Ratas Evaluasi Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) dan Program BPNT

Presiden Jokowi saat memimpin Ratas dengan Topik Evaluasi Pelaksanaan Program Rastra dan Program BPNT, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (5/12). 

BOGOR ,05 Dec 2017-Presiden Joko Widodo mengemukakan, Program Beras Sejahtera akan mencakup 15 juta warga penerima manfaat. Bila satu warga penerima manfaat itu empat orang, maka artinya beras sejahtera ini akan mempengaruhi kesejahteraan 60 juta jiwa.

“Anggarannya pun juga tidak sedikit, Rp21 triliun,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas dengan Topik Evaluasi Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) dan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa pagi.

Dengan dampak dan biaya yang begitu besar, Kepala Negara meminta agar Program Beras Sejahtera ini harus benar-benar menjadikan ini prioritas. Ia menambahkan bahwa hal ini jangan sampai justru energi pemerintah habis karena hal-hal kecil, yang dampaknya juga kecil.

Kepala Negara menunjuk contoh, sejak 2017, Beras Sejahtera mulai diubah dengan kartu, dan uji coba telah dilakukan di 44 kota, yang melibatkan 1,2 juta penerima manfaat.

“Saya minta agar ini jangan ditambah lagi dulu. Dicek, dievaluasi agar betul-betul di lapangan ini berjalan dengan baik,” pesan Presiden.

Presiden Jokowi juga mengingatkan, bahwa nanti di bulan Maret, akan ada Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) yang menjadi perhitungan angka kemiskinan. Badan Pusat Statistik, lanjut Presiden, juga akan bertanya apakah dalam 4 (empat) bulan terakhir menerima Rastra.

“Oleh sebab itu, saya minta jangan sampai, sekali lagi, seperti tahun ini ada keterlambatan,” kata Presiden menekankan.

Presiden berharap, tahun depan betul-betul Bulog, Mentan, Mendag, dan Menteri BUMN mengikuti, serta tentu saja Menko PMK bisa mengoordinasi agar beras sejahtera ini betul-betul sampai kepada penerima manfaat dan tidak terlambat satu hari pun.

Rapat terbatas itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Gubernur BI Agus Martowardojo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Khofifah Indar Pariwansa, Menteri Desa PDTT Eko Sandjojo, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dan pejabat lainnya.

(FID/SM/AGG/ES) MHI 

Persiapan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Presiden Jokowi saat menerima pimpinan BPK di Ruang Garuda Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (5/12).

BOGOR ,Presiden Joko Widodo menegaskan, perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukanlah sebuah prestasi melainkan memang kewajiban dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kita justru harus semakin terpacu supaya tahun ini, supaya tahun depan, supaya tahun-tahun berikutnya pemerintah pusat terus mendapatkan status opini WTP, dan itu harus menjadi suatu standar. Sekali lagi,  itu harus menjadi sebuah standar bagi kita semuanya,” kata Presiden Jokowi saat menerima pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di Ruang Garuda Istana Kepresidenan Bogor, Selasa pagi.

Presiden juga mengingatkan pada pimpinan kementerian dan lembaga pemerintahan, bahwa mendapatkan predikat WTP saja tidak cukup. “Harus benar-benar dipastikan bahwa tidak ada satu rupiah pun uang rakyat dalam APBN yang dikorupsi. Ini perlu digarisbawahi,” tegasnya.

Untuk itu, Presiden mendorong agar dimaksimalkan penggunaan teknologi informasi dari hulu hingga hilir. Ia mengaku sudah memerintahkan, mulai dari e-planning, e-budgeting, e-procurement.

“Perpresnya sedang disiapkan. Sehingga kita tidak perlu merasa ragu, aturannya nanti jadi semakin jelas,” ujarnya

Kalau sistem ini berjalan, Presiden Jokowi meyakini semuanya akan menjadi lebih transparan, mudah dipertanggungjawabkan, dan tidak ada ruang untuk bermain-main dengan APBN.

Minta Terbuka

Pertemuan pimpinan BPK dengan Pemerintah Pusat itu diselenggarakan sebagai persiapan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 dan institusi pengelola keuangan negara lainnya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Presiden meminta jajaran pemerintahan, agar setiap kementerian dan lembaga pemerintahan pengguna APBN agar terbuka dengan BPK karena BPK itu mitra dalam memastikan terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik.

