Rapat Terbatas Perkembangan Persiapan Asian Games ke-18 Tahun 2018

Presiden Joko Widodo memimpin Ratas membahas tentang Persiapan Asian Games Tahun 2018 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (21/11).

BOGOR , 22 Nov 2017-Usai menerima tamu dari Afghanistan dan Bank Dunia, Presiden Joko Widodo memimpin Rapat Terbatas (Ratas) membahas tentang Persiapan Asian Games Tahun 2018 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa .

Pada Ratas terakhir membahas mengenai Asian Games Tahun 2018 tanggal 7 Juni 2017, Presiden Jokowi menekankan agar penggunaan anggaran dalam persiapan penyelenggaraan Asian Games dan Asian Para Games Tahun 2018 memegang prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

“Anggaran betul-betul dikalkulasi secara detail, secara rinci. Dan perlu saya ingatkan, anggaran tidak dilebih-lebihkan dan juga tidak berlebihan,” tegas Presiden Jokowi saat berikan arahan pada Ratas hari Rabu, 7 Juni 2017.

Menko PMK Puan Maharani : Semuanya on the track

Menko PMK Puan Maharani usai mengikuti Rapat Terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa .

Progres untuk tahun 2018 sesuai dengan apa yang ditargetkan, semuanya on the track. Semua venue nanti bulan Desember ini sebagian besar 90 persen akan selesai dan akan ada test eventbadminton pada bulan Januari dan 9 cabang olahraga lain di bulan Februari.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani usai mengikuti Rapat Terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan Bogor. 

Berkaitan dengan opening dan closing ceremony, menurut Menko PMK pun tadi sudah dibicarakan dan insya Allah akan berjalan dengan baik. “Jadi tidak hanya venue-nya saja, sarana dan prasarana/infrastrukturnya saja, tapi juga opening dan closing itu menjadi suatu hal yang ditunggu-tunggu berkaitan dengan penyelenggaraan Asian Games tahun 2018,” tambah Menko.

Mengenai sukses prestasi, lanjut Menko PMK, tadi sudah disampaikan oleh Menpora dan KONI, insya Allah targetnya 10 besar dengan perolehan medali yang lebih baik dari Asian Games terakhir.

“Jadi tiga hal itu semuanya sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Juga tadi KONI menyampaikan akan dilakukan try out pada atlet-atlet yang ditargetkan bisa meraih medali emas. Insya Allah akan dilakukan pada bulan Desember minggu kedua sampai bulan Januari,” tutur Puan.

Para atlet, menurut Menko PMK,  memang perlu juga high performance training, try out di luar negeri, tidak hanya di Indonesia sehingga bisa berkompetisi untuk melawan atlet dari 45 negara lain.

“Semua hal yang berkaitan secara teknis tadi juga sudah disampaikan jangan sampai terulang atau terjadi hal lain yang berkaitan dengan kesejahteraan para atlet, dan semua peralatan para atlet kita comit juga semua bisa selesai pada bulan Januari,” ujar Menko Puan.

Di akhir pernyataan kepada pers, Menko Puan menyampaikan segala sesuatunya berjalan dengan on track. “Jadi semua hal yang harus dilakukan berkaitan dengan sukses prestasi, sukses penyelenggaraan dan sukses sarana dan prasarana berkaitan dengan Asian Games 2018, semua on the track,” pungkas Puan.

Menpora: Presiden Ingin Betul-Betul Ada Perhatian Bagi Atlet

Menpora saat memberikan keterangan kepada pers usai mengikuti Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa .

Presiden ingin betul-betul ada perhatian khusus kepada atlet, baik soal kebutuhan tempat melakukan latihan dan pertandingan, kebutuhan alat-alat tanding maupun alat-alat latih, termasuk kebutuhan sosial. 

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) usai mengikuti Rapat Terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan Bogor. 

