Gubernur Bali Apresiasi Keputusan DPRD Kurangi Anggaran Pilgub 2018

DENPASAR , 09 November 2017 23:02:08- Demi efisiensi APBD, Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengapresiasi keputusan DPRD Bali untuk mengurangi anggaran Pemilihan Umum Gubernur yang akan diadakan tahun depan. Anggaran yang diajukan oleh KPUD Bali awalnya 229 miliar menjadi 155 miliar dan anggaran Badan Pengawasan Pemilu yang awalnya 52 miliar menjadi 39 miliar.

“Kita bisa menghemat di beberapa kesempatan, misalnya sosialisasi bisa gunakan gedung kita seperti Wiswa Sabha Utama, atau Wantilan DPRD, kantor KPU, kan bisa diundang peserta pemilu, terus makanan rapat juga bisa minta di kita, jadi tidak perlu sosialisasi di hotel. Mari kita pelajari kembali satu demi satu mana yang bisa dikurangi,” kata Gubernur saat menghadiri Rapat Kerja DPRD Provinsi Bali bersama dengan Gubernur Bali, di ruang rapat utama, Kantor DPRD Bali, Denpasar, Kamis .

Gubernur didampingi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali Cok Ngurah Pemayun beserta kepala OPD di lingkungan Pemprov Bali. Ia juga mengapresiasi langkah dewan yang membandingkan anggaran pelaksanaan Pilgub Bali dengan draft anggaran dari Provinsi lain seperti NTB. “NTB wilayah jangkuannya lebih sulit, jumlah penduduk juga lebih banyak, dananya cuma ngabisin sekitar 136 miliar,” ujarnya.

Kondisi ini menurutnya tidak terlepas dari situasi ekonomi akhir-akhir ini dimana pendapatan kita menurun, serta kondisi rawan bencana yang banyak menyita perhatian dan keuangan. “Jadi di tengah-tengah keprihatinan inilah mari kita berhemat,” jelasnya.

Mengenai usulan anggota Dewan untuk melirik sektor lain selain Pariwisata agar menunjang perekonomian Bali, Pastika juga mengapresiasi. Ia menyatakan sedang berusaha menggenjot sektor pertanian sebagai pendukung daya tarik wisata. “Idealnya seperti Desa Wisata, jadi sawah-sawah bisa dijadikan tontonan untuk mendukung Pariwisata, petani pun bisa menikmati buah pariwisata itu sendiri,” jelasnya.

Namun Ia juga menyatakan saat ini banyak masyarakat yang enggan menjadi petani, sehingga banyak lahan terlantar, untuk itu Ia meminta semua memikirkan bersama cara pemecahannya.

Hal lain yang menyita perhatian adalah tentang ternak sapi Bali yang diharapkan bisa bersaing di pasar internasional seperti wagyu dari Jepang. Menurut Pastika hal itu agak sulit karena tipe sapi Bali adalah tipe sapi pekerja bukan pakan, jadi memang kurang diminati. Akan tetapi Ia mangaku akan memikirkan untuk mensiasati agar bisa bersaing di pasar Global.

Pada kesempatan itu, Pastika juga meminta persetujuan dewan untuk menggunakan anggaran APBD untuk membeli alat radioterapi, demi mempercepat terwujudnya RSUD Bali Mandara menjadi Pusat Kanker di Indonesia Timur. Karena menurutnya saat ini alat tersebut hanya ada di Sanglah namun tidak efektif karena tidak canggih dan antrean pasien kanker untuk mendapatkan layanan tersebut semakin membludak.

“RSUD ini adalah bentuk pelayanan terhadap masyarakat, agar masyarakat terkena kanker bisa mendapatkan pelayanan yang cepat dan benar,” tandasnya dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry.

(Ketut) MHI 

Jabar Masih Menjadi Kontributor Terbesar Ketahanan Pangan Nasional

KAB. BOGOR ,09 November 2017 22:52:39 – Provinsi Jawa Barat dinilai masih menjadi kontributor terbesar dalam pencapaian swasembada pangan nasional dan penyedia stok beras nasional. Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Agung Hendriadi, saat menghadiri peringatan Hari Pangan Sedunia ke-37 tingkat Jabar di area Stadion Pakansari Cibinong Bogor, Kamis.

“Kami bercita-cita tahun 2045 Indonesia sebagai lumbung pangan dunia dan saya yakin saat ini Jawa Barat adalah kontributor terbesar untuk pencapaian swasembada pangan kita,” kata Agung.

