PAPUA , MHI - Satgas Pamtas Yonif Raider 300/Bjw, Pos Wambes Di pimpin Letda Czi M rahmat melaksanakan kegiatan anjangsana disertai dengan membagi-bagikan pakaian yang menjadi sarana penggalangan ke rumah-rumah warga desa binaan di Kampung Wambes Pir-V, Distrik Mannem, Kabupaten Keerom, papua. Sabtu (18/01/2020).
"Kegiatan membagi-bagikan pakaian tersebut di dasari atas kepedulian terhadap kekurangan sandang pakaian yang dirasa cukup memprihatinkan, karena ditengah wilayah lain yang sudah perlahan mengikuti perkembangan era modern tetapi di desa wambes kurang mendapatkan penghidupan yang layak, untuk kebutuhan sandang saja mereka masih serba kekurangan,"Kata Letda Rahmat pada Awak Media
Menurut Rahmat ,"Sebagian besar masyarakat desa wambes merupakan warga pribumi asli papua dan mata pencahariannya mayoritas berkebun memanfaatkan lahan terbuka yang masih hijau secara berpindah-pindah..Tetapi untuk hasil dari berkebunnya hanya cukup untuk memenuhi makan sehari-hari..Sehingga untuk kebutuhan sandang mereka masih membutuhkan uluran tangan," Ungkapnya.
"Dengan mendatangi satu persatu rumah warga desa yang dirasa perlu mendapatkan bantuan pakaian yang layak, Personel Pos Wambes mendapatkan apresiasi yang begitu tinggi dan banyak sekali yang merasa terbantu dengan kegiatan tersebut," Jelas Rahmat Pada Media Hukum Indonesia dan Koran Republik.
Kepala Desa Wambes Frans Abbar mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi yang dilakukan oleh TNI dalam hal ini Pos Wambes yang begitu peduli dengan keadaan sekitar, sehingga sedikit banyaknya bantuan pakaian yang diberikan dapat membantu meringankan dan membuat kebahagiaan bagi warga desanya, Ungkap Frans Abbar pada Awak Media disela-sela anjangsana dan kegiatan berlangsung.
KABUPATEN BEKASI , MHI - Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) adalah satu dari sejumlah upaya
strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di
Indonesia. untuk tahapan pelaksanaan Program Kotaku adalah pendataan yang dilakukan Lembaga masyarakat
di desa/kelurahan yang bernama Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat
(BKM/LKM) yang melakukan pendataan kondisi awal (baseline) 7 Indikator
Kumuh di Desa/kelurahan masing-masing, (14/1/2020).
kemudian Monitoring dan evaluasi akan dilakukan secara berkala guna
memastikan ketepatan kualitas dan sasaran kegiatan, sehingga dapat
membantu percepatan penanganan permukiman kumuh, sedangkan BKM ini “direvitalisasi” dari sebelumnya yang
terfokus pada penanggulangan kemiskinan, kini berorientasi ke
penanganan kumuh.
Namun apa jadinya bila Struktural tidak dilibatkan untuk andil secara utuh dalam "Program Kotaku" termasuk BKM sendiri sehingga seolah tidak dapat melakukan tupoksinya secara optimal manakala adanya komplain dan Protes hasil dari pekerjaan Program kotaku yang menuai kecaman masyarakat diwilayah mereka , seperti yang terjadi diRt006-Rw017 dimana Ketua Rt beserta warga setempat mengungkapkan hal tersebut pada Media Hukum Indonesia dan Koran Republik pada (24/12/2019) terkait hasil pekerjaan Proyek Udith Drainase yang dinilai masyarakat setempat amburadul dimana berawal tidak diketahui dengan jelas tentang Proyek tersebut , dikarenakan tidak adanya Plang kegiatan yang seharusnya terpampang saat pekerjaan kegiatan tersebut dilakukan, serta tidak adanya penngawas Dinas terkait berikut konsultannya hadir dilokasi.
