Helmi : Berbagai Program Dinas Tidak Ada Out-Put, Anggaran Kami Stop !

KABUPATEN BEKASI, MHI - Reses yang dilaksanakan Dewan Komisi III dari Partai Gerindra, Helmi pada (31/1/2020) di Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan yang dihadiri oleh seluruh Team Sahabat Helmi, Masyarakat Kecamatan Tambun Selatan, Camat Tambun Selatan dengan perwakilan,Kapolsek dengan perwakilan,Koramil dengan Perwakilan serta Kepala Desa Tambun Sarja Winata beserta jajarannya selaku fasilitator terselenggaranya acara tersebut berjalan cukup lancar kendati ada sedikit insiden namun semuanya dapat teratasi dengan baik, (1/2/2020).

Dalam Sambutan Kades Tambun Sarja Winata yang akrab dipanggil Ja'ut memastikan bahwa ," Tidak ada Dewan yang dikenalnya..dari sepuluh bahkan lebih dewan diKabupaten Bekasi yang seperti bang Helmi yang mau perduli dengan masyarakatnya..terlebih disaat banjir melanda Desa Tambun..kalau Dewan yang lainnya lewat Desa Tambun tidak mau mampir..tapi bang Helmi berbeda ..dia datang keDesa bahkan menawarkan bantuan..jadi saya sudah tidak ada lagi Dewan yang seirama dengan saya kecuali bang Helmi,"Tegasnya dengan memuji.

Helmi yang dikenal cukup vokal dan berani dalam menyuarakan aspirasi masyarakat serta piawai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya selaku wakil rakyat menjadi salah satu pilihan dan harapan masyarakat diDapil Khususnya Tambun Selatan dan Kabupaten Bekasi umumnya, Hal tersebut diungkapkan pula oleh Sarja Winata selaku Kepala Desa Tambun dalam akhir sambutannya berikut beberapa keterangan yang didapat  Media Hukum Indonesia dan Koran republik dari para peserta yang hadir pada acara tersebut.

Helmi dalam resesnya kali ini banyak menampung aspirasi masyarakat terutama dalam bentuk infrastruktur dimana hal tersebut masuk dalam kewenangannya diKomisi III, sedangkan permasalahan yang berkaitan dengan mengatasi pengangguran, Perbaikan dan penyediaan Makam untuk masyarakat serta kesehatan berupa BPJS yang terintegrasi menjadi KIS dan lainnya, Helmi berupaya untuk bekerja sama dengan Dinas-dinas terkait, hal tersebut dikemukakannya saat sesi interaktif dengan masyarakat diKecamatan Tambun Selatan.

Ada Pemotongan Dalam Mutu dan Kualitas Yang Kurang

Terkait berbagai permasalahan yang menyangkut Program Kementerian yang masuk keKabupaten Bekasi dan banyak dikeluhkan masyarakat beserta Rt-Rw, Desa, BPD dan BKM baik itu berupa Program Kampung KB, Kotaku, PKH,Pamsimas dan lainnya Helmi menyampaikan pada Media Hukum Indonesia dan Koran Republik Usai Acara Reses digelar , bahwa," Ya..mungkin seperti yang saya bilang tadi masalah reses.ya..kurangnya informasi secara menyeluruh baik dari bantuan.. Kartu KIS..BPJS..terus masih banyaklah kekurangan informasi-informasi..tapi engga apa-apa itu nanti sifatnya akan kita perbaiki dikemudian hari..nanti kita akan berkoordinasi dengan Pemdes..bagaimana sih..semua bantuan-bantuan ini tersalurkan dan ada informasinya ketiap-tiap Desa..jadi bagi saya suatu hal wajar ada masalah..tapi bagaimana masalah ini ada solusinya sehingga kedepan bisa ada perbaikan-perbaikan dikemudian hari," Jelasnya.

Menurut Helmi," Untuk Kotaku..terus Jaling..ada lagi PUPR..kita sudah sepakat dikomisi tiga..akan ada pembagian tiap-tiap musdes..musrenbang dan Pukopik..jadi sebelum masuk musrenbang SKPD jangan sampai Dobel-dobel..nih..yang sudah ada dimusdes..yang sudah ada dimusrenbang..yang sudah ada diPUPR jangan sampai tebang pilih..nah kita pengen..sebelum masuk kebuku KOPPS dilampiri dulu evaluasi keKomisi Tiga..usulan-usulan musrenbang sebelum masuk keBAPEDA diKOPPAS," Ujar Helmi.

