Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan, 18 Januari 2018

Presiden Jokowi saat menghadiri Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2018, di The Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Kamis (18/1) malam. 

JAKARTA , 19 Jan 2018 – Presiden Joko Widodo mengingatkan kalangan perbankan, jangan sampai asyik mengumpulkan dana pihak ketiga, tapi pembiayaan kreditnya susah.Menurut Presiden, di atas kertas pemberian kreditnya bagus, di dalam angka pelaporan pemberian kreditnya bagus, tapi hanya ke debitur yang itu-itu saja. Ia menambahkan penerima kredit orangnya bisa dihitung, tidak menyebar, dan tidak merata. 

“Ini yang harus kita mulai kita lakukan, menyebar dan harus merata,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2018, di Grand Ballroom The Ritz Carlton Pacific Place, Sudirman Central Business District (SCBD) Jakarta Selatan, Kamis malam.

Pemerintah, lanjut Presiden, terus mendorong semakin banyak masyarakat yang terhubung dengan perbankan melalui program-program non tunai seperti bantuan pangan non tunai, dan hal ini sudah dilakukan tetapi akan terus diperluas.

Presiden lantas menunjuk program sertifikasi tanah dan perhutanan sosial yang mempermudah masyarakat mengakses perbankan. Tahun 2017, lanjut Presiden, target memberikan sertifikat pada masyarakat yang biasanya setahun itu hanya 500 ribu, target tahun kemarin 5 juta sertifikat harus diberikan kepada rakyat.

“Nyatanya juga bisa kalau kita berikan angka-angka seperti itu. Tapi, prosesnya kita ikuti, lapangannya kita ikuti, lapangannya kita cek,” ujar Presiden seraya menambahkan, tahun ini akan dinaikkan lagi menjadi 7 juta sertifikat yang harus dibagikan kepada masyarakat sedangkan tahun depan 9 juta sertifikat yang harus dibagikan.

Dengan semakin banyaknya masyarakat terhubung dengan perbankan, Presiden berharap masyarakat bisa memanfaatkan skema kredit yang ditawarkan perbankan untuk usaha-usaha yang produktif sehingga menggerakkan perekonomian di lapisan masyarakat bawah. “Ini terus akan saya dorong, akan terus saya ikuti,” ujarnya.

Artinya, lanjut Presiden, kalau sertifikat sudah dipegang rakyat, sering Presiden tanyakan. “Kalau sudah pegang sertifikat-sertifikat mau dipakai apa? Teriaknya pasti bersama-sama, disekolahkan Pak,” ungkap Presiden seraya menambahkan bahwa rakyat menyampaikan apa adanya.

Bank Wakaf

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan, bahwa pemerintah akan terus mendorong dibukanya Bank Wakaf, yang bisa membantu masyarakat kecil, utamanya pengusaha mikro dan pengusaha kecil untuk mengakses kredit.

Ia menyebutkan, Bank Wakaf ini penting dibuka lagi di lingkungan pesantren untuk  memberikan kredit kepada usaha-usaha kecil dan mikro yang ada di lingkungan pondok pesantren yang sudah memiliki komoditas bisnis yang sudah berjalan. Ia menambahkan bahwa di Bank Wakaf tidak ada bunga, hanya terkena biaya administrasi sekitar 3 persen.

“Itu bukan bunga. Biaya administrasi. Karena memang biaya adminitrasi untuk industri keuangan ini ya kurang lebih angka segitu. Ini akan terus kita buka, sehingga usaha-usaha mikro, usaha-usaha kecil harus kita perhatikan kalau kita ingin ketimpangan di negara kita ini semakin menyempit,” terang Presiden Jokowi.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo, Ketua OJK Wimboh Santoso, dan Ketua MUI KH. Ma’ruf Amin.

(FID/ES/IR/JL) MHI 

Gubernur Jateng ingin beras impor tak masuk ke wilayahnya

SEMARANG , 19 Jan 2018 – Masyarakat diminta tidak khawatir kekurangan beras. Pasalnya, stok beras Bulog Divisi Regional Jateng masih mampu memenuhi kebutuhan hingga April 2018. Pada Februari-Maret mendatang, beberapa daerah di Jateng pun mulai panen raya.

“Kalau pemerintah mengimpor beras silakan, asal jangan masuk Jawa Tengah. Apalagi jika pas panen raya, harga akan jatuh. Berikan saja ke daerah lain yang membutuhkan beras,” ujar Gubernur Jateng di sela-sela peninjauan operasi pasar beras di Pasar Johar, kawasan Masjid Agung Jateng, Rabu .

