Bedah Kinerja 2017 dan Fokus Kinerja 2018

JAKARTA , (4/1/2018) -Tiga tahun berjalan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) terus berikhtiar dalam mengawal peningkatan mutu pendidikan tinggi, kemampuan iptek dan inovasi untuk mendorong daya saing bangsa. Pada acara temu media bertajuk “Bedah Kinerja 2017, Fokus Kinerja 2018”, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir bersama Para Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal dan Staf Ahli di lingkungan Kemenristekdikti membedah capaian kinerja Kemenristekdikti di tahun 2017 dan mengupas fokus kerja di tahun 2018. Temu media ini dilaksanakan Kamis di ruang Auditorium Gedung D Kemenristekdikti, Senayan .

Kegiatan tahunan ini juga dikemas bersamaan dengan pemberian Anugerah Jurnalis dan Media Kemenristekdikti 2017, sebagai bentuk apresiasi bagi jurnalis dan media yang turut mendesiminasikan program dan kebijakan Kemenristekdikti kepada para pemangku kepentingan. Acara ini dihadiri para pemimpin redaksi, redaktur dan jurnalis dari berbagai media massa baik cetak maupun elektronik, Pimpinan Komisi VII dan X DPR RI, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) di bawah koordinasi Kemenristekdikti, Kepala Badan Amil dan Zakat Nasional, jajaran eselon II di lingkungan Kemenristekdikti dan tamu undangan lainnya.

Menristekdikti mengatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Kemenristekdikti memiliki beberapa program prioritas di bidang pendidikan tinggi, iptek, dan inovasi. Adapun program prioritas tersebut antara lain Beasiswa Bidikmisi, Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik), Pengembangan Science Techno Park (STP), Revitalisasi Pendidikan Vokasi, Pendidikan Magister menuju Doktor Untuk Sarjana Unggul (PMDSU), World Class Professor (WCP), Peningkatan Publikasi Internasional, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Pendanaan Riset dan Pengembangan, Peningkatan Start Up, serta Peningkatan Inovasi melalui Pendanaan Inovasi Industri dan Perguruan Tinggi, serta program strategis lainnya.

Terkait program peningkatan mutu peningkatan pendidikan tinggi dan perluasan akses pendidikan bagi calon mahasiswa kurang mampu, di tahun 2017 Kemenristekdikti telah menyalurkan beasiswa bidikmisi kepada 339.348 mahasiswa. Sementara untuk perluasan akses pendidikan bagi calon mahasiswa di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) sebanyak 3.468 mahasiswa telah mendapat bantuan melalui program ADik.

Selanjutnya, program STP yang menjadi program prioritas nasional selama tahun 2017 tercatat sebanyak 16 STP yang sudah matang. Kemenristekdikti akan terus mengoptimalkan pengembangan STP ini sehingga sesuai dengan target yang diharapkan.

Sehubungan dengan tenaga kerja yang terampil dan kompeten yang kini sangat dibutuhkan di dunia industri, Kemenristekdikti melakukan revitalisasi terhadap pendidikan vokasi (Politeknik). Revitalisasi dilakukan dengan menjadikan 12 Politeknik sebagai pilot project. Tercatat sebanyak 132 dosen Politeknik diberi pelatihan dan mengambil sertifikat kompetensi internasional, 420 dosen Politeknik diberi pelatihan dan mengambil sertifikat kompetensi dalam negeri, dan 1400 mahasiswa Politeknik diberi beasiswa untuk mengambil sertifikat kompetensi dalam negeri.

Dalam peningkatan kualitas sumber daya agar unggul dan bersaing, Kemenristekdikti telah memberikan beasiswa S2 untuk dosen sebanyak 52 (Luar Negeri) dan 817 (Dalam Negeri). Sedangkan beasiswa S3 untuk dosen sebanyak 965 (Luar Negeri) dan 8.488 (Dalam Negeri). Sementara melalui program PMDSU, jumlah peserta program PMDSU 3 batch sebanyak 626 peserta, 20 diantaranya lulus magister, 18 peserta batch 1 lulus doktor, dan 588 peserta lainnya masih dalam proses pendidikan.

Program lainnya yaitu World Class Professor 2017 yang diselenggarakan pada bulan November 2017 berhasil mengundang 84 WCP dari 19 negara untuk berkumpul dan berkolaborasi dengan dosen atau peneliti Indonesia untuk meningkatkan produktivitas riset akademisi perguruan tinggi, serta mendorong peringkat perguruan tinggi Indonesia menuju 500 besar dunia. Dari ajang tersebut menghasilkan total jumlah joint publication sebanyak 96.

