Wapres JK : Tanpa Keterbukaan Informasi Publik, Sulit Menjalankan Pemerintahan Yang Demokratis !

Wapres Jusuf Kalla berikan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik

JAKARTA ,21/12/2017- Keterbukaan informasi publik sangat diperlukan di negara demokrasi seperti Indonesia. Tanpa keterbukaan informasi publik, kita sulit menjalankan pemerintahan yang demokratis.

Pernyataan tersebut disampaikan Wapres JK saat memberikan sambutan dalam acara Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2017 di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis .

“Setelah era reformasi 1998 maka kita pilih 2 (dua) hal yang sangat penting yaitu demokratisasi sebagai sistem penting bagi kemajuan bangsa dan hak asasi manusia (HAM)  yang baik, karena itu tuntutan universal bagi kita semua” ujar Wapres.

Dihadapan peserta yang hadir, Wapres menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik. Tanpa keterbukaan informasi publik, partisipasi masyarakat tidak lebih maksimal.  “Keterbukaan informasi itu tentu penting, karena tanpa keterbukaan, partisipasi masyarakat tidak lebih maksimum. Sedangkan dalam suatu negara demokratis seperti kita sekarang ini dibutuhkan partisipasi masyarakat yang luas” kata Wapres.

Wapres menegaskan dengan adanya informasi yang terbuka, maka masyarakat dapat mengetahui apa yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga, universitas dan partai politik untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Untuk itu, lanjut Wapres,  kita memerlukan undang-undang mengenai keterbukaan informasi publik untuk menjalankan pemerintahan yang demokratis.

Wapres juga mengingatkan agar instansi pemerintah dapat aktif memberikan informasi kepada masyarakat secara tepat dan berguna, jangan sampai masyarakat mencari dan membuat informasi sendiri, karena jika yang didapat informasi keliru, akibatnya sangat besar. “Jika tidak diberikan informasi yang tepat dan berguna maka akan timbul masyarakat memberikan informasi sendiri yang bisa bias dan menyesatkan kita semuanya” tegas Wapres.

Soal mudahnya memperoleh informasi, Wapres membandingkan era sebelumnya dengan era sekarang. Banyak hal yang berubah. Kalau dulu berita adalah yang telah terjadi, sekarang berita apa yang telah terjadi dan sedang terjadi. Bahkan kadang-kadang apa yang akan terjadi. Semua dapat secara instan diketahui langsung oleh masyarakat. Untuk itu Wapres berharap agar instansi pemerintah dan lembaga menyiapkan informasi yang baik, akurat dan akuntabel.

Wapres menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada kementerian, lembaga non kementerian, BUMN dan partai politik yang telah meraih peringkat tertinggi dalam hal keterbukaan informasi publik.

Untuk diketahui peringkat 3 (tiga) besar penerima Penganugerahan keterbukaan Informasi Publik Tahun 2017, kategori kementerian diperoleh Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perhubungan. Kategori Pemerintah Provinsi diraih oleh Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Aceh.

Kategori Lembaga Non Struktural (LNS) diraih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), BP Batam dan PPATK. Kategori BUMN diraih oleh PT. Taspen, Perhutani dan PT. Kereta Api. Kategori Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) diraih oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Kategori Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Universitas Brawijaya, Universitas Indonesia dan Institut Pertanian Bogor. Sedangkan partai politik berdasarkan abjad diraih Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Nasional Demokrat. Dalam acara tersebut, hadir Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Komunikasi dan Informasi.

(Irma/Ida) MHI 

Sumber:(KIP-Setwapres).

Menkeu: Realisasi APBN Akhir Tahun Stabil dan Tidak Akan Ada Ijon Untuk Capai Target Pajak

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan kepada awak media dalam acara konferensi pers “APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) di Aula Djuanda, Kemenkeu (20/12).

JAKARTA, 21/12/2017 – Realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai dengan akhir tahun 2017 diperkirakan akan mencapai 5.1%. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberi penjelasan bahwa walaupun akhir tahun tinggal beberapa hari lagi, Pemerintah akan terus berupaya untuk mengumpulkan penerimaan pajak dan merealisasikan belanja negara, terutama untuk program prioritas.

