Melawan Lupa Dalam Pelantikan PJ Kades Mangun Jaya

KABUPATEN BEKASI, MHI - Acara Pelantikan PJ Kepala Desa Mangun Jaya yang dilaksanakan pada malam hari dimulai sekira pukul 19.00 WIB, bertempat diAula Desa Mangun Jaya dihadiri oleh seluruh Ketua Rt dan Rw semangun Jaya beserta perangkat Desa, Ketua dan Anggota BPD,mantan Kades Abu, Mantan Kades Idi Rohidi,Perwakilan Polsek dan Koramil, Muspika Kecamatan termasuk Camat Tambun Utara Junaefi selain hadir selaku Camat namun sekaligus sebagai perwakilan dari Bupati Kabupaten Bekasi dalam perhelatan tersebut,(13/2/2020).

 
Dalam sambutannya Camat Tambun Selatan Junaefi menegaskan," Hari ini memperingati pak Encep sebagai PJ Kepala Desa Mangun Jaya..pakai bajunya putih-putih..itu Baju terusan seorang Kepala Desa..walaupun tertulis disitunya PJ tetapi beliau seratus persen sebagai Kepala Desa Mangun Jaya!," Tegas Junaefi.

"Jadi kedudukannya sama dengan kepala Desa yang ada di Mekar Sari,Tri Daya dan yang lainnya diwilayah Tambun-Selatan..jadi Perangkat Desa..Rw dan Rt..ini Kepala Desa bapak yang baru dan pak Enceplah yang akan menghantarkan pemilihan Kepala Desa  yang nanti april tanggal 19 April tahun 2020,"terangnya.

Camat menjelaskan," Setelah nanti ada pemenangnya dan dilantik oleh Bupati maka saat itu juga PJ nya tergantikan tetapi dari sekarang sampai pelantikan Kepala Desa yang baru ..pak Enceplah yang berhak atau yang memimpin Desa Mangun Jaya," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama mantan Kades Mangun Jaya Idi Rohidi menyampaikan berbagai hal yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa Mangun Jaya serta pesan langsung pada Encep Gunawan tentang Suka Duka dan Solusi mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan Tanah.

"Hati-hati pak Encep..jangan sembarangan menandatangani permasalahan surat tanah yang belum jelas status hukumnya..sebab saya saja sering dimintakan tanda tangan tanah sengketa yang sudah PK namun belum Incrach dan banyak lagi permasalahan tanah yang belum Jelas aspek legalitasnya..makanya saya tidak mau menandatangani walaupun saya dirayu sama perangkat Desa kita sendiri..daripada dibelakang hari nanti jadi masalah dan saya yang menanggung akibatnya..jadi Hati-hati ," ungkap Idi Rohidi.

Terkait permasalahan pemilihan Kades yang segera dilaksanakan Idi mengatakan," Pilihlah sesuai hati nurani..saya kepengan ada dari Srikandi Mangun Jaya yang tampil menjadi kandidat Pilkades 2020,"Kata Idi seraya menawarkan pada Ibu-ibu PKK yang hadir dalam acara tersebut.

" Menariknya dalam Pilkades Mangun Jaya ada berbagai macam slogan..ada yang pakai Slogan Mangun Jaya Emas atau Mangun Jaya Gold..cuba tunjukan mana emasnya..apa yang emasnya yang dimaksud mas ini atau mas itu (seraya menunjuk kepeserta yang hadir)..kita yang jelas-jelas saja dengan situasi dan kondisi yang ada,"tukis Idi Rohidi.

Kemudian Encep Hendra Gunawan PJ Terlantik dalam Sambutannya mengatakan," Bajunya sangat mahal..saya tidak ngimpi menjadi PJ Kades..Target saya yang utama hanya melanjutkan Visi dan Misi yang dilakukan pak Idi Rohidi..yang kedua yang paling pokok tugas saya adalah mencukseskan pemilihan Kepala Desa diMangun Jaya agar aman dan kondusif," katanya.

