KARAWANG ,18 Jan 2018 – bertempat di Mapolda jabar, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Maryoto bersama Dir Reskrimsus Polda Jabar, Kabid Humas Polda Jabar dan Kapolres Karawang AKBP Hendy F Kurniawan dan Kasat Reskrim AKP Maradona Mappaseng melaksanakan Press Release terkait Penangkapan truk Fuso yang diduga melakukan dumping dan membuang karung bekas (limbah),Rabu.
Kejadian bermula pada selasa tanggal 16 Januari 2018, sekira jam 12.00 wib. dilakukan Penangkapan truk Fuso yang diduga membuang karung bekas (limbah) terkontaminasi B3 berupa Poly Aluminium Cloride / Chostic Soda. yang bertempat di Kp. Citaman desa. Tamansari , Kec. Pangkalan Kabupaten Karawang.
Kronologis awal tersebut bermula dari tim opsnal tipiter bersama dengan anggota polsek pangkalan yang sedang melaksanakan patroli di sekitar wilayah kec. Pangkalan kab. karawang , kemudian di Kp. Citaman desa. Tamansari , Kec. Pangkalan Kabupaten Karawang , sekitar jam 12.00 wib menemukan adanya kegiatan 5 unit kendaraan jenis truck Fuso sedang melakukan bongkar muatan.
Setelah dilakukan pengecekan terhadap muatan tersebut , diketahui bahwa muatan tersebut adalah jenis karung bekas yang diindikasikan terkontaminasi limbah B3, setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut ternyata limbah tersebut berasal dari pelembang yang diturunkan oleh kapal tongkang di pelabuhan dan kemudian dari pelabuhan barang tersebut diangkut untuk di bawa ke karawang.
Menurut keterangan saksi bahwa barang tersebut diangkut atas perintah sdr. S(palembang) untuk di bawa ke sdr. N (PT. Lambage mulia perkasa,cikarang) dikarenakan gudang limbah sdr. N penuh barang tersebut dititip kepada Sdr. D (Dicitaman kec. Pangkalan kab. Karawang).
Presiden Jokowi menerima surat kepercayaan dari salah satu duta besar negara sahabat, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (17/1) siang.
JAKARTA , 17 Jan 2018 – Usai melantik pejabat tinggi pemerintahan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima surat-surat kepercayaan dari 9 (sembilan) duta besar negara sahabat untuk Republik Indonesia, di Ruang Kredensial Istana Merdeka, Jakarta, Rabu siang.
Dengan diiringi lagu kebangsaan masing-masing Negara, satu persatu dari 9 duta besar itu masuk ke halaman Istana Merdeka. Selanjutnya, mereka menyerahkan surat-surat kepercayaan langsung kepada Presiden Jokowi.
Kemudian acara dilanjutkan dengan berbincang di teras belakang Istana Merdeka atau veranda talk. Saat veranda talk, Presiden didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Setelah itu, acara diakhiri dengan foto bersama 9 Duta Besar LBBP dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka.
Kesembilan duta besar Negara sahabat yang menyerahkan surat-surat kepercayaan itu adalah:
Valery Kolesnik, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Belarus untuk Republik Indonesia;
Uskup Agung Piero Pioppo, Duta Besar LBBP Tahta Suci Vatikan;
Dr. Zuhair Al-Shun, Duta Besar LBBP Palestina;
Admasu Tsegaye Agidew, Duta Besar LBBP Republik Demokratik Federal Ethiopia;
Xiao Qian, Duta Besar LBBP Republik Rakyat Tiongkok (RRT);
Mona El Tannir, Duta Besar LBBP Republik Lebanon;
Abdulghani Nassr Ali Al-Shamiri, Duta Besar Republik Yaman;
Armando Gonzalo Alvarez Reina, Duta Besar LBBP Negara Meksiko Serikat; dan
Hilton Fisher, Duta Besar LBBP Republik Afrika Selatan.
Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Leadership
Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi kepada wartawan mengatakan, dalam pembicaraan dengan Presiden Jokowi, rata-rata kesembilan Duta Besar baru tersebut selain menyampaikan salam dari Kepala Negara/Kepala Pemerintahan masing-masing juga menyampaikan apresiasi terhadap perkembangan politik dan ekonomi, dan juga apresiasi terhadap kepemimpinan atau leadership Indonesia di dunia internasional.
“Beberapa Duta Besar menyampaikan bahwa leadership Indonesia saat ini tidak hanya terbatas pada kawasan Asia Tenggara, tetapi sudah pada tingkat global dan mereka ingin memajukan kerja sama dengan Indonesia,” kata Menlu.