Sementara itu di bidang riset, Menristekdikti terus mendorong para dosen dan peneliti di Indonesia untuk produktif dalam menghasilkan publikasi. Hasilnya, sampai tahun 2017 jumlah publikasi ilmiah internasional Indonesia sukses mencapai angka 16.147 per 31 Desember 2017 melebihi Thailand dan Vietnam. Sementara berdasarkan Direct Open Access Journal (DOAJ), publikasi Indonesia sebanyak 1.156 dan menempati peringkat pertama di dunia melebihi Brazil dan United Kingdom.

“Publikasi ilmiah internasional Indonesia telah mencapai target yang telah dicanangkan di awal tahun, yakni di atas angka 15 ribu publikasi,” jelas Menristekdikti.

HKI sebagai salah satu tolak ukur peningkatan mutu pendidikan tinggi juga mengalami peningkatan. Sebanyak 4.303 HKI telah didaftarkan, meningkat dari tahun 2016 sebanyak 3.184. Dari program pendanaan riset dan pengembangan, telah dihasilkan inovasi baru dengan Technology Readiness Level (TRL) 6 sebanyak 1.412 dan TRL 7 sebanyak 86. Inovasi tersebut diantaranya mesin cetak huruf Braille-ITS, Radar Navigasi-PT. RTI, Flight Contoller Untuk UAV-PT. ATI, Prototip Sendi Panggul (HIP JOINT)-UGM, Serat Beras UGM, Teknologi Paduan Alumunium-BPPT, Produksi Benih dan Buah Melon Unggul-UGM.

Terkait program peningkatan inovasi, sampai tahun 2017 Kemenristekdikti berhasil mencapai 661 Start Up. Untuk pendanaan inovasi di industri di tahun 2017 anggarannya sebesar 65,240 M, meningkat dari tahun 2016 yaitu 36,288 M dan 2015 sebesar 18,500 M. Total ada 129 proposal yang didanai dari tahun 2015-2017.

Sementara peningkatan inovasi di perguruan tinggi dilakukan melalui program teaching industry. Tahun 2017 melalui program ini berhasil melahirkan 15 produk inovasi. Di luar itu sebanyak 4 produk dalam tahap uji coba dan 14 produk tahap trial production. Selain itu 6 Production Line terbangun salah satunya adalah Production Line Buah Tropika (Revolusi Orange)-IPB.

Menapaki tahun 2018, Kemenristekdikti berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja demi mencapai sasaran strategis yaitu meningkatnya kemampuan iptek dan inovasi, meningkatnya relevansi, kuantitas, dan kualitas pendidikan tinggi, serta terlaksananya reformasi birokrasi. Untuk itu, Kemenristekdikti akan fokus pada pelaksanaan dan pencapaian program prioritas 2018 yaitu Pendirian Politeknik dan Prodi Khusus untuk Kebutuhan Industri, Pengelolaan/Pengembangan PTN Baru dan Akademi Komunitas, Pembukaan Prodi Khusus Blok Masela, Revitalisasi LPTK, Beasiswa SM3T/PPG/PPGT bagi Guru, Beasiswa Bidikmisi, Beasiswa ADik Papua dan 3T, Pengembangan Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi dari Perguruan Tinggi, Pengembangan Teaching Factory, Pengembangan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi, dan Penguatan Inovasi Litbang di Industri.

*Selamat kepada pemenang Anugerah Jurnalis dan Media Kemenristekdikti 2017*

Pada kesempatan yang sama Menristekdikti menyerahkan apresiasi kepada jurnalis dan media yang turut berkontribusi mengedukasi masyarakat mengenai program dan kebijakan Kemenristekdikti. Anugerah Jurnalis dan Media Kemenristekdikti 2017 terbagi atas 6 kategori yakni Jurnalis Media Cetak Desk Pendidikan, Jurnalis Media Cetak Desk Iptek, Jurnalis Media Online Desk Pendidikan, Jurnalis Media Online Desk Iptek, Jurnalis Favorit dan Media Terbaik.

“Jurnalis dan media memainkan peranan penting dalam kerja pemerintah, tidak hanya turut serta menginformasikan dan mengedukasi masyarakat mengenai program dan kebijakan Kemenristekdikti, namun jurnalis dan media turut berkontribusi dalam perumusan kebijakan pemerintah dengan memberikan saran dan kritik membangun,” ungkap Menristekdikti.