Terkait masalah sampah dikali jambe PJ Encep mengatakan pada Awak Media bahwa," Untuk permasalahan kali Jambe saya rasa itu bukan rahasia umum lagi dan untuk sementara saya No Comment untuk masalah itu,..terkait pelaksanaan dimalam hari..hari rabu SK baru turun dari DPMPD..jam sebelas baru kita ambil dari pak Camat..jadi kalau dilaksanakan pagi jam sembilan persiapan sangat sempit dan pak Camat juga ada agenda lain..maka dilaksanakan malam aja..jadi saya melanjutkan Visi dan Misi yang sudah ada dan mensukseskan pelaksanaan Pilkades 2020 dan target saya meningkatkan pelayanan yang sudah baik menjadi lebih baik lagi,"ungkapnya pada Awak Media Usai Acara diGelar.

Acarapun berjalan cukup lancar kendati ada kesalahan tekhnis dalam sesi sakral pengucapan "Sumpah dan Janji PJ Kades mangun Jaya" yang dilakukan Camat Tambun-Selatan Junaefi.

Yang Terpenting "Jangan Salah Taruh Jengkol"

 
Ketua DPC AWI (Aliansi Wartawan Indonesia) Irwan A saat dimintakan tanggapannya terkait fenomena menggelitik tersebut mengatakan ," Kemungkinan hal tersebut terjadi dikarenakan kealphaan atau kelupaan sang Camat yang diduga terlalu tergesa-gesa atau terlalu semangat dalam melaksanakan kegiatan tersebut atau dapat juga diduga karena sang Camat mendapatkan Double Job yaitu selaku Camat Tambun-Selatan dan Selaku Bupati Kabupaten Bekasi untuk melakukan penyematan Pangkat dan Jengkolnya sehingga membuat sang Camat kebingungan...saya Camat apa Bupati...nah ditengah lamunan itu..terjadilah Lost Control...ditambah lagi acara yang dilakukan dimalam hari yang tidak seperti biasanya alias spesial..ditambah lagi acara yang dilakukan dimalam hari yang tidak seperti biasanya alias spesial ( Spesial Pake Telor) , sehingga hal tersebut menambah Complecated Problems serta ngantuk mata sang Camat..lalu.. Lupa Dech..Yang terpenting dalam pelaksanakan kegiatan itu adalah berjalan lancar dan harus diperhatikan dengan seksama agar...."Jangan Salah Taruh Jengkol"," Pungkas Irwan.

(Joggie) MHI

PT Indofood Cikarang Larang Liputan Saat Sidak Komisi III Berlangsung

KABUPATEN BEKASI, MHI - Sidak yang dilakukan Komisi III DPRD Kab.Bekasi pada PT. Indofood diDesa Suka Danau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi masuk dalam session kedua setelah melakukan penyidakan sebelumnya diPT.Gunung Garuda diwilayah yang sama, namun terasa sangat berbeda penyambutan dari pihak manadement perusahaan PT Gunung Garuda dengan PT Indofood terhadap para insan pers,(13/2/2020).

Pasalnya management PT Indofood melarang para insan pers untuk melakukan peliputan disaat Penyidakan Komisi III DPRD Kab.Bekasi tengah berlangsung sehingga menimbulkan kegaduhan dengan bersitegang antara Security perusahaan dengan para wartawan Kabupaten Bekasi yang berjumlah puluhan disaat melakukan tugas dan kewajibannya .

Hal tersebut terjadi dikarenakan pihak Security yang tidak mengizinkan para wartawan untuk masuk dan meliput kegiatan tersebut dengan dalih perintah dari atasanya dan hanya menjalankan tugas , Hal tersebut ditegaskan para Security disaat bersi tegang berlangsung dengan puluhan wartawan yang hendak meliput kegiatan tersebut di PT Indofood terkait Sidak Komisi III DPRD, Kab.Bekasi yang hadir berdasarkan laporan dan pengaduan dari masyarakat tentang adanya permasalahan Amdal dan Limbah yang ada di Perusahaan tersebut berikut permasalahan Banjir.

Bersitegang berlangsung sejak siang sampai sore hari dan mencair setelah para Dewan Komisi III selesai melakukan Sidak dan langsung bergegas untuk keluar dari PT Indofood.

