Presiden Jokowi.

Presiden meyakini KEK Mandalika  akan memberikan manfaat besar kepada masyarakat NTB karena nantinya masyarakat bisa berjualan cinderamata membuka homestay. Selain itu, KEK Mandalika ini diyakini akan membuka 58.000 lapangan kerja.

“Investasi sekarang yang berjalan 8 investor hotel senilai Rp18 triliun, kita harap bisa berlipat 3 (tiga) kali, sehingga kawasan ini akan berkembang,” ucap Presiden Jokowi.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Seskab Pramono Anung, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi.

(RAH/ES) MHI 

Nota Kesepahaman Pengawasan Dana Desa Ditandatangani Mendes, Mendagri dan Kapolri

JAKARTA ,20 Oktober 2017 11:58:46 – Nota kesepahaman terkait pencegahan, pengawasan dan penanganan dana desa telah ditandatangani Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes) Eko Putro Sandjojo, Menteri Dalam Negeri (mendagri) Tjahjo Kumolo serta Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Penandatanganan berlangsung di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat .

Seluruh Polda di Indonesia melalui teknologi video conference menyaksikan langsung acara tersebut. Nota kesepahaman diharapkan menjadi pedoman bagi semua pihak untuk melakukan pencegahan, pengawasan, dan pengawasan permasalahan dana desa yang efektif, efisien dan akuntabel.

Terdapat lima ruang lingkup dari nota kesepahaman. Pertama, pembinaan dan penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, desa dan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Kedua, pemantapan dan sosialisasi regulasi terkait pengelolaan dana desa. Ketiga, penguatan, pengawasan, pengelolaan dana desa.

Keempat, fasilitasi bantuan pengamanan dalam pengelolaan dana desa. Kelima, fasilitasi penanganan masalah dan penegakan hukum terhadap pengelolaan dana desa dan peraturan data atau informasi dana desa.

Nota kesepahaman berlaku untuk jangka dua tahun dan mulai berlaku secara efektif sejak penandatanganan. Nota kesepahaman dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan para pihak dan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat tiga bulan sebelum berakhir masa berlakunya.

Menurut Mendagri Tjahjo Kumolo, pengawasan dana desa memang sepatutnya berjalan lebih optimal dan maksimal. Dengan begitu, pembangunan desa berlangsung efektif sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). “(Nota kesepahaman) ini bentuk dari pengarahan presiden, yang kemudian kami respons. Intinya adalah dana desa itu harus bisa secara optimal,”kata Tjahjo seusai penandatangan nota kesepahaman.

Dia juga meminta pemerintah daerah (pemda) mengadakan pelatihan aparatur desa. Khususnya, mengenai pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Perangkat desa harus dapat menyusun perencanaan program dana desa sampai pertanggungjawaban keuangan secara efektif.

Sementara itu, Mendes Eko Putro Sandjojo berharap agar peran polisi mengawasi dana desa dapat mengantisipasi penyimpangan dana desa. Pengawasan dimulai dari tahap pemasangan baliho sampai  mendampingi penyuluhan program.

Sedangkan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan, penyalahgunaan dana desa terjadi karena adanya penggelapan dan pemotongan anggaran proyek langsung. “Kemudian ada lagi yang fiktif dibuat laporannya fiktif, programnya enggak ada. Ada yang dibuat program tapi kemudian di mark up berlebihan, ini juga problem,” kata Tito.

“Oleh karena itu bagi Polri ini merupakan suatu kehormatan sekaligus kepercayaan dari Bapak Menteri Dalam Negeri dan Bapak Menteri Desa, Pak Eko untuk meminta Polri memberikan berpartisipasi untuk memberikan asistensi pengamanan lain-lain,” ucapnya.

(Irfan ) MHI 

Sumber :Puspen Kemendagri