Duta Besar Palestina misalnya, menurut Menlu Retno Marsudi, menyampaikan terima kasih atas semua yang sudah dilakukan oleh Indonesia. “Indonesia adalah sahabat dekat Palestina, dan Duta Besar sangat mengapresiasi dukungan yang selama ini diberikan Indonesia kepada perjuangan Palestina,” ujar Menlu.
Sementara Duta Besar Vatikan sangat mengagumi keberagaman, pluralisme, dan toleransi yang ada di Indonesia, serta akan mengembangkan kerja sama dalam konteks interfaith dialogue.
“Vatikan menyampaikan dukungannya terhadap perjuangan rakyat Palestina dan Duta Besar-nya menyatakan bahwa sampai saat ini tidak ada keinginan dari Vatikan untuk memindahkan ibu kotanya ke Yerusalem,” kata Menlu.
Dengan RRT, kerja sama di bidang ekonomi menjadi topik pembicaraan dan Presiden bertukar pikiran. Diakui Menlu terjadi peningkatan yang cukup siginifikan dalam kerja sama ekonomi, tapi Presiden sekali lagi menekankan mengenai pentingnya untuk kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan.
“Jadi angka yang di bawa oleh Dubes RRT untuk tahun 2017 angka perdagangan kita adalah sudah mencapai 66 miliar dollar AS, investasi juga Tiongkok merupakan investor ketiga terbesar, dan untuk turis sudah mencapai 2 juta untuk tahun lalu,” kata Menlu sembari menambahkan Tiongkok juga mengapresiasi secara khusus leadership Indonesia dalam misi perdamaian yang selalu di bawa oleh Indonesia di mana-mana.
JAKARTA ,17 Januari 2018 14:20 – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meluncurkan program “Jakarta Satu ” ,Program ini akan mengintegrasikan seluruh data di jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang disebut dengan Satu Peta, Satu Data dan Satu Kebijakan.”Kami bersama-sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan Jakarta Satu. Ini adalah program pengintegrasian data-data yang ada di Jakarta,” ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu .
Dikatakan Anies, pada tahap pertama, kebijakan tersebut akan diterapkan di Kecamatan Gambir. Ada empat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terlibat yakni Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BKRD) serta Dinas Perindustrian dan Energi (DPE) DKI Jakarta.
“Data dasar untuk peta akan disusun Dinas CKTRP. Kemudian di sana diintegrasikan dengan data kependudukan, pajak dan retribusi, serta data air. Ini fase awal dan akan diperluas,” ucapnya.
Menurut Anies, melalui sistem ini, pengambilan kebijakan ke depan bisa lebih berintegritas. Karena telah didukung dengan informasi yang lengkap dan fakta-fakta di lapangan. Sistem pengawasan ini juga mengintegrasikan semua data ke dalam sistem tata ruang yang sama.
“Seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta tanpa kecuali memiliki satu acuan data dan peta yang sama,” katanya.
Anies menambahkan, melalui sistem ini, kebijakan yang diambil Pemprov DKI dapat dilakukan secara konsisten berdasarkan pada kesamaan data dan informasi.
“Jakarta Satu sebagai salah satu contoh perubahan menuju good governance sistematis yang sedang kami mulai,” ucapnya.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang menambahkan, selain melakukan penindakan, pihaknya memiliki tugas dalam pencegahan korupsi.
Pihaknya senang bekerja sama dengan Pemprov DKI dalam membangun sistem pengawasan terintegrasi Jakarta Satu.
“Kami berharap ini akan menjadi model bagi upaya pecegahan korupsi yang efektif di seluruh pemerintah daerah di Indonesia,” tandasnya.
Idrus Marham, Moeldoko, Agum Gumelar, dan Yuyu Sutisna saat diambil sumpahnya oleh Presiden Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/1) pagi.
JAKARTA , 17 Jan 2018 – Presiden Joko Widodo melakukan perombakan di jajaran pejabat tinggi negara, Rabu pagi. Melalui upacara yang diselenggarakan di Istana Negara, Jakarta, Presiden Jokowi melantik Sekjen Partai Golkar Idrus Marham sebagai Menteri Sosial (Mensos), mantan Panglima TNI Jend. (Purn) Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Ketua Umum Pepabri Agum Gumelar sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), dan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Madya Yuyu Sutisna sebagai KSAU.