Helmipun menegaskan bahwa," Kalau saya kemaren sudah bilang ..Apabila ada mutu dengan kualitas yang kurang..saya minta ada pemotongan didalam penagihan dan kedepan kita sangat mendukung kebijakan Kabupaten Bekasi masalah E-Katalog..Kalau kita pengen ada perbaikan pembangunan prioritas diKabupaten Bekasi dan masalah limbah perbaikannya..limbah bagaimana itu dari lingkungan hidup bisa mengawasi limbah yang ada dikali-kali setelah 2020 kita nomalisasi..apabila ada limbah lagi tandanya dari lingkungan hidup tidak bekerja..insya allah diKabupaten Bekasi akan mengadakan Program E-Katalog yang saya denger..E-Ketalog ini adalah menyamakan Kualitas dan kuantitas dilapangan..kalau itu sudah terjadi dilapangan sudah tidak ada lagi masalah jelek atau apa..sehingga yang ada masalah estetika secara kualitas dan kuantitas sudah rapi,"Tegasnya.

Tak Ada Out-Put Anggaran diStop

Mengenai KOTAKU Helmi mengatakan bahwa," Jadi KOTAKU itukan ada yang bantuan dari kementerian dilarikan keperkim..yang kurang jelas nih.. masyarakat ini gak mau tahu ini sumber dananya dari mana sih..," Menurut Helmi.

Terkait Komplain Warga,Desa,BPD dan BKM pada Program KOTAKU, Helmi menekankan," Kotaku ada utusan dari Desa sebetulnya..inikan ada tumpang tindih anggaran..masyarakat Kabupaten Bekasi apabila ada pembangunan yang sudah dilaksanakan tidak pernah tahu sumber dananya..yang saya tekankan adalah..boleh bekerja sesuai dengan kualitas dan kuantitas tapi tidak tumpang tindih anggaran..nah itulah komisi tiga saya H Embi, H Mustakim..saya pengen semua sebelum masuk keKOPPAS dievaluasi dulu diKomisi Tiga supaya tidak tumpang tindih semuanya.., nanti kedepan kita panggil semuanya itukan Pak Nurwahyi pimpinannya sekarang Kabidnya..bahwa ada keluhan dari BKM masalah KOTAKU tidak pernah dilibatkan..saya akan tegor dia..saya akan melakukan bahwa setiap program KOTAKU mesti diikut sertakan BKM..nanti Message abang saya sampaikan kepak Nur Wahyi," Tegas Helmi.

Tekanan Helmi selanjutnya terkait masalah PKH yang tak tepat sasaran,"Kalau saya begini..kemarenkan diBanggar sudah jadi buku..saya minta dibahas dibanggar di2021..Apabila Dinas-dinas yang tidak ada Out-putnya saya tidak mau lagi anggaran yang Copy paste..misalnya PKH atau apapun yang tidak ada Out-putnya itu saya coret..misalnya Kampung KB, PKH atau apa kita lihat engga ada Out-putnya dan data statistiknya tidak naik dalam hal apapun juga kita akan Coret..kita pengen semua ada ide-ide misalkan Kampung sehat..Kampung KB..Out-putnya apa yang sudah kita anggarkan kemaren..sekarang mana..mana datanya..kita pengen semuanya itu ditampilkan data Kampung KB mana..data Kampung ini mana..nah apabila ada peningkatan sighnifikan kita lanjutkan penganggarannya tapi kalau tidak ada peningkatan kita Stop," Pungkasnya.