(Ida/Neneng) MHI 

Sumber:(BKKP)

Sidang Kabinet Paripurna, Istana Negara 2018

Presiden Jokowi memberikan arahan pada Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (3/1) siang. 

JAKARTA , 03 Jan 2018 –Walaupun tahun 2018 adalah tahun politik, Presiden Joko Widodo meminta seluruh menteri Kabinet Kerja tetap fokus bekerja, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengatasi ketimpangan, dan menurunkan angka kemiskinan.Permintaan tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) awal Tahun Anggaran 2018 didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, di Istana Negara, Rabu siang.

Presiden mengingatkan, kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia semakin tinggi karena melihat apa yang sudah dikerjakan, baik reformasi perizinan, deregulasi, maupun perbaikan dalam kemudahan berusaha.

“Terakhir kita tahu semuanya, Fitch Rating’s mengumumkan peningkatan peringkat dari yang sebelumnya BBB- menjadi BBB dengan outlook stabil,” ujar Presiden Jokowi.

Faktor utama yang memicunya, menurut Presiden, adalah upaya Indonesia untuk terus meningkatkan ketahanan ekonominya terhadap guncangan, baik berupa guncangan eksternal dan secara konsisten terus bisa menjaga stabilitas itu.

“Apa yang sudah kita kerjakan pada tahun lalu harus kita perbaiki terus di 2018 ini,” tegas Presiden Jokowi.

Yang kedua, untuk upaya penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS), menurut Presiden, pada September 2017  jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 26,58 juta orang atau 10,12 persen, turun 0,52 persen jika dibandingkan pada bulan Maret 2017, yaitu sebesar 27,77 juta orang.

“Angka ini juga berkurang dibandingkan dengan September 2015 yang mencapai 11,13 persen dan 10,70 pada  September 2016,”sambung Presiden.

kendalikan harga bahan pokok

Tapi Presiden Jokowi menekankan, bahwa pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk menurunkan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan, baik di perdesaan maupun di perkotaan.

Dalam kesempatan itu, Presiden mengingatkan agar angka inflasi, stabilitas harga-harga bahan pokok terus dikendalikan. Program bantuan pangan non tunai yang rencananya akan didistribusikan di awal tahun, ujar Presiden, segera disalurkan secara tepat waktu dan tepat sasaran.

Presiden Minta Seluruh Menteri Tetap Fokus Bekerja

Kemudian, program cash for work baik melalui skema Dana Desa ataupun melalui program padat karya di Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan, Presiden meminta harus segera dikerjakan.

“Saya juga mendapat laporan dari Menteri Keuangan bahwa anggaran desa sebesar 20 persen sudah bisa dicairkan pada bulan Januari ini. Dan seharusnya dana ini sudah bisa langsung dieksekusi untuk mendukung program cash for work,” terang Presiden

Presiden Minta K/L Segera Eksekusi Program 2018

Presiden Joko Widodo mengingatkan, bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2018 sudah ia serahkan kepada para menteri dan pimpinan lembaga pada akhir tahun 2017 lalu. Karena itu, Presiden meminta agar seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) segera mengeksekusi program dan kegiatan kerja yang telah direncanakan.

“Sekali lagi saya ingin  mengulangi, jangan sampai kebiasaan-kebiasaan lama yang business as usual, yang rutinitas, yang monoton itu harus kita buang,” pesan Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna Awal Tahun Anggaran 2018.

Presiden meminta para pimpinan K/L harus menjadikan tahun 2018 itu betul-betul sebuah kerja yang dimulai sejak awal, sehingga diharapkan kemiskinan, ketimpangan, dan keterbelakangan bisa dituntaskan.

Dalam arsip sekertariat kabinet tercatat DIPA untuk 86 K/L pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp847,4 triliun, dan transfer ke daerah dan Dana Desa sebesar Rp766,2 triliun. DIPA ini telah diserahkan oleh Presiden Jokowi kepada pimpinan K/L di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, 6 Desember 2017.

Peningkatan Investasi SDM Penduduk

Dalam bagian lain pengantarnya pada Sidang Kabinet Paripurna itu, Presiden Jokowi menyampaikan keinginannya agar di 2018 ini pemerintah memberikan perhatian pada peningkatan investasi sumber daya manusia (SDM).