Idrus Marham dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 10/P/2018 menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang telah mengajukan pengunduran diri sebagai Mensos karena akan bertarung dalam pemilihan gubernur di Jawa Timur.
Moeldoko yang dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11/P/2018 tertanggal 16 Januari 2018 menggantikan Teten Masduki, mendapatkan hak dan fasilitas setingkat menteri.
Agum Gumelar yang dilantik sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12/P/2018 menggantikan almarhum Hasyim Muzadi, mendapatkan hak dan fasilitas setingkat menteri.
Sementara Marsekal Madya Yuyu Sutisna dilantik sebagai KSAU berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 2/TNI/2018 menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang telah dilantik lebih dulu sebagai Panglima TNI.
Bersamaan dengan pelantikan sebagai KSAU, melalui Keputusan Presiden Nomor 3/TNI/2018 pangkat Yuyu Sutisna telah dinaikkan menjadi Marsekal.
Penjelasan Presiden Terkait Pelantikan Idrus Marham dan Moeldoko, serta Jabatan Baru Teten
Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla menjawab wartawan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/1) siang
Usai melantik para pejabat tinggi negara yang baru, Presiden Joko Widodo memberikan penjelasan terkait pelantikan Idrus Marham sebagai Menteri Sosial (Mensos) menggantikan Khofifah Indar Parawansa, pelantikan Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP), dan jabatan baru yang akan diemban mantan KSP Teten Masduki.
“Yang pertama, kita tahu Ibu Khofifah Indar Parawansa mencalonkan diri sebagai gubernur di Jawa Timur. Jadi biar berkonsentrasi di Jawa Timur sehingga di Kementerian Sosial juga harus ada yang langsung meng-handle total,” kata Presiden kepada wartawan .
Mengenai penunjukan Sekjen Golkar Idrus Marham sebagai pengganti Khofifah, Presiden mengatakan, karena dirinya menilai Idrus Marham sosok yang cocok di posisi Mensos.
“Ya karena cocok saja. Cocok di situ Pak Idrus,” tegas Presiden.
Apa cocoknya?
“Nanti tanya Pak Idrus langsung sajalah,” kata Presiden Jokowi tersenyum.
Moeldoko dan Teten
Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga menyampaikan, bahwa mantan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Teten Masduki mendapat tugas baru.
“Pak Teten sekarang ada di dekat saya setiap hari, di koordinator staf khusus. Setiap hari harus di dekat saya,” ungkap Presiden.
Saat ditanya mengenai tugas koordinator staf khusus, Presiden menjelaskan, tugasnya ada di dekat dirinya setiap hari.
“Nanti disampaikan oleh Mensesneg,” sambung Presiden.
Mengenai alasan dirinya menunjuk Moeldoko sebagai KSP dan Agum Gumelar menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Presiden Jokowi mengatakan, banyak pertimbangannya.
“Semua pertimbangan. Saya kira banyak lah saya kira pertimbangan semua apa yang kita putuskan ini sudah melalui pertimbangan yang panjang, kalkulasi perhitungan yang panjang, ya,” ujar Presiden.
Presiden menilai masuknya dua jenderal purnawirawan, yaitu Moeldoko dan Agum Gumelar ke lingkaran Istana sebagai hal yang bagus.
Penjelasan Presiden Soal Rangkap Jabatan Airlangga
Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla menjawab wartawan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/1) siang.
Terkait dengan posisi Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang kini terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, bahwa masa kerja Kabinet Kerja yang dipimpinnya yang di dalamnya ada Airlangga Hartarto praktis tinggal satu tahun lagi.
“Kalau ditaruh orang baru, ini belajar paling tidak 6 bulan, kalau enggak cepet bisa setahun untuk menguasai itu,” kata Presiden Jokowi usai melantik Idrus Marham sebagai Mensos, Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Agum Gumelar menjadi anggota Wantimpres, dan Marsekal Madya Yuyu Sutisna sebagai KSAU, di Istana Negara.
Sementara di Kementerian Perindustrian, lanjut Presiden, Airlangga Hartarto menguasai dan mengerti betul yang berkaitan dengan konsep makro industri, dan menyiapkan strategi industri hilirisasi ke depan.
“Jangan sampai kita tinggal waktu seperti ini kita ubah dan yang baru bisa belajar lebih. Ini Kementerian yang juga tidak mudah,” terang Presiden.
Apakah ini isyarat Airlangga tidak diganti?
“Tadikan sudah saya sampaikan, sudah disampaikan jelas gitu kok,” ujar Presiden.