Presiden juga percaya BPK akan menjaga independensi serta profesionalitas sepanjang proses pemeriksaan. Sehingga dengan niat dan kerja sama yang baik antara pemerintah dan BPK, Presiden percaya kepercayaan rakyat akan terus diperoleh bersama.

Tampak hadir dalam pertemuan itu Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara beserta para Wakil Ketua BPK, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, sejumlah menteri kabinet kerja, dan sejumlah pimpinan lembaga pemerintah non kementerian.

(FID/OJI/AGG/ES) MHI 

Tanggapan Gubernur Bengkulu atas Raperda Perlindungan Anak dan Ketahanan Keluarga

BENGKULU , 05 Desember 2017 23:26:09 – Usai disampaikannya nota penjelasan  oleh Komisi IV  atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisatif DPRD Provinsi Bengkulu, yaitu Raperda tentang Perlindungan Anak dan Raperda Ketahanan Keluarga, Dewan Provinsi  kembali menggelar Rapat Paripurna untuk mendengarkan pendapat Gubernur terhadap Raperda Insisatif DPRD Provinsi Bengkulu tersebut.

Rapat Paripurna yang ke-19 masa persidangan ke-3 tahun sidang 2017 ini, berlangsung diruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi, yang di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Ihsan Fajri, Selasa .

Rapat kali ini, dihadiri oleh Asisiten I Setda Provinsi Bengkulu sebagai perwakilan dari Pemerintah Provinsi Bengkulu, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) serta para Perwakilan Organisaasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Provinsi Bengkulu.

Gubernur Bengkulu, dalam penyampaian pendapatnya terhadap Raperda Insisatif DPRD Provinsi Bengkulu tentang Raperda Perlindungan Anak yang dibacakan oleh Asisten I Hamka Sabri menyatakan, penting adanya Peraturan Daerah tentang perlindungan anak tersebut, karena berdasarkan kewenangan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengenai urusan pengaturan Provinsi.

Dimana, dalam undang-undang itu disebutkan salahsatu poinnya yaitu  pencegahan kekerasan terhadap anak  yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten dan kota.

“Berdasarkan kewenangan itu, kami pemerintah Provinsi Bengkulu menyetujui Raperda tentang Perlindungan Anak dapat dilanjutkan pembahasannya,” kata Hamka Sabri, membacakan pendapat Gubernur Bengkulu.

Begitupun untuk Raperda tentang Ketahanan Keluarga, Pemerintah Provinsi Bengkulu juga  menyetujui Raperda tersebut dilanjutkan pembahasannya. Disamping itu, Gubernur Bengkulu meminta  kepada Dewan Provinsi  untuk menyampaikan naskah akademik beserta Raperda tentang Perlindungan Anak dan Raperda Ketahanan Keluarga ke Gubernur.

“Agar dalam pembahasannya, bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis dengan peraturan perundang-undagan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta norma kesusilaan,“ sebut Hamka Sabri.

Usai mendengarkan pendapat Gubernur tersebut, rapat akan di lanjutkan kembali  dengan agenda pendapat fraksi-fraksi atas pendapat Gubernur tentang Raperda Perlindungan Anak dan Raperda Ketahanan Keluarga tersebut, yang akan dilaksanakan pada Rapat Paripurna  DPRD Provinsi Bengkulu ke-20 nanti.

(Saipul)MHI 

Sumber:(Humas Pemprov Bengkulu)

Mendagri : Index Demokrasi Indonesia Belum Stabil

JAKARTA , 05 Desember 2017 13:05:35 – Indeks Demokrasi Indonesia tercatat ada pada skor 70,09. Hasil dari pemotretan terhadap indeks demokrasi di daerah, menunjukan indeks demokrasi masih fluktuatif. Atau bisa dikatakan, demokrasi yang berjalan belum sepenuhnya stabil. 

Demikian salah satu isi arahan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat membuka acara Pemberian Penghargaan dan Sosialisasi Hasil Indeks Demokrasi Indonesia 2016 yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) di Jakarta, Selasa .

Belum stabilnya kondisi demokrasi kata Tjahjo menuntut kerja keras dari seluruh warga Indonesia. Semua elemen bangsa, mulai yang sedang memanggul mandat sebagai pemimpin di level apapun, sampai rakyat biasa harus bahu membahu, berupaya keras membangun budaya politik demokratis. Budaya politik yang demokratis sangat penting. Karena itu yang jadi instrumen untuk menguatkan  demokrasi di Tanah Air. Sehingga indek demokrasi yang sudah dicapai yakni  dengan skor 70,09  dapat ditingkatkan lagi.