Banyak Program Kementerian diKab,Bekasi Yang Tak Komunikatif

Sementara sebelumnya berbagai Program kementerian yang masuk keKabupaten Bekasi tidak Pernah ada komunikasi dan koordinasi secara intensif dengan pihak BPD termasuk Infrastruktur dari Provinsi maupun Pemda Kabupaten Bekasi sehingga banyak diKeluhkan pihak BPD, Hal tersebut diungkapkan Ketua Forum BPD kabupaten Bekasi, Karno  yang mengungkapkan pada Media Hukum Indonesia dan Koran Republik saat Minggon diDesa Mangun Jaya (22/1/2020) bahwa," Kalau mengenai pelaksanaannya tidak terlalu detil komunikasi dengan BPD..tidak ada yang secara resmi selama saya menjabat Ketua BPD diSumber Jaya..pihak ketiga yang mengerjakan tidak ada komunikasi..mungkin keDesa ada mungkin juga tidak tapi saya bicara kapasitas saya sebagai BPD..secara resmi keBPD tidak ada," Tegasnya.

"Harapan kita karena titik.bangun, objek kita sama masyarakat..baik dari APBDes, APBD Kabupaten,Pusat semuanya.secara ini kita harus faham dan tau semua dan harapan saya pada pihak ketiga juga selain dateng keDesa dan mungkin keKecamatan ..keBPD juga perlu..harapan kita begitu..agar bisa diketahui,,nah fungsi-fungsi kita bisa kita jalankan," Ungkap Karno.

Diakhir wawancara ,Karno selaku Ketua Forum BPD Kabupaten Bekasi meminta agar pihak ketiga, Dinas baik Pusat maupun daerah dengan berbagai program KOTAKU,APBD atau apapun sebaiknya komunikasi dengan kami BPD agar peran BPD dapat berjalan sesuai fungsinya sebagai pengawasan.

(Joggie) MHI 

Perkebunan Ganja Terdeteksi TNI Diperbatasan Papua

PAPUA , MHI - Personel Pos Waris dipimpin Letda Inf Dzakiy bersama 8 Personel melaksanakan patroli keamanan sekitar daerah perbatasan di Kampung Banda, Distrik Waris, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua. Kamis (30/01/2020).

Hal tersebut yang di laporkan Dansatgas Yonif Raider 300/Bjw, Letkol Inf Ary Sutrisno dalam release tertulisnya pada Media Hukum Indonesia dan Koran Republik di Kab. Keerom. Jumat (31/01/2020) bahwa ,"Pelaksanaan patroli yang dilaksanakan selama 3 hari yaitu dari hari selasa tanggal 28 sampai hari kamis tanggal 30 akhirnya membuahkan hasil, Tim Patroli menemukan areal lahan yang ditanami ganja secara menyebar di sela-sela pohon, Letda Inf Dzakiy selaku Danpat memerintahkan timnya melaksanakan pengamanan lokasi lahan ganja tersebut,Adapun tanaman ganja yang ditemukan berjumlah 143 batang terdiri dari : 48 batang pohon ganja tinggi 2-3 meter, 63 batang pohon ganja tingggi 1 meter dan 32 batang ganja tinggi 50 Cm," Jelasnya dalam release tertulis.

Selanjutnya Danpat Letda Inf Dzakiy memerintahkan anggotanya melaksanakan pembersihan di sekitar lokasi penemuan ganja untuk memantau kondisi sekitar mengantisipasi kemungkinan pemilik lahan yang ditanami ganja masih berada di seputaran lokasi

"Letda Inf Dzakiy melaporkan penemuan tanaman ganja tersebut kepada Dansatgas Yonif Raider 300/Bjw, Letkol Inf Ary Sutrisno , selanjutnya Dansatgas memerintahkan kepada tim patroli untuk melaksanakan ambush selama 2 hari di lokasi tersebut dengan tujuan menunggu pemilik tanaman ganja tersebut kemungkinan muncul untuk melaksanakan panen ganja,"Hal tersebut diterangkannya pada Awak Media.

Berkoordinasi Dengan Polsek Waris

Menurut Letda Inf Dzakiy ,"Setelah 2 hari dilaksanakan ambush dan tidak ada tanda-tanda kemunculan pemilik tanaman ganja tersebut, Letda Inf Dzakiy memerintahkan anggotanya untuk mencabut dan mengumpulkan tanaman ganja tersebut untuk dibawa ke Pos.Selanjutnya Satgas Raider 300 langsung berkoordinasi dengan Polsek Waris untuk menyerahkan hasil temuan tanaman ganja tersebut, serta menemui Kepala Kampung Banda, Jhony May guna mencari info tentang kemungkinan masyarakat setempat yang menanam ganja namun belum mendapatkan titik terang tentang pemilik tanaman tersebut," Papar Dzakiy.