“Jumlah penduduk kita 250 juta, 60 persen di antaranya adalah anak-anak muda. Bonus demografi ini harus menjadi kekuatan dan peluang kita melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan vokasi yang sudah mulai kita jalankan sejak tahun 2017,” tutur Presiden Jokowi.

Presiden menekankan, pemerintah  harus terus memperbaiki piramida kualifikasi tenaga kerja agar menjadi tenaga yang terlatih yang terampil sehingga bisa terserap semuanya oleh industri-industri.

“Kita ingin keahlian, keterampilan yang diajarkan di sekolah-sekolah vokasi harus benar-benar sambung dengan dunia kerja, dengan kebutuhan industri,” ujar Presiden Jokowi.

Presiden juga meminta para menteri Kabinet Kerja agar  tidak melupakan calon tenaga kerja yang saat ini mayoritas masih berpendidikan SD dan SMP, harus di-upgrade, diperbaiki.

“Kita tingkatkan kompetensinya, misalnya melalui program pelatihan kerja, pemagangan, program sertifikasi yang juga sudah kita mulai, tetapi perlu kita perluas sesuai kebutuhan industri-industri kita,” tutur Presiden Jokowi

Tampak hadir pada Sidang Kabinet Paripurna itu  diantaranya Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Desa dan PDTT Eko Sandjojo, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Menteri Perhubungan Budi K. Sumadi, Menristek dan Dikti M. Nasir, Menkominfo Rudiantara, Menteri PANRB Asman Abnur, Mendikbud Muhadjir Effendy, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Tito Karnavian, dan Jaksa Agung Prasetyo.

(FID/JAY/ES) MHI 

Pelantikan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara

Presiden Jokowi melantik Mayjen (Purn) TNI Djoko Setiadi sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara di Istana Negara, Jakarta, Rabu (3/1).

JAKARTA , 03 Jan 2018-Presiden Joko Widodo melantik Mayor Jendral (Mayjen) (Purn) TNI Djoko Setiadi sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Istana Negara, Jakarta, Rabu . Djoko dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 130/P Tahun 2017. Sebelumnya, Djoko merupakan Kepala Lembaga Sandi Negara.

Pelantikan Djoko dihadiri sejumlah pejabat negara di antaranya Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Sri Adiningsih, dan Kepala BNPB Willem Rampangilei.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) adalah lembaga teknis nonkementerian  yang dibentuk pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 53 tahun 2017 yang ditandatangani pada 19 Mei 2017. Namun untuk mengantisipasi perkembangan dunia siber yang pertumbuhannya sangat cepat, pemerintah melakukan perubahan dalam rangka penguatan peran dan fungsi BSSN.

Presiden Jokowi kemudian menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara pada 16 Desember 2017 lalu.

Sebelum perubahan dilakukan, BSSN merupakan lembaga pemerintah berada di bawah Menko Polhukam. Namun, kini BSSN berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Lembaga ini bertugas mendeteksi dan mencegah kejahatan siber dengan menjaga keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber. BSSN nantinya diarahkan kepada pembangunan lingkungan (ekosistem) ranah siber Indonesia yang tahan dan aman.

Selain itu, BSSN juga menjadi penyelenggara dan pembina tunggal persandian negara dalam menjamin keamanan informasi berklasifikasi milik pemerintah atau Negara, serta menyajikan hasil pengupasan informasi bersandi guna turut serta menjaga keamanan nasional.

BSSN bukan merupakan lembaga baru yang dibentuk, namun merupakan revitalisasi Lembaga Sandi Negara dengan tambahan Direktorat Keamanan Informasi, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dengan dibentuknya BSSN, maka pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi di bidang persandian serta pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi di bidang keamanan informasi, pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet, dan keamanan jaringan dan infrastruktur telekomunikasi dilaksanakan oleh BSSN.

Kepala BSSN Inginkan Area Siber Tenang dan Aman

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi menjamin, lembaga yang dipimpinnya yang merupakan revitalisasi dari Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) tidak akan berpihak kepada partai manapun dalam menghadapi Tahun Politik yang akan dimulai 2018 ini.

“Kami netral dan tidak diatur oleh pihak manapun. Tujuan kami adalah mengamankan dan membantu pemerintah, sekarang khususnya di dunia siber,” tegas Djoko kepada wartawan usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Kepala BSSN.

