PAPUA ,MHI -Pelaksanaan rutinitas pemeriksaan kendaraan yang dilakukan oleh Satgas Pamtas Yonif Raider 300/Bjw, Pos Wembi yang di pimpin Lettu Inf Maswardi melaksanakan pemeriksaan di jalan trans papua, Distrik Mannem, Kabupaten Keerom, Papua. (06/12).
Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh anggota satgas memeriksa kendaraan roda 4 dengan nomor polisi PA 8949 JA jenis TOYOTA HILUX dan dari hasil pemeriksaan didapat 10 karung berisikan kulit kayu masohi, berat kurang lebih 400 kg. Dengan nama pemilik KW (30), alamat jln. Pasis sentani, pekerjaan petani.
"Dengan didapatnya kulit kayu masohi oleh anggota satgas, kemudian anggota satgas melaksanakan pemeriksaan kelengkapan surat-surat atau dokumen resmi kulit kayu masohi tersebut yang ternyata tidak dapat ditunjukkan oleh pemilik barang tersebut," Ungkap Lettu Inf Maswardi kepada Awak Media dilokasi penangkapan. Menumbuhkan Efek Jera
Dansatgas Raider 300/Bjw Letkol Inf Ary Sutrisno S.I.P mengungkapkan kepada Media Hukum Indonesia dan Koran Republik bahwa " Kami akan terus melaksanakan kegiatan pemeriksaan terhadap jajaran Satgas Raider 300 secara acak terhadap pos-pos yang tergelar di kabupaten keerom, agar dapat meminimalisir barang-barang terlarang atau barang yang tanpa dokumen resmi dari pemerintah setempat," Tegasnya.
"Tindakan awal yang dilakukan kami dengan melaksanakan penahanan terhadap barang bukti tersebut lalu kemudian melaporkan ke komando atas, Hal tersebut rutinitas kami lakukan agar menumbuhkan efek jera terhadap oknum-oknum yang sering membawa barang-barang ilegal," Imbuhnya.
Dengan rutinnya pemeriksaan yang di lakukan oleh Satgas Pamtas Yonif Raider 300/Bjw, Pos Wembi dapat meminimalisir dan mencegah barang-barang terlarang dari perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
JAKARTA, MHI - Kekuatan Jaringan Media, Kekompakan, Kesolidan dan
instruksi "satu komando" yang dibangun oleh Organisasi Forum Pers
Independent Indonesia (FPII) menjadi modal besar yang tidak bisa
dianggap sepele. Bahkan, Organisasi Pers FPII yang akan berumur 4 tahun
semakin diperhitungkan baik oleh teman-teman Organisasi Pers lainnya
maupun oleh Dewan Pers,(6/12/2019).
Pasalnya, walaupun
dianggap Dewan Pers sebagai Organisasi dan media Ilegal atau abal-abal
karena tidak menjadi konstituen Dewan Pers, FPII terus mengembangkan
sayapnya.
Dalam minggu ini saja dua Kepengurusan tingkat
Provinsi, Lampung dan Sulawesi Tengah (Sulteng) dan puluhan Kordinator
Wilayah (Korwil) Kota/Kabupaten dikukuhkan.
Selebaran Dewan Pers
yang meminta Pejabat Daerah untuk tidak bekerjasama dengan media-media
yang tidak menjadi konstituen Dewan Pers dianggap ilegal tidak digubris
Pejabat Pemda.
Buktinya, setiap Pelantikan/Pengukuhan baik
tingkat Provinsi, Kota maupun Kabupaten FPII justru mendapat apresiasi
yang tinggi dari Pejabat Daerah setempat.
Paling anyar adalah
pada saat Pelantikan Pengurus FPII Prov. Sulteng dan Pengurus enam
Kota/Kabupaten se-Sulteng dihadiri oleh Kepala Dinas Kominfo Sulteng,
Ketua DPRD Kota Palu, Wakil Walikota Kota Palu, Kepala Dinas Pariwisata
Kota Palu, Perwakilan BPKP, Perwakilan Kejaksaan Negeri, Ketua Kadin
Kota Palu, Wakapolres Kota Palu dan stakholder lainnya.
