Gubernur Sumsel Temui Korban Longsor diOKU Selatan

OKU SELATAN ,18 November 2017 22:59:15- Perhatian Gubernur Sumsel Alex Noerdin pada musibah yang menimpa warganya patut mendapat apresiasi , Sabtu pagi. Pasalnya, baru juga tiba di Bandara SMB 2, pelopor sekolah gratis itu langsung pergi ke Kabupaten  OKU Selatan untuk menemui korban  bencana tanah longsor di  Kecamatan Sungai Are, Desa Cukohnao. 

Tanpa sungkan Alex langsung menuju lokasi kejadian dan mengunjungi para korban dengan ditemani Bupati OKUS Popo Ali serta para jajaran terkait dalam kejadian tersebut. Satu persatu dia membesuk korban di puskesmas. Alex mendapatkan salah seorang korban yang masih bocah yakni Juwita (10), Adalah bocah kelas 5 SD yang hanya tinggal berdua dengan kakaknya setelah longsor merenggut 5 nyawa keluarganya termasuk kedua ayah dan ibunya.

Seperti diketahui kejadian bencana itu menghilangkan nyawa sebanyak 6 orang nyawa dari total jumlah 9 orang masing-maaing dari desa Cukohnao dan Desa Sadau Jaya. Dia berharap kepada Bupati OKUS untuk ada mencegah bencana ini, dengan bisa ditekan seminimal mungkin karena terlihat bencana ini terjadi setiap tahun harus dengan adanya musim hujan harus lebih berhati-hati dalam menghadapi bencana

“Tantangan yang hadapi dengan musim hujan dan panas, adanya bencana seperti longsor dan banjir bandang. Kondisi ini tidak bagus, kita harus mencegah agar tidak terjadi lagi, bagaimana caranya supaya mencegah lebih baik dari pada sudah kejadian kita repot sendiri,”

Kemudian, Alexpun menyempatkan diri ke tempat rumah warga yang terkena tanah longsor. Dia memperingatkan kepada para warga untuk tidak membangun rumah terlalu dekat di tepi tebing, serta menyarankan untuk mengungsikan ketempat baru dan layak.

Alex Noerdin meminta agar para keluarga korban yang ditinggal orang tuanya terlebih lagi yang masih bersekolah dapat diperhatikan. Diapun meminta pemerintah setempat agar dapat memberikan jaminan pendidikan gratis hingga sampai bangku kuliah.

“Mereka ini tak ada ĺagi orang tua dan saudara. Jadi pendidikan mereka jadi tanggungjawab pemerintah daerah. Harus itu, Juwita akan kita tanggung pendidikan kalau bisa sampai bangku kuliah.,” tegasnya.

Sementara itu,  Bupati Popo Ali mengatakan dengan adanya kejadian yang merenggut korban hingga meninggal dunia ini bisa menjadikan ujian kita semuangan serta semua bisa lebih baik ke depan mengutamakan siifat gotong royong agar semua kejadian dapat teratasi dengan baik.

“Kita berterima kasih dengan hadirnya Gubernur Sumsel, bentuk peduli dan cintanya kepada kita, Ini juga dikatakan salah satu dukungan agar dapat dilewati serta dilalui seiring kedatangan Gubernur,” ucapnya.

Selanjutnya dirinya menginformasikan  bahwa pada saat kejadian tim reaksi cepat Badan Penanggulangan Daerah (BPBD) Provinsi Sumsel dan Dinas Sosial (Dinsos)  Provinsi Sumsel respon begitu cepat memberikan pertolongan penyelamatan bertindak dan diberikan bantuan serta juga Kementrian Sosial.

Dalam kesempatan ini juga , Alex Noerdin memberikan bantuan kepada para korban berupa bantuan logistik seperti perlengkapan dapur, perlengkapan makan dan bantuan dana guna meringankan beban korban.

(Andri) MHI 

Sumber :Puspen Kemendagri

Mendagri: Camat Harus Jadi Pelayan yang Inovatif dan Kreatif

PEKANBARU ,17 November 2017 16:44:30-Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menghadiri rapat koordinasi Camat yang digelar di Hotel Arya Duta,  Pekanbaru, Riau ,Kamis. Usai acara, seperti biasa, Menteri Tjahjo langsung dihadang para wartawan. Hadirnya Mendagri, bagi para pemburu kuli tinta, adalah berkah. Karena sebagai pembantu presiden di kementerian utama, segala isu bisa ditanyakan. 

