Banyak Ormas Dibentuk Dadakan Menjelang Pilkada !

BANDUNG ,12 November 2017 21:42:12 – Banyak organisasi kemasyarakatan yang dibentuk dadakan menjelang pemilihan kepala daerah. Biasanya, yang bentuk adalah kepala daerah yang hendak maju lagi. Tapi, kerapkali usai Pilkada,  ormas ‘dadakan’ itu dibiarkan begitu saja. Tidak diurus lagi. Itu yang acapkali jadi masalah.

Demikian diungkapkan mantan Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri Budi Prasetyo, dalam acara lokakarya pers Kelompok Kerja Wartawan Kementerian Dalam Negeri, di Bandung. Menurut Budi, dalam Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan atau UU Ormas, ditegaskan, bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sebagai pembina umum. Kewenangannya, bisa mengatur dan mengintegrasikan data Ormas.

” Tapi ormas itu kan tak hanya terdaftar di Kemendagri saja. Tapi juga di kementerian atau lembaga lain, tapi acapkali, organisasi yang sudah mati, tak diketahui lagi, ” kata Budi yang juga staf khusus Mendagri ini.

Dalam konteks inilah, lanjut Budi,  pentingnya integrasi data. Ini yang jadi tugas Kemendagri. Ini pula yang sedang dilakukan Kemendagri, mengintegrasikan data. Karena berdasarkan pengalaman, saat Pilkada muncul dan lahir ormas yang dibentuk oleh inkumben yang hendak maju lagi. Tapi, ketika inkumben itu kalah, ormas yang dibentuk tidak diperhatikan lagi. Ini bisa berekses negatif. “Bupatinya kalah, ormasnya bubar, jadinya premanisme, ini terjadi,” kata Budi.

Maka, kata dia, sangat penting integrasi data tentang ormas. Sehingga, kedepan, bisa didata, mana ormas yang masih aktif, serta mana yang mati suri, atau bahkan mati dan bubar.

(Dudi) MHI 

Pemerintah Akan Merubah Format Blanko KTP elektronik

                     SekJend Kemendagri Hadi Prabowo

JAKARTA , 12 November 2017 18:26:45 – Dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi tentang aliran kepercayaan, pemerintah harus merubah format blanko perekaman e-KTP. Ini untuk mengakomodir warga yang menganut aliran kepercayaan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Hadi Prabowo, di Jakarta, kemarin. Hadi berharap, masyarakat pro aktif melaporkan, misalnya memberitahu pihak kelurahan atau desa, bahwa dia itu penganut kepercayaan. Pihak dinas kependudukan tentu akan mencatat itu.

“Kalau kemarin kan dia harus mengambil salah satu agama yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, sekarang ini diberikan kelonggaran kalau dia menganut kepercayaan cukup ditulis saya mengikuti kepercayaan, ” kata Hadi.

Pencatatan warga penganut kepercayaan, menurut Hadi, otomatis dilakukan, begitu putusan MK keluar. Tapi, untuk tindaklanjut misalnya format blanko, segera dilakukan perubahan. Format blanko perekaman tentu harus dirubah. Tidak lagi, seperti dulu.

“Karena itu Dukcapil segera revisi format blanko dan sebagainya,” ujar Hadi.

Yang pasti, lanjut Hadi, perlu waktu untuk melakukan perubahan. Harus ada proses transisi, karena ini menyangkut perubahan pendataan. Termasuk juga perubahan format blanko. Prinsipnya, keputusan MK akan dilaksanakan. Karena bersifat final dan mengikat.

“Karena keputusan mengikat kan dilaksanakan. Enggak masalah sekarang belum bisa nunggu waktu penyesuaian.  Ini kan otomatis butuh waktu transisi tapi tidak terlalu lama karena ini sudah ketetapan. Kita rubah kan lama. Nanti teknisnya tanya Pak Dirjen Dukcapil,” ujarnya.

(Sofiana) MHI 

Sumber :Puspen Kemendagri

Gubernur Sumsel Terbang ke Jerman Bahas MotoGP Palembang

JERMAN ,12 November 2017 19:54:47 – Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin kembali diundang untuk melakukan lawatan ke berbagai acara bergengsi di Jerman. Beberapa agenda itu di antaranya menghadiri International Association  for Sport and Leisure Facilities  (IAKS) di Cologne Jerman, 7-10 November 2017 dan undangan  Tilke ;Ingenieure and Architekten yang membahas proses pembuatan track/sirkuit untuk Moto GP di Palembang.