Bahkan,
dalam sambutannya, Kepala Dinas Kominfo Prov. Sulteng, Farida Lamarauna
sangat mengapresiasi kehadiran FPII di Sulteng. Ia juga mempesilahkan
FPII untuk datang ke Dinas Kominfo." Pintu Dinas Kominfo terbuka untuk
FPII, " katanya usai membacakan sambutan tertulis dari Gubernur Sulteng.
Tidak
hanya Farida, Wakil Walikota Kota Palu, Sigit Purnomo Said (Pasha Ungu)
membuka pintu kantornya bila FPII datang bersilahturami dan diskusi.
"
Media berperan penting dalam sektor apapun. Termasuk jaringan media
yang tergabung di FPII punya peranan penting kedepannya untuk menuju
Sulteng Bangkit, " ungkap Pasha Ungu saat Pelantikan Pengurus FPII
Sulteng di Tanaris Cafe Palu, Selasa, (03/12).
Ia juga mengajak
stakholder lainnya untuk tidak alergi dengan Wartawan. Dan kepada
wartawan yang bergabung dibawah naungan FPII, Sigit Purnomo Said
berpesan agar dalam bekerja menyajikan berita-berita yang faktual,
menghindari berita-berita yang sumbernya tidak jelas (hoax).
SK Kemenkumham Dianggap Ilegal Oleh Dewan Pers
Sementara
itu, Ketua Presidium FPII, Kasihhati dalam sambutannya meminta kepada
jajaran FPII baik tingkat Provinsi, Kota/Kabupaten di Sulteng agar ikut
berpartisipasi, bekerjasama dengan Pemda dan stakeholder lainnya
bersama-sama menuju Sulteng Bangkit .
" Kita sebagai Kontrol
Sosial, bekerjalah secara profesional. Kedepankan Kode Etik Jurnalistik,
UU PERS No. 40 thn. 1999. dalam bentuk sosial, bantu masyarakat, bantu
Pemerintah Daerah, jangan hanya mengontrol doang tapi melupakan
sosialnya, " ungkapnya.
Dihadapan para Pejabat Pemda, Kasihhati
mempertanyakan apakah media yang sudah berbadan hukum namun tidak
menjadi konstituen Dewan Pers dianggap ilegal?
" Dengan demikian
Kemenkumham yang mengeluarkan Badan Hukum Media secara tidak langsung
dianggap ilegal oleh Dewan Pers, " jelas Kasihhati.
Ia juga
menduga arahan yang di keluarkan Dewan Pers ke Pejabat Daerah untuk
tidak melakukan kerjasama dengan media yang bukan konstituennya, hanya
untuk menguasai belanja iklan di daerah.
." Kehadiran
beliau-beliau ini (Pejabat Daerah-red) sebagai langkah awal FPII di
Sulteng agar dapat berkontribusi membantu Pemda. Dan yang terpenting,
membuktikan bahwa Organisasi FPII dan Jariingan media yang tergabung di
dalamnya diterima dengan baik walaupun bukan konstituen Dewan Pers,"
jelasnya
Wanita yang dipanggil dengan sebutan Bunda ini
mengharapkan seluruh Pejabat Pemda di Indonesia tidak mengkotak-kotakkan
media antara non konstituen dan konstituen Dewan Pers,
apalagi sampai mengeluarkan Perda hanya melakukan kerjasama dengan konstituen Dewan Pers.
"
Ini akan berakibat kompleks. Penggaguran, kehidupan sosial dan bahkan
akan meningkatkan angka kriminalitas di daerah tersebut. Untuk itu Pemda
harus jeli dan tidak asal menerima saja surat edaran Dewan Pers yang
bukan Lembaga Negara ini, " imbaunya.