“Prestasi yang akan diraih nanti tentu akan dihargai secara maksimal oleh negara dalam bentuk pemberian bonus dan lain sebagainya. Itu perhatian yang cukup luar biasa dari Bapak Presiden,” kata Menpora seraya menyampaikan bahwa Presiden minta bonus bagi atlet Asian Games 2018 harus lebih besar dari bonus Incheon. 

Tidak hanya itu juga, nanti selain bonus, lanjut Menpora, juga seperti yang sudah dilakukan sebelumnya adalah pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil, bagi peraih medali di Asian Games.

“Tadi diputuskan juga akan diberikan rumah kepada peraih medali di Asian Games. Itulah perhatian yang luar biasa. Tentu ini juga berlaku untuk Asian Games dan Asian Paragames,” ujar Menpora. 

Mengenai bonus uang bagi atlet, Menpora menyampaikan bahwa saat ini sedang dikalkulasi lagi karena harus disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Ia menambahkan bahwa bonus uang tersebut tidak harus melampaui bonus Olimpiade yang bagi peraih satu emas diberikan Rp5 miliar.

Sukses Prestasi, Penyelenggaraan, Ekonomi, dan Administrasi

Sementara itu, saat ditanya mengenai parameter kesuksesan, Menpora menyampaikan bahwa ada empat kategori yakni  sukses penyelenggaraan, prestasi, ekonomi, dan juga administrasi. 

“Saya terus terang dimandat untuk betul-betul menyiapkan pada sukses prestasi. Karenanya semua cabang olahraga tahun 2017-2018 itu akan dianggarkan semuanya. Termasuk hari ini, seperti pertanyaan tadi, bahwa mereka sudah masuk pelatnas, dengan anggaran 2017. Tambah lagi nanti untuk anggaran 2018 sebesar Rp735 miliar,” jelas Menpora seraya menyampaikan bahwa anggaran tersebut dikhususkan untuk persiapan Asian Games. 

Pemerintah, lanjut Menpora, akan melihat cabang olahraga nomor pertandingan potensial yang memungkinkan secara khusus mendapatkan pengawalan. Ia mencontohkan berapa target emas bulutangkis, 2, 3, atau 5, maka target terbesar itu nanti yang akan dikawal.

Pengawalan tersebut, menurut Menpora, mulai dari hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar sampai perhatian sosial pemerintah kepada para atlet.

Terkait target sepuluh besar, Menpora menyampaikan bahwa ini harus kerja keras karena saat di Incheon berada di peringkat 17 sehingga untuk memenuhi target 10 besar Indonesia memang harus menggeser beberapa negara, seperti Thailand, Qatar, Korea Utara, China Taipei, dan seterusnya.

“Namun demikian kami terus terang kami ingin melihat itu secara objektif. Kita masih punya kesempatan sampai bulan Juli nanti untuk melihat secara objektif,” pungkas Menpora akhiri pernyataan kepada wartawan.

Rapat Terbatas kali ini turut dihadiri oleh Menko PMK Puan Maharani, Seskab Pramono Anung, Mensesneg Pratikno,  Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menpora Imam Nahrawi, Menkeu Sri Mulyani, Ketua Komite Olahraga Indonesia (KOI) Erick Tohir, Gubernur Sumsel Alex Noerdin, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

(SM/RAH/EN) MHI 

Indonesia Siap Bantu Fasilitasi Proses Perdamaian diAfganistan

JAKARTA ,22/11/2017-Jika diminta, Indonesia bersedia membantu memfasilitasi hal-hal yang diperlukan dalam proses perdamaian di Afganistan.

Hal ini disampaikan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla saat menerima delegasi Majelis Tinggi Perdamaian (HPC) Afganistan di Istana Wakil Presiden, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu sore. Sehari sebelumnya, delegasi HPC yang dipimpin langsung oleh ketuanya Mohammed Karim Khalili telah bertemu dengan Presiden Jokowi bersama Wapres Jusuf Kalla dan beberapa menteri di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Menurut Wapres, sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim, Indonesia turut memiliki tanggung jawab akan terwujudnya perdamaian di Afganistan.