Masyarakat Kampung Banda yang mengetahui akan hal tersebut sangat bangga dengan kinerja yang di laksanakan oleh TNI,merekapun mengatakan ," karena dengan adanya penemuan lahan ganja ini secara langsung dapat menciptakan keamanan bagi masyarakat di wilayah perbatasan khususnya di Kampung Banda,a' Ujar Bapak Jhony May Kepala Kampung Banda mewakili warga setempat pada Awak Media.


(DS/BD) MHI

Dinilai Tak Komunikatif,Program Kotaku Dikomplain Ketua BPD

KABUPATEN BEKASI, MHI - Program Kotaku ( Kota Tanpa Kumuh) Kembali dikomplain Masyarakat, Kali ini Program tersebut yang dilaksanakan di Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan menuai komplain dari Ketua BPD Desa Lambang Sari yang sekaligus mewakili masyarakat diwilayahnya manakala dinilai mereka tidak komunikatif dan Kooperatif terkait adanya kegiatan Program Kementerian yang dilaksanakan tanpa adanya laporan dan keterlibatan BPD didalamnya, (30/1/2020).

Hal tersebut dikemukakan oleh Ketua BPD Lambang Sari Tuti pada Awak Media Usai Acara Minggon Kecamatan Tambun Selatan pada ( 22/1/2020), Tuti mengatakan,"Kalau yang kita ketahui pelaksanaan kegiatan mah..bagus..pak..artinya rapi..untuk titik keseluruhannya saya tidak diketahui..memang kalau pelaksana kegiatan tidak ada yang datang keBPD..dari semua kegiatan program kotaku diDesa Lambang sari tidak ada yang datang untuk melaporkan hasil kegiatan," Ungkap Tuti pada Media Hukum Indonesia dan Koran Republik.

Menurut Tuti," Ya Harusnya ketika ada kegiatan seperti itu..ya..paling engga ada tembusan keBPD..mungkin kalau untuk pemerintahan Desa Mungkin ada..tapi untuk keBPD memang..apa komunikasinya kurang..kita engga tau juga ya..sampai saat ini belum ada yang dateng kekantor BPD..,Harusnya mereka tau Kantor BPDkan adanya disamping Kantor Desa..,ya Harusnya paling engga ada tembusan bahwa ada kegiatan..tapi sebagai fungsi pengawas sih sudah kita lakukan..kita lihat pekerjaannya juga sudah dilakukan..bagus tidak masalah sih..cuman kalau untuk sekian-sekiannya memang tidak ada tembusan," Jelasnya.

" Saat dikerjakan memang ada plang dipasang cuma tidak adanya laporan hasil kegiatan program kotaku..kalau pihak Desa mengetahui secara detilmah tidak..tapi untuk kegiatan dilakukan..iya..karenakan kita ada minggon yang disampaikan disitu..kayaknya Rt-Rw dilibatkan juga..kalau Rt-Rw bicara secara kedinasan kekami sih tidak ada..sebenarnya kalau dibilang proyek siluman tidak juga ..ya..karena itukan terstruktur..ya.., Cuma kedepannya biar ada kerja sama aja..ya paling engga ada tembusan keBPD..terutama yang punya wilayahlah..sebenernya tugas kitakan ..punya tugas masing-masing gitu..ya..jadi jangan khawatir juga kalau pemborong ..misalkan kalau ada kegiatan takut bagaimana-bagaimana gitukan,"Ujar Ketua BPD.

Tuti berharap,:"Ya..harapannya pelaksana itu harus profesional..terus sesuai dengan harapan jangan asal jadi..terus dengan pemerintahan setempat..ya harus ada kerja sama..kan lebih baik..lebih enak dipandang oleh masyarakat..ada komunikasilah paling engga gitu dan transparan,"Pungkasnya.