Kenaikan harga beras, imbuhnya, terjadi beberapa pekan terakhir. Termasuk beras medium yang sebelumnya Rp 8.500 per kilogram kini mencapai di atas Rp 10.000 per kilogram, bahkan berdasarkan pantauannya di Banjarnegara harga beras C4 mencapai Rp 13.000 per kilogram. Karena itu, upaya penurunan harga harus digenjot dengan memperhitungkan stok beras yang ada di Bulog, sehingga semuanya menjadi rasional.

“Saya tidak mau nanti akhirnya politik berbicara tentang impor atau tidak impor. Jateng tidak pernah kekurangan beras. Apa pernah Jateng kekurangan beras, malah turah-turah,” katanya.

Mantan anggota DPR RI itu menambahkan, harga beras di pasaran akan distabilkan dengan operasi pasar. Dengan operasi pasar beras yang dilakukan Bulog seharga Rp 9.350 per kilogram, diharapkan dapat menstabilkan harga beras di pasaran.

Sementara itu, Rohman, pedagang di Pasar Johar mengatakan sejak satu bulan terakhir harga beras terus merangkak naik. Beras kategori medium sebelumnya dijual Rp 8.500 per kilogram kini menjadi Rp 9.500 per kilogram. Sedangkan beras C4 atau medium yang bukan dari Bulog di pasaran dijual kisaran belasan ribu per kilogram.

“Ini saya dapat beras dari Bulog, saya jual Rp 9.350 per kilogram. Kalau beras bukan dari Bulog harga jualnya paling murah Rp 11.000 per kilogram,” katanya.

Meskipun harga beras terus melonjak, namun Rohman mengaku tidak kekurangan pasokan. Selain dipasok Bulog, para pedagang juga mendapat pasokan dari distributor dari daerah-daerah sentra beras

(Mn/St) MHI 

(Perpres) Nomor 134 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Kementerian Sosial

JAKARTA , 19 Jan 2018 – Dengan pertimbangan adanya peningkatan kinerja pegawai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah dilakukan di lingkungan Kementerian Sosial (Kemensos), pemerintah memandang perlu menyesuaikan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial.

Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 85 Desember 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 134 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial.

Dalam Perpres ini disebutkan, Pegawai (PNS dan Pegawai lainnya) di Lingkungan Kementerian Sosial, selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan.

“Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud diberikan setelah mempertimbangkan penilaian reformasi birokrasi, capaian kinerja organisasi, dan capaian kinerja individu,” bunyi Pasal 2 Ayat (2) Perpres ini.

Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud tidak diberikan kepada: a. Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosia yang tidak mempunyai jabatan tertentu; b. Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial  yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;  c. Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai pegawai; d. Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial  yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan e. Pegawai pada badan layanan umum yang telah mendapatkan remunerasi.

Tunjangan kinerja setiap bulan sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini, yaitu:

“Tunjangan kinerja bagi pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud diberikan terhitung mulai bulan Agustus 2017,” bunyi Pasal 5 Ayat (1) Perpres Nomor 134 Tahun 2017 ini.

Dalam Perpres ini disebutkan, Menteri Sosial yang mengepalai dan memimpin Kementerian Koordinator Kementerian Sosial diberikan tunjangan kinerja sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tunjangan kinerja tertinggi di lingkungan Kementerian Sosial,  terhitung mulai bulan Januari 2017.

Pajak penghasilan atas tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2017, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada yaitu 18 Desember 2017.

(IR/ES) MHI 

Sumber:(Pusdatin)

Pejabat DKI Jakarta Teken Perjanjian di Depan Gubernur

JAKARTA , 19 Januari 2018 16:45 – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menekankan kepada seluruh pejabat eselon II di seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk berkomitmen dan tanggung jawab terhadap perjanjian kerja yang telah ditandatangani.

Dengan komitmen dan tanggung jawab yang sungguh-sungguh, kata Anies, seluruh program kerja dan Key Performance Indicator (KPI) yang sudah ditetapkan dapat terlaksana sesuai target.

“Dalam dokumen yang ditandatangani ada ukuran-ukuran yang harus dicapai. KPI yang disusun sudah merujuk pada RPJMD, visi misi yang sudah kita sampaikan sebelum bertugas di Balai Kota,” tegasnya, Jumat .