Ketua Rt006-Rw017, Junaedi beserta warga setempat mengatakan," Kalau menurut keterkaitan masalah pekerjaan ini..pengennya sayakan hasil itu lebih bagus..ya intinya air itu biar bisa mengalir, Kalau menurut komentar warga disini..warga itu merasa kurang puas dan dianggap kurang bagus..tidak ada Plang pekerjaan..kalau komunikasi dengan lingkungan sih ada..itu dari pemborong pekerjaan..kalau dari dinas itu Pak Agung namanya..konsultannya saya kurang jelas juga..," Ungkapnya.
Menurut Junaedi yang diKomplain Warga,"Kalau untuk Udith ini engga sejajar dengan jalan..seharusnya agak turun jadi air bisa mengalir..kalau Udith sih kayaknya rapet cuma penggaliannya kurang dalem..dari lokasi sini sampai sana bergelombang jadi airnya itu engga turun..yang disana lebih tinggi jadi airnya itu berbalik kesini..mengenai pekerjaan ini dari dinas mana saya kurang paham juga," Ungkapnya.
"Harapan saya sih..kalau bisa diperbaiki ulang lagi..biar airnya itu sesuai kemauan warga..supaya lancar biar tidak ada banjir lagi..sebenarnya sih kalau jauh dari harapan sih engga..kalau dulukan memang lebih parah lagi..kalau sekarangkan lebih rapih tapi tidak lancar..intinya ini supaya diperbaiki ulang..seumpamanya tidak ada perbaikan dari pelaksananya..saya hanya mengusulkan dari dan mewakili masyarakat..jadi saya minta diperbaiki ulang aja..sebab banjir ini akibat dari pekerjaan ini," Pungkasnya.
Kecamatan Tidak Dilibatkan
Pada (10/1/2020) Awak Media menjumpai Kasi PMD Hendrawan dikecamatan Tambun Selatan guna memastikan tentang Proyek tersebut, Hendrawan mengatakan bahwa,"Kalau Program Kotaku itu memang program langsung dari pemerintah pusat ..kementerian PUPR yang ditujukan kepada Daerah-daerah yang ada diIndonesia..terkait program Kotaku itu ..memang ditingkat kecamatan.. kita hanya mengetahuinya saja..sedangkan kalau secara tekhnis..mulai dari penyusunan Program, pelaksanaan kegiatan dan pelaporannya itu kita tidak dilibatkan," Ungkap Hendra.
Menurut Hendra," Jadi begini..kebetulan saya PLT..PLT kasi PMD dan kegiatan Kotaku itu ada diPMD..saya mencari informasi dari Kasi PMD sebelumnya..memang pernah kita diundang oleh pihak Dinas terkait adanya Program Kotaku dari Pemerintah Pusat..kalau engga salah yang undang Tarkim (Tata Ruang dan Pemukiman)..karena saya tidak hadir pada waktu itu karena ada Kasi PMDnya pada waktu itu..jadi saya kurang tau..dam tidak ada komunikasi dari pihak terkait sama sekali sejak saya menjabat..untuk lebih lanjutnya nanti saya akan tanyakan dulu dengan Kasi Sebelumnya,"Jelas Hendra.
Pemda Dalam Merekrut Kontraktor Agar Selektif
Pada (13/1/2020) sore, Awak Media bertemu dengan BKM Desa Mekarsari Agung dengan memberikan keterangan terkait Program Kotaku yang diProtes Warga dibilangan Rt006-Rw017, Kampung Kobak, Desa Mekarsari, Dalam keterangannya Agung membenarkan tentang adanya Protes warga terhadap hasil kerja dari Program Kotaku yang dinilai masyarakat amburadul, BKM Desa Mekarsari Agung mengatakan,"Lokasinya untuk Rt 006-Rw017 itu masuk dalam Program Kotaku..kemudian dalam hal kegiatan kotaku inikan ada dua..ada yang APBN..ada yang APBD..kalau yang ini masuk APBD..untuk pertanggung jawaban..karena ini mekanismenya APBD kontraktor..karena dalam hal ini kita melalui Dinas Perkimtan melakukan lelang atau penunjukan kepada pihak ketiga..karena mereka juga dengan BKM hanya meminta menunjukan lokasinya saja..memang kita sudah memberikan masukan bagaimana pekerjaan itu supaya baik, rapi dan lancar makanya kalau tekhnis sudah kewenangannya kontraktor..kami tidak ada pertanggung jawaban masalah pekerjaan,"Jelasnya.