" Untouched by The Law "

 
Ketua DPC AWI (Aliansi Wartawan Indonesia) Kabupaten Bekasi, Irwan (Aktifis) saat dimintakan tanggapannya menegaskan bahwa," Apa yang diungkapkan oleh Ketua BPD Lambang Sari adalah merupakan teguran dalam bentuk "wujud penerapan Etika dan Moral" dari tamu yang hadir diwilayahnya..bagaimanapun juga dia terpilih menjadi Ketua BPD bukan berdasarkan undian yang dikocok bak Arisan namun berdasarkan Track Record dan dukungan yang dimiliki, nah sudah barang tentu ada harganya..yang banyak menimbulkan permasalahan adalah pihak kontraktor berikut Steik Holder terkait yang terkadang terkesan angkuh dikarenakan menjalankan Proyek Kementerian yang seolah-olah " Untouched by The Law "...Begitulah Kura-kura," Tegasnya.

(Joggie) MHI

Partisipasi TNI Dalam Pembangunan Jembatan diKampung Naramben,Papua

PAPUA , MHI - Rasa kebersamaan dan keakraban yang diwujudkan melalui kegiatan gotong royong, hal tersebut yang mendorong Pos Arso 13 yang di pimpin oleh Sertu Dadan melaksanakan karya bakti pembuatan jembatan milik salah satu warga Kampung Naramben, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Papua. Rabu (29/01/2020).

Dalam pelaksanaan gotong royong tersebut Anggota Satgas Raider 300 membuat masyarakat sangat terbantu dengan adanya Pos Arso 13 dengan tujuan untuk meningkatkan tali persaudaraan dan mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat.

"Pelaksanaan gotong royong dengan masyarakat sebagai wujud kecintaan TNI terhadap masyarakat sehingga tercipta kemanunggalan TNI dengan Rakyat," Kata Sertu Dadan pada Media Hukum Indonesia dan Koran Republik.

Menurut Dadan ,"Dengan adanya Personel Satgas di tengah-tengah masyarakat, Membuat masyarakat sangat bangga dan senang dengan bantuan yang di berikan,"Ucapnya.

Dadanpun mengungkapkan bahwa,"Bergotong royong dalam pelaksanaan pembuatan jembatan milik Bapak hafit dengan masyarakat terasa harmonis, meskipun teriknya panas matahari dan keringat bercucuran tidak mengurangi semangat dan kerja keras saling bantu membantu dalam melaksanakan gotong royong," Pungkasnya.

Bapak Hafit selaku sekretaris desa menyampaikan pada Awak Media Bahwa," Kami sangat berterima kasih atas bantuan serta kerja sama yang di berikan oleh Satgas Raider 300, semoga kedepannya tetap terjalin hubungan yang sangat baik dalam membantu masyarakat serta tak lupa juga pada Media yang meliput kegiatan ini,"Ujar Hafit.

(DS/NS) MHI

Banjir Lumpur Terjang Satu Desa di Bondowoso

BONDOWOSO, MHI - Banjir bandang beserta lumpur yang menghantam wilayah Desa Sempol, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur pada Rabu, 29 Januari 202,Pukul 13.00 WIB telah merendam ratusan rumah warga diwilayah tersebut dengan ketinggian muka air bercampur lumpur ± 60 Cm.

Banjir lumpur yang mengalir deras tanpa didahului hujan deras dan datang tiba-tiba diduga berasal dari Akibat hujan yang terjadi di wilayah hulu, dimana wilayah hulu adalah pegunungan Ijen, hal tersebut berdasarkan keterangan Kukuh Kepala Pelaksana BPBD Kab.Bondowoso yang menjelaskan kepada Awak Media bahwa," Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di tahun 2019, membuat hutan di pegunungan Ijen menjadi gundul sehingga Hutan yang gundul di wilayah pegunungan ijen menjadi faktor terjadinya banjir bandang di Desa. Sempol, Kecamatan. Ijen,"Jelasnya.

Kukuh kembali menegaskan bahwa ," Banjir Bandang Lumpur tersebut akibat hujan yang terjadi di wilayah hulu, dimana wilayah hulu adalah pegunungan Ijen," Terangnya.