Maka, berhamburanlah berbagai pertanyaan dilontarkan para awak media yang mencegat Tjahjo di luar ruangan rakornas. ” Apa yang diharapkan kepada para camat, inovasi seperti apa yang diharapkan?” tanya seorang wartawan, begitu Menteri Tjahjo sudah ‘dikepung’ para pemburu berita.
Pertanyaan itu pun langsung dijawab Tjahjo. Kata dia, seorang camat itu, adalah perangkat pemerintah yang punya wilayah. Camat,  walau pun SKPD, tapi ia juga mempunyai tugas pemerintahan. Termasuk di dalamnya melakukan inovasi untuk mempermudah pelayanan masyarakat.
” Contohnya, orang membuat KTP misalnya harus cepat.  Kalau perlu jemput bola yang rumahnya di pinggiran desa, dipelosok desa pakai motor datangi,” kata dia.
Prinsipnya, kata Tjahjo, inovasi sekecil apa pun harusnya, itu jadi konsen para camat. Apalagi, jika melihat fakta, masih banyak persoalan sosial yang harus ditangani. Ia contohkan, masalah gizi anak. Itu pun, mesti dicermati para camat. Atau persoalan menyangkut kematian ibu hamil yang masih tinggi.
” Belum lagi yang tadi saya sampaikan masalah gizi anak, kematian ibu hamil,” kata dia.
Camat juga lanjut Tjahjo, punya tanggung jawab mengawasi kinerja para kepala desa. Serta membangun sinergi dengan kecamatan tetangga yang berdekatan. Terkait rakor yang digelar, kata dia, tak sekedar rakor. Tapi semacam forum silaturahmi dengan para camat. Ini jadi forum untuk saling mendengarkan. Ia sebagai Mendagri, juga perlu mendengarkan apa yang jadi aspirasi para camat. Secara garis besar, Tjahjo berharap, para camat betani melakukan inovasi. Bisa berkreasi. Sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih mudah dan efektif.

Tidak lupa Tjahjo juga mengingatkan, camat tak sekedar bertugas untuk memastikan tata kelola pemerintahan di wilayahnya bisa berjalan dengan baik, namun juga bertanggung jawab menjaga stabilitas keamanan. Prinsipnya jangan sampai masyarakat tak terlayani. Camat punya tanggung jawab menghadirkan tangan negara di wilayahnya.
” Kalau puskesmas,  dokternya pergi segera lapor ke dinas supaya diisi dokter. Ya harus jeli menggerakkan mengorganisir masyarakat. Desanya dikontrol, dana desa bagaimana, urbannya bagaimana. Menjaga stabilita. Sering ketemu dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat di daerahnya,” ujarnya.
Camat juga kata Tjahjo tak bisa bekerja sendirian. Ia harus bersinergi dengan institusi lain. Di kecamatan, misalanya adalah Polsek yang merupakan representasi kepolisian. Dan, di kecamatan juga ada Koramil, yang notabene adalah representasi institusi TNI. Dengan Kapolsek dan Danramil, camat harus berkoordinasi. Sehingga tugas menjaga stabilitas bisa dijalankan dengan baik.

(Ikhsan) MHI 

Sumber :puspen kemendagri

Presiden Meminta Ketua DPR Setya Novanto Taati dan Ikuti Seluruh Proses Hukum !!

Presiden Jokowi menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri sarasehan yang digelar DPD-RI, di gedung Nusantara IV DPR Jakarta, Jumat (17/11) pagi.

JAKARTA , 17 November 2017-Presiden Joko Widodo meminta Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto Yang Sekaligus Sebagai Ketua Umum Partai Golkar agar mengikuti seluruh proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang telah menetapkan menjadi tersangka dan Menahannya Terkait kasus korupsi KTP Elektronik.

“Saya minta, saya minta Pak Setya Novanto mengikuti proses hukum yang ada,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan seusai menghadiri sarasehan “Mewujudkan Konstitusional DPD RI Tahun 2017”, yang digelar DPD-RI, di gedung Nusantara IV DPR Jakarta, Jumat pagi.

Ketua DPR dan Sekaligus Ketua Umum Partai Golkar itu saat ini sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Medika, Permata Hijau setelah mobil yang ditumpanginya mengalami  kecelakaan lalu lintas Dengan Menabrak Langsung Tiang Listrik di kawasan Permata Hijau, Jakarta, Kamis (16/11) malam.