Menurut Agung," Semua pekerjaan itu harus berjalan dengan baik..hasilnya rapi..masyarakat puas..kamipun BKM juga Puas..ternyata memang ada beberapa kegiatan yang secara pekerjaannya tidak memuaskan..jadi komplain-komplain masyarakat seperti tanah urukan dan lainnya..untuk RABnya kita tidak pernah tau..kalau kontraktor ketemu pada awal pekerjaan saja mengenai titik mana saja yang dikerjakan dan tidak pernah menunjukan RABnya..cuma kita ada kegiatan panjangnya sekian meter ..itu saja..dan setelah pekerjaan selesai juga tidak ada laporan..justru kami inisiatif memberikan masukan-masukan contohnya agar kedalamannya itu diatur sehingga elevasinya itu bisa turun sehingga yang didepan makam..Konsultan awalnya ada dilokasi dan PPTK dan sudah saya sampaikan kok ini airnya menggenang..belum ada respon yang jelas..kalau harapan kami dan masyarakat meminta hanya bagaimana fungsi saluran ini airnya bisa mengalir," Paparnya.
BKM Desa Mekarsari meminta pada Pemerintah Daerah Bahwa,"Kami dari BKM pertama berharap Pemerintah Daerah didalam merekrut Kontraktor agar lebih selektif lagi..lebih Profesional dengan menunjukan pekerjaan yang bagus..yang kedua didalam survey lokasi tentunya pihak konsultan lebih teliti tentang kondisi yang ada dilokasi..mengenai elevasinya berikut hambatan dibawahnya ya..mungkin kabel atau pipa PDAM..kemudian yang berikutnya tentunya tentang pengawasan dari konsultan pengawas dan Dinas terkait turut serta dilokasi sehingga pengawasannya lebih maksimal..sehingga komplain warga itu bisa dihindari..dan yang tidak kalah penting lagi yaitu Plang Kegiatan yang seyogyanya itu sejak awal kegiatan itu dipasang supaya masyarakat tahu ini dari mana..perusahaan apa..nilai proyek dan panjang berapa dan berapa lama dikerjakannya..sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya terus kekami selaku BKM,"Pungkasnya.
Proyek" Kucing Dalam Karung"
Saat dimintakan Tanggapan Statement Ketua DPC AWI (Aliansi Wartawan Indonesia) Irwan.A menegaskan, " Kalau memang benar ada temuan Media Program Kotaku (Program Prioritas Presiden) dalam bentuk Infrastruktur namun dikerjakan asal jadi dan dikecam masyarakat , tentunya itu menjadi tanggung jawab penuh Steikholder dan Dinas terkait, serta wajib untuk ditindak lanjuti, .Kemudian bila hasil penelusuran lanjutan ada ditemukan permainan kotor para oknum yg terlibat diProyek tersebut yang masuk dalam unsur korupsi atau merugikan negara tentu kami dari AWI tidak tinggal diam dan akan segera melakukan Pelaporan pada yang berwajib setelah kami terima data akurat hasil penelusuran ( Investigasi ) Media dan LSM, Tegas Irwan.
Irwan melanjutkan, "Seharusnya kementerian PUPR lebih selektif didalam memilih team pengawas dilapangan sebab ini program prioritas Presiden dan setiap pekerjaan Program Kotaku juga harus dilengkapi dgn Plang Pekerjaan sehingga masyarakat dapat mengetahui pekerjaan tersebut darimana, siapa yang mengerjakan,berapa nilai proyek dan berapa lama dikerjakan,..dibukalah secara Transparan..jangan disembunyikan..jadi bisa dibilang Proyek ini "proyek Kucing Dalam Karung"...Begitulah Kura-kura," Pungkasnya.