Fokus kerja BSSN di tahun politik ini, menurut Djoko, terutama akan mengondisikan agar suasana di area siber betul-betul tenang dan aman, sehingga pesta demokrasi bisa berjalan dengan sehat, baik, dan menghasilkan pilihan yang terbaik.

Untuk itu, Kepala BSSN Djoko Setiadi mengingatkan pihak-pihak yang suka menyebarkan berita hoax agar menghentikan aksi-aksinya.

“Kita akan ingatkan kepada para pelaku hoax untuk berhenti, tidak dilanjutkan. Kalau memang nanti semakin menjadi-jadi, nanti ada aturan yang akan ditentukan,” ujar Djoko.

Untuk itu, lanjut Djoko, BSSN akan bersinergi dengan beberapa instansi yang juga memiliki satuan siber, seperti Polri dan BIN. “Semuanya akan kita gandeng. Apabila sinergitas ini maksimal, saya yakin kemampuan kita akan hebat. Nanti koordinasi di BSSN. Kita akan berdayakan semua semaksimal mungkin sehingga, ibarat sapu lidi kalau kita gabungkan akan kuat sekali,” sambungnya.

Terkait dengan terorisme, Kepala BSSN itu menyampaikan, pihaknya akan bekerjasama dengan Polri untuk mendeteksinya. Ia menyebutkan, BSSN juga telah menyiapkan segala hal dan teknologi yang diperlukan untuk mencegah dan melawan serangan siber yang beberapa kali terjadi di tahun 2017 lalu.

“Saya berharap BSSN bisa melakukan penindakan. Nanti kita lihat perkembangan ke depan. Mestinya BSSN punya wewenang untuk menindak langsung, bisa menangkap dan menindak, bisa kita serahkan ke pemerintah,” ungkap Djoko.

Sebelumnya Kepala BSSN Djoko Setiadi mengemukakan, BSSN adalah revitalisasi dari Lembaga Sandi Negara dan mempunyai tanggung jawab yang lebih berat karena Presiden memberikan arahan agar BSSN tidak hanya untuk instansi pemerintah, BUMN, swasta, tetapi juga harus menjangkau pengamanan warga negara Republik Indonesia.

“Lembaga Sandi Negara sekitar sepuluh tahun terakhir sudah bekerja di cyber space. Jadi ini bukan merupakan satu hal yang baru. Kita hanya meningkatkan kemampuannya sehingga betul-betul bisa menjangkau nasional,” kata Djoko

(GUN/RAH/ES) MHI 

Konferensi Pers Perkembangan Ekonomi Makro dan Realisasi APBNP 2017

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan capaian kinerja APBN 2017 dalam acara Konferensi Pers di aula Djuanda kantor pusat Kemenkeu (02/01)

JAKARTA , 02/01/2018 – Mengawali tahun 2018 Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan capaian kinerja APBN 2017. Secara umum perekonomian Indonesia tumbuh dengan baik ,Hal Tersebut ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,05%, inflasi terkendali pada level rendah 3% dan nilai tukar rupiah relatif stabil pada kisaran Rp13.384/USD.

“Secara ringkasan, kita bisa sampaikan perekonomian Indonesia di 2017 diperkirakan masih akan tumbuh dikisaran 5,05% terutama disumbangkan oleh pertumbuhan konsumsi, investasi, dan ekspor. Bauran kebijakan dalam menjaga stabilitas harga, perbaikan tata niaga komoditas pangan dan koordinasi kebijakan antara pemerintah, Bank Indonesia, dan sektor riil juga telah menciptakan stabilitas harga dengan tingkat inflasi terkendali. Ini juga yang menjaga daya beli masyarakat,” ungkap Menkeu pada Konferensi Pers di aula Djuanda kantor pusat Kemenkeu, Selasa .

Ia menyampaikan bahwa Pemerintah terus menjaga perbaikan peningkatan iklim investasi di Indonesia dan kepercayaan global. Walaupun terdapat kenaikan suku bunga di Amerika Serikat, namun tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan nilai tukar Rupiah dapat terjaga dengan cukup aman.

Hal ini menunjukkan kredibililitas dari ekonomi makro Indonesia telah mampu memberikan ketenangan. Gejolak ekonomi dunia yang akan berpengaruh terhadap komoditas utamanya yaitu ICP, juga akan terus diwaspadai. Pemerintah akan melihat realisasi subsidi tahun 2017 dan dinamika harga minyak global terhadap perkembangan subsidi tahun 2018.