“Pemerintah akan terus menjaga bersama Bank Indonesia untuk indikator-indikator makro. Kita pada bulan desember ini fokusnya bagaimana merealisasikan belanja negara yang sudah dianggarkan pada tahun 2017 ini. Seperti yang diketahui prioritas belanja negara mencakup prioritasnya untuk pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas SDM, dan juga untuk transfer daerah dalam rangka memperbaiki pelayanan daerah termasuk dana desa,” ujar Menkeu di Aula Djuanda, pada acara konferensi pers “APBN KiTa (Kinerja dan Fakta), Rabu .

Adapun realisasi asumsi dasar ekonomi makro sampai dengan 15 Desember 2017 yaitu Pertumbuhan ekonomi 5,03%, inflasi 3,3% sampai dengan bulan November 2017, tingkat bunga SPN 5%, Nilai tukar Rupiah/USD Rp13.377, harga minyak mentah Indonesia 50,3 US$/barel, lifting minyak 796,9 ribu barel/hari, dan lifting gas 1.126,6 ribu barel setara minyak perhari.

Realisasi pendapatan negara sampai dengan 15 Desember 2017 mencapai Rp.1.496,9 triliun dengan penerimaan perpajakan sebesar Rp.1.211,5 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp281 triliun, dan Penerimaan Hibah sebesar Rp4,4 triliun. Sedangkan realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp1.132,3 triliun dan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa mencapai Rp717,3 triliun. Dengan demikian defisit APBN sampai dengan 15 Desember adalah 2,62%.

“Dengan realisasi ini kita melihat untuk tahun 2017, keseluruhan APBNP 2017 masih ada di dalam rambu-rambu UU APBNP 2017. Hingga akhir tahun kita perkirakan defisit masih ada di sekitar 2,6-2,7%. sekarang realisasinya sudah di 2,62%, masih jauh dibawah maksimum defisit yang ada di dalam UU APBNP yaitu 2,92%. Dan ini berarti kita tetap berada dalam situasi APBN 2017 yang cukup stabil,” ujarnya.

Tidak Akan Ada Ijon Untuk Capai Target Penerimaan Pajak

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan kepada awak media dalam acara konferensi pers “APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) di Aula Djuanda, Kemenkeu .

Penerimaan pajak hingga 15 desember 2017 mencapai Rp1.058,4 triliun atau 82,5% dari target APBNP 2017. Walaupun demikian, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan dengan tegas bahwa tidak akan melakukan ijon untuk mencapai target penerimaan pajak

“Saya tidak membolehkan adanya ijon suoaya keliatannya tercapai. Kalau mau keliatan keren kan bisa saja kita ambil penerimaan di Januari untuk ditarik, tapi itu kan tidak baik. Jadi kita mau tetap sesuai (tata kelola),” kata Menkeu saat konferensi pers APBN Kita.

Menkeu menegaskan bahwa pemantauan akan terus dilakukan sampai dengan akhir tahun. Seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan meneliti secara detail potensi-potensi penerimaan. Diperkirakan sampai dua minggu kedepan akan ada potensi penerimaan bertambah sekitar Rp100 triliun.

Lebih lanjut, Menkeu juga mengungkapkan strategi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Strategi tersebut adalah melihat penerimaan pajak reguler dari seluruh korporasi maupun perseorangan. DJP juga akan melihat potensi pada sektor yang terkait dengan naiknya harga komoditas, hal ini akan berpotensi pada meningkatnya penerimaan korporasi, serta melihat seluruh data dari Tax Amnesty. Apabila terdapat harta seperti pabrik yang sebelumnya belum didaftarkan maka tahun ini aka nada tambahan penerimaan pajak dari data tersebut.

“Kita menggunakan seluruh data-data yang ada, seluruh KPP sudah di-assign berdasarkan target mereka dan kita track berapa mereka memenuhi target itu. Yang sudah mencapai target 100% dikirimin pizza oleh Pak Robert, itu strategi khusus,” canda Menkeu.