Pihak Management Lari Terbirit-birit

Dalam waktu sempit para wartawan berhasil mewawancarai Ketua Dewan Komisi III, Husni Thamrin yang memberikan penjelasan kepada Awak Media tentang Sidak yang dilakukannya beserta Team Komisi III dengan mengatakan ," Bahwa kedatangan Komisi III bersama rombongan ke Dua Perusahaan tersebut, karena adanya laporan dari masyarakat terkait penyebab banjir, sebab bila hujan melanda tidak ada saluran untuk pembuangan genangan air di sekitaran Perusahaan tersebut,” Jelas Husni.

“Ada beberapa permasalahan yang belum di selesaikan oleh pihak Perusahaan yaitu masalah banjir, karena ada pengaduan dari Masyarakat dan El-Kail, maka Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi meminta agar masalah ini dapat segera diselesaikan.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Husni Thamrin menerangkan bahwa," Komisi III  melakukan pengecekan masalah perizinan yang dimiliki ke Dua Perusahaan tersebut, setelah dilakukan pengecekan ke Dua Perusahaan ternyata sudah mengantongi surat izin yang lengkap,” Terang Husni pada Awak Media.

“Mereka kan Perusahaan Go Public, Terkait mengenai pancemaran udara..terkait masalah baku mutu udara saya lupa tadi belum nanya.. kaitan masalah limbah B-3..sudah dipihak ketigakan,” jelasnya.

Ketua Komis III, Husni Thamrin menegaskan, pada saat melakukan Sidak ke PT. Indofood, bahwa pihaknya telah menemukan adanya masalah kaitan saluran air pembuang Internal ke Eksternal, karena Perusahaan tersebut telah menyewa tanah warga untuk dilewati saluran air pembuang,” tegas Husni.

“Terkait saluran air pembuangan PT.Indofood, mereka telah menyewa tanah warga dan salurannya melewat rumah warga, hal ini kurang baik, maka Kami meminta agar Kapolsek Cikarang Barat untuk dapat memediasi antara masyarakat dengan pihak Indofood perlu bantuannya mengenai masalah regulasinya,”ungkap Ketua Komisi III.

Husni menambahkan bahwa ," Sidak ini tidak hanya sampai disini..kita akan melanjutkan pada Sidak-sidak berikutnya," Tutup Husni tanpa dapat menentukan waktu sidak berikutnya pada Awak Media

Guna melengkapi pemberitaan para Awak Mediapun meminta keterangan tambahan dari pihak Management PT Indofood, namun tak satupun pihak Management Indofood yang mau memberikan keterangan pada para Awak Media dan bahkan mereka bergegas lari terbirit-birit meninggalkan para Awak Media diKantornya termasuk resepsionis yang ada diruangan informasipun lari meninggalkan para wartawan yang sejak siang bersitegang dengan pihak Security perusahaan dengan berdalih ingin ketoilet dan tak kembali lagi.

(Joggie) MHI

Disidak Komisi III, PT Gunung Garuda Tak Berkomentar

KABUPATEN BEKASI, MHI - Sidak Komisi III pada dua Perusahaan Besar berlokasi di wilayah Desa Suka Danau, Kecamatan Cikarang Barat yaitu PT.Gunung Garuda dan PT.Indofood mengenai tindak lanjut terkait adanya pengaduan dari masyarakat tentang Amdal dan Limbah yang ada di Perusahaan tersebut dimana masyarakat menilai bahwa hal itu tidak sesuai dengan aturan, (13/2/2020).

Terkait akan hal ini dimana Session awal Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi melakukan Sidak pada PT Gunung Garuda diJl.Perjuangan no.8 , Desa Suka Danau guna memastikan tentang adanya laporan pengaduan masyarakat akan hal yang menyangkut persoalan tersebut.

H.Danto Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi saat dijumpai Awak Media diPT.Gunung Garuda untuk dikonfirmasi terkait Sidak yang dilakukan Komisi III menegaskan, "Dengan adanya kunjungan Sidak Ketua Komisi III ke Perusahaan PT.Gunung Garuda, bahwa Ketua Komisi III menghimbau kepada Perusahaan agar dapat memperbaiki Amdal yang ada di Perusahaan tersebut, karena Amdal itu tentunya mencakup UKL/UPL semua perizinan, baik Amdal maupun Ipalnya harus secara komitmen antara pihak Perusahaan dan Pemerintah Daerah harus bersenergi,” Tegas H.Danto.