Merebut Anggaran dan Transparan
Program padat karya (Tunai) PUPR menganggarkan Rp 318,3 M diseluruh indonesia termasuk jawa barat, program terebut dilaksanakan untuk infrastruktur,Program tersebut dilaksanakan secara sinergi malalui dirjen cipta karya, pemerontah daerah dan kelompok masyarakat. Jonly Nahampun Ketua Umum LAMI( Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia) meminta," Agar Pemda Kabupaten Bekasi merebut anggaran program tersebut dari kementerian PUPR serta meminta agar transparan tentang program tersebut agar masyarakat dapat mengetahui dan membantu program tersebut,"Jelas Jonly pada Awak Media.
Bupati Segera Bertindak
Daniel Apolo selaku Aggota Batimsus(Badan Pertimbangan Khusus) Aktifis Nasional LTKPSKN - PIN RI (Lembaga Tinggi Komando Pengendali Stabilitas Ketahanan Nasioal - Pers Informasi Negara RI) menegaskan bahwa,"Saya meminta Bupati segera turun tangan untuk atasi segala permasalahan terkait Kotaku dan menindak tegas para oknum yang bermain dibalik itu...baik itu PPA, PPTK, Konsultan,Pemborong serta Steikholder yang terkait..sebab permasalahan tersebut baru ketahuan dua , sebelumnya diDesa Srimahi dan sekarang diDesa Mekarsari..itupun semua ketahuan karena ada komplain warga," Tegas Daniel.
" Untuk itu Kami dari LTKPSKN-PIN RI, Siap menyikapi permasalahan terkait Kotaku dan program tersebut agar dilakukan secara Transparan serta dilibatkannya struktural yang ada diKabupaten Bekasi,"Imbuhnya.
SURABAYA , MHI - Lebih dari 60 orang yang mengatasnamakan "Pembeli Kavling Tanah Dusun Bangsri"diKecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo berkumpul di mall Marvell city Surabaya, sekira pukul 13.30 Wib, sedang melakukan konsolidasi bersama kuasa hukumnya Agus Syahid Mabruri, SH.bersama rekannya pada, Minggu (12/1/2020).
Dalam kegiatan tersebut, Agus Syahid Mabruri, SH. selaku Tim kuasa hukum yang mendapat amanah dari para korban dengan menamakan diri mereka sebagai pembeli kavling tanah di dusun Bangsri kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo Mengatakan kepada Awak Media tentang kegiatan tersebut, “Bahwa user-user ini yang mana mereka semua membeli kavling-kavling tanah yang kisaran harga Rp.70 juta sampai Rp. 80 juta dari PT Kejora Alam Asri (PT.KAA) dan PT Ganesha Jaya Abadi dan kavling ini sudah dibayar lunas, tetapi PT tersebut ternyata tidak merealisasikan tanahnya dan tidak memberikan hak-haknya kepada klien kami,” Jelas Agus pada Awak Media.
“Kami selaku kuasa hukumnya sudah melakukan upaya-upaya, diantaranya adalah upaya pelaporan pidana penipuan dan penggelapan di Polres Sidoarjo, tapi ternyata hingga saat sekarang ini, menurut kami masih belum maksimal penanganan perkara. Setelah ini kami bukan hanya melaporkan perkara itu ke pindana saja, tetapi kami juga akan melakukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Sidoarjo,” Tegasnya.
Korban Lebih Dari 130 Orang
Menurut Agus ,“Hari ini kawan-kawan pemberi kuasa dari korban penjualan tanah kavling di daerah Bangsri menuntut hak-haknya. Intinya hari ini adalah menyemangati, dan melakukan konsolidasi untuk kita bergerak bersama-sama. Sebenarnya hari ini mereka mengajak datang bersama-sama ke polres Sidoarjo, tetapi kita masih mempercayai proses penegakan hukum pidana di Polres Sidoarjo, dan Alhamdulillah hari ini para user menyadari bahwa kita serahkan ke proses hukum."