Dalam kongres IAKS ke-25 di Cologne Jerman,  pelopor sekolah gratis itu dipercaya menjadi pembicara dan memberikan materi mengenai perkembangan olahraga dan fasilitasnya.

Kongres ini sendiri melibatkan semua orang dari seluruh belahan dunia yang memiliki ketertarikan khusus akan pembangunan fasilitas olahraga. Kongres itu sendiri dimeriahkan dengan adanya pameran internasional.

Selain dua undangan di atas, yang tak kalah penting lagi kunjungan Gubernur Sumsel.Alex Noerdin ke Jerman ini juga sekaligus menjalankan tugas yang diberikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, sebagai pembicara pada CoP 23 di Jerman.

“Saya didelegasikan Indonesia untuk menjaring info dan dukungan tentang kegiatan perubahan iklim dari berbagai negara dan lembaga internasional. Jadi diundang kementerian untuk mewakili Indonesia menjadi pembicara di acara CoP 23 itu,” terang Alex.

Sementara itu mengenai pertemuan khususnya dengan Herman Tilke sang perancang sirkuit balap Formula Satu, Alex mengungkapkan optimismenya akan penyelenggaraan Moto GP 2019 di Palembang.

Menurut Alex setelah sharing dan berbincang banyak dengan pria kelahiran 63 silam itu, dia makin yakin bahwa mimpinya menggelar Moto GP di Palembang semakin nyata. Dalam kesempatan itu gubernur juga berkesempatan membahas proses pembuatan track/sirkuit untuk Moto GP Palembang dan proses realisasinya.

“Saya diajak melihat langsung konstruksi dan peralatan nurburging circuit di Jerman. Ini membuat saya semakin semangat menjadikan Sumsel tuan rumah Moto GP 2019 nanti” jelas Alex.

(Taufik) MHI 

Presiden Menghadiri Pertemuan ke-25 APEC

Presiden Jokowi bersama seluruh pemimpin APEC berfoto bersama sebelum pertemuan di Da Nang, Vietnam (11/11). 

VIETNAM , 11 Nov 2017-Presiden Joko Widodo menghadiri sesi pertama Pertemuan Pemimpin Ekonomi APEC ke-25, di Da Nang, Vietnam, Sabtu . Pertemuan kali ini mengusung tema “Innovative Growth, Inclusion, and Suistainable Employment in the Digital Age“.

Saat sesi kali ini, Presiden Jokowi diberikan kesempatan menjadi pembicara kelima setelah Presiden Vietnam Tran Dai Quang selaku tuan rumah, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, PM Singapura Lee Hsien Loong, dan PM Kanada Justin Trudeau.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menyatakan bahwa Indonesia berpotensi menjadi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2020 mendatang. Mengingat saat ini terdapat 132,7 juta pengguna internet dan 92 juta pengguna gawai (gadget) di seluruh Tanah Air.

Potensi tersebut, diyakini Presiden Jokowi, dapat mendatangkan kesempatan baru bagi masyarakat yang tidak terjangkau oleh pola bisnis sebelumnya dan usaha kecil menengah (UKM).

Meski demikian, ia mengajak seluruh pemimpin negara untuk tetap waspada menghadapi perubahan ekonomi digital yang sangat cepat. Menurutnya, ekonomi digital tidak hanya menciptakan innovative growthnamun juga membawa dampak disruptive innovation terhadap kondisi yang sudah mapan sebelumnya.

“Pemerintah harus mengambil posisi yang tepat dalam memfasilitasi transformasi yang tidak selalu mulus dengan tetap memprioritaskan pembangunan inklusif, berkelanjutan, dan penciptaan kesempatan kerja yang produktif,” ujar Presiden Jokowi.

Namun langkah tersebut tidaklah mudah, hal ini dikarenakan butuh pemikiran dan terobosan yang kreatif dari para pengambil kebijakan agar kebijakan tidak business as usual. Oleh karena itu, Indonesia mendorong APEC memastikan ekonomi digital berjalan sesuai dengan harapan.