Dengan tema memantapkan
peran pers dan jaringan media pers bersama-sama memberikan kontribusi
untuk Sulteng Bangkit, prosesi pengukuhan, pemberiaan Pataka, pemberian
SK kepengurusan dilakukan oleh Ketua Presidium yang didampingi Seknas
FPII kepada Jajaran Pengurus FPII Setwil Sulteng yang di Ketuai Irfan
Pontoh. Dilanjutkan dengan Prosesi Pengukuhan Enam Kota/Kabupaten
se-Sulteng yang dilakukan oleh Ketua Setwil Sulteng didampingi Ketua
Presidium dan Seknas FPII.
Anggota Paskibraka yang membawa
bendera Merah Putih, bendera Pataka Setwil dan Korwil menambah hikmad
dan sakralnya prosesi yang dihadiri sekitar 200 org tamu undangan ini.
PAPUA ,MHI - Dalam Kegiatan kali ini Satgas Yonif Raider 300/Bjw, Pos Arso 13 Dibawak Pimpinan Sersant Dadan Melaksanakan pembuatan pondasi rumah warga bertempat di Kampung Naramben, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua. Senen (02/12).
Kegiatan Membantu masyarakat dalam pembuatan pondasi rumah salah satu milik masyarakat Kampung Naramben, kegiatan tersebut didasari oleh kerja sama yang baik antara Personel Pos Arso 13 Satgas Yonif Raider 300 dengan masyarakat Kampung Naramben.
Kegiatan yang dilakukan adalah salah satu bentuk kepedulian Pos Arso 13 terhadap masyarakat Kampung Naramben, dalam membangun rumah layak huni karena di Kampung Naramben sendiri masih banyak rumah yang kurang layak huni.
Wujudkan Kemanunggalan TNI Dengan Gotong-Royong
Dansatgas Yonif Raider 300/Bjw, Letkol Inf Ary Sutrisno S.I.P mengatakan kepada Media Hukum Indonesia dan Koran Republik bahwa ,"Kami akan terus membantu dan mewujudkan rumah layak huni di daerah kampung binaan, khususnya di Kampung Naramben dengan masyarakat secara bergotong royong karena dengan kegiatan itu kita bisa mewujudkan kemanunggalan TNI dengan rakyat dan juga mempertahankan budaya gotong-royong masyarakat setempat, selain melaksanakan tugas pokok dalam keamanan, Satgas Pamtas Yonif Raider 300/Bjw, juga ikut membantu dalam meningkatkan kesejahteraan warga Kampung Naramben," Tegasnya.
Bapak Yemi dan masyarakat setempat mengungkapkan pada Awak Media dengan mengatakan ," Kami sangat berterima kasih dengan hadirnya Satgas Yonif Raider 300/Bjw, yang selalu bisa membantu kesulitan masyarakat dan selalu bisa dekat dengan masyarakat di daerah perbatasan, juga para Media yang meliput kegiatan ini, " Ungkap mereka.
KABUPATEN BEKASI, MHI - Permasalahan sampah diKabupaten Bekasi
sudah bukan lagi menjadi sesuatu hal yang baru, terutama pada
sungai-sungai maupun Kali diseluruh wilayah yang dilaluinya dimana
kerap-kali menimbulkan dampak nyata bagi para penghuni sekitar bantaran
kali tersebut sehingga menimbulkan berbagai protes yang dilakukan
masyarakat pada kinerja Pemerintah Daerah beserta Steikholder terkait
Tugas dan Fungsinya.
Salah satunya ada diKali
Uyut wilayah perbatasan perumahan pondok tanah mas dan perumahan
kartika wanasari dimana situasi wilayah sekitar dinilai masyarakat
setempat sangat menggangu dikarenakan terjadinya penyumbatan aliran
sungai yang menyebabkan terhentinya air mengalir akibat timbunan sampah
sehingga pada waktu
musim penghujan hampir setiap tahun menjadi tempat kubangan air dan
menimbulkan Banjir yang meluap kesegenap pemukiman warga diwilayah
tersebut.