"Dan harapan mereka semua, proses ini bisa berjalan maksimal, bisa memberikan keadilan bagi mereka semua. Dan Informasi yang disampaikan kepada kami sebenarnya yang diduga merasa ditipu itu banyak, lebih daripada 130 orang tetapi untuk yang memberi saya kuasa hukum ini, dan saya melakukan penanganan perkara ada sekitar 59 orang, diantaranya ada satu orang yang mengambil 2 kavling,” Ungkap Agus pada Awak Media.
Terkait tanda-terima yang didapat dari user kepada user, Agus menjelaskan, “User dikasih tanda terima lunas, juga ada perjanjian jual beli, memang masih dibawah tangan, tetapi di waarmerking sama notaris Ariska sekitar bulan Agustus tahun 2019,” Katanya.
.
Sementara dikesempatan yang sama ketua paguyuban bernama Tri menjelaskan, “Korban dari pembelian tanah kavling di tahun 2017 itu dijanjikan akan dilakukan pengerukan tahun 2018 tapi tidak ada. Pada saat itu kita bareng-bareng daramh kesana ternyata memang tidak terjadi, akhirnya kita membentuk paguyuban. Sudah ada pelaporan dan semua diserahkan ke kuasa hukum kami,” Jelas Tri pada Awak Media.
PAPUA , MHI - Satgas Pamtas Yonif Raider 300/Bjw, Pos Yamara berpartisipasi dalam membuat tugu selamat datang di Kampung Yanemyo, Distrik Mannem, Kabupaten Keerom, Papua. Kamis (09/01/2020).
Danpos Yamara Letda Inf Harifudin mengungkapkan pada Awak Media bahwa ,"Tugu selamat datang yang rencana di buat pada tahun 2018 dengan menggunakan dana desa tidak berdiri di karenakan dana habis dan tempat untuk mendirikan tugu tidak di setujui oleh Ondo Afi karena ke salah pahaman antara warga dan Ondo Afi Kampung Yanemyo sehingga rangka tugu terbengkalai dan tidak jadi di berdirikan, Ungkap Harifudin.
"Setelah di berikan penjelasan tentang tempat untuk mendirikan tugu oleh Danpos Yamara Letda Inf Harifudin, Ondo Afi setuju dan memberikan kuasa kepada Anggota Pos Yamara untuk melanjutkan pembangunan dengan menggunakan dana sumbangan dari Ondo Afi," Terangnya.
"Kemudian Anggota Pos dan warga masyarakat kampung Yanemyo gotong royong membangun tugu selamat datang dan dikerjakan selama kurang lebih 10 hari," Imbuhnya.
Ondo Afi Bapak Markus dan Kepala Dusun Yanemyo Bapak Ian Markus mengucapkan banyak terimah kasih atas kerja keras Anggota Satgas Raider 300 dalam membuat tuguh selamat datang tersebut di Kampung Yanemyo, hal tersebut diungkapkan mereka pada Media Hukum Indonesia dan Koran Republikdisaat pengerjaan tengah berlangsung.
KABUPATEN BEKASI ,MHI - Dharma Pertiwi dan Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE) serta Atase Militer negara-negara sahabat menggelar Bakti Sosial dalam rangka membantu warga yang mengalami musibah banjir beberapa waktu lalu di Cibitung, dengan memberikan bantuan berupa Sembilan Bahan Pokok (Sembako).
Ketua Umum (Ketum) Dharma Pertiwi Ny. Nanny Hadi Tjahjanto mewakili Ibu
Negara Ny. Iriana Joko Widodo bersama istri para Atase Militer
negara-negara sahabat meninjau langsung kegiatan bakti sosial yang
dilaksanakan di Perumahan di Perumahan Trias Estate Jl. Blimbing Raya
RW. 19, 20, 21 Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung ,Kabupaten Bekasi,
Jawa Barat, Rabu (8/1/2020).
Ketum Dharma Pertiwi dan Istri para Atase Militer negara sahabat seperti dari Spanyol, Singapura, Pakistan, India, Korea Selatan, Thailand, Netherland dan Myanmar menyempatkan diri memberikan bantuan secara simbolis kepada perwakilan warga yang terkena musibah banjir. Pemberian Sembako ini ditujukan kepada 1.688 Kepala Keluarga Perumahan Trias Desa Wanasari Cibitung yang mengalami banjir parah.