“Tahun 2017 dari sisi APBN menunjukkan suatu kinerja dan realisasi yang sangat positif atau menggembirakan. Defisit APBN 2017 hanya sebesar 2.57%, ini di bawah range bahkan di APBNP tercantum 2.92%. Dengan demikian APBN kita masih memiliki daya dorong namun kesehatan dan sustainabilitas-nya tetap terjaga dengan baik. Ratio utang kita tetap terkendali di bawah 30%,” katanya.

Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan realisasi penerimaan perpajakan tahun 2017 mencapai 91% dari APBNP 2017 atau sebesar Rp1.339,8 triliun. Peningkatan ekspor memberikan dampak positif, dan program penertiban importir berisiko tinggi serta makin baiknya kinerja cukai telah meningkatkan penerimaan kepabeanan dan cukai yang mencapai 101.7% atau senilai Rp192,3 triliun.

Sementara peningkatan permintaan dan harga komoditas, perbaikan laba BUMN dan juga perbaikan layanan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Lembaga (K/L) mampu mendongkrak capaian PNBP hingga 118,5% dari APBNP 2017 yang sebesar Rp308,4 triliun. “Cerita positif terus berlanjut, realisasi belanja mencapai Rp2.001,6 triliun ini adalah 93,8% dari total belanja di APBNP tahun 2017. Yang positif dari belanja ini adalah belanja modal yang mencapai 92% dibanding 2016 yang hanya bisa terealisir 82%. Jadi tahun ini penyerapan dan eksekusi belanja jauh lebih baik,” pungkasnya.

Kinerja APBN 2017 Lebih Baik dari Tren Tiga Tahun Terakhir

(Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan capaian kinerja APBN 2017 dalam acara Konferensi Pers

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa di tahun 2017 realisasi penerimaan negara, belanja dan defisit anggaran berkinerja jauh lebih baik sejak tahun 2014 atau tiga tahun terakhir. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers mengenai capaian kinerja APBN 2017 .

“Realisasi penerimaan negara, belanja dan juga defisit jauh lebih baik dibandingkan dengan tren tiga tahun terakhir,” ungkapnya.

Ia merinci dari sisi penerimaan pajak sebesar Rp1.339,8 triliun, bea cukai sebesar Rp192,3 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 118,5% dari APBN-P ketiganya pertama kali melampaui capaian dari tiga tahun sebelumnya.

“Dari sisi penerimaan negara, pajak mencapai penerimaan sebesar Rp1.339,8 triliun, di atas 91%, ini pertama kali dibandingkan dengan dua tahun terakhir yang selalu hanya mencapai 83%. Bea cukai Rp192,3 triliun atau 101,7%, mencapai lebih dari 100%. Ini juga pertama kali dibanding tiga tahun berturut-turut yang tidak pernah mencapai target. PNBP sebesar 118,5% dari APBN-P, pertama kali sejak jatuhnya (harga) komoditas di tahun 2014,” jelasnya.

Lebih lanjut, Menkeu menyatakan tingkat serapan belanja negara tahun 2017 baik belanja modal maupun belanja barang rata-rata di atas 90%, bahkan  belanja sosial terserap 100%.

“Dari sisi belanja belanja negara mencapai Rp2001,6 triliun. Ini adalah 93,8% dari total belanja APBN 2017. Yang positif adalah belanja modal yang mencapai 92,8% dibandingkan tahun 2016 yang hanya terealisir 82%. Tahun 2015 hanya 85,2%. Jadi, penyerapan dan eksekusi belanja tahun 2017 jauh lebih baik. Belanja barang meningkat realisasinya mencapai 96,8%, kalau dibandingkan tahun 2016, belanja barang hanya terserap 85,3%. Tahun 2015 hanya 89,8%. Jadi, penyerapan 2015-2016 di bawah 90%. Tahun 2017 belanja sosial mencapai 100%. Belanja pemerintah pusat Rp1.259,6 triliun atau 92,% dari APBN-P,” jelasnya.

Menkeu juga mengatakan dari sisi defisit, pengelolaan APBN tahun 2017 cukup baik di angka 2,57% lebih rendah dari target APBN-P sebesar 2,92% dan rasio utang di bawah 30%.

“Defisit APBN tahun 2017 hanya sebesar 2,57%. Ini di bawah range 2,6 bahkan di APBN-P tercantum 2,92%. Jumlah keseimbangan primer adalah Rp129,3 triliun jauh lebih kecil dibanding APBN-P sebesar 178 triliun. Rasio utang kita tetap terkendali di bawah 30%. Dengan demikian, APBN kita masih memiliki daya dorong namun kesehatan dan sustainabilitasnya tetap terjaga dengan baik,” pungkasnya.