“Hal terpenting yang harus diperhatikan,  yaitu memonitor dinamika dan fluktuasi, memahami faktor-faktor penyebab, serta membuat kebijakan yang menjawab persoalan,” ujarnya.

Bagi Indonesia sendiri lanjut Tjahjo, hal paling penting yang harus dilakukan adalah memastikan demokrasi tetap berada dalam lintasan. Atau proses demokrasi yang on the track menuju keadaan lebih baik.

Masih Fluktuatif

Salah satu target utama pemerintah,  membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Target ini bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-201. Salah satu strategi untuk mewujudkan itu melalui pembangunan demokrasi.

“Dengan prioritas melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di acara Pemberian Penghargaan dan Sosialisasi Hasil Indeks Demokrasi Indonesia 2016 di Jakarta, Selasa. Acara Pemberian Penghargaan dan Sosialisasi Hasil Indeks Demokrasi Indonesia 2016 itu sendiri diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan.

Terkait Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) itu sendiri menurut Tjahjo, pemerintah menyusun itu, tujuannya untuk mengukur secara obyektif dan empirik kondisi demokrasi di Tanah Air. Khususnya di tingkat provinsi. Kata dia, IDI dibangun dengan latar belakang perkembangan sosial-politik Indonesia yang berciri khas Indonesia.

“IDI sebagai alat bantu menunjukkan seberapa demokratis atau tidak demokratis sebuah Negara,” ujarnya.

Hasilnya, lanjut Tjahjo, potret IDI 2016 terlihat fluktuatif. Berdasarkan indeks yang disusun, tidak satupun provinsi mengalami pertumbuhan stabil secara linear. Stabilnya indeks demokrasi sebuah daerah, salah satunya ditentukan oleh kapasitas daerah. Daerah yang menentukan arah perkembangan demokrasi di wilayah masing-masing.

“Gambaran  ini dibaca sebagai belum stabilnya kondisi demokrasi di Indonesia,” kata Tjahjo.

Tjahjo menambahkan, ini memerlukan kerjasama dari semua elemen bangsa, agar kondisi demokrasi di Indonesia benar -benar berjalan pada jalurnya. Sehingga konsolidasi demokrasi Indonesia bisa diwujudkan tanpa guncangan yang berarti.

(Ikhsan) MHI 

Sumber :Puspen Kemendagri

Presiden Meyakini Hadi Tjahjanto Bisa Bawa TNI Lebih Profesional !

Presiden Jokowi menjawab wartawan usai meresmikan Jalan Tol Soreang-Pasir Koja, di Soreang, Bandung, Senin (4/12) siang

BANDUNG ,04 Dec 2017-Presiden Joko Widodo meyakini Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto yang diajukannya sebagai calon tunggal Panglima TNI untuk menggantikan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang akan memasuki masa pensiun Maret mendatang, memiliki kemampuan dan kepemimpinan yang kuat dan bisa membawa TNI ke arah yang lebih profesional sesuai jati dirinya.

“Saya meyakini beliau memiliki kemampuan dan kepemimpinan yang kuat dan bisa membawa TNI ke arah yang lebih profesional sesuai jati dirinya, yaitu sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional,” kata Presiden Jokowi usai meresmikan Jalan Tol Soreang-Pasir Koja (Soroja), di Soreang, Kabupaten Bandung,  Senin siang.

Presiden menegaskan, pengajuan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI sudah sesuai prosedur, karena Jenderal Gatot Nurmantyo akan memasuki masa pensiun pada Maret 2018 mendatang.

“Kita harus mengajukan ke DPR terlebih dahulu, mekanisme itu yang kita ikuti. Kita mengajukan KSAU, Marsekal Hadi Tjahjanto, sebagai Panglima TNI ke DPR untuk mendapatkan persetujuan,” ucap Presiden Jokowi.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno telah menyerahkan Surat Presiden Jokowi kepada pimpinan DPR, yang diterima Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, di DPR, Senin (4/12) pagi.

Dalam surat itu, menurut Fadli Zon, Presiden meminta DPR untuk memproses Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan memasuki masa pensiun.

Menurut Fadli Zon, pihaknya akan segera mengkoordinasikan surat tersebut dengan pimpinan Komisi I DPR RI dan juga fraksi-fraksi. Selanjutnya, mekanisme pemrosesan terhadap pencalonan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Setiap surat dari Presiden akan dibacakan dalam paripurna. Kemudian, penugasan itu akan diserahkan biasanya kepada Komisi I,” ujar Fadli Zon seraya menambahkan, setelah itu Komisi I tentunya akan mengadakan fit and proper test.