Di akhir acara, Menkeu menyampaikan publikasi APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) yang akan terbit secara rutin setiap bulan mulai Desember 12017. APBN KiTa memuat informasi terkini tentang kinerja, fakta, dan data APBN, termasuk implikasinya terhadap ekonomi serta hasil-hasil konkret APBN dari waktu ke waktu.

(mr/rsa/ira/irma) MHI 

Peresmian Jalan Tol Surabaya-Mojokerto Seksi IB, II, dan III Ruas Sepanjang-Krian

Presiden Jokowi saat meresmikan tol Surabaya Mojokerto di Gerbang Tol Warugunung, Kecamatan Warugung, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. 

SURABAYA , 20 Dec 2017-Presiden Joko Widodo kembali meresmikan salah satu proyek infrastruktur yang ada di Tanah Air. Kali ini jalan tol Surabaya-Mojokerto seksi IB, II, dan III ruas Sepanjang-Krian dengan total panjang 15,47 kilometer diresmikan secara langsung oleh Kepala Negara.

Peresmian jalan tol tersebut dilaksanakan Selasa , tepatnya di Gerbang Tol Warugunung, Kecamatan Warugung, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

“Ketiga seksi ini adalah tiga seksi pamungkas Jalan Tol Surabaya-Mojokerto yang total panjangnya 34,05 kilometer,” ucap Presiden.

Presiden menyatakan bahwa proyek jalan tol Merak-Banyuwangi sepanjang 1.167 kilometer akan dirampungkan pemerintah pada akhir tahun 2019 mendatang.

“Saya sudah kejar terus setiap hari agar pada akhir 2019 tanpa alasan harus selesai,” ujar Presiden.

Lebih lanjut Presiden menjelaskan bahwa dari jalan tol sepanjang 1.167 kilometer tersebut, terdapat 561 kilometer ruas jalan yang telah beroperasi. Sedangkan 433 kilometer masuk dalam tahapan konstruksi dan 173 kilometer lainnya masih berada dalam tahap persiapan.

“Di Jatim sendiri ternyata yang paling banyak, yaitu 268 kilometer,” tutur Kepala Negara.

Tak hanya sampai di situ, Presiden menyatakan akan terus melanjutkan pembangunan jalan tol di luar Pulau Jawa yang sudah dimulai sebelumnya.

“Misalnya tol trans Sumatra di Lampung sudah bergerak, di Palembang sudah bergerak, ke atas lagi di Medan sekitarnya sudah bergerak. Tahun depan dari ujung barat, Aceh sudah masuk akan ke timur,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menjelaskan alasan pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur yaitu untuk mempersiapkan persaingan antar negara yang semakin keras dan semakin ketat.

Presiden meyakini bahwa negara berkembang akan menjadi negara maju jika memiliki daya saing yang tinggi dan efisien. Oleh karena itu, pembangunan jalan tol terus dikebut pemerintah guna mengurangi ketergantungan pembiayaan pada APBN.

“Saya sampaikan jalan tol ini jangan sekali-sekali bergantung terus pada APBN. BUMN juga harus bisa mencari skema-skema baru pendanaan yang tidak memberatkan negara,” ujar Presiden.

Di akhir sambutannya, Presiden juga menegaskan pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, hingga jalur kereta api bertujuan untuk meningkatkan ekonomi daerah yang selama ini mengalami ketimpangan akibat infrastruktur yang tidak lengkap.

“Dengan kita bangkitkan ekonomi daerah maka ekonomi nasional akan bergerak dan kesejahteraan juga makin merata. Itu mengapa kita butuh infrastruktur,” ujarnya.

Presiden Jajal Mobil Listrik

Presiden Jokowi saat mencoba mobil listrik berwarna merah karya mahasiswa Insitut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya.

Dalam peresmian ini, Presiden menjajaki jalan tol tersebut dengan mobil listrik berwarna merah karya mahasiswa Insitut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya. Mobil yang digunakan Presiden ini adalah mobil listrik Ezzy II yang menggunakan tenaga baterai sebesar 20 kWh dengan kemampuan jarak tempuh 130 kilometer.