"Para tokoh masyarakat setempat beserta para
aktivis pemerhati lingkungan kerap kali melakukan koresponden kepada
Pemda Kabupaten Bekasi guna meminta bantuannya untuk mengatasi persoalan
yang tengah mereka hadapi namun tak pernah digubris dan baru kali ini
mulai direspon ," Hal tersebut berdasarkan pengakuan dari masyarakat
setempat , Rahmat,Yusuf dan Rahayu saat sidak tinjau lokasi Team Komisi 3
DPRD dan Camat Cibitung pada 2/12/2019.
Team Komisi 3
DPRD Kabupaten Bekasi yang dimotori oleh H Kardin didampingi Muspida dan
Camat Cibitung yang baru Joko Sudjatmiko beserta Muspika , Lurah Sarkum
beserta Rt maupun Rw setempat terjun kelapangan guna mengatasi dan
memecahkan permasalahan yang sudah bertahun-tahun tidak terselesaikan.
Dalam
Keterangannya amat Cibitung yang baru pada Media Hukum Indonesia dan
Koran Republik usai Ceremonial mengatakan," kita akan terus mendorong atau membantu
mengatasi permasalahan yang ada
diPerumahan Wanasari khususnya pada sungai Kali Uyut yang akan kita
ajukan
pertama untuk segera menormalisasi untuk membuka aliran air agar bisa
mengalir dan mencegah terjadinya banjir yang ada di perumahan kartika
wanasari.. itu juga dengan kesepakatan masarakat agar nanti bila pihak
pemerintah daerah akan menjalani program normalisasi sungai.. diminta
agar
masarakat yang ada di pinggiran sungai bisa di ajak kerja-sama sehingga
tidak ada
yang merasa di rugikan dan masarakat yang menjadi steikholder bisa
membantu juga meyakini masarakatsekitar... bila nanti pihak pemerintah
daerah akan
merealisasikan pembangunan normalisasi pengairan Sungai Kali Uyut,"
Pungkasnya.
PAPUA ,MHI - Satgas Pamtas Yonif Raider 300/Bjw, Pos Kalipay Dpp Serda Reno melaksanakan Patroli Keamanan guna meningkatkan keamanan di wilayah Pos Kalipay, Distrik Waris, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua.pada Sabtu (30/11).
Dalam hal ini Serda Reno bersama 6 orang anggota melaksanakan patroli di seputaran Pos, patroli ini merupakan tugas pokok dari Satgas Pamtas yang di laksanakan setiap minggunya oleh Yonif Raider 300/bjw dalam hal ini Pos Kalipay.
"Patroli dilaksanakan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat di seputaran Pos Kalipay serta untuk mengetahui jalan-jalan yang mungkin bisa dilalui untuk menjadi pelolosan bagi oknum yang ingin melakukan hal-hal yang melanggar hukum, hal ini bukan tidak mungkin akan terjadi karena di hadapkan dengan situasi yang ada di papua," Kata Serda Reno kepada Media Hukum Indonesia dan Koran Republik.
Mencegah Terjadi Peningkatan Kriminal
Selanjutnya Reno mengatakan ,"Selain itu juga patroli yang dilakukan dapat mencegah terjadinya tingkat kriminal misalnya penebangan pohon secara ilegal dan penangkapan satwa yang di lindungi serta rasa aman dan nyaman karena sering dilaksanakan patroli setiap minggunya tidak hanya di rasakan oleh Personel Pos saja melainkan juga di rasakan oleh masyarakat setempat," Imbuhnya.
Ucapan terima kasih di sampaikan oleh masyarakat sekitar Pos kepada Anggota Satgas Yonif Raider 300/Bjw khususnya Pos Kalipay yang selalu melaksanakan kegiatan Patroli, Hal tersebut diungkapkan Masyarakat sekitar pada Awak Media saat bertemu dilokasi perkampungan sekitar Pos Kalipay.