Presiden meyakini proses hukum menyangkut Setya Novanto di KPK akan terus dilakukan. “Saya yakin proses hukum yang ada di negara kita ini terus berjalan dengan baik,” ungkap Presiden.

Mengenai kemungkinan pergantian pimpinan DPR terkait status Setya Novanto, Presiden Jokowi tidak menjawab langsung. “Itu wilayahnya DPR,” pungkas Presiden akhiri pernyataan.

(FID/JAY/ES) MHI 

Ratas Pendidikan Vokasi dan Implementasinya

Presiden Jokowi memimpin ratas mengenai Pendidikan Vokasi, di Istana Bogor, Jabar, Kamis (16/11) siang.

BOGOR ,17 Nov 2017-Seusai memimpin Rapat Terbatas tentang Pengembangan 10 Bali Baru, Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla langsung memimpin Rapat Terbatas mengenai Pendidikan Vokasi dan Implementasinya, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis siang.

Dalam awal pengantarnya Presiden Jokowi mengemukakan, perlunya ada revisi Undang-Undang Pendidikan, agar universitas atau akademi, politeknik luar bisa mendirikan perguruan tinggi di Indonesia.

Ia mengingatkan, pada tahun 2030 nanti diperlukan tambahan 58 juta tenaga terampil untuk menjadikan ekonomi kita bisa masuk pada peringkat tujuh dunia. Jika saat ini fokus pemerintah pada pembangunan infrastruktur, menurut Presiden, pada tahapan besar kedua akan masuk kepada pembangunan sumber daya manusia.

Terkait hal itu, Kepala Negara berharap pendidikan kita yang sudah lebih dari 30 tahun tidak ada perubahan-perubahan yang sangat mendasar. Ia menunjuk contoh, di universitas misalnya, lebih dari 30 tahun,  Fakultas Ekonomi jurusannya itu-itu saja, yaitu akuntansi, ekonomi perusahaan, atau ekonomi pembangunan.

“Sudah, enggak pernah berubah dari itu,” ujar Kepala Negara.

Padahal, lanjut Presiden, dunia sudah berubah begitu sangat cepatnya. Ia mempertanyakan kenapa tidak ada yang berani mendirikan fakultas digital ekonomi, yang jurusannya toko online, misalnya. Demikian juga jurusan mengenai ritel manajemen, logistik manajemen.

“Enggak ada saya lihat, 30 tahun kita seperti ini terus. Padahal dunia betul-betul sudah sangat berubah sekali. Inilah saya kira terobosan yang harus kita lakukan,” ucap Presiden Jokowi.

Untuk itu, kompetisi persaingan antar universitas, agar ada pembanding-pembanding yang baik, Presiden menginginkan agar ada universitas dari luar negeri yang bisa mendirikan entah politeknik, entah universitas di Indonesia.

“Biar kita memiliki pembanding, baik dari sisi manajemen, dari sisi kurikulum, dan yang lain-lainnya. Tanpa itu kita tidak akan mempunyai pembanding yang baik. Apakah kita ini sudah benar atau belum benar,” terang Presiden.

Dalam Rapat Terbatas ini, Presiden juga mengundang Nadiem Makarim, CEO dan pendiri Go Jek Indonesia, serta Adamas Belva Syah, CEO Ruangguru, untuk memberikan pandangan-pandangan apa yang diperlukan dalam menghadapi perubahan-perubahan yang sangat cepat ini.

Tampak hadir dalam Rapat Terbatas itu antara lain Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menristekdikti M. Nasir, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menhub Budi K. Sumadi, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Kepala BKPM Thomas Lembong.

(DND/AGG/ES) MHI 

Kemenkumham Kerja Sama dengan Pemkot Bekasi Bangun Kantor Imigrasi dan Lapas

BEKASI KOTA ,17 November 2017 – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham) Yasonna H. Laoly bersama Walikota Bekasi Rahmat Efendi meletakkan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan Kantor Imigrasi Kelas II dan pembangunan rehabilitasi Lapas Kelas II A Bekasi, di Jalan Raya Perjuangan Teluk Pucung Bekasi. Selasa.