Lebih lanjut Wapres mengatakan, Indonesia memiliki sejumlah pengalaman dalam menangani konflik. Sejak kemerdekaan, ungkapnya, Indonesia mengalami 15 konflik besar yang 10 di antaranya diselesaikan dengan cara militer, dan 5 konflik lainnya berhasil diselesaikan dengan cara damai.

“Pengalaman Indonesia dalam menangani konflik ini bisa menjadi pertimbangan dalam proses perdamaian di Afganistan,” ujarnya.

Wapres kemudian menggarisbawahi, kunci penyelesaian konflik secara damai adalah adanya kompromi. Para pihak yang bertikai, kata Wapres, harus bersedia untuk duduk bersama dalam sebuah perundingan dan membuat kompromi yang menghasilkan kesepakatan yang bersifat win-win solution.

“Indonesia terbuka untuk mengirimkan delegasi ulama dan ahli resolusi konflik untuk membantu proses rekonsiliasi di Afganistan. Namun, proses penyelesaian harus sesuai dengan kondisi Afganistan,” kata Wapres.

Delegasi HPC yang berjumlah 35 orang berkunjung ke Indonesia untuk melihat secara langsung situasi toleransi beragama dan keberagaman di Indonesia. Selain bertemu Presiden dan Wapres, para delegasi juga melakukan diskusi dengan Majelis Ulama Indonesia, Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, serta para akademisi.

Beranggotakan 64 orang yang mewakili 14 kelompok etnis yang ada di Afganistan, HPC merupakan sebuah badan independen yang diamanatkan oleh pemerintah Afganistan untuk mempercepat terwujudnya perdamaian di Afganistan.

(AKS/FM) MHI 

Sumber:(KIP Setwapres)

Sistem E-Budgetting (Aplikasi Simral) untuk Mengawasi Kesempatan Korupsi Dana Desa

JAKARTA ,22 Nopember 2017 – Pemerintah terus berupaya menekan penyimpangan anggaran di berbagai program pembangunan dengan penggunaan e-budgetting. Salah satunya dengan peluncuran Government Cloud Simral oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). 

Dengan sistem tersebut maka berbagai program pembangunan termasuk alokasi dana desa bisa diawasi secara real time. Diharapkan sistem ini akan menekan potensi penyimpangan pengelolaan Dana Desa.

“Korupsi ini terjadi karena ada kebutuhan dan kesempatan. Kebutuhan selalu ada, nah kita kurangi kesempatan. Dengan Simral (Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan) dan Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) kita harap bisa mengurangi kesempat. Selain itu kita juga libatkan polisi, kejaksaan, dan NGO untuk mengawasi,” ujar Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, di Kantor BPPT, Jakarta, Selasa .

Menteri Eko mengatakan, hadirnya Simral adalah untuk dikombinasikan dengan Siskeudes guna memperkuat tata kelola keuangan desa. Yang mana, Siskeudes sendiri adalah sistem keuangan yang telah digunakan sebanyak 70 persen desa di Indonesia.

“Untuk Simral kita sedang mengembangkan bersama BPPT. Sekarang masih menggunakan  Siskeudes yang dibuat oleh KPK. Saya sudah tentukan bahwa BPPT tidak membuat aplikasi baru, tapi bagaimana mengkombinasi antara Siskeudes dan simral,” paparnya.

Menteri Eko melanjutkan, pembenahan tata kelola administratif sangat penting untuk menjalankan program-program dengan baik. Selanjutnya program-program tersebut akan cepat berjalan jika dikombinasikan dengan kecanggihan teknologi.

“Teknologi sangat penting, salah satunya untuk mempercepat. Sekarang ini kan bukan yang kuat mengalahkan yang lemah, tapi yang cepat mengalahkan yang lelet,” tegasnya.