Selanjutnya H.Danto menjelaskan terkait Jalan Raya Utama yang saat ini rusak," Diharapkan agar pihak PT. Gunung Garuda dapat membantu untuk memperbaiki Jalan tersebut, karena dikhwatirkan saat musim penghujan akan terjadi banjir akibat jalan rusak, tidak adanya drainase pembuangan air di jalan,” Jelasnya.

Pihak Management PT.Gunung Garuda usai sidak dilakukan Komisi III tidak bersedia memberikan keterangan secara resmi kepada para Awak Media yang memang sebelumnya dijanjikan oleh pihak Management akan melakukan Press Conference dengan Official Statement namun hal tersebut tak dilakukannya sehingga Awak Mediapun tak mendapatkan keterangan tambahan dari pihak PT Gunung Garuda akan Klarifikasi Sidak yang dilakukan Komisi III terhadap PT.Gunung Garuda.

(Joggie) MHI

Kades Pipit : Pemerintah Harus Punya Kewenangan, Ketegasan Dan Solusi

KABUPATEN BEKASI, MHI - Permasalahan Bangli (Bangunan Liar) yang banyak tumbuh dan menjamur dengan berdiri dibantaran kali Jambe dan pinggiran jalan Desa Lambang Sari menjadi permasalahan serius yang dihadapi oleh masyarakat setempat dan Pihak Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

Pasalnya selain bangunan yang diduga berdiri tanpa izin resmi tersebut selain mengganggu aktifitas kelancaran laju air mengalir dengan banyaknya pengguna lahan tersebut yang membuang sampah sembarangan kekali sehingga menyebabkan menumpuknya sampah, dimana pada gilirannya air kalipun tersumbat akibat dampak dari sampah tersebut dan ditambah lagi dengan rusaknya pemandangan disekitar akibat dari maraknya bangunan liar yang berdiri dibantaran kali tersebut.

"Memang seperti itulah adanya pak..kami sudah berupaya menegornya ..tapi tetap saja tidak dihiraukan mereka,..yang kami khawatirkan kalau sudah masuk musim penghujan..banjir deh," Ujar warga perumahan sekitar yang tidak mau disebutkan namanya,(12/2/2020).

Berdasarkan pantauan Awak Media Bangli (Bangunan Liar) di wilayah Desa Lambang Sari bukan hanya berdiri dibantaran kali namun sudah meranjah pada lokasi sepanjang pinggir jalan raya , Hal tersebut diungkapkan Kades Lambang Sari Pipit Heriyati pada Media Hukum Indonesia dan Koran Republik saat dijumpai pada (5/2/2020) siang dikantornya mengatakan,"Saya menjabat satu tahun ini..sudah beberapa kali kami komunikasikan..saya cari solusi..kita juga sudah berkirim surat kekecamatan..kepemerintah daerah juga sudah..keBupati sudah..kita berharap segera ada tindakan untuk perapihan,"Ungkap Pipit.

Pemerintah Harus Punya Kewenangan, Ketegasan Dan Solusi

"Karena saya pengennya kalau itu rapih ..kita bikin taman-taman..rapilah..engga kumuh..kalaupun memang ada tempat berjualan sebaiknya bukan dipinggir-pinggir jalan..kita relokasilah dengan tempat yang memang baiklah, dari Bupati belum ada tindakan ...karena kita juga mungkin baru bersurat kecamat mungkin nanti pak Camat akan bertindak melanjutkan,..surat baru sekali cuma komunikasinya sih sering..bahkan kekepolisian..sayakan mencari..siapa yang tepat untuk mengeksekusinya..tapi kata Pak Camat yang mengeksekusi harusnya Satpol PP Kabupaten dan dia yang bertanggung jawab terhadap ini semua,"Tukisnya.

Pipit menegaskan bahwa," Pemerintah harus punya kewenangan, punya ketegasan, punya solusi bagaimana kita menata,..kalau kita pengen menata..contoh kecil kali tapi tidak merapihkan Bangli-bangli..ya..percuma pak..karena yang bikin kumuh itu justru Bangli..mereka buang sampahnya kesungai akhirnyakan banyak sampah disungai..ya itulah akibatnyakan banjir..kalau Banglinya ditata rapih semua..kita bikin Taman-taman dipinggir bantaran kali..kan jadi cantik pak..tempat wisata," Tegas Kades Lambang Sari.