“Kalau saya enak-enak saja, sebagai sebuah produk baru awal,” ucap Presiden mengomentari mobil listrik tersebut.
Meski masih terdapat kekurangan, namun Presiden mengakui bahwa secara umum sudah sangat baik. Kekurangan tersebut telah disampaikan Direktur Pusat Unggulan Iptek Sistem dan Kontrol Otomotif (PUI SKO) ITS Muhammad Nur Yuniarto kepada Presiden.

Kekurangan itu merupakan sesuatu yang wajar. Terlebih lagi bila melihat pengalaman negara lain. “Perlu waktu 40 hingga 50 tahun untuk menuju kepada standar agar bisa masuk pasar,” kata Presiden.

Untuk melangkah ke tahap berikutnya diakui Presiden tidaklah mudah. “Yang paling berat biasanya adalah bagaimana produk itu secara desain, secara harga bisa masuk ke pasar, bisa kompetisi dengan produk-produk mobil lain yang sudah lama berada di pasar,” ucapnya.

Namun Presiden akan terus mendorong berbagai produk anak bangsa agar dapat masuk ke proses industri dan memiliki daya saing. “Terus kita kejar agar segera bisa masuk ke proses di industri,” ucap Presiden.

Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam acara tersebut adalah Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri BUMN Rini Soemarno, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa.

(BPMI/EN) MHI 

Gubernur Kepri Kukuhkan Dewan Riset Daerah (DRD) Periode 2017-2021

TANJUNGPINANG ,20 Desember 2017 23:58:31- Gubernur H Nurdin Basirun berharap keberadaan Dewan Riset dapat menambah kekuatan bersama pemerintah dalam membangun dan mewujudkan kesejahteraan daerah. Kehadiran Dewan Riset diharapkan diharapkan dapat menyediakan data untuk digunakan pemerintah dalam mengambil sebuah kebijakan dan arah kebijakan iptek. 

“Gudang pakar ini diharapkan dapat bersinergi secara aktif dalam memberikan saran dan gagasan yang sesuai potensi daerah kita, intinya kita berfokus kepada kepentingan masyarakat,” ujar Nurdin saat mengukuhkan Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Kepri periode 2017-2021 di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Rabu .

Nurdin juga berbicara tentang teknologi bahwa dizaman yang semakin canggih saat ini mengharuskan kita untuk bisa memanfaatkan teknologi dengan tepat guna dan tepat sasaran.

“Teknologi sangat penting bagi kita, untuk itu dalam merumuskan arah dan prioritas utama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi DRD diharapkan mampu memberikan berbagai pertimbangan dalam penyusunan kebijakan strategis,” lanjut Nurdin.

Pengukuhan sendiri dilakukan berdasarkan surat keputusan Gubernur Nomor: 1070 Tahun 2017 tentang Dewan Riset Daerah yang mengukuhkan 12 orang anggota dengan nama-nama sebagai berikut: 1. Syafsir Akhlus (Rektor UMRAH); 2. Nasrudin Harahap (UNRIKA); 3. Jemmy Rumengan (UNIBA); 4. Naharuddin (Kepala Bapelitbang); 5. Syamsul Bahrum (Asisten Bidang Perekonomian); 6. Agung Dhamar (UMRAH); 7. Rina Shahriyani (UIB); 8. Chablullah Wibisono (UNIBA); 9. Daniel Sutopo (Politeknik Batam); 10. Zamzami A. Karim (Stisipol Raja Haji); 11. Heru Supariyadi (Wakil Ketua Umum Kadin Kepri); 12. Andi Anhar Chalid (Pengusaha).

Sementara itu Ketua Dewan Riset Nasional Bambang Setiyadi mengatakan bahwa Kepri memiliki kondisi geografis yang sangat strategis untuk itu perlu pengelolaan yang baik serta bahu-membahu dalam menjalankan tugasnya.

