Wapres Jusuf Kalla memimpin Rakor Persiapan Penyelenggaraan Asian Games XVII Tahun 2018, di Wisma Serba Guna, Senayan, Jakarta, Senin (19/2) pagi.
JAKARTA , 19 Feb 2018 – Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menyesalkan terjadinya aksi perusakan fasilitas Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, yang dilakukan penonton saat pertandingan final Piala Presiden 2018 antara Persija Jakarta melawan Bali United, Sabtu (17/2) malam.
Wapres mengingatkan, bahwa sebentar lagi Indonesia memiliki event olahraga yang besar, yaitu sebagai tuan rumah Asian Games ke-18 pada Agustus 2018 ini. Untuk itu, Wapres menghimbau masyarakat memelihara fasilitas olahraga yang ada.
“Ini himbauan ke seluruh masyarakat, bahwa kita akan hadapi event lebih besar (dari Piala Presiden). Jadi kita harus sama-sama menjagalah fasilitas yang ada,” kata Wapres usai menghadiri rapat persiapan Asian Games, di Gedung Inasgoc, Jakarta, Senin pagi.
Menurut Wapres, ketika ada fasilitas yang rusak seperti SUGBK yang taman dan sejumlah fasilitasnya rusak,, tentu butuh waktu memperbaikinya. “Karena taman butuh waktu, jadi bukan dilihat apa yang rusak,” tuturnya.
Sebelumnya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku sedih menyaksikan penonton pertandingan final Piala Presiden 2018 melakukan perusakan terhadap fasilitas yang ada di SUGBK.
“Saat kejadian, saya sedang berada di Yogyakarta. Saya lihat melalui media, saya menangis karena renovasi venues dan kompleks GBK (Gelora Bung Karno) membutuhkan perjuangan yang tidak mudah,” kata Basuki saat mengecek fasilitas Stadion Utama GBK yang mengalami kerusakan, di Senayan, Jakarta, Senin (19/2) pagi.
Diakui Menteri PUPR, jika kerugian akibat kerusakan tersebut hanya bernilai sekitar Rp150 juta. Namun, Menteri PUPR mengingatkan bukan soal uang yang jadi masalah. Tapi ini lebih soal perilaku sebagian warga yang merusak fasilitas yang dibangun dengan pajak rakyat itu.
“Bagi saya bukan kerusakan, pasti kita perbaiki, karena ini milik kita. Ini lebih pada soal perilaku. Saya masih bertanya kok bisa kita sendiri yang merusak. Padahal ke depannya masih ada pertandingan Piala AFC dan event lainnya,” kata Basuki.
Rakor persiapan Asian Games 2018 itu dihadiri oleh Menko PMK Puan Maharani, Menpora Imam Nachrowi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Ketua Pelaksana Asian Games 2018 Erick Thohir, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin.
BANTEN , (19/1/2018) – Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, mengingatkan agar bank atau lembaga swasta lain tak mempersulitkan urusan hajat warga Baduy, Kenekes, Leuwidamar, Lebak, Banten yang sudah mendapatkan KTP-el.
“Bank yang menolak, tolong datengin, nanti kita ‘jewer’. Pak kadis (kepala dinas) tolong kasih tahu bank yang mana. Sebab ini program nasional,” kata Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh, di rumah dinas Kades Kanekes, Leuwidamar, Lebak, Banten, Senin .
Dirjen Dukcapil mengatakan itu dalam acara “Penyerahan Dokumen Kependudukan Hasil Pendataan Penduduk Bagi Masyarakat Baduy, Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten”, yang dihadiri Dirjen Dukcapil Kemendagri, perwakilan Kantor Staf Presiden (KSP) Hageng Suryo Nugroho, Asisten III Kabupaten Lebak, Kades Kanekes, Leuwidamar.
Menurut Zudan, dari total jenis layanan dengan sistem “jemput bola” yang dilakukan Dukcapil Kemendagri dan Provinsi Lebak, total pencetakan sudah mencapai 3.995 lembar KTP-el, Kartu Keluarga sebanyak 2.733 lembar, akta kelahiran sebanyak 264 lembar (rekam cetak dan baru), dan KIA (kartu identitas anak) 264 lembar.
Menanggapi hasil tersebut, staf desa Kanekes, Sarpin mengharap agar KTP-el seumur hidup agar bisa dicetak di kecamatan.
Ia beralasan, lantaran adanya hambatan posisi demografi yang berbukit-bukit, warga dari Kanekes sebelumnya membutuhkan waktu dua jam untuk menempuh perjalanan ke Kabupaten Lebak.