Terhadap para pejabat yang sudah menandatangani dokumen perjanjian kinerja, Anies berharap bisa mensosialisasikan kepada seluruh jajaran di SKPD-nya. Sehingga terbangun pemahaman dan komitmen untuk mencapai kinerja lebih baik.

“Saya minta pada semua penandatanganan tidak hanya komitmen profesional, tapi komitmen moral dan personal. Bukan hanya janji yang dipertanggungjawabkan di akhir tahun, tapi juga ke publik dan Tuhan,” tandasnya.

(BSF/JL) MHI 

Ratas Universitas Islam Internasional Indonesia

Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla memimpin Rapat Terbatas Pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia, di Istana Merdeka, Kamis (18/1) siang. 

JAKARTA , 18 Jan 2018 – Presiden Joko Widodo mengungkap pesan yang disampaikan oleh Sekjen Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Dr. Yusuf bin Ahmed Al Othaimeen, beberapa pemimpin di Timur Tengah, dan juga Presiden Mahmoud Abbas dari Palestina mengenai generasi muda Indonesia yang dikirimkan untuk sekolah di Negara-negara Timur Tengah.

“Menurut beliau-beliau sebaiknya belajar ekonomi, perdagangan, atau perminyakan. Beliau menyampaikan itu,” kata Presiden saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas mengenai Pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia, di Istana Merdeka, Kamis siang.

Tapi sebaliknya, generasi muda Timur Tengah yang ingin belajar ke Indonesia itu, menurut Presiden Jokowi, sebaiknya belajar mengenai Islam.

Untuk itulah, Presiden Jokowi yang sudah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) mengenai pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia tahun lalu, meminta laporan terkait dengan progresspembangunan universitas tersebut.

Presiden menjelaskan alasan perlunya didirikan Universitas Islam Internasional Indonesia, meski Indonesia sudah memiliki banyak Universitas Islam Negeri (UIN), karena ini bukan hanya untuk menjawab kebutuhan domestik saja.

“Jadi ini bukan untuk menjawab kebutuhan domestik, tetapi dibentuk terutama untuk menjawab kebutuhan masyarakat internasional, untuk memperkokoh kepemimpinan Indonesia di dunia internasional, terutama umat Islam internasional,” terang Presiden.

UIII Ditujukan Untuk Seluruh Dunia dan Konsentrasi pada Studi Agama Islam

Menristekdikti menjawab pertanyaan wartawan usai Rapat Terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (18/1) sore.

Usai Rapat Terbatas di Istana Merdeka, Kamis sore, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohammad Nasir menyampaikan kepada wartawan bahwa lahan yang tersedia untuk pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) sekitar 127 hektare.

Ia menambahkan bahwa lahan yang digunakan hanya 20-30 persen, sisanya untuk infrastruktur atau untuk ruang hijau.

“Itu masih tahap persiapan dan yang bertugas adalah Kementerian Agama, sementara Kemenristek hanya membantu akademiknya,” tambah Menristekdikti.

Masalah perizinan program studi, menurut Nasir, akan diajukan oleh Kementerian Agama, nanti Kemenristekdikti akan membantu evaluasi. Kalau sudah disetujui, tambah Nasir, langsung akan dibuka program studinya.

“UIII ini ditujukan untuk seluruh dunia, bagaimana Islam yang bisa memberikan manfaat bagi kita semua, yang bersifat toleran dan moderat, ini yang dipahamkan,” jelas Menristekdikti.

Kemenristek, menurut Nasir, tidak membatasi jumlah program studinya, selama tetap berkonsentrasi pada pemberian islamic studies atau pemberian bidang-bidang ilmu agama Islam.

UIII Berlokasi di Depok

Mengenai rencana lokasi universitas ini, Menristekdikti menyampaikan bahwa karena lokasi bersinggungan dengan permukiman penduduk, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok yang akan menangani.

“Permukiman itu nantinya akan direlokasi karena kawasan itu harus bersih. Presiden telah memberikan instruksi agar masalah lahan segera diselesaikan agar bisa segera digunakan. Lokasi pembangunan UIII akan berada di Depok di lahan milik RRI,” kata Menristekdikti.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, menyampaikan bahwa Pemprov Jabar dan Pemkot Depok menyambut baik terkait akan dibangunnya Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII).

Ia menambahkan bahwa berdasarkan Perpres Nomor 57 Tahun 2016, Pemprov Jabar dan Pemkot Depok bertugas untuk membuat Tim Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan.