“Mengelola daerah yang sebesar ini bukanlah perkara mudah, saat ini sumber daya alam yang saat ini dijadikan sebagai pembangkit ekonomi akan mulai habis seperti minyak, batu bara dan lainnya hanya dalam 1-5 dekade, maka saat ini penyiapan sumber daya manusia yang handal merupakan hal yang penting pula untuk survive menghadapi nya,” ujar Bambang.

Bambang melanjutkan bahwa dengan hadirnya dewan riset daerah untuk Kepri ini diharapkan dapat menjadi mitra Gubernur berserta jajaran dalam mengelola berbagai kebijakan Pemerintah.

Pengukuhan diawali dengan pembacaan naskah keputusan, penandatangan berita acara pengukuhan serta ditutup dengan doa, hadir pada kesempatan tersebut Danlantamal IV Tanjungpinang R. Eko Suyatno, Perwakilan FKPD dan sejumlah Kepala OPD berserta tamu undangan lainnya.

(Suandi N) MHI 

Gubernur Kaltara Targetkan Maturitas SPIP 2018 dan 2019 Mencapai Level III

TANJUNG SELOR , 20 Desember 2017 19:35:31– Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie menuturkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo, menargetkan pada 2018 tingkat maturitas atau kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mencapai level III. Artinya, ada kenaikan satu level dari tahun ini. “Pada 2017, berdasarkan informasi BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Pemprov Kaltara meraih baseline 2,0190 dengan realisasi level SPIP II. Atau, melampaui target yang dicanangkan, level I,” kata Gubernur.

Adapun capaian tingkat maturitas SPIP Pemprov Kaltara ini, masih belum maksimal. Karena, adanya 4 sub unsur penilaian maturitas SPIP yang nilainya nol. Yakni, sub unsur penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, identifikasi resiko dan analisis resiko. “Dari 5 unsur dan 25 sub unsur penilaian capaian maturitas SPIP, Pemprov belum memenuhi 4 sub unsur diantaranya. Sementara 21 sub unsur lainnya, sudah dicapai. Bahkan, pada sub unsur hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait poinnya 4,” jelas Irianto.

Dengan baseline 2,0190 dan level II maturitas SPIP ini, Pemprov Kaltara dinilai BPKP memiliki tingkat maturitas SPIP berkembang. Irianto optimis, target tingkat maturitas SPIP tahun depan mencapai level III. “Untuk capaian sub unsur yang masih bisa ditingkatkan, tahun depan harus mampu direalisasikan. Seperti, sub unsur kepemimpinan yang kondusif, capaiannya tahun ini 2 poin. Lalu, sub unsur struktur organisasi yang sesuai kebutuhan juga 2 poin, penyelenggaraan komunikasi yang efektif 2 poin, dokumentasi yang baik atas SPI serta transaksi dan kejadian penting 2 poin, serta review kinerja 2 poin. Tak terkecuali sub unsur lainnya yang meraih 3 poin perlu juga ditingkatkan,” beber Gubernur.

Hal serupa juga ditekankan Gubernur kepada pemerintah kabupaten dan kota di Kaltara. Disampaikan Irianto, sesuai data BPKP, capaian Maturitas SPIP pemerintah kabupaten dan kota di Kaltara, berurutan dari yang tertinggi yakni Kabupaten Malinau level II dengan baseline 2,380, sementara Kota Tarakan (1,386), Kabupaten Nunukan (1,489), Kabupaten Tana Tidung (1,5364), dan Kabupaten Bulungan (1,756) level I. “Tiap pemerintah daerah sudah mencanangkan target capaian Maturitas SPIP tahun depan. Ini hal yang baik, dan harus menjadi tanggung jawab bersama. Tarakan misalnya, menargetkan capaian Maturitas SPIP tahun depan level II dan pada 2019 level III. Lalu, Bulungan pada 2018 menargetkan mencapai level II, dan 2019 level III. Tana Tidung di 2018 dan 2019 menargetkan level III, sedangkan Nunukan di 2018 dan 2019 berupaya mencapai level III,” papar Irianto.