Menurut Kukuh ,"Akibat terjadinya peristiwa tersebut ± 200 KK terdampak selanjutnya Terdapat korban mengungsi di rumah tetangga/saudara, sementara Kerugian Materiil masih dalam Pendataan," Pungkasnya.

(Joko) MHI

TNI Sigap Bantu Warga Dalam Insiden Kebakaran Rumah di Papua

PAPUA , MHI - Kesigapan Satgas Raider 300 membantu masyarakat yang terkena musibah kebakaran yang terjadi pada Jumat (24/01/2020) di Kampung Wonorejo Pir IV, Distrik Mannem, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, (25/1).

Pos kotis yang di pimpin oleh Serda Kadek segera membantu musibah yang di alami masyarakat, yaitu kebakaran rumah milik Bapak La Umar yang ditempati oleh Bapak Anton (keponakan Bapak La Umar) beserta anak dan isteri.

"kebakaran yang dikarenakan salah satu anak dari Bapak Anton bermain korek api yang kemudian menyambar minyak tanah didalam rumah dimana bangunan rumah terbuat dari papan kayu dan mengakibatkan seluruh bangunan habis terbakar", Kata Serda Kadek pada Media Hukum Indonesia.

Menurut Kata Serda Kadek ,"Satgas Raider 300 dengan segala upaya dan peralatan yang ada mencoba memadamkan api dan menyelamatkan barang-barang yang bisa di selamatkan untuk meringankan beban yang di derita dari Bapak Anton," Ujarnya.

Anton dan segenap keluarga berterima kasih pada Personel Satgas ," Kami sangat berterima kasih banyak kepada para Personel Satgas yang sudah membantu masyarakat yang terkena musibah, semoga dengan ini bantuan yang di berikan dapat meringankan beban yang dialami oleh keluarga Bapak Anton," Ungkap Anton pada Awak Media Usai Api Padam.

(DS/NS) MHI

Kinerja Dikecam Warga, Komisi 1 Segera Panggil Disdukcapil

KABUPATEN BEKASI, MHI - Polemik Permasalahan E-KTP dan Akte kelahiran yang diterbitkan melalui Disdukcapil Kabupaten Bekasi menuai berbagai Problematika yang berimbas pada kerugian besar bagi masyarakat diKabupaten Bekasi, hal tersebut terungkap dari komplain masyarakat yang diungkapkannya dihadapan Publik, (24/1/2020).
 
Salah satu dari banyak komplain masyarakat terkait pelayanan Publik Disdukcapil dalam kepengurusan E-KTP yang sebelumnya menimpa Julham Harahap warga Perum Villa ,Cibitung (21/1/2020), kemudian pada (22/1/2020) warga bernama Yati dan Yunus warga Perum Papan Indah Rt 07-Rw 10 No.25 yang menyampaikan keluhannya pada Awak Media saat Kecamatan Tambun Selatan menggelar Minggon diDesa Mangun Jaya yang dihadiri Ketua dan Anggota DPRD Komisi 1 (satu) Kabupaten Bekasi, dimana didalam pembahasannyapun telah dikemukakan berbagai permasalahan yang menyangkut E-KTP.

Yati dalam keterangannya pada Awak Media merasa dipermainkan oleh pihak Disdukcapil yang sudah satu tahun berselang namun E-KTP yang diharapkan tak kunjung didapatkan, semantara Yunus sang suami mengungkapkan pada Media Hukum Indonesia dan Koran Republik mengatakan," Saya kecewa dengan pelayanan pemerintahan Kabupaten Bekasi ini..khususnya dibidang kependudukan..KTP..sedangkan untuk perpanjangan suket..suket..suket..terus ini sudah mau keempat kalinya ini," Ungkap Yunus.

Yunus menegaskan," Apa sih perbedaannya dengan kota Bekasi..sedangkan didaerah-daerah lain tidak seperti ini..harapannya terhadap Bupati..karena permasalahan KTP sangan penting itu tolong diperhatikan sekali.., ini kayaknya memang diindikasikan banyak oknum-oknum..tikus-tikus berdasilah..itu harus ditindak tegas itu..untuk apa itu pinya aparatr-aparatur seperti itu..supaya lebih digencarkanlah ini..ya..khususnya Bapak Bupati..diberikan sangsi-sangsi tegas terutama aparatur-aparatur ANSnya ini..oknum-oknumnyalah..ya ASN kok ANS itu ..untuk apa kita dilempar-lempar begitu..lempar sana lempar sini..ini sudah satu tahun tidak terealisasi..intinya saya kecewa berat..protes keras," Jelas Yunus

Yunus menegaskan kembali pada Bupati Eka Supriaatmaja," Bupati..Segera selesaikan E-KTP untuk Kabupaten Bekasi..kalau tidak terselesaikan mundur saja dari jabatannya.