Setelah fit and proper test selesai dan disetujui, lanjut Wakil Ketua DPR RI, akan diambil persetujuan dalam rapat paripurna, lalu diserahkan kepada Presiden. “Saya kira masih cukup waktu,” ujar Fadli kepada wartawan di ruang kerjanya.

(ES)MHI 

Sumber:(BPMI Setpres)

Dovizioso lays down a marker on Day 2 at Jerez

Italian fastest on the second day in southern Spain – followed by Crutchlow and Lorenzo

Tags MotoGP, 2017, #2018StartsNow

Ducati Team’s Andrea Dovizioso was the quickest man on track on Day 2 of the private Jerez test and his day ended early, much like the Valencia test, after the Italian got through the planned programme. Well under the lap record on new asphalt at the track, it was a time to impress. Remaining focused on trying to improve the turning performance of the Desmosedici, the 2017 Championship runner up was quickest with a 1:37.668 after 37 laps. Teammate Jorge Lorenzo was third fastest at the venue where he took his first podium in red, with the Borgo Panigale factory riders gathering the last of their on-track data ahead of the GP18’s expected debut at the Sepang test in January. Five-time World Champion Lorenzo did 50 laps.

Cal Crutchlow (LCR Honda Castrol) was second quickest, trailing Dovizioso by a tenth and a half as he continues test duties for HRC. With his 2017 bike and two 2018 prototypes, the Brit was prolific and put in 89 laps. In the battle of the rookies, his teammate Takaaki Nakagami (LCR Honda Idemitsu) was just beaten by newly-crowned Moto2™ Champion Franco Morbidelli (EG 0,0 Marc VDS), with the two taking P11 and P12 respectively – very close on times.

Morbidelli settling into MotoGP™ with setup adjustments

After going quickest on Day 1, Team Suzuki Ecstar’s Andrea Iannone was P4 on the second day of action as the Hamamatsu factory focus on engine direction, with this test the final chance for the team to gather data ahead of their final decisions on direction for 2018. Teammate Alex Rins, who sat out Day 1 in favour of test rider Sylvain Guintoli, was back out on Thursday, too – putting in one of the biggest lap counts of the day and taking P6 on the timesheets.

Pol Espargaro was the man who split the two Suzukis, taking Red Bull KTM Factory Racing into the top five once again. Espargaro did 59 laps, with teammate Bradley Smith putting in 47 to complete the top ten. The Austrian factory are trying new chassis, swingarms and electronics settings, as well as focusing on set up and reconfirming data gathered throughout testing so far and their impressive 2017 season.

Miller & Tardozzi on adapting to the Ducati

Tito Rabat, meanwhile, was the fastest of those who have changed machinery. The new Reale Avintia Racing rider was seventh quickest and the top Independent Team Ducati, settling in well. He was just ahead of Danilo Petrucci (Octo Pramac Racing), with the Pramac squad back out on track on Thursday. Petrucci’s teammate Jack Miller was just one position behind the Italian as he adapts to the bike – using one of Petrucci’s GP17s – after also impressing on his Desmosedici debut at the Valencia test. The final Independent Team Ducati on track was the Reale Avintia Racing machine of rookie Xavier Simeon, who was P16 after 66 laps.

Rabat fastest Independent Team Ducati at Jerez

Scott Redding and Eugene Laverty were next up on the timesheets, with the two men locking out P13 and P14 for Aprilia Racing Team Gresini on the RS-GP. Redding joins the team for 2018, with Laverty taking on MotoGP™ test duties for the Noale factory following his two days of WorldSBK testing on the Aprilia WorldSBK machine on Monday and Tuesday.

Alex Marquez, standing in for injured Tom Lüthi on the EG 0,0 Marc VDS MotoGP™ Honda, made big inroads on the second day to go P15 after 57 laps under the watchful eye of big brother Marc Marquez (Repsol Honda Team), the reigning MotoGP™ Champion. The Repsol Honda Team are not riding at the Jerez test, instead electing to use the test days next season, with Movistar Yamaha MotoGP and Monster Yamaha Tech 3 also electing to use different dates – heading for Sepang International Circuit for a private test at the end of the month.

For some, there will be more action on Friday – for others, it’s now time for a winter rest after the winter test. In the meantime, check out all the WorldSBK action from southern Spain, too!