Pembangunan kantor Imigrasi dengan luas tanah 5229 M2 Status kepemilikan milik Kementerian Hukum dan HAM, bangunan 6 lantai seluas 3888 M2 dengan lama pembangunan selama 390 hari kalender dengan biaya sebesar Rp 33,54 miliar. Kemudian rehabilitasi Lapas Kelas IIA Bekasi di Bulak Kapal dengan luas lahan 20.786 M2, bangunan 6953 M2 terdiri dari blok hunian 2 lantai dengan luas 9250 M2 dan bangunan dua lantai seluas 1624 M2 untuk kantor. Direncanakan waktu pengerjaan 400 hari kalender dengan anggaran sebesar Rp 83.939 Milyar melalui APBD Kota Bekasi tahu 2017 dan 2018.

Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu Kementerian yang memegang peran strategis dalam pembangunan bidang Hukum dan HAM mempunyai keterbatasan dalam hal pendanaan, khususnya untuk pemenuhan sarana dan prasarana. Menkumham sangat mengapresiasi langkah strategis yang diambil Pemerintah Daerah (Pemda) Bekasi dan berharap agar proses administrasi penyelesaian pemberian bantuan tetap memperhatikan prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan mengedepankan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.

Saat ini kondisi Lapas kelas 2A Bekasi dengan kapasitas 470 orang saat ini diisi kurang lebih 1500 orang sudah mengalami kelebihan kapasitas sebesar 220% . Terkait dengan pelayanan dibidang keimigrasian Menkumham mengatakan bahwa kebijakan yang diambil oleh Pemda Bekasi sangat tepat dan pro-rakyat. Seluruh masyarakat di Bekasi dapat melakukan pengurusan dokumen keimigrasian dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Menkumham berharap agar pemberian bantuan dari pemerintah Bekasi ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya pada kantor imigrasi dan Lapas di Bekasi. “Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam rangka sinergitas antara pemda dan pemerintah pusat, ke depan hal semacam ini menjadi contoh yang baik bagi pemda dan Kementerian/ Lembaga lainnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat”,Tutur Yassona.

(Teguh/Joggie) MHI 

Konsolidasi Nasional III Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia di Jakarta

JAKARTA ,17 November 2017 17:46:36 – Perempuan punya hak setara untuk berkiprah dalam politik. Karena itu, keterwakilan perempuan dalam lembaga politik sangat penting. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri,  menaruh konsen pada pemenuhan keterwakilan perempuan dalam politik. Sekaligus, ikut mendorong partisipasi kaum perempuan, melalui program pendidikan politik.

Demikian disampaikan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo saat memberi sambutan dalam acara Konsolidasi Nasional III Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat . Menurut Tjahjo, regulasi politik sudah mengamanatkan agar keterwakilan perempuan bisa diakomodir. Pemerintah sendiri berkomitmen mendorong itu. Sehingga, kebijakan afirmasi politik bagi kaum perempuan bisa diwujudkan. Banyak yang sudah dilakukan. Salah satunya upaya penataan politik dan pemerintahan lewat perbaikan lembaga, proses politik dan pemerintahan.

“Dimulai dengan memperbaiki aturan hukum dasar, dilanjutkan dengan pembuatan aturan hukum baru,” kata dia.

Namun memang Tjahjo mengakui, meski ada kebijakan afirmative action 30% pemenuhan keterwakilan perempuan di parlemen, masih ada sejumlah kendala. Kendala itu antara lain, masih adanya ketidaksiapan partai politik dalam mengimplementasikan regulasi keterwakilan perempuan. Kendala lain terkait dengan stigma di tengah  masyarakat bahwa dunia politik adalah dunia laki-laki.

“Lainnya keterwakilan kepengurusan atau kader perempuan dalam struktur partai politik tidak memadai 30 %,” ujarnya.

Biaya politik yang tinggi, lanjut Tjahjo, acapkali membuat gerak kiprah perempuan di dunia politik terhambat. Pada akhirnya, itu berujung pada masih rendahnya partisipasi perempuan dalam politik. Pemerintah sendiri memandang peningkatan eepresentasi politik perempuan di parlemen pada Pemilu 2019 sangat penting. Bahkan, pemerintah berkomitmen untuk ikut mendorong tercapainya kebijakan afirmasi  30% keterwakilan perempuan di parlemen. Khususnya pada Pemilu 2019. Ini sangat penting dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional.

“Hal ini juga  sudah menjadi kewajiban Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 7 Tahun 1984 Tentang  Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan,” kata Tjahjo.