(mr/rsa/ira/irma) MHI 

Pesan Berantai Pidato Presiden Tentang Pilkada DKI Adalah Hoaks

         Infografis Penjelasan mengenai berita hoaks tentang Presiden Jokowi

JAKARTA ,02 Jan 2018-Menanggapi beredarnya sebuah pesan berantai di sosial media yang berisikan pidato Presiden Joko Widodo tentang adanya ancaman terhadap kondisi keamanan di Tanah Air dari sejumlah kelompok masyarakat terkait hasil Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, Istana Kepresidenan memastikan bahwa pesan berantai tersebut merupakan berita bohong (hoaks).

Dalam pesan tersebut, dikatakan bahwa Presiden menyampaikan pidato di Stadion Utama Senayan di depan seratus ribu hadirin sebagai tanggapan atas maraknya aksi demonstrasi pasca Pilkada DKI Jakarta.

Perlu ditegaskan, Presiden Joko Widodo tidak pernah menghadiri acara dimaksud apalagi menyampaikan pidato yang ada dalam pesan tersebut. Dapat dipastikan pula bahwa penyebaran pesan berantai tersebut merupakan ulah pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dalam berbagai kesempatan, Presiden Jokowi selalu mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menghentikan maraknya penyebaran berita bohong atau hasutan yang mengandung fitnah dan kebencian.

“Marilah bersama-sama kita hentikan penyebaran berita bohong atau hasutan, yang mengandung fitnah dan kebencian di media sosial. Mari kita tunjukkan nilai-nilai kesantunan dan nilai-nilai kesopanan sebagai budaya Indonesia,” kata Presiden di Istana Merdeka, 8 Juni 2017 yang lalu sebagaimana disampaikan dalam rilis Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden, Bey Machmudin

(BPMI/EN) MHI 

The Week MHI dailybriefing ;

10 things you need to know today !

1. North Korean leader says he’s ‘open to dialogue’ with South Korea North Korean leader Kim Jong Un said in a televised New Year’s Day address that he is “open to dialogue” with South Korea. Kim additionally boasted that he has a nuclear button on his desk and could attack the U.S., but said he would only use the weapons if threatened. The mixed message came after a year of escalating tensions over Pyongyang’s nuclear and missile tests. Kim called his country “a peace-loving and responsible nuclear power,” and said he would consider sending a delegation to the Winter Olympics in South Korea in February. A spokesman for South Korea’s presidential Blue House said Seoul has “always stated our willingness to talk with North Korea any time and anywhere.” Source: Reuters

2. Revelers mark start of 2018 with parties and fireworks; Trump attends Mar-a-Lago gala People around the world welcomed the new year with fireworks, parties, and prayers. In Australia, people in boats watched fireworks over the iconic Sydney Opera House. About 100 people gathered outside the Reina nightclub in Istanbul, Turkey, to honor the 39 people killed in a New Year’s mass shooting a year ago. In New York City, revelers braved frigid temperatures to watch the traditional ball drop in Times Square. In Palm Beach, President Trump celebrated at an exclusive gala at his Mar-a-Lago club. Earlier, Trump tweeted: “As our Country rapidly grows stronger and smarter, I want to wish all of my friends, supporters, enemies, haters, and even the very dishonest Fake News Media, a Happy and Healthy New Year.” Source: The Associated Press, The Hill

3. At least 10 killed in Iran protests At least 10 people have been killed in anti-government street protests in Iran, state TV reported Monday. Tens of thousands of people have participated in the demonstrations, which spread across the nation over the weekend in the most significant challenge to the Islamic Republic’s leadership since 2009 calls for reform. Demonstrators demanded Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei step down, expressing anger about corruption and the state of their economy. Some chanted that the government was full of thieves and should focus on creating jobs rather than pursuing costly proxy wars in Syria and other countries in a battle for regional influence against rival Saudi Arabia. Source: The Associated Press, Reuters