“Saya mendorong APEC untuk turut memastikan bahwa digital economy mendatangkan keuntungan bagi rakyat dan meningkatkan inklusivitas,” ucap Presiden Jokowi.

Selain itu, Indonesia juga mendorong APEC untuk segera mempercepat realisasi Bogor Goals agar manfaat globalisasi dapat dirasakan oleh rakyat.

“Realisasi Bogor Goals yang sejalan dengan Agenda Pembangunan harus dipercepat,” ujar Presiden Jokowi.

Secara umum para pemimpin APEC melihat dunia masih menghadapi berbagai tantangan dengan dampak yang nyata, seperti terorisme dan perubahan iklim.

Ketika mendapat kesempatan, Perdana Menteri (PM) Selandia Baru Jacinda Ardern menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi harus dapat mendatangkan keuntungan bagi rakyat. Oleh karenanya, ekonomi inklusif dan sosial merupakan hal penting.

Sementara itu, PM Kanada Justin Trudeau mengingatkan pentingnya perhatian terhadap perempuan dan anak. “Yang juga perlu mendapat tempat adalah perhatian terhadap perempuan dan anak,” kata PM Trudeau.

“Terdapat keyakinan bahwa APEC memiliki kemampuan untuk terus memainkan peran pentingnya di era digital,” demikan ditegaskan oleh Presiden Vietnam Tran Dai Quang sebagai penutup diskusi.

Setelah mengikuti retreat I, Presiden Jokowi bersama para pemimpin APEC mengikuti sesi family photo.

(MIT/EN) MHI 

Pertemuan Bilateral Presiden RI Dengan Perdana Menteri Australia

VIETNAM , 11 Nov 2017- Selain membicarakan masalah bilateral, pertemuan antara Presiden Joko Widodo  dengan Perdana Menteri (PM) Australia Malcolm Turnbull, di sela-sela KTT APEC, di Furama Resort, Da Nang, Vietnam, Sabtu pagi, juga membicarakan masalah konflik yang terjadi di Rakhine State, Myanmar.

“Perdana Menteri Australia tetap meminta Indonesia berperan aktif karena memang seperti diketahui bersama yang sekarang ini berkomunikasi secara langsung dengan Rakhine State adalah Indonesia, baik itu Presiden sendiri maupun maupun melalui Bu Menlu (Retno Marsudi, red),” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung kepada wartawan, di Da Nang, Vietnam. Sabtu .

Sementara Presiden Jokowi sendiri, menurut Seskab, meminta kepada Australia juga berperan serta memulihkan kota Marawi yang sekarang ini berhasil diatasi oleh Presiden Filipina.

Indonesia, lanjut Seskab, juga akan mengirim beberapa tokoh Islam moderat untuk memberikan edukasi, kepada teman-teman yang ada di Marawi, karena mereka menganggap bahwa Indonesia ini sebagai big brother, sehingga dengan demikian Indonesia bisa berperan serta dalam hal tersebut.

Berikan ‘Speech’ and ‘address’

Selain soal Rakhine State dan Marawi, menurut Seskab Pramono Anung, dalam pertemuan bilateral antara Presiden Jokowi dengan PM Turnbull juga dibahas mengenai masalah penyelenggaraan KTT ASEAN – Australia, di Australia, bulan Maret 2018.

“Perdana Menteri Turnbull meminta secara khusus kepada Presiden Jokowi untuk berkenan bersedia memberikan speech dan address di hadapan para eksekutif Australia, dan Presiden Jokowi menyampaikan akan mempersiapkan hal tersebut,” ungkap Pramono.

Yang terakhir, lanjut Seskab, yang berkaitan dengan CEPA (The Comprehensive Economic Partnership Agreement), yang diharapkan bisa diselesaikan pada akhir tahun ini karena sekarang ini sudah pertemuan yang ke-10, dan harapannya adalah pertemuan terakhir di Jakarta ini semuanya bisa difinalisasikan.

(MIT/ES) 

Presiden Hadiri Gala Dinner KTT APEC

Sesi Foto Bersama Gala Dinner KTT APEC, di Sheraton Resort, Da Nang, Vietnam 

VIETNAM ,11 Nov 2017 – Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi menghadiri Gala Dinner KTT APEC bersama pemimpin APEC lainnya di Sheraton Resort Da Nang, Vietnam, Jumat malam.