“Kami sedang menginventarisasi persoalan sosialnya, dan apa saja solusi yang harus dilakukan oleh kita, sehingga pembangunan kampus yang sangat besar ini tidak berdampak sosial,” jelas Gubernur Jabar

Rapat Terbatas itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menristekdikti M. Nasir, Menlu Retno Marsudi, dan Menkominfo Rudiantara.

(DND/ES/JL) MHI 

Pembangunan Perbatasan RI Mencapai 90,57%

JAKARTA ,18 Januari 2018 22:25:22 – Sudah banyak capaian pembangunan  yang telah dilakukan di tapal batas Negara. Target pemerintah sendiri, selama tiga tahun wajah perbatasan bisa berubah signifikan. Dan, kini, dari sisi infrastruktur, perbatasan Negara telah berubah drastis. Kini, tinggal menggenjot pembangunan sarana pendukung.

Demikian dikatakan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang juga Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, dalam rapat koordinasi pengendalian, pengelolaan perbatasan Negara dan penajaman program prioritas 2018 BNPP di Jakarta, Rabu. Menurut Tjahjo target pemerintah dalam tiga tahun membangunkan infrastruktur sudah terlihat hasilnya.  Pembangunan infrastruktur dilakukan oleh Kementerian PU dengan dibackup oleh TNI.

“Semua Dirjen di PU sudah menyelesaikan infrastruktur ekonominya. tinggal hal-hal yang perlu di follow up  di sejumlah daerah, misalnya infrastruktur sosial di 124 kecamatan perbatasan. Musrenbang perbatasan sudah kita persiapkan dengan baik, perencanaan alokasi program melalui Musrenbang, juga teknisnya,” kata Tjahjo.

Pembangunan di perbatasan juga lanjut Tjahjo, memerlukan dukungan penuh dari para kepa daerah di wilayah tapal batas. Tjahjo pun meminta, semua program pembangunan yang disusun dan dilakukan di perbatasan harus lebih fokus. Koordinasi dengan Bappenas, maupun dengan kementerian dan lembaga lainnya harus dikuatkan.

“Fokus utama pembangunan di perbatasan itu sendiri, pertama adalah dengan membangun fisiknya. Artinya itu adalah pembangunan infrastruktur. Penanggungjawabnya adalah Kementerian PU,” kata Tjahjo.

Lalu tahap kedua, pembangunan penunjang di perbatasan. Misalnya  Kemenkumham membangun perbatasan berkaitan dengan imigrasinya. Kemudian Kemenkeu berkaitan dengan bea cukai. Kementerian Komunikasi dan  Informatika berkaitan dengan sinyal, komunikasi dan sebagainya. Prinsip pembangunan di perbatasan harus terpadu.

“Inilah yang akan membangun keterpaduan,” kata dia.

Tjahjo menambahkan, arahan Presiden Jokowi sendiri  pada rapat pertama kabinet, setelah pelantikan, sangat jelas. Presiden memerintahkan dalam tiga tahun, pembangunan infrastruktur di perbatasan  harus selesai. Setelah itu, tinggal keterpaduan diantara  17 kementerian dan lembaga untuk bisa saling mengisi pembangunan di tapal batas Negara. Misal pertaniannya, kehutanannya dan endidikannya.

“Yang penting secara prinsip di perbatasan. Kemendagri diwakili daerah. Di pos perbatasan mengkoordinasikan, ada Kemenkeu menyangkut bea cukai, ada Kemenkumham menyangkut imigrasi, ada Kemenkes menyangkut pos kesehatan disamping harus ada RS rujukan di beberapa kabupaten dan kota,” tutur Tjahjo.

Pembangunan di Tapal Batas Negara Terus Digenjot

Infrastruktur di wilayah perbatasan Negara, kini sudah makin baik. Tinggal menggenjot sarana dan prasarana pendukung. Sehingga geliat di perbatasan kian terasa. Dan, antara wilayah terluar dengan pusat pertumbuhan saling terintegrasi.

Demikian dikatakan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang juga Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam rapat koordinasi pengendalian, pengelolaan perbatasan Negara dan penajaman program prioritas 2018 BNPP di Jakarta.

Menurut Tjahjo, rapat koordinasi yang digelar, merupakan forum bagi para kepala daerah, baik gubernur, bupati atau walikota di wilayah perbatasan, memberi masukan. Sekaligus menguatkan koordinasi.

“Contohnya gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) minta supaya antara Sebatik-Nunukan itu ada pelabuhan udara. Tapi aturannya jarak kurang dari satu jam itu tidak bisa ada dua bandara yang berdekatan. Saya terakhir meresmikan di Pulau terluar Morotai, mulai Malaka, Belu, Atambua, Merauke sampai di Jayapura, masuk di Seumlaki, Selarung sudah ada bandaranya,” tutur Tjahjo.