INGIN BUAT KEJUTAN

Sekaitan dengan upaya pencapaian pengelolaan keuangan negara yang baik dan akuntabel, Gubernur secara tidak langsung mengharapkan Pemprov Kaltara mampu mempertahankan capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun depan. “Jika Kaltara berhasil

Meraih LHP LKPD 5 kali berturut-turut, maka akan memberikan kejutan bagi Pemerintah Indonesia, juga Kaltara sendiri. Karena, sejauh ini sudah 3 kali berturut-turut mencapai Opini WTP, ini harus dipertahankan dan ditingkatkan,” urai Irianto.

Berdasarkan informasi BPKP, Opini atas LKPD Pemprov Kaltara hingga awal Desember 2017 adalah WTP. Ini didasarkan, salah satunya lewat penyampaian LKPD ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tertanggal 31 Maret 2017 atau Tepat Waktu. “Tantangan untuk mencapai opini tersebut cukup besar. Dari itu, semua pihak harus bekerja sama dan memiliki kesefahaman untuk mencapai hal tersebut,” ungkap Gubernur.

Imbauan juga disampaikan Irianto kepada pemerintah daerah se Kaltara. Terutama, kepada daerah yang belum mencapai target Opini WTP atas LKPD-nya. Sebagaimana diketahui, Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan dan Tana Tidung mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPD 2016. “Hal-hal yang menjadi catatan dari BPK maupun BPKP untuk segera dievaluasi, dan lakukan konsultasi dengan pihak berkompeten soal ini. Sementara bagi daerah yang sudah mencapai Opini WTP, seperti Malinau dan Nunukan, pertahankan dan tingkatkan jangan sampai mengalami penurunan,” jelasnya.

Adapun, dari kategori ketepatan waktu penyampaian LKPD ke BPK, hanya Tana Tidung yang terlambat. Kabupaten bungsu di Kaltara ini, menurut catatan BPKP menyampaikan LKPD 2016-nya pada 3 April 2017. Sedangkan, daerah lainnya termasuk Kaltara menyampaikannya pada 31 Maret 2017.

(Heri) MHI 

Sumber :puspen kemendagri

Tunjangan Kinerja Pegawai Bappenas dan Kemenkumham

JAKARTA ,19 Dec 2017-Dengan pertimbangan adanya peningkatan kinerja pegawai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang dicapai Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), pemerintah memandang perlu menyesuaikan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 103 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian PPN/ Bappenas dan Perpres Nomor 105: Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemenkumham.

Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 15 Desember 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor: 129 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas (tautan: Perpres_Nomor_129_Tahun_2017), dan Peraturan Presiden Nomor: 130 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemenkumham (tautan: Perpres_Nomor_130_Tahun_2017).

Menurut Perpres tersebut, Pegawai (PNS dan Pegawai lainnya) di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenkumham, selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan.

“Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud diberikan setelah mempertimbangkan penilaian reformasi birokrasi, capaian kinerja organisasi, dan capaian kinerja individu,” bunyi Pasal 2 ayat 2 Perpres tersebut.

Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud tidak diberikan kepada: a. Pegawai di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenkumham yang tidak mempunyai jabatan tertentu; b. Pegawai di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenkumham yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan; c. Pegawai di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenkumham yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai pegawai; d. Pegawai di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenkumham yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan e. Pegawai pada badan layanan umum yang telah mendapatkan remunerasi.

Tunjangan kinerja setiap bulan sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini, yaitu:

“Tunjangan kinerja bagi pegawai di Lingkungan Kementerian PPPN/Bappenas dan Kemenkumham sebagaimana dimaksud diberikan terhitung mulai bulan Februari 2017, dengan memperhitungkan capaian kinerja pegawai setiap bulannya,” bunyi Pasal 5 ayat (2) Perpres tersebut.

Disebutkan dalam Perpres tersebut, Menteri PPPN/Kepala Bappenas dan Menkumham yang mengepalai dan memimpin Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenkumham diberikan tunjangan kinerja sebesar 150% (Seratus lima puluh persen) dari tunjangan kinerja tertinggi di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenkumham.

Tunjangan kinerja bagi Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menkumham sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, diberikan terhitung mulai bulan Januari 2017.