Menurut catatannya, Jabar adalah penyangga pangan terbesar untuk DKI Jakarta. Sekitar 25-30 persen protein hewani nasional juga dihasilkan dari Jabar dan menyumbang 40 persen komoditas holtikultura nasional.

“Dan yang tidak kalah pentingnya Jabar adalah penyumbang beras nasional terbesar, tidak hanya itu tapi juga stok pangan nasional dalam hal ini beras. Apresiasi dari kami bagi pemerintah daerah dan para pelaku pertanian di Jabar,” tuturnya.

Ia pun bangga para pelaku pertanian saat ini didominasi oleh generasi muda. “Kita melihat begitu banyak generasi muda yang telah menghasilkan produk-produk pangan berkualitas yang dipamerkan disini, ini sangat membanggakan,” ungkapnya.

Menurutnya, peringatan HPS ke-37 tingkat Jabar ini harus menitik beratkan bahwa pembangunan pedesaan dapat dijadikan salah satu upaya memberdayakan generasi muda dengan berbagai usaha produktif dibidang pertanian secara modern dan inovatif sehingga terwujud Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) yang secara langsung membuka peringatan HPS ke-37 tingkat Jabar ini mengatakan, peringatan tersebut bukan hanya semata-mata bersifat seremoni, tetapi lebih kepada membangkitkan semangat dan komitmen untuk terus membangun ketahanan pangan.

“Tidak hanya ketahanan pangan tapi juga kedaulatan karena pangan yang dihasilkan harus berasal dari kita sendiri,” katanya.

Potensi pangan terbesar khususnya pangan pokok yaitu beras berada di kawasan Jabar bagian utara. Disitu terkumpul sebanyak 80 persen sawah basah dan sisanya di kawasan tengah dan selatan Jabar.

“Jadi dalam konteks ketahanan pangan berbasis pokok pangan itu sebagian besar di utara,” kata Aher.

Sedangkan di kawasan tengah dan selatan Jabar merupakan basis pangan sayuran atau holtikultura dan buah-buahan serta peternakan.

“Ini sangat bagus ya karena tiap daerah punya kekhasan masing-masing dan kedepan kekhasan tersebut harus diperkuat yaitu one region one product, jadi setiap kabupaten/ kota ada produk unggulannya tersendiri,” jelasnya.

Dari sisi kesuburan tanah, Jabar sangat memungkinkan sampai kepada kedaulatan pangan. Aher mengatakan, meskipun di sebagian daerah terdapat peralihan fungsi lahan ke industri dan perumahan tapi dengan mengintensifkan teknologi pertanian hal tersebut justru bisa melipat gandakan hasil pangan.

Menurutnya, bangsa yang akan hebat adalah bangsa yang mampu mengelola urusan pertanian. “Suatu saat manusia akan bosan dengan komputer, otomotif, penerbangan dan lainnya karena sehebat apapun perkembangan ekonomi, teknologi tanpa pangan tidak akan maju,” tuturnya.

Aher mencontohkan, negara-negara di Eropa seperti Jerman, Finlandia, Skandinavia, Norwegia dan Swedia  tidak memiliki cita-cita jadi negara super power dalam persenjataan tapi bercita-cita jadi negara super power dalam pangan.

“Dan negara yang paling memungkinkan jadi negara super power pangan adalah Indonesia. Tanah kita subur, karena itu mari kita hadirkan pertanian yang bukan semata-mata sebagai mata pencaharian tapi pertanian menjadi sebuah culture,” ujar Aher.

Pada peringatan HPS ke-37 tingkat Jabar yang digelar dari tanggal 9 sampai 11 November tersebut dipamerkan produk pangan dan holtikultura unggulan dari 27 Kota dan Kabupaten serta dicanangkannya gerakan minum susu, makan ikan dan telur kepada para pelajar.

Dalam kesempatan itu pun, Aher menyerahkan penghargaan dan uang kadeudeuh kepada para pelopor ketahanan pangan di Jabar. Rekor Muri pun pecah dengan diputuskannya sajian olahan pangan terbanyak berbahan dasar talas Bogor sebanyak 247 sajian. Penghargaan rekor Muri pun diberikan kepada Gubernur Aher dan Bupati Bogor Nurhayanti.