Terkait hal tersebut, Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi, dan Material BPPT, Hammam Riza menjelaskan, cloud simral sendiri merupakan aplikasi sistem teknologi informasi yang mengintegrasikan data perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan, dan kinerja serta laporan pertanggungjawaban kegiatan. Menurutnya, sistem ini sebenarnya telah dikembangkan oleh beberapa daerah namun cenderung tidak terintegerasi.

“Masing-masing daerah mengembangkan sendiri-sendiri. Kami berpikir memperluas, karena begitu banyak desa di negara kita. Sehingga inilah yang memotivasi kami untuk e-budgetting, e-planning, untuk diaplikasikan di seluruh desa,” ujarnya.

“Desa sudah bisa pakai Siskeudes, nah BPPT berusaha mengintegerasikan ini. Karena pada dasarnya datanya sama,” Tutupnya.

(Joggie) MHI 

Presiden Menerima High Peace Council Islamic Republic of Afghanistan

Presiden Jokowi saat bertemu dengan High Peace Council Islamic Republic of Afghanistan, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (21/11).

BOGOR ,21 Nov 2017-Usai menerima Perwakilan Bank Dunia, Presiden Joko Widodo bertemu dengan High Peace Council Islamic Republic ofAfghanistan, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa pagi. 

Awali sambutan, Presiden Jokowi sampaikan ucapan selamat datang kepada Ketua Dewan Perdamaian Tinggi Afghanistan Mohammad Karim Khalili dan delegasi Afghanistan. Ia menambahkan bahwa dirinya senang dapat berkenalan untuk pertama kalinya, sejak pertemuan terakhir dengan Presiden Ashraf Ghani pada April lalu.  

“Saya memiliki minat terhadap usaha perdamaian yang saat ini dilakukan di Afghanistan. Saya sangat mengerti kunjungan Afghanistan ke Indonesia untuk berperan dalam upaya perdamaian dan rekonsiliasi,” ujar Presiden Jokowi. 

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi sangat menyambut baik permintaan Afghanistan dan Indonesia siap untuk membantu. 

“Terkait hal ini, saya telah memerintahkan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi untuk ke Kabul November tahun lalu. Saya gembira dengan hasil pertemuan Ibu Retno dengan dengan Yang Mulia,” ujar Presiden Jokowi.

Setelah pertemuan, Presiden Joko Widodo mengajak delegasi High Peace Council Islamic Republic of Afghanistansantap siang di Grand Garden Resto and Cafe, Kebun Raya Bogor. 

Susun Jadwal Pertemuan Ulama Afghanistan dan Indonesia

Presiden Jokowi memberikan keterangan kepada pers usai bertemu dengan Dewan Perdamaian Afghanistan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (21/1).

Presiden Joko Widodo menyampaikan harapan dari peserta delegasi agar Indonesia ikut berperan dalam memediasi agar konflik-konflik di Afghanistan bisa diselesaikan.

“Tadi Bapak Khalili menyampaikan secara terbuka dan sangat senang sekali kalau Indonesia bisa berperan dalam menyelesaikan konflik di Afghanistan, karena kita dianggap yang pertama, Islam di Indonesia adalah Islam moderat. Yang kedua kita dianggap netral, di tengah dan tidak memiliki kepentingan,” ujar Presiden.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa antusiasme yang disampaikan oleh Delegasi Afghanistan perlu  disambut baik. Ia juga menambahkan bahwa telah menyampaikan segera akan menyusun jadwal secepatnya untuk mengundang ulama-ulama dari Taliban, Afghanistan, Pakistan dan bersama dengan ulama-ulama Indonesia untuk bersama sama mencarikan solusi bagi Saudara yang ada di Afghanistan.

“Tadi saya sampai bahwa indonesia memiliki 714 suku, memiliki 1.100 lebih bahasa daerah dengan agama yang berbeda beda, beliau menyampaikan bahwa Indonesia adalah sebuah contoh penerapan Islam yang benar dan merekan ingin sharing dan belajar banyak Islam moderat yang ada di Indonesia,” tutur Presiden Jokowi.