LAMPUNG , MHI - Ketua Presidium Forum Pers Independent Indonesia (FPII) secara resmi melantik FPII pengurus dan anggota FPII Setwil Lampung dan 10 (sepuluh) Korwil FPII se - Provinsi Lampung, bertempat di gedung serba guna LPMP, Jalan Gatot Subroto, Bandar Lampung, Rabu (27/11/19).
Dalam sambutannya Ketua Presidium FPII, Kasihhati menuturkan, awal berdirinya FPII adalah merupakan langkah yang diambil oleh Pendiri FPII karena melihat beberapa tahun belakangan ini kinerja Dewan Pers sudah keluar dari UU Pers No.40 tahun 1999.
"Salah satu diantaranya terkait kriminalisasi Pers yang diterima baik oleh Media maupun Wartawan dampak dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Dewan Pers yang kami nilai sudah jauh dari Tupoksi Dewan Pers itu sendiri," tutur Bunda Kasihhati, sapaan akrabnya.
Oleh karena itu, Kasihhati menilai, saat ini Dewan Pers berubah fungsi menjadi hakim dan mengkangkangi Lembaga resmi Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM.
"Kurang lebih sekitar 34.000 media online di klaim ilegal, bila media tersebut tidak mendaftar atau menjadi Konstituen Dewan Pers. Badan Hukum yang dikeluarkan Kemenkumham kepada media tetap dinilai ilegal, sehingga kita bertanya, siapa dewan pers?. Apakah kemenkumham yang mengeluarkan badan hukum mereka anggap lembaga negara yang tidak resmi juga," paparnya.
Kasihhati mengungkapkan, bahwa pasal demi pasal di dalam UU Pers tidak satupun yang menyatakan bahwa media harus mendaftar atau menjadi Konstituen Dewan Pers.
"Perlu bapak-ibu dan hadirin sekalian, lebih dari 100 triliun belanja iklan nasional dikuasai oleh Media-media besar tiap tahun. Disinilah permasalahannya, surat edaran Dewan Pers kepada Instansi Pemerintah baik tingkat Pusat, Provinsi dan Deerah untuk tidak melakukan kerjasama kepada media-media yang tidak menjadi konstituen atau terdaftar di Dewan Pers, sebenarnya hanya untuk mengusai belanja iklan tersebut," paparnya.
Memberangus Program Pemerintah (UMKM)
Disamping itu, masih kata Kasihhati, berbagai cara mereka lakukan untuk mematikan perusahaan-perusahaan pers yang notabene merupakan UMKM yang dapat mengurangi angka pengangguran.
"Bapak-ibu yang berbahagia, kami sangat menyayangkan para Gubernur, Bupati, Walikota yang tidak jeli menerima dan menjalankan bahkan sampai mengeluarkan PERDA dengan adanya surat edaran dewan pers tersebut," ungkap wanita yang tegas dan energik itu.
Yang jadi pertanyaan, lanjut Kasihhati, apakah pejabat tersebut juga mendukung surat edaran Dewan Pers yang notabene bukan lembaga Negara daripada Kemenkumham yang jelas-jelas lembaga resmi negara?, Apakah kedudukan surat edaran dewan pers lebih tinggi dari UU PERS No.40 Tahun 1999?. Dan, apakah pejabat tersebut tidak memikirkan dampak yang ditimbulkan akibat matinya perusahaan-perusahaan pers di daerahnya. Dimana seharusnya media-media kecil, menengah tersebut dapat dibina karena sudah memberikan kontribusi mengurangi angka pengangguran.
"Seharusnya, belanja iklan daerah bisa dinikmati oleh perusahaan-perusahaan pers lokal sehingga pertumbuhan ekonomi perusahaan pers ditingkat daerah tetap berjalan," tegas Kasihhati.
Kasihhati juga mengakui masih banyak oknum-oknum wartawan yang bekerja tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik. "Inilah tugas yang FPII emban untuk menunjukkan profesionalitas dalam bekerja, menghindari pemberitaan berita-berita hoax, menjalankan fungsi kontrol-sosial dalam bekerja," imbuhnya.