NK REPORT

Only at MHI-NK News: Seoul confirms U.S. citizen arrested attempting defection to North Korea, By Dagyum Ji 58-year-old American crossed Civilian Control Line (CCL), hoped to “contribute” in DPRK, JCS says ——————————————————————————- North Korean machine guns were found on boat bound for Somalia in 2016: report, By Hamish Macdonald No evidence DPRK was involved in small shipment of arms, says UN —————————————————————————– North Korea continues to buy Chinese electronics in September, By Leo Byrne Imports of items like solar panels dwindling, however. North Korean interest in Chinese consumer electronics remained high in September, despite continuing downward pressure on the country’s earnings from foreign trade, recent trade figures show. Trade data released by China’s General Administration of Customs shows the DPRK’s inflowing trade revenues have plummeted in 2017.                         ————————————————————————- North Korean troops fired an estimated 40 shots at defecting soldier: JCS, By Dagyum Ji Defector attempted to flee in a Jeep before crossing MDL on foot, military says ———————————————————— Trump’s trip to Asia: victories and setbacks, both real and imagined, on North Korea, By Jonathan R. Corrado On balance, the President’s first tour was productive – bar a few hiccups Ask President Trump to assess his performance on his landmark trip to Asia this month, and he’ll tell you that it has been “great,” “epic,” and “in the history of people coming to China, there’s been nothing like that” – a little of the President’s trademark hyperbole.                            ————————————————————– How Kim Il Sung tried to save North Korea’s troubled planned economy, By Peter Ward  In the years before the economic crisis, Pyongyang explored ways to mitigate rampant inefficiencies

Top MHI-NK Stories from around the web: S. Korea gauging proper timing for planned aid to N. Korea (Yonhap News) South Korea said Tuesday it is gauging an “appropriate” time to implement its planned aid to North Korea via U.N. agencies. In September, South Korea approved a plan to offer US$8 million in humanitarian assistance to North Korea to support infants and pregnant women, amid tensions sparked by North Korea’s provocations. Seoul said at that time it will later decide on the timing of an actual provision by taking into account the inter-Korean situation. “The government has kept the stance (over the need to support those in need in North Korea) on humanitarian grounds, but it also takes into account various factors for the provision of the aid at an appropriate time,” said an official at Seoul’s unification ministry. —————————————————————– North Korea’s Winter Training Means Fewer Missile Launches (Bloomberg) North Korea hasn’t fired a missile for 60 days, but that may have more to do with its own winter training cycle than with Pyongyang easing off on provocations. Since Kim Jong Un took power in late 2011, only five of the isolated nation’s 85 rocket launches have taken place in the October-December quarter, according to The James Martin Center for Nonproliferation Studies’ North Korea Missile Test Database. —————————————————————- Russia’s ‘pivot to Asia’ hinges on the Korean Peninsula (Asia Times) Russia expert James DJ Brown believes Moscow genuinely supports ‘denuclearization’ but has an overriding fear of a disorderly collapse of Kim Jong-un’s regime. The United States has sought to ratchet up pressure on North Korea to abandon its nuclear weapons program and recently won backing from Russia and China for tougher sanctions at the United Nations security council. But Moscow and Beijing favor dialogue to resolve the standoff and oppose the deployment of US missile defense systems to Japan and South Korea, both American allies in the region. “Russia shares many of China’s worries about the “complete chaos” that could flow from the collapse of the North Korean regime on their doorstep, including a flood of refugees, the risk of unsecured nuclear weapons, and the possibility of US military forces moving north of the 38th parallel that divides the two ———————————————————————— What’s extraordinary (and what isn’t) about a North Korean soldier’s defection at Panmunjom (Free Korea U.S.) A North Korean soldier defected today through the Joint Security Area. What is the significance of this? “Defections at the JSA are extraordinary. I’ve searched my memory, my archives, and Google, and came up with no prior cases of North Korean soldiers defecting there in recent times…” ——————————————————————- Trump Unrestrained (PIIE) During his visit to South Korea, Trump gave a human rights speech on North Korea and showed restraint, while reaffirming the administration’s “maximum pressure and engagement.” This strategy requires the administration to engage China and seek multilateral support for a tightened sanctions regime, while holding open the door to talks.The China and APEC performances, by contrast, swiveled back toward America First themes and immediately raised questions about the meaning of the president’s Indo-Pacific strategy. And that was before the flurry of tweets arriving Saturday and Sunday that we will take up in a subsequent post on North Korea.