Menanggapi agenda delegasi Afghanistan, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa High Peace Council akan bertemu Muhammadiyah, NU, ulama, pondok pesantren untuk melihat kenapa di Indonesia bisa rukun bersaudara. “Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Indonesia mempunyai kapasitas untuk ikut menyelesaikan perdamaian yang ada di Afganistan,” ujar Presiden.

Dewan Perdamaian Afghanistan Gembira Permintaan Bantuan Rekonsiliasi kepada Indonesia Dipenuhi

Presiden Jokowi dan Wapres JK berfoto bersama deligasi perdamaian Afghanistan, Selasa (21/11).

Ketua High Peace Council Mohammad Khalili menyampaikan rasa bangga berada di Indonesia hari ini bersama delegasi.

“Saya sangat senang bertemu dengan Presiden RI Joko Widodo hari ini. Kami membicarakan keinginan kedua negara agar terciptanya perdamaian di Afghanistan,” ujar Khalili. 

Dengan mempertimbangkan pentingnya peran pemerintah dan juga ulama Indonesia, Khalili meminta bantuan dalam upaya perdamaian dan stabilitas di Afghanistan. “Saya sangat senang permintaan tersebut dipenuhi dan kami berharap keterlibatan yang lebih erat dari Indonesia dalam proses perdamaian di Afghanistan,” ujar Khalili.

Pengalaman Indonesia dalam hal toleransi dan multikultural, menurut Khalili sangat penting untuk diterapkan di Afghanistan.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Wapres Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Utusan Khusus Presiden untuk Dialog Antar Agama dan Peradaban Din Syamsuddin.

(UN/OJI/EN) MHI 

Presiden Menerima Kepala Perwakilan World Bank Indonesia

Presiden Jokowi saat menerima Kepala Perwakilan World Bank di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (21/11).

BOGOR , 21 Nov 2017-Presiden Joko Widodo menerima Kepala Perwakilan Bank Dunia (World Bank) untuk Indonesia Rodrigo Chaves di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat ,Selasa pagi.

Usai pertemuan, Rodrigo didampingi Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, menyampaikan saat pertemuan, Presiden Joko Widodo menanyakan pandangan World Bank tentang ekonomi global dan juga ekonomi Indonesia. 

“Kami menyampaikan bahwa kami sangat optimis tentang stabilitas fiskal di Indonesia serta framework ekonomi makro yang kami nilai sangat tepat,” ujar Rodrigo.

Dalam kesempatan tersebut, lanjut Rodrigo, juga membahas mengenai ide-ide potensial agar Indonesia dapat meningkatkan pertumbuhan, mengakselerasi pertumbuhan, dan juga untuk berinvestasi dalam peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).

“Kami kira ini adalah pertemuan yang sangat bagus dan kami sangat senang atas kesempatan yang diberikan Presiden Jokowi untuk membagi pandangan-pandangan kami,” kata Rodrigo.

Lebih lanjut, Rodrigo juga menyampaikan hal yang juga dibicarakan adalah tentang rencana pertemuan tahunan Bank Dunia Tahun 2018 di Bali. Ia menambahkan bahwa persiapan acara berjalan dengan sangat baik.

“Indonesia telah mengalokasikan sumber dayanya serta mempunyai tim kerja yang sangat baik di bawah Pak Luhut Panjaitan, Ibu Sri Mulyani Indrawati, dan Pak Agus dan BI,” puji Rodrigo.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi didampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala BKPM Thomas Lembong.

(UN/RAH/EN) MHI 

Menteri DPDTT : Pengelolaan Dana Desa Tidak Boleh Gunakan Kontraktor !