Namun memang kata dia, bukan perkara mudah mewujudkan. Tapi, bukan berarti tidak bisa direalisasikan. Masih ada sejumlah tantangan yang harus dijawab oleh pihak terkait. Misalnya, tantangan yang bersifat internal. Tantangan internal ini menyangkut masih terbatasnya perempuan yang berkualitas dan memiliki kualifikasi dalam dunia politik. Contohnya dari sisi leadership, organisasi, publick speaking, lobying, mempengaruhi masa, dan sebagainya.

“Juga masih ada rasa kurang percaya diri atau kendala psikologis  untuk bersaing dengan laki-laki di dunia politik,” kata dia.

Tantangan lainnya, kata Tjahjo, terkait dengan masih dominannya public image di komunitas perempuan bahwa perempuan memiliki banyak keterbatasan untuk berkiprah di dunia politik. Sementara tantangan eksternal terkait dengan kendala kultural.

“Masih ada kendala kultural yang cenderung patriarkis atau laki-laki minded.  Perempuan lebih cocok sebagai tiyang wingking yang  mengikuti laki-laki. Serta kurang seriusnya kehendak politik penyelenggara negara terhadap peran serta perempuan dalam politik,” tuturnya.

Tidak hanya itu, kata Tjahjo masih adanya sikap aktor politik laki-laki, bahkan sebagian besar yang under estimate terhadap kaum perempuan. Dan, acapkali sikap media massa yang kurang advokatif terhadap kaum perempuan juga  berpengaruh. “Sistem politik  juga masih setengah hati mengakomodir keterwakilan,” katanya.

Tjahjo sendiri mewakili pemerintah berharap pada pemilu 2019, kaum perempuan bisa tampil dan lebih berperan. Pesta demokrasi 2019, harus jadi momentum bagi kaum perempuan. Karena ini, kaum perempuan, harus memposisikan dan memerankan dirinya sebagai “champion” demokrasi yang sejati. Sehingga persaingan di pasar politik berjalan fairness. Perempuan calon legislatif juga  harus tampil sebagai manusia paripurna yang penampilan politiknya senantiasa mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini sangat penting untuk meraih kemenangan perolehan suara pemilu secara terhormat.

“Calon legislatif  dari kalangan perempuan juga harus mampu menebar senyum dan keramahan politik untuk menyapa konstituen baik di perdesaan maupun di perkotaan, dengan menunjukkan sifat kesejukkan dan kedamaian dalam berpolitik praktis akan menjamin stabilitas politik dan keamanan,” katanya.

Tjahjo juga meminta politisi perempuan untuk menjauhkan diri dari praktik-praktik demokrasi transaksional yang semakin memperparah degradasi moral politik. Politik transaksional bukan pendidikan politik yang baik bagi generasi mendatang.

(Ikhsan) MHI 

Sumber :Puspen Kemendagri

Rapat Terbatas Pengembangan 10 Bali Baru

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin Rapat Terbatas soal 10 Bali Baru, di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (16/11) siang.

BOGOR , 17 Nov 2017-Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, adanya pergeseran orang untuk tidak belanja barang, tidak belanja merk, tetapi senang traveling, senang wisata, senang mencoba restoran baru, senang mencoba Kafe, senang mencoba makanan-makanan yang khas.

“Ini sebuah kesempatan yang harus kita manfaatkan,” kata Presiden Jokowi saat menyampaikan pengantar pada Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Pengembangan 10 Bali Baru, yang digelar di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Kamis siang.

Kepala Negara juga menunjuk terjadinya lonjakan turis Tiongkok, dimana sesuai data terakhir adalah sebesar kurang lebih 125 juta, yang akan berkembang dalam lima tahun ini kemungkinan menjadi 180 juta, dan itu akan naik terus.

Itu, lanjut Presiden, hanya baru dari satu negara. Dari Tiongkok saja itu, menurut Presiden, hampir separuhnya masuk ke ASEAN. Separuh dari 125 juta, artinya 62 juta masuk ke ASEAN.

Presiden Jokowi meyakini, dari angka itu, kalau kita memiliki destinasi 10 Bali baru yang digarap secara cepat, disiapkan secara baik, tentu saja dengan diferensiasi yang berbeda antara destinasi satu dengan destinasi yang lain, maka ini akan menjadi sesuatu yang menarik.