Tiba di lokasi, Presiden bersama Ibu Iriana Jokowi disambut Presiden Vietnam Tran Dai Quang dan Ibu Nguyen Thi Hien, yang dilanjutkan dengan berfoto bersama dengan para Pemimpin APEC.

Pada saat foto bersama tampak Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Jokowi berada dekat dengan Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe, PM Kanada Justin Trudeau, dan PM Australia Malcolm Turnbull. Setelah itu semua pemimpin APEC bersama-sama memasuki Grand Ballroom untuk menikmati santap malam dan pertunjukan budaya.

Setelah menikmati jamuan santap malam dan pertunjukan budaya, Presiden dan Ibu Negara Iriana Jokowi meninggalkan tempat tersebut untuk kembali ke Furama Resort, tempat menginap selama berada di Da Nang, Vietnam.

(BPMI/MIT/UN) MHI 

Presiden Di Pertemuan APEC-ASEAN

Pertemuan Informal Pemimpin APEC dengan Pemimpin ASEAN, di Furama Resort, Da Nang, Vietnam, Jumat (10/11) sore.

VIETNAM ,11 Nov 2017-Mengawali rangkaian kegiatannya di Vietnam, Presiden Joko Widodo , Jumat sore waktu setempat, menghadiri dua pertemuan yaitu APEC Business Advisory Council (ABAC) Dialogue dan Pertemuan Informal Pemimpin APEC dengan Pemimpin ASEAN, di Furama Resort, Da Nang.

Pada Pertemuan Informal Pemimpin APEC dengan Pemimpin ASEAN, Presiden Jokowi menekankan pentingnya membangun sinergitas antara ASEAN dan APEC, dimana Indonesia juga merupakan pendiri kedua organisasi tersebut.

“Kita itu kan pendiri dua-duanya. Karena itu kita berkepentingan bahwa di satu sisi kita ikut berperan di dalam membentuk bagaimana ASEAN dan APEC itu, tapi pada saat yang sama juga bahwa perkembangannya harus memberikan kontribusi buat kita secara nasional,” tutur Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) A.M. Fachir yang turun mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan yang digagas oleh Vietnam tersebut.

Secara khusus Presiden Jokowi menyampaikan bahwa sinergi tersebut harus ditampilkan dalam sejumlah kerja sama di berbagai bidang, seperti di bidang e-commerce, pengembangan kapasitas SDM, serta sinergi antara RCAP (Regional Cooperation in Asia Pacific) dengan FTAAP (Free Trade Area of Asia Pacific).

“Perlu semakin mengandalkan pasar domestik intra kawasan, jadi tidak selalu bergantung pada kawasan lain,” ujar A.M. Fachir mengutip pernyataan Presiden Jokowi.

Sinergitas yang disampaikan Presiden Jokowi tersebut, ucap Fachir, mendapat apresiasi dan pandangan positif dari sejumlah pemimpin negara, salah satunya Australia.

“(Australia) melihat RCAP ini cukup sangat potensial sekali untuk segera bisa digulirkan. Kalau free trade area untuk Asia Pasifik masih jauh,” kata A.M. Fachir.

Pembangunan Inklusif

Wamenlu A.M. Fachir menjawab pertanyaan wartawan di Furama Resort, Da Nang, Vietnam, Jumat sore. 

Sementara itu pada ABAC Dialogue, Presiden Jokowi menekankan pentingnya pembangunan ekonomi yang terbuka dan inklusif guna mengatasi masalah ketimpangan (gap) yang terjadi di sejumlah negara.

“Kita dinilai berhasil menyeimbangkan atau mengombinasikan antara pertumbuhan dengan equity,” ujar A.M. Fachir.

Indonesia, lanjut Wamenlu, dinilai telah berhasil menerapkan sistem pembangunan inklusif melalui sejumlah program perlindungan sosial (social safety nett).

“Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, segala macam, itu dinilai mengombinasikan antara itu tadi, antara pertumbuhan dengan distribusi. Jadi mengurangi gap,” pungkas Wamenlu. 

(MIT/UN) MHI