“Pembuatan KTP-el kalau bisa sudah bisa dicetak di kecamatan. Kami harus menempuh dua jam perjalanan. Kalau dari warga Baduy Dalam (Baduy Jero) bisa lebih lama lagi karena jalan kaki,” kata Sarpin.
Perekaman KTP-el pada 2017 kali ini sudah melebihi target. Asisten III Kabupaten Lebak, mengungkapkan, perekaman KTP-el pada 2017 melebihi target capaian, yakni 909.534 lembar di seluruh Kabupaten Lebak dan di kawasan Desa Kanekes yang mencapai perekaman diatas 100 persen.
Program percepatan perekaman KTP-el kali ini merupakan lanjutan dari peluncuran #GISA (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan) yang berlangsung di Batam, beberapa waktu lalu oleh Dukcapil Kemendagri.
JAKARTA , 18 Feb 2018 – Setelah sehari sebelumnya menetapkan 14 partai politik telah memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Minggu malam, di Gedung KPU Pusat, Jakarta, mengundi nomor urut partai politik peserta Pemilu.
Undian nomor urut partai politik peserta Pemilu ini dihadiri oleh Megawati Soekarnoputri (Ketua Umum PDIP), Prabowo Subianto (Ketua Umum Partai), Zulkifli Hasan (Ketua Umum PAN), Oesman Sapta (Ketua Umum Hanura), Airlangga Hartarto (Ketua Umum Partai Golkar), Romahurmuzy (Ketua Umum PPP), Muhaimin Iskandar (Ketua Umum PKB), dan Tommy Soeharto yang mewakili Partai Berkarya.
Undian nomor urut partai peserta Pemilu yang dipandu oleh Ketua KPU Arief Budiman ini dilakukan dalam dua tahap. Pada tahap pertama wakil partai mengambil nomor urut pengambil nomor urut peserta Pemilu berdasarkan waktu kedatangannya di acara pengundian tersebut. Selanjutnya, dengan nomor urut pengambilan itu, Ketua dan Sekjen atau wakil partai mengambil nomor urut peserta Pemilu 2019.
Inilah nomor urut peserta Pemilu 2019 sesuai hasi yang diambil wakil masing-masing partai politik:
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra);
PDI Perjuangan (PDIP);
Partai Golkar
Partai Nasdem
Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)
Partai Beringin Karya (Berkarya);
Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
Partai Persatuan Indonesia (Perindo);
Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
Partai Solidaritas Indonesia (PSI);
Partai Amanat Nasional (PAN);
Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura); dan
Partai Demokrat.
Tampak hadir dalam kesempatan itu anggota KPU Evi Novida Ginting, Ilham Saputra, Hasyim Asy’ari, Viryan, Wahyu Setiawan, dan Pramono Ubaid Tanthowi. Selmentara dari Bawaslu hadir Abhan (Ketua), Rahmat Bagja, Ratna Dewi Pettalolo, Fritz Edward Siregar, dan Mochammad Afifudin.
JAKARTA , 18/02/2018 – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemusnahan terhadap barang-barang ilegal pada Kamis lalu, Ini merupakan jumlah pemusnahan terbesar dalam sejarah penertiban impor/cukai ilegal dan merupakan sinergi dari para aparat penegak hukum, Kementerian/Lembaga (K/L), dan masyarakat.
Hal ini disampaikan oleh Menkeu pada ‘Konferensi Pers Bersama Hasil Penindakan Ponsel Ilegal dan Miras Ilegal Serta Pemusnahan Terbesar Barang-Barang Hasil Penindakan’ di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), Jakarta, Kamis.
“Awal 2018 kita telah melakukan suatu penindakan dan ini merupakan pemusnahan yang skalanya terbesar di dalam sejarah penindakan Bea dan Cukai. Maka saat ini akan dilakukan pemusnahan terhadap 142.519 botol yang berisi MMEA (minuman mengandung etil alkohol). Kita juga akan melakukan pemusnahan terhadap 720 liter dari etil alkohol. Kemudian yang akan dimusnahkan adalah 12.919.499 batang rokok (tanpa pita atau dengan cukai palsu), 1.008.624 keping cukai palsu,” paparnya.
Dari miras dan ponsel ilegal tersebut, diperkirakan negara mengalami kerugian sekitar Rp260,3 miliar.
“Untuk yang bentuknya miras atau minuman beralkohol, nilai barangnya adalah 87 miliar dengan tingkat kerugian estimasi bagi negara Rp250 miliar. Kemudian ponsel ilegal, nilai barangnya adalah Rp59,6 miliar dan kerugian negara estimasi adalah Rp10,3 miliar,” pungkas Menkeu.