4. Gunman kills 1 deputy, wounds 6 other people in Colorado shooting A gunman ambushed officers responding to a domestic disturbance call near Denver on Sunday, killing a Douglas County deputy, Zackari Parrish, and wounding four other law enforcement officers and two civilians. The alleged attacker, identified as former soldier and lawyer Matthew Riehl, 37, died in a shootout with SWAT team members. Riehl reportedly started posting YouTube videos in November, railing against Lone Tree Police Department officers, including one who apparently had pulled him over in a traffic stop. He posted a video the week before Christmas wearing an Iraqi Freedom Veteran cap and saying he planned to run as a libertarian for Douglas County sheriff, calling the incumbent a clown, although he didn’t threaten violence. Source: The Denver Post

5. Police find weapons in drunk Houston hotel guest’s room above New Year’s party venue Houston police called to deal with an intoxicated hotel guest ultimately arrested the man and found a small stash of weapons and ammunition in his top floor room, several floors above the scene of a New Year’s Eve celebration that was due to take place hours later. The weapons included an AR-15 semi-automatic rifle, a shotgun, a pistol, and ammunition. “This was not Las Vegas,” said an official familiar with the case. “There was not an arsenal.” The suspect, 49-year-old Russell Lawrence Ziemba, was charged with assaulting a peace officer and trespassing. The Hyatt released a statement saying “heightened measures are in place” and the hotel is fully cooperating with law enforcement. Source: Houston Chronicle

6. Chief Justice Roberts announces review of judiciary’s sexual harassment protections Chief Justice John Roberts on Sunday announced that the judiciary system would undergo an evaluation to make sure that law clerks and other court employees were adequately protected from sexual harassment. The statement, in Roberts’ 2017 State of the Judiciary Report, came after a prominent appeals court judge, Alex Kozinski, stepped down last month after The Washington Post uncovered allegations that he had subjected former law clerks and other women to sexually inappropriate conduct. “Events in recent months have illuminated the depth of the problem of sexual harassment in the workplace, and events in the past few weeks have made clear that the judicial branch is not immune,” Roberts wrote. Source: The Washington Post, NBC News

7. Trump warns Democrat midterm gains would ‘kill’ wealth created since his inauguration Heading into a midterm election year that political analysts say could bring Democrats big gains in Congress, President Trump tweeted on Sunday that sapping the power of Republicans could “kill” wealth created under his presidency. “If the Dems (Crooked Hillary) got elected, your stocks would be down 50% from values on Election Day. Now they have a great future — and just beginning!” Trump also wrote: “Why would smart voters want to put Democrats in Congress in 2018 Election when their policies will totally kill the great wealth created during the months since the Election.” Despite what Trump saw as a successful year, he ended 2017 with historically low approval ratings. Source: The Hill

8. Workers in 18 states get minimum wage hikes Millions of people got raises on Monday as minimum wage hikes took effect in 18 states. About 4.5 million workers are getting increases ranging from 5 cents to $1 an hour. In half of the affected states minimum wages are rising automatically to keep pace with inflation, while in the other half ballot measures or new laws have called for boosting wages. The latter category includes Hawaii, California, Arizona, Colorado, Michigan, and Rhode Island. Eight states and the District of Columbia have passed new minimum-wage laws over the last two years as a nationwide debate has intensified over raising the minimum wage. The federal minimum has remained at $7.25 an hour since 2009. Source: CBS News

9. New York family of 5 among 10 Americans killed in Costa Rica plane crash A New York family of five was among 12 people killed when a small plane crashed into a mountain shortly after taking off from a Costa Rican airport on Sunday. In addition to Bruce and Irene Steinberg of Scarsdale, New York, who were traveling with their three sons, five other Americans and two Costa Rican pilots also died when the Cessna plane crashed and burst into flames. The Steinbergs were heading to Costa Rica’s capital on the last leg of a trip that included a visit to the Pacific coast region, where lush forests and tropical beaches are popular with tourists. Aviation officials could not immediately say what caused the crash. Source: The New York Times

10. Pope laments ways in which humans ‘ruined’ 2017 Pope Francis said in a New Year’s Eve prayer service in St. Peter’s Basilica that God had provided a “whole and sound” year in 2017, but “we humans in so many ways ruined and hurt it with works of death, with lies and injustices,” although he said people who “cooperate silently for the common good” helped ease suffering. “The wars are the flagrant sign of this repeated and absurd pride,” he said. “But so are all the little and big offenses against life, truth, brotherhood, that cause multiple forms of human, social and environmental degradation.” After the service the pope greeted well-wishers in St. Peter’s Square. He also celebrates a traditional New Year’s Day Mass dedicated to world peace. Source: The Associated Press The Week MHI