Bantuan yang diberikan tersebut berupa bahan pokok sembako, kasur, selimut, alat pembersih rumah, obat-obatan dan menyediakan dapur umum yang menyiapkan 2.000 nasi box untuk masyarakat setempat dengan melibatkan 500 prajurit TNI dari Mabes TNI dan Kodam Jaya.
Dalam kesempatan tersebut, Ketum Dharma Pertiwi Ny. Nanny Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa kegiatan bakti sosial kali ini dilaksanakan atas perintah dari Ibu Negara Ny. Iriana Joko Widodo, sebagai bagian dari kepedulian sosial antar sesama.
Ketum Dharma Pertiwi mengatakan bahwa keterlibatan prajurit TNI disini sudah sejak terjadi bencana banjir dan sampai hari ini masih membantu membuang sampah serta membersihkan sungai yang penuh dengan sampah dan lumpur. Bakti sosial kali ini, TNI mengerahkan 1 unit escavator, 5 unit truk, 2 unit dump truck, 3 unit mobil damkar dan operator serta 2 unit mobil tangki air bersih.
Kepada masyarakat yang berdomisili di Perumahan Trias Estate, Ny. Nanny Hadi Tjahjanto berpesan agar selalu menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan dan melaksanakan gotong-royong setiap hari Sabtu dan Minggu, agar sungai tidak menjadi dangkal yang menyebabkan air meluap dan terjadi banjir.
Rehabilitasi Infrastruktur dan Normalisasi Kali Jadi Skala Prioritas
Dalam kesempatan yang sama, Camat Cibitung Joko Dwijatmoko yang didampingi Lurah Wanasari Sarkum yang ikut hadir menyatakan, terkait penyebab banjir dibeberapa titik di wilayah Kabupaten Bekasi, pihaknya pun telah membahasnya dalam rapat bersama Bupati. Dalam waktu dekat dan skala prioritas pihaknya telah menyusun ajuan dalam musrenbang Kecamatan.
"Kita sudah susun dari kemarin, saat kita rapat dengan Bupati. Kami diperintahkan untuk memprioritaskan ajuan/usulan yang menjadi penyebab banjir, dan kita diminta untuk menginventarisir penyebab banjir termasuk fasilitas umum yang menjadi korban banjir ini," jelas Joko.
Kemudian, Pihaknya pun telah mendengar langsung dari Ibu Panglima TNI, bahwa normalisasi kali maupun bangunan dan sarana prasarana pendidikan SDN Wanasari 15 tersebut. Sehingga menurutnya akan menjadi skala prioritas pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan.
Camat pun berharap, disamping ajuan yang akan Ia prioritaskan tersebut, agar Ibu Panglima dan DPRD Komisi IV yang hadir tersebut untuk ikut mendorongnya, sehingga usulan yang telah disusun dapat terealisasi.
Pada Karbak dan Baksos tersebut, Turut dihadiri para Perwira Mabes TNI, Puspen TNI, Penrem 051/Wijayakarta, Dandim 0509/Kabupaten Bekasi (Letkol Inf Perry Sandhi Sitompul) dan jajaran, Persit Kodim 0509, Polri dan Muspika Kecamatan Cibitung.
BANTEN, MHI - Usai meninjau warga terdampak longsor di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Presiden Joko Widodo meninjau lokasi banjir bandang di Desa Banjaririgasi, Kecamatan Lebak Gedong, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, pada Selasa, (7/1/ 2020).
"Tadi pagi saya hadir di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor dan sekarang kita melihat (penanganan) banjir bandang di Kabupaten Lebak," kata Presiden di Pondok Pesantren La Tansa yang juga terdampak banjir bandang.
Bangunan-bangunan hancur masih terlihat di Pondok Pesantren La Tansa saat Presiden tiba sekitar pukul 11.48 WIB. Presiden melihat beberapa fasilitas yang rusak dengan didampingi oleh Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya dan Gubernur Banten Wahidin Halim.