Para Menteri dan Kapolri saat penyitaan ponsel ilegal. (Foto: Dokumentasi Kemenperin).
JAKARTA , 18 Feb 2018 – Industri telepon seluler (ponsel) di dalam negeri mengalami pertumbuhan jumlah produksi yang cukup pesat selama lima tahun terakhir. Hal ini tidak terlepas dari upaya pemerintah memacu pengembangan di sektor telekomunikasi dan informatika (telematika) tersebut.
“Meningkatnya produksi ponsel di Indonesia, antara lain karena penciptaan iklim usaha yang kondusif serta kebijakan hilirisasi dan pengoptimalan komponen lokal sehingga lebih banyak memberi nilai tambah,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, Sabtu.
Kementerian Perindustrian mencatat, pada tahun 2013, impor ponsel mencapai 62 juta unit dengan nilai sebesar USD3 miliar. Sedangkan, produksi dalam negeri sekitar 105 ribu untuk dua merek lokal. Akhirnya, pemerintah mengeluarkan regulasi yang bertujuan mengurangi produk impor dan mendorong produtivitas di dalam negeri.
Hasilnya, pada 2014, impor ponsel mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, menjadi 60 juta unit. Sementara itu, produksi ponsel dalam negeri tumbuh signifikan menjadi 5,7 juta unit. Kemudian, tahun 2015, produk impor merosot hingga 40 persen dari tahun sebelumnya, menjadi 37 juta unit dengan nilai USD2,3 miliar. Sedangkan, produksi ponsel di dalam negeri semakin meningkat sebesar 700 persen dari tahun 2014, menjadi 50 juta unit untuk 23 merek lokal dan internasional.
Tahun 2016, produk impor ponsel menurun kembali sekitar 36 persen dari tahun sebelumnya, menjadi 18,5 juta unit dengan nilai USD775 juta. Untuk ponsel produksi dalam negeri meningkat sebesar 36 persen dari tahun 2015, menjadi 68 juta unit.
“Dan, tahun 2017, impor ponsel turun menjadi 11,4 juta unit, sedangkan produksi ponsel di dalam negeri 60,5 juta unit untuk 34 merek, sebelas di antaranya adalah merek lokal,” ungkap Menperin.
Kesebelas merek lokal tersebut, yaitu SPC, Evercoss, Elevate, Advan, Luna, Andromax, Polytron, Mito, Aldo, Axioo, dan Zyrex. Produk nasional ini telah memiliki branding kuat untuk pangsa pasar menengah ke bawah maupun kelas menengah ke atas
“Sebagai bangsa Indonesia, seharusnya kita patut bangga terhadap produk ponsel yang dihasilkan industri dalam negeri,” tegas Airlangga. Bahkan, semakin meningkatnya kemampuan daya saing ponsel nasional, akan menguatkan citra positif dan popularitas produk tersebut di mata konsumen domestik dan internasional.
Basis produksi
Menperin meyakini, Indonesia mampu menjadi basis produksi bagi pengembangan industri perangkat telekomunikasi kelas dunia. Terlebih lagi dengan didukung potensi pasar dalam negeri yang sangat besar serta sejumlah produsen komponen lokal yang cukup kompetitif.
Data yang diperoleh Kemenperin, saat ini terdapat 24 perusahaan manufaktur komponen produk ponsel dan tablet di dalam negeri. Sementara itu, berdasarkan laporan e-Marketer, pengguna aktif smartphone di Indonesia akan tumbuh dari 55 juta orang pada tahun 2015 menjadi 100 juta orang tahun 2018. Dengan jumlah tersebut, Indonesia akan menjadi negara dengan pengguna aktif smartphone terbesar keempat di dunia setelah China, India, dan Amerika.
Pemerintah pun bertekad untuk menggenjot keberlanjutan industri telematika di dalam negeri, salah satunya melalui penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet.
“Dengan bertumbuhnya industri-industri perakit dan pembuat komponen, sekitar 30 perusahaan ponsel dan tablet telah memenuhi TKDN 30 persen,” tuturya. Untuk itu, Kemenperin terus meningkatan daya saing produk lokal agar mampu berkompetisi dengan barang-barang impor.
Menperin juga menyampaikan, pihaknya tengah berupaya mencegah dan mengurangi peredaran ponsel yang masuk ke Indonesia secara ilegal sehingga melindungi industri dan konsumen dalam negeri. Kemenperin sedang mengembangkan Device Identification, Registration, and Blocking System (DIRBS) untuk mendeteksi produk ponsel melalui verifikasi International Mobile Equipment Identity (IMEI).