“Pajak penghasilan atas tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud  dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara,” bunyi Pasal 7 Perpres ini.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas diatur dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas. Demikian pula, ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan kinerja pegawai  di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM diatur dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2017 dan Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2017, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 15 Desember 2017 itu.

(ES)MHI 

Sumber:(Pusdatin)

Menkeu Dalam “Managing Urbanisation for Sustanable Cities”

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan keynotespeech dalam acara seminar “Managing Urbanisation for Sustanable Cities” di Hotel Shangri-La, Jakarta (18/12).

JAKARTA , 19/12/2017-16:05:50 – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan apabila urbanisasi dikelola dengan tepat maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara dan mengurangi kesenjangan kemiskinan. Hal ini ia sampaikan pada seminar “Managing Urbanisation for Sustanable Cities” di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa . Seminar ini merupakan bagian dari rangkaian acara Voyage to Indonesia dalam rangka Indonesia menjadi tuan rumah IMF-World Bank Group Annual Meetings yang akan dilaksanakan di Bali tahun 2018. 

Urbanisasi merupakan salah satu indikasi terjadinya perubahan kelompok masyarakat dari penduduk berpendapatan rendah menjadi kelompok berpendapatan menengah.

“Urbanisasi merupakan fenomena global. Diperkirakan sekitar tahun 2050, lebih dari 75% populasi dunia akan tinggal di perkotaan. Tidak ada negara di dunia yang bisa mencapai kelompok pendapatan menengah tanpa jumlah populasi perkotaan yang signifikan yang diperoleh dari perpindahan penduduk dari desa ke perkotaan. Jadi, urbanisasi hampir selalu identik dengan perpindahan pendapatan rendah ke pendapatan menengah,” kata Menkeu.

Lebih lanjut, berdasarkan penelitian World Bank, peningkatan urbanisasi di Indonesia masih belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi setinggi beberapa negara lain seperti India, China dan Thailand.

“Berdasarkan penelitian World Bank, setiap 1% peningkatan urbanisasi berkolerasi pada pertumbuhan GDP per kapita (melalui penyediaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja) sebesar 13% di India, 10% di China, dan 7% di Thailand. Sedangkan Indonesia hanya mampu mencapai 4% GDP per kapita dari 1% peningkatan urbanisasinya. Hal ini disebabkan banyak masyarakat perkotaan di Indonesia menderita karena kemacetan, polusi dan risiko lainnya akibat infrastruktur yang tidak memadai,” tambahnya.

Oleh karena itu, menurut Menkeu terdapat tiga langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi urbanisasi. Langkah pertama ialah koordinasi antar pemerintah pusat, daerah, dan komunitas.“Pertama dan paling penting, isu urbanisasi harus menjadi prioritas masuk perencanaan dan agenda pembangunan nasional. Dengan menempatkan isu urbanisasi secara menyeluruh, koordinasi antar kementerian terkait, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat perlu ditingkatkan,” tegas Menkeu.

Kedua, mewujudkan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia untuk mengatasi kesenjangan antar wilayah.

“Kedua, sangat penting untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah. Saat ini pembangunan di Indonesia terkonsentrasi di Jawa dan beberapa wilayah di Sumatera. 60% populasi tinggal di Jawa, sementara pulau-pulau lain yang punya potensi besar belum dikembangkan,” terangnya.

Ketiga, Menkeu ingin kemampuan manajerial para pemimpin daerah ditingkatkan untuk mengelola urbanisasi dan mereformasi kebijakan yang mempermudah pihak swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur dengan” meningkatkan kapasitas manajerial pimpinan daerah sangat penting. Kita lihat banyak contoh, seperti Bupati Banyuwangi, Walikota Surabaya, mereka merupakan contoh yang bisa menunjukkan bagaimana (pimpinan daerah) mengelola urbanisasi secara tepat, Pungkasnya.

Akhirnya, saya mengatakan perlunya reformasi kebijakan yang mempermudah pihak swasta untuk berpartisipasi pada pembangunan infratruktur,” tutup Menkeu.

(bs/nr/ir/ida) MHI