(Asep) MHI 

Sumber:Humas Pemprov Jabar

Kesbangpol Menjadi Mata dan Telinganya Kepala Daerah

BENGKULU , 09 November 2017 22:49:19 – Tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) sangatlah berat, karena menjadi arah petunjuk bagi kepala daerah dalam  memantau kondisi dilapangan  guna mengambil langkah kebijakan  mengatasi suatu permasalahan yang ada.

Hal itu disampaikan oleh Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Bengkulu Hamka Sabri, saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Badan Kesbangpol se-Provinsi Bengkulu, di salahsatu hotel Kota Bengkulu, Rabu .

“Tugas Kesbangpol itu sangatlah berat, yang tidak dimiliki oleh OPD lainya, karena menjadi mata dan telinganya kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun walikota, untuk mengetahui imformasi terkini  di wilayahnya” Sebut Hamka Sabri.

Menurutnya, Kesbangpol adalah satu-satunya instansi di pemerintahan yang menjalani tugas  dan fungsi  sebagai inteligen bagi gubernur, bupati dan walikota  guna mendeteksi secara dini permasalahan yang ada di wilayah yang dipimpinnya.

“Jadi, sebelum orang lain tahu, maupun OPD tahu, Kesbangpol harus lebih dahulu tahu kondisi yang ada,” imbuhnya.

Untuk itulah, dengan adanya Rakorda sinkronisasi dan evaluasi Kesbangpol ini, kata Hamka, diharapkan dapat selaras dan satu imformasi yang dimiliki antara Kesbangpol Provinsi, kabupaten dan kota dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sesuai informasi dari ketua panitia,  Rakorda ini diikuti sebanyak 40 orang peserta yang berasal dari Badan Kesbangpol se-Provinsi Bengkulu, yang dilaksanakan selama dua hari (08-09/11).

Adapun tujuan dilaksanakan Rakorda tersebut, agar pemahaman dan penguasaan aparatur dalam penyusunan kegiatan, dapat berdaya guna serta selaras dengan program proritas gubernur Bengkulu.

Disamping itu, dalam rangka menghadapi Pemilukada tahun 2018, agar dapat mengambil langkah-langkah strategis, untuk menangani permasalahan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

(Saipul) MHI 

Sumber: (Humas Pemprov Bengkulu)

Pemerintah Batal Blokir WhatsApp Terkait konten Pornografi

Dirjen Aplikasi dan Informatika Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan

JAKARTA ,08 Nov 2017-Karena sudah memenuhi permintaan pemerintah untuk membenahi masalah konten yang berbau pornografi, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatikan (Kemenkominfo) memutuskan untuk membatalkan rencana melakukan blokir terhadap media sosial.

Direktur Jenderal (Dirjen) Aplikasi dan Informatika Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan menjelaskan, dalam dua hari terakhir pihaknya sudah berkomunikasi dengan WhatsApp untuk menangani konten pornografi di platform berbagi pesan itu.

Pihak WhatsApp, lanjut Semuel, telah menyampaikan kepada Kemenkominfo bahwa mereka telah menjalin komunikasi dengan Tenor sebagai pihak ketiganya, yang kedapatan menyediakan layanan GIF berbau porno di platform messaging.

“Tenor sudah dihubungi oleh WhatsApp. Akhirnya terjadi pembicaraan dengan pihak ketiga. Sehingga kata kunci yang mengarah konten yang dilarang perundang-undangan kita, sudah tidak bisa diakses,” kata Semmy, panggilan akrab Semuel Abrijani Pangerapan dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu .

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, terkait dengan banyaknya laporan mengenai maraknya adanya konten negatif khususnya berkaitan dengan asusila dalam bentuk gambar bergerak GIF pada media sosial WhatsApp (WA), Kemenkominfo sejak Senin (5/11) kemarin telah memblokir 6 (enam) penyedia materi (content provider) yang menjadi penyedia konten tersebut .

“Kementerian Kominfo melalui Tim Aduan Konten, pada 6 November 2017 pagi hari telah melakukan pemblokiran terhadap 6 DNS dari Tenor yaitu: 1. tenor.com; 2. api.tenor.com; 3. blog.tenor.com; 4. qa.tenor.com; 5. media.tenor.com; dan 6. media1.tenor.com,” kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika  Kemenkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, dalam keterangan pers di Jakarta, Senin lalu.

Menurut Semmy, Tim Aduan Konten telah melakukan analisa dan menemukan GIF di WhatsApp yang bermuatan asusila yang dapat ditemukan dengan keywords tertentu terkait dengan konten asusila.

