JAKARTA ,18 April 2017 19:39:40– Kalimantan merupakan pulau dengan luas total 544.150 kilometer persegi dengan total pulau 743.330 kilometer persegi. Dalam acara Musyawarah Pembangunan Nasional (Musrenbang) regional Kalimantan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membeberkan beberapa yang menjadi fokus untuk didisukusikan dalam program pembangunan Kalimantan.
Pertama, untuk Kalimantan Utara fokus pada kesejahteraan masyarakat, meningkatkan perekonomian rakyat yang berkelanjutan, dan meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas, menjaga kedaulatan negara, dan mewujudkan penegakan hukum serta mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel dan terakhir mewujudkan pelayanan publik yang prima.
Disamping itu, untuk Kalimantan Timur terkait dengan pembangunan kualitas sumber daya manusia.
“Kalau Kalimantan Timur jelas masalah SDM harus jauh lebih mandiri dan daya saing tinggi dan mewujudkan daya saing ekonomi, dsb. Mewujudkan infrastruktur dasar, tata kelola pemerintahan dan kualitas,” tambah dia.
Sementara untuk Kalimantan Tengah, berkaitan dengan fokus pada pemantapan tata ruang wilayah, pengelolaan sumber daya air, pesisir, dan pantai. Kemudian menyusul pada pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan,pemantapan tata kelola pemerintahan daerah, pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam dan terkahir pengelolaan pendapatan daerah.
Kemudian untuk Kalimantan Selatan berkaitan dengan pengembangan ekonomi kearah industri dan perdagangan, yang berbasis pada potensi agraris dan kerakyatan dengan dukungan transportasi yang baik. Mendagri juga menyoroti pada prasarana dan sarana pembangunan, yang harus relatif merata pada berbagai wilayah pembangunan.
Mendagri berharap dalam musrenbang tersebut adanya penyerasian dan penyelarasan program pembangunan. Kalimantan diminta untuk terus menjalin komunikasi dengan DPRD dan juga memastikan perencanaan, anggaran, pelaksanaan, dan evaluasi program.
“Untuk mewujudkan hal-hal semacam ini kami mengulangi kembali, yang lewat musrenbang dari bawah ini merencanakan perencanaan program kerja baik di tingkat II maupun I hukumnya wajib ke DPRD,” imbuh Tjahjo.
(Ikhsan) MHI 
Sumber :Humas Puspen Kemendagri
Tidak ada komentar:
Posting Komentar