Dari La Tansa, Presiden kemudian meninjau para pengungsi di Gelanggang Olah Raga (GOR) Lebak Gedong. Presiden hendak memastikan kebutuhan warga terdampak bencana terpenuhi.
Presiden mengatakan beberapa penyebab bencana banjir bandang di Lebak adalah akibat perambahan hutan dan penambangan emas secara ilegal. Untuk itu, ia meminta Gubernur Banten dan Bupati Lebak untuk menghentikan kedua aktivitas tersebut. "Enggak bisa lagi karena keuntungan satu, dua, tiga orang, kemudian ribuan yang lainnya dirugikan dengan adanya banjir bandang ini," kata Presiden.
Berdasarkan laporan yang diterimanya, Kepala Negara menyebut ada 30 jembatan penting yang menghubungkan antar Desa yang perlu segera diselesaikan. "Tadi saya sudah perintah ke Menteri PU agar dalam 3-4 bulan itu semuanya sudah bisa diselesaikan," kata Presiden.
Selain itu, tercatat 19 sekolah mengalami kerusakan. Terkait hal tersebut, Presiden memerintahkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian PUPR untuk menyelesaikannya. "Rumah yang rusak dilaporkan oleh Bu Bupati tadi ada 1.410. Nanti akan kita data di lapangan secara lengkap, apakah memungkinkan untuk direlokasi, karena memang kalau melihat banjirnya besar seperti ini harus direlokasi," Jelas Presiden.
Proses relokasi juga rencananya akan dilakukan bagi warga terdampak longsor di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Kepala Negara menyebut, pemerintah daerah dan pusat akan bekerja sama untuk merelokasi warga.
"Beberapa waktu tadi sudah saya sampaikan untuk masyarakat yang terkena longsor untuk mau direlokasi, dipindahkan ke kurang lebih 2 kilometer dari situ. Ini nanti agar disiapkan dulu oleh Bupati Kabupaten Bogor. Jadi selesai, akan langsung diselesaikan Kementerian PU untuk perumahannya," Ucap Presiden.
Longsor yang terjadi di Kecamatan Sukajaya mencakup wilayah yang cukup luas. Saat melihat lokasi longsor dari udara pada hari Minggu, 5 Januari 2020 lalu, Presiden menyebut ada ratusan titik longsor.
"Kemarin kita lihat dari helikopter sangat kelihatan sekali, yang longsor itu bukan hanya puluhan, tapi ratusan. Ini baru pada tahap diselesaikan, dibersihkan, terutama yang terisolir," kata Presiden.
Tetap Waspada
Sebagaimana diketahui Banjir Bandang dan longsor yang menerpa kedua wilayah baik Bogor maupun Banten yang telah meluluh lantahkan berbagai infrastruktur diantaranya bangunan rumah, sekolah, Jembatan dan fasilitas umum lainnya serta menimbulkan korban jiwa sehingga menyebabkan aktifitas dikedua wilayah tersebut lumpuh total akibat dari terjangan banjir Bandang dan longsor yang datang tiba-tiba , tak terprediksi dan tanpa ampun.
Oleh karena itu, Presiden mengimbau kepada seluruh jajaran pemerintah daerah mulai dari tingkat desa agar terus waspada terhadap kemungkinan bencana terjadi lagi ,Terutama mengingat puncak musim hujan masih akan berlangsung sampai bulan depan.
"Ini masih musim hujan yang ekstrem, masih akan berlangsung terus sesuai yang disampaikan BMKG sampai bulan Febuari agar masyarakat terus dan tetap waspada karena tanah-tanah terutama di sekitar Kecamatan Sukajaya sangat rawan longsor," Tegas Presiden.