Sementara terkait posisi Idrus Marham yang juga menjabat Sekjen Partai Golkar, Presiden Jokowi mengatakan, bahwa proses di Golkar itu belum selesai. Untuk itu, ia menyarankan kepada wartawan agar hal ini ditanyakan kepada Ketua Umum Partai Golkar.
Pelantikan para pejabat negara baru tersebut dihadiri oleh Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Menlu Retno Marsudi, Seskab Pramono Anung, Menkes Nila F. Moeloek, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang, Jaksa Agung Prasetyo, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
JAKARTA , 17 Januari 2018 17:18:12 – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tidak melihat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang verifikasi akan Berdampak pada tahapan pemilihan kepala daerah serentak. Putusan mahkamah terkait dengan persiapan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Meski memang yang melaksanakan keputusan itu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Tahapan- tahapan yang dipersiapkan oleh KPU, Bawaslu, sudah diawali begitu dikeluarkan UU ini pada akhir tahun 2017,” kata Tjahjo, saat ditanya para wartawan usai menghadiri rapat koordinasi pengendalian, pengelolaan perbatasan Negara dan penajaman program prioritas 2018 Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Jakarta, Rabu .
Tjahjo juga mengungkapkan, kemarin telah digelar rapat kerja dengan DPR, yang juga dihadiri KPU. Intinya kemarin dalam rapat dibahas, bagaimana agar tenggat 14 bulan penetapan hasil verifikasi partai oleh KPU, tak terlampaui. Sehingga komisi pemilihan tidak melanggar apa yang diperintahkan UU Pemilu. Yang pasti, apa pun keputusan MK, final dan mengikat.
“Keputusan MK, setidaknya menguntungkan partai baru dan sudah ada Sipol (Sistem Informasi Partai Politik) yang dibuat oleh KPU juga hampir sama dengan konsep bagaimana faktual verifikasinya tadi. Sehingga kemarin diputuskan oleh DPR diserahkan sepenuhnya kepada KPU untuk merubah peraturan PKPU-nya agar tidak melanggar UU. Termasuk didalam UU itu ada keputusan MK,” tutur Tjahjo.
Jadi kata dia, secara prinrip MK tidak ada implikasinya dengan Pilkada serentak. Karena memang sekarang, tahapan seperti pendaftaran calon yang krusial telah selesai. Tinggal tahap pengesahan calon oleh KPU saja. Pekerjaan komisi berikutnya, terkait dengan tahapan pemilu legislatif dan Pilpres. Misalnya, tahapan pencalegan harus dimulai. Termasuk juga tahapan pengumuman hasil verifikasi partai.
“Berapa jumlah parpol yang lolos verifikasi, itu yang akan diumumkan. Kemudian ada kewenangan yang diberikan kepada Bawaslu kalau ada gugatan daripada parpol yang berkaitan dengan verifikasi,” ujarnya.
Tindaklanjut Putusan MK, Tidak Perlu Dikeluarkan Perppu
Mahkamah Konstitusi dalam putusannya terkait dengan gugatan uji materi UU Pemilu yang diajukan beberapa partai, menyatakan seluruh partai harus ikut verifikasi faktual. Tidak terkecuali, partai lama atau partai peserta pemilu 2014 yang memiliki kursi di DPR. Atas putusan MK tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU), sempat melontarkan usulan perlunya dikeluarkan Perppu Pemilu. Pertimbangannya, ketentuan di UU Pemilu yang menyatakan penetapan hasil verifikasi harus diumumkan 14 bulan sebelum pencoblosan Pemilu 2019.
Menanggapi itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, tidak perlu dikeluarkan Perppu. Tjahjo juga menyatakan, menindaklanjuti putusan MK, tidak perlu revisi UU Pemilu. Kemarin, dalam rapat kerja di DPR, yang juga dihadiri KPU, telah disepakati tentang itu.
“Tidak perlu. Sudah disepakati tidak perlu merubah UU, pemerintah tidak perlu pikir sampai ada Perppu, cukup merubah PKPU karena penyelenggara ini adalah KPU, ada payung hukum yang ada buat KPU,” katanya.
Tjahjo juga yakin penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu, bisa menindaklanjuti putusan MK. Tjahjo yakin, putusan MK, tak mengganggu tahapan pemilihan yang sedang atau akan dijalankan komisi pemilihan. Karena KPU, sudah punya sistem kerja yang tapi. Begitu juga dengan Bawaslu.