Jadi kata Tjahjo, pembangunan di perbatasan saling terintegrasi. Saling menguatkan. Kementerian Pertahanan misalnya, fokus di bidang pertahanan. Ia contohkan, Sebatik salah satu pulau di perbatasan, oleh Kementerian Pertahanan dijadikan bagian dari pangkalan pertahanan. Di sana, dilengkapi dengan bandara. Sehingga sarana dan prasarana saling terhubung

“Ini  mulai menyambung sarana dan prasarana baik udara dan lautnya. Tinggal Kemenhub, mohon nanti ferry di Pulau Alor itu juga perlu ditambah, termasuk pos angkatan laut di pulau-pulau kecil, di Alor, Malau, kami melihat pos-pos kecil itu juga harus dicermati dengan baik,” katanya

Kepala daerah juga kata Tjahjo, harus punya perhatian serius pada kondisi dan dinamika di perbatasan. Sebab, kepala daerah yang tahu wilayahnya.

“Diinventarisir, bagaiman sekolahnya, puskesmasnya, minimal di perbatasan ada pasar tradisional, ” ujarnya.

Karena itu, kepala daerah harus terus berkoordinasi, misalnya dengan Kementerian Perdagangan. Termasuk juga dengan Kementerian Koperasi dan UKM terkait dengan koperasi dan usaha kecil menengah.

“Masalah prinsip perbatasan kuncinya dipertahanan. Kemudian area laut yang bisa dibangunkan semacam pasar ikan. Misal di Sanggau, entikong, problem utama adalah listrik. Listrik itu lebih murah kalau beli dari Malaysia, daripada dari negara kita,” ujarnya.

Tentu kata dia,  ini yang perlu  dicermati. Tjahjo pun meminta para pejabat  eselon I di BNPP terus berkoordinasi dengan pejabat eselon I di kementerian dan lembaga.  Karena pejabat  eselon 1 di kementerian dan  lembaga tidak hanya mengurusi  perbatasan saja. Tapi mengurusi semua aspek. Setidaknya kalau koordinasi terjalin kuat, akan mempercepat proses pembangunan.

“Nah, forum koordinasi ini untuk lebih memfokuskan, tahun anggaran tahun ini setidaknya infrastruktur ekonomi dan sosial harus sudah selesai semua. mana desa yang belum punya kantor desanya, kami dari Kemendagri coba menganggarkan dengan Komisi II. Kecamatan mana yang tidak memadai, dari pos anggaran pusat merehabilitasi kantor kecamatan. Mana yang bisa dialokasikan oleh APBD 1 maupun APBD 2 secara terpadu, karena hampir 88 persen diarahkan ke daerah,” tutur Tjahjo.

(Irfan/Ikhsan) MHI 

Sumber :Puspen Kemendagri

Ground Breaking Pembangunan Rumah DP Nol Rupiah

JAKARTA ,18 Januari 2018 15:45 -Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, melakukan groundbreaking rumah DP nol rupiah PD Sarana Jaya di Jl Haji Naman, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Ditargetkan pembangunan perdana hunian satu tower setinggi 20 lantai ini akan rampung dalam kurun waktu satu setengah tahun.

“Di Januari 2018 kami bersyukur sekali salah satu janji yang paling diingat warga, rumah DP nol rupiah kita lunasi,” ujarnya, Kamis .

Anies menjelaskan, nantinya akan tersedia sebanyak 703 unit hunian di tower tersebut, dengan rincian sebanyak 513 tipe 36 yang memiliki dua kamar dan tipe 21 dengan satu kamar. Untuk tipe 36 akan dijual seharga Rp 320 juta dan tipe 21 seharga Rp 185 juta.

Tower yang berdiri di lahan seluas 1,4 hektare tersebut dibangun atas kerja sama PD Pembangunan Sarana Jaya yang merupakan salah satu BUMD Pemprov DKI Jakarta dengan PT Totalindo.

Ditambahkan Anies, pembangunan perdana rumah DP nol rupiah ini menjadi tolak ukur penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Anies berharap, proyek ini dapat terlaksana dengan baik dan bisa rampung sebelum target waktu yang ditentukan.

“Bagaimana hasil dan suasananya, ini yang jadi rujukan. Kami titipkan kepercayaan rakyat ke dua institusi ini,” tandasnya.

(Irma/Ida) MHI