Turut mendampingi Presiden saat meninjau lokasi banjir bandang di Lebak antara lain, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Pangdam III/Slw, Gurbenur Banten, Kabinda Banten, Danrem 064/MY, Bupati Lebak, dan Pimpinan Ponpes Latansa Lebak Banten. (Suharna/Ulum) MHI
SANGIHE, MHI - Telah terjadi Insiden kecelakaan Pesawat Helikopter jenis Mi-35P Noreg HS-7154 yang ditumpangi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pusat Letjen TNI Doni Munardo bersama Rombongan pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 pukul 11.52 Wita, di Lapangan Gesit Kelurahan Sawangbendar Kecamatan Tahuna Kabupaten. Kepulauan. Sangihe.
Berdasarkan keterangan yang didapat Awak Media tentang Kronologis kejadian dari MMP Personil Danrem 133/Nwb mengatakan,"Pada Pukul 11.30 Wita Kepala BNPB Pusat Letjen TNI Doni Munardo bersama Rombongan tiba di Lapangan Gesit Kel. Sawangbendar Kec. Tahuna Kab. Kepl. Sangihe setelah selesai memberikan sambutan di Pendopo Rumah Dinas Jabatan Bupati Sangihe," Jelasnya.
Lanjutnya ,"Kemudian Pada Pukul 11.35 Wita mesin Pesawat Helikopter dengan Pilot Kapten Cpn Faris Affandi dan Copilot Lettu Cpn Erika dihidupkan dan Pada Pukul 11.40 Wita Kepala BNPB Pusat Letjen TNI Doni Munardo bersama Rombongan naik ke Pesawat Helikopter..Lalu Pukul 11.50 Wita Pesawat Helikopter lepas landas tujuan Siau Kab. Sitaro namun Pesawat Helikopter tidak ada power untuk naik dan hanya terbang rendah tiba-tiba menukit mundur sehingga bagian ujung dari sayap kiri Pesawat Helikopter mengait bagian depan mobil dinas Palaksa Lanal Tahuna Letkol Laut (P) Christian jenis Suzuki Ertiga warna biru Noreg 6304-VIII yang diparkir di pinggir kanan Lapangan Gesit dan mengangkatnya setinggi kurang lebih 5 meter selama 3 menit kemudian mobil dinas tersebut terlepas dan jatuh ke tanah yang diikuti dengan jatuhnya tangki cadangan aftur di sayap kiri dan menimpa bagian belakang mobil dinas Pemda Sangihe jenisbToyota Rush Nopol DL 1470 A ," Pungkasnya.
Sementara Keterangan yang didapat Awak Media dari Pilot Helikopter Kapten Cpn Faris Affandi mengatakan bahwa," Pesawat Helikopter tidak bisa naik karena tidak ada power untuk mengangkat Pesawat yang diakibatkan oleh adanya perubahan cuaca tiba-tiba berhembus angin kencang," Jelas Kapten Cpn Faris Affandi.
Faktor Cuaca Jadi Penyebab Insiden
MMP Personil Danrem 133/Nwb menambahkan bahwa ," Cuaca di Wilayah Kabupaten. Kepulauan. Sangihe sedang tidak menentu sehingga kemungkinan menjadi penyebab pesawat Helikopter jenis Mi-35P Noreg HS-7154 mengalami Insiden," Imbuhnya.
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut sedangkan kerugian Materiil menimpa Sayap kiri bagian ujung Pesawat Helikopter jenis Mi-35P Noreg HS-7154 mengalami rusak dan tengki aftur cadangan sebelah kiri lepas dan rusak, kemudian Mobil Dinas Lanal Tahuna jenis Suzuki Ertiga warna biru Noreg 6304-VIII yang terlihat rusak berat pada bagian depan, body samping kiri dan bagian belakang, Lalu Mobil Dinas Pemerintah Kab. Kepl. Sangihe jenis Toyota Rush Nopol DL 1470 A yang mengalami rusak bagian belakang.
Sejak berita tersebut diturunkan Pesawat Helikopter jenis Mi-35P Noreg HS-7154 masih berada di Lapangan Gesit Tahuna untuk diperbaiki termasuk Mobil Dinas Pemerintah Kabupaten. Kepulauan. Sangihe jenis Toyota Rush Nopol DL 1470 A yang juga masih berada di Lapangan Gesit Tahuna.