KALTENG , 20 November 2017- Anggaran Dana Desa yang dikucurkan Pemerintah melalui APBN terus mengalami peningkatan mulai dari 20 triliun hingga tahun ini mencapai 60 triliun rupiah dan masing-masing desa rata-rata mendapat Rp.800.000.000,- hingga Rp.1,6 miliar rupiah sehingga pemerintah semakin memperketat aturan main dalam pengelolaannya, termasuk tidak boleh lagi menggunakan kontraktor.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjoyo ketika mengunjungi lokasi pembibitan tanaman di Desa Luwuk Kanan Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan mengatakan semua proyek Dana Desa dikerjakan secara swakelola.”Mulai tahun depan Presiden meminta supaya semua proyek yang menggunakan Dana Desa dikerjakan secara swakelola. Nanti aturannya dibuat tentang hal itu, jadi tidak boleh pakai kontraktor lagi dan seluruh Kepala Desa wajib melibatkan masyarakat di desanya masing-masing, artinya jangan sampai Kepala Desa bergerak sendiri”,tegas Eko Putro Sandjoyo, Minggu .

Menteri DPDTT Eko Putro Sandjoyo juga menegaskan bahwa pengelolaan proyek menggunakan  Dana Desa secara swakelola itu betul-betul diawasi dengan melibatkan masyarakat setempat  dalam rangka menghidupkan perekonomian desa. Tahun 2018 ditetapkan 30 persen dari nilai Dana Desa itu wajib dipakai untuk upah pekerja yang melaksanakan proyek dan seluruh perangkat desa juga wajib mengalokasikan dana  Rp.50.000.000,- dari anggaran Dana Desa untuk membuat sarana olahraga di masing-masing desa.

Menteri DPDTT yang didampingi Gubernur Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabran dan rombongan seusai meninjau lokasi pembibitan tanaman dan dialog dengan masyarakat Desa Luwuk Kanan Kabupaten Katingan, selanjutnya kembali ke Palangka Raya untuk  menghadiri Gerakan Kadaulatan Pangan dan Energi melalui Pameran Produk Unggulan Daerah  yang diikuti Perwakilan Pemuda Pelopor se Indonesia di Lokasi Pameran Temanggung Tilung Palangka Raya Minggu sore.

Salah satu kegiatan yang banyak menarik perhatian masyarakat Palangka Raya dalam Pameran produk Unggulan Daerah itu adalah memasak umbut rotan menggunakan 150 resep yang diwariskan secara turun temurun menjadi kreasi menu umbut rotan dan akan dipublikasikan kepada masyarakat. Warisan leluhur dalam dunia kuliner itu diabadikan dalam bentuk Piagam Museum Rekor Indonesia (MURI) untuk melestarikan budaya leluhur.

Pada umumnya masyarakat hanya mengetahui tanaman rotan sebagai salah satu bahan baku industri, namun pada kenyataannya umbut rotan bagi warga lokal diolah menggunakan berbagai resep sehingga menjadi salah satu kuliner warisan leluhur yang sering disajikan kepada masyarakat luas di berbagai acara.

Perwakilan dari Gastronomny Indonesia Handry Wahtu S menilai upaya memecahkan Rekor MURI melalui kegiatan memasak umbut rotan menggunakan 150 resep itu sangat bagus untuk memajukan desa tertinggal dan mendukung ketahanan pangan.”Kami harapkan pemecahan rekor MURI ini dapat dijadikan sebagai tonggak bahwa ke depannya kolaborasi semua pihak terkait bisa memikirkan agar umbut rotan dapat menjadi produk unggulan di Kalimantan Tengah”, ujarnya.

(Heri) MHI 

Gubernur Kalbar Minta Kejelasan dan Kepastian Peta Indikatif PIPPIB dengan peta indikatif BRG

JAKARTA ,19 November 2017 12:39:13- Gubernur Kalimantan Barat Cornelis mengatakan, permasalahan adanya lahan pemukiman dan lahan usaha masyarakat serta adanya aset-aset pemerintah yang berada di dalam kawasan hutan  (kawasan suaka pelestarian alam, kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi), perlu proses percepatan pelepasan kawasan hutan, sehingga masyarakat memperoleh kepastian hak dan kepastian hukum serta terhadap aset-aset pemerintah dapat terdata dengan baik dan memiliki legalitas hukum yang sah.