“Semua struktur dan semua sudah tersistem semua. Struktur Bawaslu juga sudah sampe ditingkat TPS, KPU juga sudah sampe ditingkat RT dan RW,” katanya.
Saat ditanya wartawan, waktu sebulan untuk melakukan verifikasi faktual hanya cukup untuk memverifikasi partai baru, Tjahjo mengatakan verifikasi partai lama, telah selesai. Dengan Sipol, 9 poin verifikasi sudah dilakukan dan dipenuhi partai lama peserta pemilu 2014. Jadi menurut hemat Tjahjo, partai lama tak perlu verifikasi faktual ulang.
“Kemarin kan sudah disepakati oleh semua fraksi di DPR dan oleh pemerintah. Nah sekarang mengejar waktu ini,” katanya.
Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas di Grha Wiksa Praniti, Puslitbang Perumahan dan Pemukiman Kementerian PUPR, Bandung, Jabar, Selasa malam.
BANDUNG , 16 Jan 2018 – Presiden Joko Widodo mengingatkan pentingnya revitalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, karena selain memiliki nilai sejarah, nilai ekonomi, juga memiliki nilai sosial yang penting bukan hanya bagi masyarakat Jawa Barat (Jabar) tapi juga manfaatnya besar sekali bagi warga Ibu Kota DKI Jakarta.
“Sungai Citarum juga sumber air minum bagi 27,5 juta penduduk, baik yang ada di Jawa Barat maupun di DKI Jakarta, dan 80 persen air minum masyarakat Jakarta bersumber dari Sungai Citarum ini,” kata Presiden Jokowi dalam pengantarnya pada Rapat Terbatas di Grha Wiksa Praniti, Puslitbang Perumahan dan Pemukiman Kementerian PUPR, Bandung, Jabar, Selasa malam.
Di samping itu, lanjut Presiden, 420 ribu hektar lahan pertanian airnya juga bersumber dari Sungai Citarum, serta ada 3 Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yakni Saguling, Cirata, dan Jatiluhur yang dibangun di aliran sungai ini, dan ketiganya mampu menghasilkan 1400 megawatt pasokan listrik.
Oleh karenanya, Presiden Jokowi meminta agar melalui Rapat Terbatas itu penataan Sungai Citarum segera dilakukan, dan jangan ditunda lagi.
“Ini nantinya akan kita pakai untuk contoh bagi DAS-DAS yang lain yang menyangkut hajat hidup masyarakat banyak. Akan kita mulai penanganannya mulai dari hulu, tengah sampai dengan hilir,” ujar Presiden.
Di hulu lanjut Presiden, isinya catchmentarea harus dikerjakan, yang di tengah ada pabrik-pabrik yang air limbahnya masuk ke Citarum, dan yang paling hilir tentu saja ini juga harus dikerjakan.
“Kuncinya ada di integrasi semua kementerian, semua lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten maupun kota. Semuanya kuncinya hanya di sini terintegrasi enggak ada yang lain,” tutur Presiden.
Presiden meyakini, kalau ini bisa diintegrasikan, ia perkirakan 7 tahun ini bisa diselesaikan dengan baik, hulu sampai hilir.
Presiden mengingatkan, Rapat Terbatas ini bukan rapat yang pertama tapi rapat yang ke-14. Karena itu, Presiden integrasi antara kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda) betul-betul nyata bisa dikerjakan di lapangan.
“Saya kira ini menyangkut generasi kita ke depan,” kata Presiden menekankan.
Tempat Buangan Limbah
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi menegaskan, dirinya tidak mau Sungai Citarum jadi tempat pembuangam limbah raksasa dari pabrik-pabrik yang ada di kanan kiri sungai itu. Presiden mengingatkan perlunya pendekatan-pendekatan sehingga ada solusi kepada pabrik-pabrik yang ada.
Tetapi kalau memang sulit mengikuti, maka menurut Presiden, penegakan hukum yang tegas harus dilakukan supaya ini tidak keterusan.
“Pendangkalan, penyempitan ini juga terus kita kerjakan,” kata Presiden seraya menambahkan, sebetulnya anggaran yang ada sudah menempel semua di kementerian.
Sebetulnya, lanjut Presiden, sudah ada kegiatan-kegiatan, tetapi karena tidak terintegrasi antar kementerian/lembaga juga pusat dan daerah, maka kerjanya parsial semuanya, sudah bertahun-tahun, sehingga tidak kelihatan wujudnya.
“Sekali lagi agar terintegrasi kuncinya ada di situ. Betul-betul kita kerjakan dengan baik baik terutama di lapangan maupun dalam menyiapkan konsep yang ada,” pungkas Presiden.