“Pada bulan April nanti, data IMEI ini sudah terkonsolidasi. Kami telah bekerja sama dengan Qualcomm dan Global System for Mobile Communications Association (GSMA),” ujarnya. Setelah DIRBS terpasang, Kemenperin akan bersinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Perdagangan untuk menyiapkan peraturan-peraturan yang dibutuhkan dalam rangka mengontrol peredaran ponsel ilegal tersebut.
Selanjutnya, guna lebih mendongkrak kinerja sektor ini, faktor terpenting lainnya adalah pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM). “Kami berharap kepada para pelaku industri ponsel di dalam negeri berpartisipasi dalam program pendidikan vokasi melalui kemitraan dengan Sekolah Menengah Kejuruan yang ada di sekitar lokasi industri untuk memudahkan penyerapan dan peningkatan kapasistas SDM yang dibutuhkan perusahaan,” papar Airlangga.
The Aussie talks Thailand after taking to the top three on Saturday
Tags MotoGP, 2018, BURIRAM MOTOGP™ OFFICIAL TEST, DAY2, Jack Miller, Alma Pramac Racing
“I’ve adapted to it pretty quickly,” smiles Jack Miller (Alma Pramac Racing) when asked about the track in Buriram. The Australian was far up the timesheets on used rubber, and then put his Ducati GP17 into third by the end of action. “I’m pretty happy with my pace on used tyres,” he nods, “and the circuit itself is very fast. It’s a little bit like Austria minus the elevation changes.”
Austria, the track most naturally suited to Ducati since MotoGP™ returned to the re-configurated Red Bull Ring in Spielberg. And Queenslander Miller seems to also suit life with Ducati, having been a consistently fast and consistent presence in the top echelons of the timesheets during the entirety of preseason.
The latest from the MotoGP™ grid from the second day of the #ThaiTest at the Chang International Circuit.
So what’s the secret? It’s still a little work in progress for the rider who’s gone from ‘Jackass’ to premier class dark horse, but apparently, it’s patience – something he certainly seemed to hook up to blast up int third.
“To do the best laptime you have to be patient,” explains Miller, “and you have to give up a bit in braking to get the acceleration, especially on the Ducati. I’m still trying to wrap my head around that at the moment. But being patient isn’t one of my strong points!”
The Pramac rider has even more chance to impress on Sunday, with another day of testing beginning at the slightly earlier time of 9:00am (GMT +7).
On his 25th birthday, Marc Marquez led the way ahead of teammate Dani Pedrosa, whilst Miller impressed in third.
If there was any doubt 2017 was a clean break from the short-term euphoria of the Africa rising narrative of 2012 to early 2015, the various 2017 datasets coming in are putting that to rest.
As it is, we already know that broadly speaking, many African economies slowed for 2017 as some did in 2016 based on numbers from World Bank, IMF and others, Yet, some people get a bit sniffy about whether GDP growth metrics give us the complete picture about what’s happening on the ground, particularly in Africa’s informal-dominated economies.
However, it’s clear investors and deal makers in African markets definitely showed caution last year. Major mergers and acquisitions in Africa dropped to their lowest level for five years—just over $32 billion, down from $42.5 billion in 2016, which itself was down from $64.5 billion in 2015, according to Thomson Reuters analysis.
Growth in private equity deals was flat with 149 deals totaling $3.8 billion last year, compared with 150 deals for $3.9 billion the year before, according to the private equity association, AVCA.
But perhaps a better indicator of the fortunes in the year ahead might be that Africa-focused private equity funds raised less money in 2017 for deals to be done this year or soon after. In total they raised $2.3 billion, which is down from $3.4 billion in 2016 and $4.3 billion in 2015.
This might not be as negative as it sounds on the face of it. Many an experienced investor will see now as the best time to make their investments in what probably looks like a “value” market, especially since some of the exuberance and misguided optimism has left the scene. Those same funds, or other investors, may be able to get a lot more for their money and could spread their bets wider and that will likely attract more investors.
— Yinka Adegoke, Q-MHI Africa editor
STORIES FROM THIS WEEK
Cape Town is just the beginning of South Africa’s growing water crisis. Cape Town residents are still being urged to get by on 50 liters (13 gallons) of water per person per day—a matter already posing a risk to public health.The warnings come amid a seasonal spike in diarrhea that occurs annually in Cape Town from February through April, when warmer weather encourages the spread of germs.