“Dengan adanya perbedaan antara peta indikatif PIPPIB dengan peta indikatif BRG, perlu penegasan lebih lanjut oleh pemerintah pusat, sehingga tidak terjadi multi tafsir dilapangan yang bisa berdampak terjadinya pelanggaran hukum dan ketidak pastian dalam berinvestasi,” kata Cornelis, Senin di Menko PMK Jakarta.

Dikatakannya, di Provinsi Kalimantan Barat terdapat 67 (enam puluh tujuh) perusahaan yang berinvestasi dibidang kehutanan terdiri dari 23 (dua puluh tiga) perusahaan hutan alam, 43 (empat puluh tiga) perusahaan hutan tanaman industri dan 1 (satu) perusahaan restorasi ekosistem yang diterbitkan oleh menteri kehutanan (sekarang menteri lingkungan hidup dan kehutanan).

“Peta indikatif penundaan pemberian izin baru sebelum dilakukan sinkronisasi terhadap peta areal IUPHHK-HA/RE/HTI diketahui bahwa diantara 67 (enam puluh tujuh) IUPHHK HA/RE/HTI, terdapat 17 (tujuh belas) izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang sebagian areal konsesinya terindikasi merupakan lahan gambut yaitu seluas 7.215,01 Ha. Sedangkan berdasarkan peta PIPPIB revisi XII (keputusan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor : SK.315/MenLHK/setjen/PLA. 1/7/2017 Tanggal 31 juli 2017) didalam areal IUPHHK-HA/RE/HTI,” jelasnya.

Berdasarkan penetapan peta indikatif restorasi gambut sebagaimana lampiran keputusan kepala badan restorasi gambut nomor : SK.05/BRG/KPTS/2016 tanggal 14 september 2016 diketahui bahwa diantara 67 (enam puluh tujuh) IUPHHK HA/HT/RE, terdapat 25 (dua puluh lima) izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang sebagian areal konsesinya terindikasi merupakan lahan gambut yaitu seluas 335.986,86 Ha, dengan rincian

– seluas 32.591,82 Ha merupakan target restorasi seluas 303.395,04 Ha merupakan prioritas restorasi.

Dijelaskannya, indentifikasi berdasarkan peta kawasan dan perairan Provinsi Kalbar terdapat 718 lokasi pemukiman dalam kawasan hutan, diantaranya, dalam kawasan konservasi (TN, CA dan TWA) sebanyak 45 lokasi desa.

Sedangkan, dalam kawasan hutan lindung sebanyak 162 lokasi desa, dan kawasan hutan produksi sebanyak 511 lokasi desa.

Dari 718 lokasi desa dalam kawasan hutan, telah dilakukan indetifikasi sebanyak 146 desa dan telah dilanjutkan untuk dilepaskan dari kawasan hutan melalui Surat Kadishut Kalbar No 1340/DISHUT-II/PPK/IX/2015 tanggal 29 September 2015, Prihal Permohonan Enclave terhadap lokasi hutan lindung dan hutan produksi.

Kemudian Surat Kadishut Kalbar No 428/DISHUT-II/PPK/2016 tanggal 16 Maret 2016, prihal pemohonan Enclave terhadap lokasi pemukiman, aset-aset pemerintah dan lahan usaha masyarakat didalam kawasan hutan lindung dan Hutan Produksi.

Surat Gubernur Kalbar No 522/2710/DISHUT/IX/2017, tanggal 4 September 2017 Prihal pemukiman dalam kawasan hutan dan investasi sektor kehutanan pada lahan gambut. “Sampai sekarang ini belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian,” ujarnya.

(Ida) MHI 

Sumber :Puspen Kemendagri