Konten tersebut, menurut Dirjen Aplikasi dan Informatika Kemenkominfo itu berasal dari penyedia konten GIF yaitu Tenor.com dan Giphy.com yang merupakan aplikasi pihak ketiga (third party), bukan aplikasi yang disediakan sendiri oleh WhatsApp.

Karena itu, Kemenkominfo selanjutnya melakukan komunikasi permintaan takedown secara langsung kepada Giphy.com dan Tenor.com. “Pihak Giphy menyatakan bersedia untuk melakukan filtering dari searching konten GIF yang masuk kategori asusila dan konten negatif lainnya sehingga tidak terakses dari Indonesia,” ujar Semmy.

Sementara itu, tenor.com belum memberikan konfirmasi dalam waktu cepat sehingga Kementerian Kominfo melalui Tim Aduan Konten, pada 6 November 2017 pagi hari telah melakukan pemblokiran terhadap 6 DNS dari Tenor yaitu: 1. tenor.com; 2. api.tenor.com; 3. blog.tenor.com; 4. qa.tenor.com; 5. media.tenor.com; dan 6. media1.tenor.com.

Penuhi Permintaan

Dijelaskan oleh Dirjen Aplikasi dan Informatika Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan, bahwa pihaknya sudah berkomunikasi dengan WhatsApp untuk menangani konten pornografi di platform berbagi pesan itu.

“Dua hari ini kami maraton berkomunikasi sangat intensif. Respons Tenor dan Giphy juga membantu, kami disambungkan oleh WhatsApp. Jadi, itu (blokir) sudah kami cabut,” tegas Semmy.

Menurut Semmy, WhatsApp sudah memenuhi permintaan pemerintah untuk membenahi masalah konten yang bertentangan dengan undang-undang Indonesia dengan tenggat 2 x 24 jam. “Saat ini konten yang mengandung pornografi dari situs Tenor tidak lagi dapat diakses melalui WhatsApp,” ujarnya.

Dalam pernyataan pers tersebut, Semmy juga memperlihatkan sejumlah kata kunci yang mengarah ke pornografi sudah tidak dapat diakses dalam fitur GIF di layanan pesan singkat Whatsapp. Beberapa kata kunci tersebut antara lain “porn”, “seks”, “gay”, dan “lesbian”.

Menurut Semmy, pihak Whatsapp dan Tenor mengapresiasi keresahan masyarakat Indonesia atas munculnya fitur GIF bermuatan pornografi dalam aplikasi pesan singkat tersebut.

“Mereka mengapresiasi apa yang menjadi concern Pemerintah dan masyarakat Indonesia, dengan demikian ketentuan 2×24 jam itu sudah dipenuhi oleh Whatsapp,” sambung Semmy.

Dalam kesempatan itu Semmy juga menyampaikan, bahwa Kemenkominfo juga memberikan peringatan kepada Facebook, selaku pemilik WhatsApp, sejak Minggu (5/11) malam hingga Senin (6/11) pagi, untuk mengatasi masalah konten pornografi dari emoji GIF di aplikasi mereka.

(ES) MHI 

Sumber:(Humas Kominfo)

Presiden : Resepsi Penikahan Putri Saya Relatif Sederhana

Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana saat memberikan keterangan kepada pers di Surakarta, Selasa (7/11). 

SURAKARTA , 07 Nov 2017-Menanggapi pertanyaan jurnalis yang mengatakan adanya kritik bahwa acara pernikahan putrinya, Kahiyang Ayu dengan Muhammad Bobby Afif Nasution. yang dianggap terlalu mewah, Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa acara pernikahan putrinya diselenggarakan secara sederhana,Hal tersebut ia sampaikan kepada jurnalis setelah meninjau pelaksanaan geladi bersih di Gedung Graha Saba Buana, Surakarta, Selasa .

“Ya relatif lah ya yang namanya sederhana. Wong kita ini juga punya hajatan di kampung, ya kan. Gedung juga gedung sendiri. Catering juga sendiri, panitia juga sendiri,” ujar Presiden sambil menunjuk ke arah putranya Gibran Rakabuming.

Presiden mengatakan, rangkaian acara pernikahan yang ia lakukan diselenggarakan sebagaimana yang biasa diadakan di daerahnya.