Usai Ratas, Presiden Bahas DAS Citarum dengan Pemerhati Lingkungan
Presiden Jokowi didampingi sejumlah menteri bertemu dengan pemerhati lingkungan, di Bandung, Jabar, Selasa (16/1) malam.
Usai memimpin Rapat Terbatas, Presiden Joko Widodo didampingi Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menerima 20 tokoh pemerhati lingkungan Jawa Barat.
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mengakui Sungai Citarum memiliki arti yang sangat penting karena merupakan sumber air bagi sekitar 27,5 juta penduduk, baik yang ada di Jawa Barat maupun DKI Jakarta, dan 80 persen kurang lebih air minum penduduk jakarta bersumber dari air Citarum.
“Telah 14 kali kami melakukan rapat mengenai Citarum ini dan pada malam hari ini kami mohon masukan dan saran dari bapak/ibu sekalian,” kata Presiden.
Kepala Negara mengaku prihatin karena di sekitar Citarum ada kurang lebih 3 ribu industri yang kebanyakan limbahnya dimasukan ke Citarum.
Karena itu, Presiden menilai, pengerukan-pengerukan yang dilakukan di Sungai Citarum yang sudah beberapa kali dilakukan, tidak akan memberikan hasil kalau hulunya tidak digarap secara baik. Kemudian tengahnya industri-industri tidak digarap dengan baik.
“Tentu saja nanti dari hulu, tengah dan sampai hilir ini akan dikerjakan secara bersama oleh APBN, APBD provinsi, kita sudah sepakat, oleh swasta dan juga dukungan internasional,” ujar Presiden.
Pemerintah, lanjut Presiden, telah membuat timeline Citarum aksi selama 2018 ini. Diperkirakan kalau dikerjakan secara cepat dan terus menerus kurang lebih 7 tahun bisa selesai.
“Memang memakan waktu sangat panjang, tapi apapun harus kita kerjakan,” kata Presiden.
Selesaikan Sodetan
Menurut Presiden, sekarang yang telah dikerjakan oleh Kementerian PUPR, mengatasi banjir yang ada di Dayeuhkolot dan juga sekitarnya ini sudah dibuat kolam retensi, dan juga tahun ini akan kita selesaikan sodetan terowongan.
“Yang ini sangat mengurangi sekali, tetapi kalau fisik seperti ini tidak diikuti dengan penataan dari hulu, saya kira tidak ada artinya,” ujar Presiden.
Presiden juga menyampaikan ada kurang lebih 2.400 perambah hutan yang hampir semuanya ini para petani kentang, petani wortel, yang tentu membutuhkan solusi untuk memindahkan produksi mereka dari kentang ke produk-produk lain yang ramah terhadap lingkungan.
Rapat Terbatas itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Jaksa Agung HM Prasetyo, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Tito Karnavian, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, dan pejabat lainnya.
Danish rider is the talent chosen to move up to the Red Bull MotoGP Rookies Cup as part of support programs from Dorna and Red Bull
Tags Red Bull MotoGP Rookies Cup, 2018
Ahead of the 2017 season, Dorna and Red Bull announced a talent promotion program to support at least one of the top five riders from the European Talent Cup to move into the FIM CEV Repsol Moto3™ Junior World Championship or the Red Bull MotoGP Rookies Cup in 2018.
This year, the chosen rider is Simon Jespersen.
Jespersen put together an impressive season in the ETC in 2017 that saw him take the first win of the year and fight for the Championship, ending the year in fifth overall but only 32 points off the top. Now, the 16-year-old from Copenhagen is getting ready for a new challenge as he gears up to take on the Red Bull MotoGP Rookies Cup in 2018.
2018 will also see the same opportunity offered to competitors in the European Talent Cup, with Dorna and Red Bull once more joining forces to give another talent in the ETC – this season, regardless of position – the chance to move into the Red Bull MotoGP Rookies Cup.
Kapolres Karawang Dampingi Kapolda Jabar Gelar Press Release Terkait Penangkapan Truk Fuso Bermuatan Limbah B3
Idrus Marham, Moeldoko, Agum Gumelar, dan Yuyu Sutisna saat diambil sumpahnya oleh Presiden Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/1) pagi.
Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla menjawab wartawan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/1) siang
Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla menjawab wartawan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/1) siang.
Presiden Jokowi didampingi sejumlah menteri bertemu dengan pemerhati lingkungan, di Bandung, Jabar, Selasa (16/1) malam.