Kasihhati menerangkan, bahwa FPII sangat mendukung dengan adanya Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Namun FPII sangat menolak bila seseorang yang belum melaksanakan UKW di cap bukan Wartawan.
"Kedepannya, seluruh wartawan dari sekitar 430 media yang tergabung di FPII akan melaksanakan UKW, yang bekerjasama dengan Dewan Pers Independent (DPI) dan lembaga resmi yaitu Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Ini kita lakukan, karena selama ini sertifikasi UKW yang dikeluarkan Dewan Pers tidak melalui BNSP," terang Kasihhati.
Terakhir, Ia mengintruksikan kepada seluruh jajaran FPII setwil Provinsi Lampung dan Korwil se-Provinsi Lampung, untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, menyajikan informasi yang dapat mencerdaskan masyarakat.
"Memberikan informasi yang dapat membangun Provinsi Lampung lebih baik kedepannya, menjalin kemitraan dengan Instansi Pemerintah, TNI-POLRI dan staikeholder lainnya," pungkas Ketua Presidium FPII Kasihhati.
Pada kesempatan pelantikan tersebut, turut hadir diantaranya Sekretaris Nasional (Seknas) FPII, Wesly H Sihombing, Ketua Deputy Jaringan FPII Pusat, Rommy Marantika, Ketua FPII Setwil Provinsi Lampung, Aminudin berserta jajarannya, Para Ketua Korwil se-Provinsi Lampung dan jajarannya serta TNI-Polri, Instasi pemerintahan, Organisasi dan para tamu undangan lainnya.
BEKASI KOTA , MHI - Rasa bangga dan haru terpancar dari raut wajah para wisudawan/wisudawati dimana secara resmi diwisuda pada 26 November 2019 yang berlangsung di BSI Convention Center, Tak luput kegembiraan itupun terpancar dari rona wajah para orang tua wisudawan/wisudawati yang hadir saat Prosesi wisuda ini berlangsung, Manakala Wisuda UBSI digelar pada 25-29 November 2019.
Prosesi pelantikan wisuda dihadiri oleh Mochamad Wahyudi selaku Rektor UBSI, Herman Pratikto selaku pemilik Yayasan Bina Sarana Informatika dan pengelola kampus BSI,Wakil Rektor Bidang Akademik Diah puspitasari, Wakil Rektor Bidang Non-Akademik Suharyanto, Dekan Fakultas Teknik & Informatika Didi Rosiyadi, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Ani Wijayanti, Dekan Fakultas Komunikasi dan Bahasa Baiatun Nisa, serta seluruh staf dan jajaran UBSI.
Diwisuda UBSI yang ke 52 ini Mochamad Wahyudi menyampaikan History Bina Sarana Informatika (BSI) resmi menjadi universitas sejak (3/9/2018), Penyerahan Surat Keputusan (SK) Perubahan BSI menjadi Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) berlangsung di BSI Convention Center, Jalan Raya Kaliabang Nomor 8, Perwira, Bekasi Utara dan saat itu Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristek Dikti) Ainun Na’im menyerahkan langsung SK tersebut kepada Direktur BSI Naba Aji Notoseputro, Jelasnya.
"Hingga kini, BSI sudah menapaki usia 31 tahun di dunia pendidikan tinggi. BSI memiliki 21 kampus di seluruh Indonesia. Terkini, ada 40.000 mahasiswa aktif yang berkuliah di BSI, Setelah menjadi universitas, BSI memiliki Tiga fakultas yang sebelumnya adalah empat fakultas yang kemudian menjadi Tiga yakni Fakultas Tenik Informatika, Fakultas Komunikasi dan Bahasa, serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Kemudian dari empat fakuktas itu, UBSI memiliki 10 program S1 (Strata Satu), terdiri dari Teknologi Informasi, Rekayasa Perangkat Lunak, Ilmu Komputer, Sistem Informasi, Manajemen, Akuntansi, Sastra Inggris, Ilmu atau Sains Komunikasi, Teknik atau Rekayasa Elektro, serta Teknik atau Rekayasa Industri,Paparnya.