“Jadi jangan dibandingkan dengan yang lain-lain. Kita ini hajatannya di kampung, di daerah, jadi ya adanya seperti ini,” ucap Presiden sebagaimana dikutip dalam siaran pers Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

(BPMI/EN) MHI 

WHITE HOUSE REPORT

To : <redaksi@mediahukumindonesia.com>Date : Fri, 29 Sep 2017 00:00:49 +0700   Subject : Unified Tax Reform Framework

Recovery Operations in Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands
President Donald J. Trump is committed to supporting the ongoing response and recovery operations in Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands. FEMA search and rescue teams, as well as other federal agency partners, are working hard to provide relief and resources across the affected area. You can apply for FEMA assistance here if you have been affected.

Tax ReformPresident Trump announced his Administration’s tax overhaul initiative at the Indiana State Fairgrounds yesterday afternoon. Four Indiana lawmakers accompanied the President on the trip – Republican Representatives Susan Brooks and Jackie Walorski, Republican Senator Todd Young and Democratic Senator Joe Donnelly. “Tax reform has not historically been a partisan issue – and it does not have to be a partisan issue today…” the President said. “There is no reason that Democrats and Republicans in Congress should not come together to deliver this giant win for the American people and begin the Middle Class Miracle once again.”
Watch the Video

The Unified Tax Reform Framework
The America First tax relief plan will strengthen the middle class, grow the economy, and unleash America’s economic comeback. The plan consists of four main points: tax cuts for working Americans, a simpler tax code, lower business tax rates, and bringing wealth back to the United States. Here are a few of the measures included in President Trump’s tax relief plan:

• Double the standard deduction.
• Consolidate the seven existing tax brackets for taxable income to only three brackets: 12 percent, 25 percent, and 35 percent.
• Streamline the tax filing process to a single sheet of paper for most Americans.
• Reduce the corporate tax rate to 20 percent.
• Tax offshore profits at a one-time low tax rate, thereby ending the tax incentive to keep those profits offshore.

Read more

Photo of the Day

President Donald J. Trump delivers remarks on tax reform | September 27, 2017 (Official White House Photo by Shealah Craighead)

POTUS and VP TODAY

Today, President Trump will participate in the celebration of the 70th anniversary of the National Security Council. The President will then greet Vice Premier Liu Yandong of the People’s Republic of China. Vice President Mike Pence will be in Wisconsin and Michigan today to meet with business leaders and families to discuss the need for tax reform.

White House Press Briefing :

Coming Up

On Friday, President Trump will be delivering remarks to the National Association of Manufacturers in Washington, D.C.

THE WHITE HOUSE  MHI 

WEST WING MHI Daily

“RESTORE PROSPERITY WITH REFORM OF TAX CODE”

– Andrew Doehrel, The Columbus Dispatch

In The Columbus Dispatch, the Ohio Chamber of Commerce’s Andrew Doehrel urges Congress to “seize this historic opportunity” to support tax reform “that will reduce taxes on business and individuals, simplify the tax code, and make our nation more competitive in the world economy.” Doehrel compares the current tax system to an outdated automobile, saying it is “inefficient, impedes performance and is cumbersome to the end user,” in an America and global marketplace that has greatly changed since the last tax overhaul in 1986. Looking at the “period of robust economic growth and significant job creation” following President Reagan’s Tax Reform Act, Doehrel concludes a reform of the federal tax code will allow “our economy, businesses and people to flourish for years to come.”

Regarding tax reform, The Washington Free Beacon reports that recent polling shows “there is a bipartisan consensus among American voters that Congress should make passing a comprehensive tax reform bill that lowers taxes for the middleclass a top priority.”

In news on immigration, Paul Bedard of the Washington Examiner reports that a new study from the Federation for American Immigration Reform shows “the swelling population of illegal immigrants and their kids is costing American taxpayers $135 billion a year, the highest ever, driven by free medical care, education and a huge law enforcement bill.”

On the new travel executive order, Acting Homeland Security Secretary Elaine Duke writes in USA Today that the Trump Administration is “serious about our responsibility to protect the American people — and to put America’s security first,“ saying the restrictions in the President’s new travel Executive Order “were carefully considered to prevent the entry of foreign nationals for whom the U.S. government lacks sufficient information to assess the risk they pose.”

And in Fox News, Representative Sean Duffy (R-WI) and contributor Rachel Campos-Duffy write on President Trump’s impending Puerto Rico visit next week where the President will survey damage and “make sure that the federal government and mainland Americans don’t forget about our fellow citizens struggling in Puerto Rico.”

WEST WING MHI