Dalam Satu Minggu Kedepan Disdukcapil Akan Dipanggil Komisi 1 (satu)

Dewan Komisi 1 (Satu) Warja saat diminyakan tanggapan,solusi dan tindakannya terkait Polemik E-KTP dan Akte Kelahiran mengatakan," Anggaran ABT 2020..Kabupaten Bekasi akan mengganggarkan 3,5 Miliar untuk menghibahkan masalah KTP..sistemnya begitu dari Pemda menghibahkan ke Depdagri dan Depdagri kembali lagi kesini..insya allah di 2021 ini kendala E-KTP ini sudah tidak ada permasalahan lagi," Kata Warja.

Terkait permasalahan E-KTP masyarakat yang sdh dipegang tak dapat dipergunakan untuk pembuatan rekening Bank, Warja mengatakan," Coba nanti saya akan diskusikan dengan Dukcapil..seharusnya kalau ditambah dengan surat pengantar dari Desa itukan harus bisa..kalau begitu nanti saya akan panggil Dukcapil..Dukcapil nanti akan buat surat edaran keBank,,supaya masalah ini bisa terealisasi..jangan sampai ada kendala..saya pikir minggu depan saya akan panggil Disdukcapil..artinya Dukcapil akan saya panggil diruangan Komisi..nanti Dukcapil akan memanggil pembuat surat edaran," Tegas Warja.

Kemudian terkait permasalahan Akte catatan Sipil Program Jemput Bola yang dilaksanakan Disdukcapil melalui Desa-desa yang tidak ada kejelasannya dengan banyak berkas yang diambil dari masyarakat namun tidak ada realisasinya dengan memakan waktu sampai satu tahun , Komisi 1 (satu) Warja mengatakan," Keluhan-keluhan bapak ini akan saya sampaikan ..insya allah diminggu depan..entah hari apa..karena saya juga lagi banyak kegiatan kebawah..musrenbang..mungkin nanti setelah Musrenbang saya akan panggil Dukcapil terkait atas usulan bapak..untuk saat ini yang paling sulit adalah KTP ..karena disananya juga terbatas disananya juga..kalau masalah itu..itukan menjadi tugas Dukcapil kalau sayakan menyampaikan..kita dewankan hanya sebagai penekanan saja dan pengawasan..makanya saya akan memanggil Disdukcapil dan saya akan tekankan-tekanan kepada beliau terkait permasalahan yang dilaporkan ini," Pungkas Warja.

" Ekstra Ordinary Blokochot "

Ketua DPC AWI (Aliansi Wartawan Indonesia ) Irwan A saat dimintakan tanggapannya oleh para Awak Media diKantornyapun, Angkat bicara," Apa yang dikeluhkan dan diungkapkan masyarakat terkait permasalahan E-KTP dan Akte Kelahiran yang minta dipublikasikan Media adalah wujud atau Refleksi kekesalan dan kekecewaan masyarakat pada kinerja para ASN yang dinilai masyarakat terlalu berbelit dan amburadul sehingga banyak merugikan masyarakat..ditambah lagi dengan metode kerja yang terkesan masuk kategory Pentium 1 (satu) atau ISO Nol Koma dalam bentuk (Gaya Tempoe Doeloe) yang masuk dalam daftar " Ekstra Ordinary Blokochot " dengan "System Management Balakasimunt"sehingga diduga dalam penyelesaian pembuatan E-KTP maupun Akte kelahiran ditargetkan oleh Disdukcapil dapat terselesaikan dalam kurun waktu satu Periode kepemimpinan...guna meraih " Blokochot Award "........Begitulah Kura-kura," Tukis Irwan.

(Joggie) MHI