The Western Cape province also is battling the second-highest incidence of listeriosis in South Africa, which is suffering from the largest outbreak of the disease on record. At least 820 people have been infected and 82 have died since the start of last year, according to data from the National Institute for Communicable Diseases.
But it’s not just a Cape Town problem, other South African cities like Johannesburg and Durban now face water restrictions. Restrictions on water use are also in effect in both Durban and Johannesburg, where officials warned recently that usage of water “has increased at an alarming rate.” Levels at dams in both the nation’s Eastern Cape and KwaZulu-Natal provinces have reached dangerously low levels And to help ease the water shortage, farmers north of Cape Town opened their dams to let out about 10 million liters flow into the city.The province’s farmers, though, have lived with the effects of climate change for several years now as annual rainfall has steadily decreasedand have changed their relationship with what is now a precious resource, saving water even during wetter years.
When the country is finally ready to make long-term changes, it should look to the example of Melbourne, Australia.The biggest saving came from mandatory and voluntary changes in water use. At one end of that spectrum, for example, city officials fined people for daytime lawn watering or car washing.
At the other, small community programs provided timers to help people spend less time in the shower (which is where Melburnians typically use the most water on a daily basis). The government also offered rebates for using more water-efficient washing machines and dishwashers; distributed educational material to schools and colleges; and advertised on TV and in newspapers.
This is the most African Winter Olympics ever. At least one African team has participated in the Winter Olympics every year since 1984. But in Pyeongchang, South Korea this year, a record 13 athletes representing eight African nations are participating—heating the competition for who gets the title of the first African to win a Winter Olympics medal.
Charity, or investment, doesn’t begin at home for Africa’s biggest company. Naspers, the Cape Town-based media and internet conglomerate, is a global company boosted by its valuable digital stakes and operations in over 100 countries. But as Yomi Kazeem explains, Naspers is yet to replicate its global success back home in Africa because the digital companies it backs, like OLX, Mocality, and Konga continue to face troubles.
Two months after cutting nearly 60% of its staff, Konga, one of Nigeria’s leading e-commerce companies, has been acquired by Zinox, a local tech firm which manufactures and distributes computers and also manages data centers.The acquisition sees Zinox take over Konga’s assets including its online mall which currently serves over 10,000 merchants. Zinox also takes ownership of KOS-Express, Konga’s in-house delivery and logistics company as well as KongaPay, its mobile payment solution.
Should Ugandans be so proud of Daniel Kaluuya’s success? Ugandans have been celebrating the Oscar nomination for Get Out actor Daniel Kaluuya, who was born to Ugandan parents in the UK. But for a country that doesn’t invest much in its own arts and culture, Bwesigye bwa Mwesigire argues it’s high time to wage the struggle for a cultural revolution at home.
Zimbabwe’s comedians are ready to deliver satire for the Mnangagwa’s era. Over the last several years, as Robert Mugabe got older, comedians grew bolder and took on the aging president, his family, and government. Months after he was ousted, Abdi Latif Dahir reports on how the nation’s comics are preparing to deepen the place of comedy in a time of change.
Why African languages—not just English or French—should be used in universities. Africa has 2,144 distinct languages, yet they barely feature in significant cultural, scientific, and educational discourse. H. Ekkehard Wolffargues for a new strategy focused on mother tongue bilingual education, from primary through tertiary levels.
CHART OF THE WEEK
The number of Africans being removed from the US spiked in 2017. While total deportations fell last year, the United States has more than doubled the number of African migrants deported since president Trump took office, according to data from the US Immigration and Customs Enforcement (ICE). Samira Sadeque findsthat for the top 10 African countries the number of people removed jumped by 140%.
OTHER THINGS WE LIKED
The organization helping connect Africa’s diaspora to their roots. Birthright Africa works to inspire young adults of African descent in the United States to explore their cultural heritage and how much their ancestors contributed in both the US and Africa, Amos Barshadwrites in the New Yorker.
The booming illicit fuel trade in an African oil-producing nation. Peddlers with plastic fuel containers dot the roads of the North West and South West regions in Cameroon, selling smuggled Nigerian petrol. Yet the problem is not about lack of supply Mbom Sixtus writes in African Arguments but rather about inherent marginalization and unfair distribution processes.
KEEP AN EYE ON
The uncertain future of South Africa’s president. South Africa’s ruling African National Congress was reportedly prepared to fire president Zuma as head of state last week. A negotiated exit now looks more likely, according to Reuters. And with the cancellation of the state of the nation address on Feb. 6, it seems the end might be near for a chaotic administration.