"UBSI juga mempunyai program D3 (diploma tiga), terdiri dari 12 program studi, yakni Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Informasi, Teknologi Komputer, Akuntansi, Administrasi Perkantoran, Administrasi Bisnis, Manajemen Pajak, Perhotelan, Bahasa Inggris, Kehumasan, serta Penyiaran dan Periklanan."
"Menjadi sebuah kebanggan tersendiri bagi UBSI karena ditahun pula ini jumlah prestasi yang diraih oleh mahasiswa baik dalam bidang adakemik maupun non akademik meningkat. Dalam bidang akademik banyak mahasiswa BSI yang telah memperoleh program hibah Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang diselenggarakan oleh Dikti.Dalam bidang non Akademik , Berbagai kejuaraan baik tingkat Nasional maupun Internasional juga telah diraih oleh mahasiswa UBSI dalam bidang kejuaraan, Taek Kwon Do, Judo, Pencak Silat maupun Inteurpreneurship, Berbagai Penghargaan juga didapat UBSI baik dari dalam dan luar negeri,UBSI juga bekerja sama dengan berbagai Universitas didalam maupun diluar negeri, UBSI juga bekerja sama dengan berbagai Institusi Pemerintah diantaranya Kepolisian, BNN dan BNPT, Trade Mark UBSI sudah Top Brand, UBSI banyak Meraih Rekor MURI", Pungkas Mochamad Wahyudi.
"Ilmu Terbesar Adalah Pengalaman"
Dalam Kesempatan tersebut Herman Pratikto selaku pemilik Yayasan Bina Sarana Informatika dan pengelola kampus BSI mengungkapkan kekhawatirannya akan dampak dari Era Digitalisasi bila salah dalam penggunaan dan penerapannya sementara disisi lain bila digunakan dengan baik dan bijak tentunya membuahkan hasil yang berguna dan bermanfaatuntuk semua, Ungkapnya.
Di acara tersebut Herman Pratikto selain memperkenalkan para pimpinan dijajaran UBSI kepada para wisudawan/wisudawati , Herman Pratikto juga melakukan " Jokowi Style" dengan mengundang salah satu wisudawan/wisudawati untuk naik kepanggung guna menjawab berbagai pertanyaan lucu yang dilontarkan oleh Herman Pratikto kepada keduanya yang menimbulkan Gelak-tawa dan Sorak-sorai para hadirin sehingga suasanapun semakin hangat.
Dalam Teleconfrence Record LLDIKTI Wilayah III Jakarta Syamsuri, dalam wisuda kali ini beliau menyampaikan harapan kepada para wisudawan-wisudawati,"Saya berharap yang pertama kepada para wisudawan-wisudawati ketika lulus dapat menumbuhkan kewirausahaan baru tentunya dibidang yang ia sukai, yang kedua harapan saya mereka tidak cukup puas dengan apa yang didapat ketika kuliah, karena sebetulnya ilmu yang terbesar yang didapat adalah selesai kuliah lalu mereka bergaul itulah ilmu yang didapat, lalu yang ketiga adalah memperkuat softskill komunikasi dan kerja sama”, ujar Syamsuri.
Salah satu dari Orang Tua Wisudawati saat diminta tanggapannya , Irwan Awaluddin mengungkapkan kepada Awak Media Bahwa," Saya merasa bangga dengan anak saya Jessicca Bintang yang diWisuda UBSI hari ini dan telah lulus dengan IP 3,8, Semoga kedepannya anak saya dapat melanjutkan sekolahnya dijenjang berikutnya dengan nilai yang lebih baik lagi," Ungkapnya.
Para tamu dan wisudawan-wisudawati merasa terhibur dengan hadirnya group Band The Rain yang menyanyikan beberapa lagu andalan mereka. Acara prosesi wisuda ini diakhiri dengan selebrasi pelemparan topi toga bersama oleh para wisudawan/wisudawati secara serentak.. Sontak.. sorak-sorai menggema keseantero ruangan menambah suasana akhir semakin semarak.