“Sehingga orang datang ke Indonesia bisa datang karena ketertarikan keindahan pantainya, bisa juga karena keindahan budayanya misalnya Borobudur, bisa juga datang karena keindahan goanya, bisa datang karena keindahan geopark-nya, bisa datang karena keindahan danaunya yang sangat besar seperti Toba, bisa datang karena ingin diving dan surfingmisalnya,” ujar Presiden.

Menurut Presiden, kira kita harus memiliki pembeda-pembeda seperti itu, sehingga diharapkan dari 62 juta yang hanya dari satu negara itu, misalnya separuh saja atau sepertiganya saja datang ke kita, berarti sudah 20 juta.

“Ini baru dari satu negara. Sehingga kalau target yang kita berikan kepada Menteri Pariwisata tahun 2019 itu angkanya adalah 20 juta, itu juga bukan sesuatu yang, menurut saya, bukan sesuatu yang amat sulit untuk kita capai,” tutur Presiden.

Untuk penuhi target itu, Presiden Jokowi menekankan, agar 10 Bali Baru ini harus cepat dirampungkan. Ia meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Kementerian Lingkungan Hidup, Bekraf (Badan Ekonomi Kreatif), dan Kementerian Koperasi dan UKM, semuanya harus siap terintegrasi dalam sebuah program pengembangan yang sudah diputuskan.

Bangunan Adat

Presiden Joko Widodo memimpin rapat terkait pengembangan 10 Bali Baru di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (16/11) siang.

Kepala Negara memberikan contoh, misalnya kita ingin mengembangkan Mandalika atau Danau Toba, ya lingkungannya harus disiapkan. Ia menunjuk contoh misalnya Mandalika, bagaimana bukit-bukit yang ada di kanan kiri itu gundul semuanya segera ditanam. Kemudian bangunan-bangunan adat, jangan sampai di situ malah bangunan adatnya dihilangkan, diganti dengan arsitektur yang Spanyol atau Mediterania, misalnya.

“Bangunan adat ini harus betul-betul kita perhatikan,” tutur Kepala Negara.

Sementara di Danau Toba misalnya, Presiden mempertanyakan, kenapa rumah-rumah yang sangat bagus, warna warni seperti itu tidak dipakai menjadi sebuah brand untuk Danau Toba. Ia menunjuk contoh restoran misalnya, menurut Presiden, Bekraf bisa mengintervensi, atau Kementerian Pariwisata bisa mengintervensi, sehingga seperti di Toba restorannya bisa di-upgrade bersama-sama. Entah dari sisi desain, entah dari sisi fasad depan.

Kemudian juga lingkungannya, Presiden mengaku sudah menyampaikan ke Menteri PUPR misalnya, untuk pasar cenderamata, bisa Menteri Perdagangan atau Menteri PU, kawasan parkir, kawasan dekat pantai. Sebab kalau tidak, menurut Presiden, nanti akan kedahuluan oleh pedagang-pedagang kaki lima yang bertebaran dimana-mana.

“Kita siapkan satu tempat untuk mereka, sudah berjualan di situ, pasar cenderamata,” tutur Kepala Negara.

Untuk Mandalika, Presiden menyarankan untuk minta saja 2 hektar atau 3 hektar untuk pasar cenderamata, yang bangun bisa Kementerian Perdagangan bisa Kementerian PUPR, dengan desain-desain arsitektur lokal yang baik.

Kemudian tempat pemberhentian bus dan lain-lain atau restoran-restoran kecil milik masyarakat, Presiden menyarankan untuk disiapkan. Jangan sampai dibiarkan masyarakat secara sendiri-sendiri membikin sehingga yang terjadi adalah PKL (pedagang kaki lima) yang bertebaran dimana-mana.

“Penghijauan, saya harapkan, misalnya di Toba, di Mandalika, betul-betul digarap secara baik sehingga benar-benar lingkungan yang ada itu sebuah lingkungan yang baik, tidak gundul,” kata Presiden.

Inilah, tutur Kepala Negara, yang menarik untuk segera dikerjakan. Kepala Negara mengingatkan, ini memerlukan kecepatan dalam merespon perkembangan pariwisata global yang begitu sangat cepatnya.

Ratas tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menlu Retno Marsudi, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menhub Budi K. Sumadi, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menkominfo Rudiantara, dan Menteri ESDM Ignasius Jonan.

(DND/AGG/ES) MHI