(Joggie) MHI 

TNI Lakukan Kegiatan Rutin Anjangsana Warga Binaan di Papua

PAPUA,MHI -Satgas Pamtas Yonif Raider 300/Bjw, Pos km 76 yang dipimpin Sertu Khamdi melaksanakan anjangsana dengan pendekatan hati ke hati pada warga setempat di Kampung Uskuar, Distrik Mannem, Kabupaten Keerom, Papua, Rabu (12/2/2020).

Terkait kegiatan tersebut Sertu Khamdi menjelaskan kepada Awak Media bahwa,"Anjangsana merupakan bentuk pendekatan TNI khususnya Satgas Raider 300, Pos Km 76 kepada masyarakat binaan dalam hal berkomunikasi intensif untuk mendapatkan informasi atau mendengar keluhan masyarakat binaan yang terjadi di daerah pedalaman papua. Hal tersebut bisa menumbuhkan hubungan emosional  antara anggota Satgas Pos km 76 kepada masyarakat binaan," Jelasnya.

Lebih lanjut Sertu Khamdi mengatakan," Kegiatan ini rutin dilakukan karena salah satu bentuk dan upaya untuk mengambil hati dan simpatik masyarakat binaan. Karena jarak kampung binaan dengan Pos yang lumayan jauh, sesering mungkin untuk bisa berkunjung sekaligus memantau kondisi dan situasi kampung binaan apakah aman atau terjadi sesuatu hal,"Ungkapnya pada Media Hukum Indonesia dan Koran Republik.

Menurut Sertu Khamdi," Bincang-bincang hangat dan senda gurau yang dilakukan antara anggota Satgas dengan masyarakat binaan menunjukan bahwa hubungan emosional dan keakraban sudah terjalin dengan kuat. Masyarakat pun berharap agar  keakraban dengan anggota Satgas ini terus terjalin dengan baik hingga masa akhir penugasannya di tanah papua ini," Tutupnya.

(DS/NS) MHI 

Keluhan dan Komplain Warnai Minggon Kecamatan di Desa Lambang Sari

KABUPATEN BEKASI, MHI - Kegiatan Minggon Kecamatan Tambun-Selatan yang dilaksanakan  diruangan Aula Desa Lambang Sari pada Rabu,(05/02/2020) terasa sangat berbeda, disebabkan adanya tanbahan tamu undangan yang memang dengan sengaja diundang oleh Camat Tambun Selatan Junaefi guna membahas berbagai permasalahan yang ada diwilayah Kecamatan Tambun- Selatan.

Selain Camat Tambun-Selatan Junaefi tampak hadir dilokasi pada acara tersebut sejumlah Kepala dan perwakilan sekolah di Tambun-Selatan,Para Kepala Desa dan Para Ketua BPD Setambun-Selatan, Perwakilan Kapolsek,Perwakilan Koramil, Muspika Kecamatan dan tentunya Kepala Desa Lambang Sari Pipit Heriyati beserta perangkat selaku fasilitator dalam kegiatan tersebut.

Dalam sesi interaksi Camat Junaefi yang membuka sesi tersebut mendapatkan banyak masukan,keluhan dan komplain dari para peserta yang hadir terkait banyaknya permasalahan yang belum terselesaikan diantaranya permasalahan Sampah Kali Jambe,Infrastruktur dll.

Dari Tim Kepala Sekolah mengeluhkan dan mengkomplain terkait permasalahan Pembangunan baik pemagaran dan Pembangunan Ruang Kelas yang salah satunya dari SMPN 5 Tambun-Selatan yang merasa sudah berulang kali mengajukan Proposal namun sampai saat ini tak kunjung terrealisasi.

Sementara dari BPD Mekarsari mengeluhkan tentang sampah yang berada diKali dimana Sampah tersebut sangat mengganggu aktifitas masyarakat sekitar dikarenakan banyak menumpuk sehingga menyumbat aliran air dikali tersebut serta keluhan-keluhan BPD lainnya yang hadir dalam minggon tersebut.

Sampah Kali Jambe dan Bangli Jadi Sorotan

Bahkan diakhir session ditutup dengan tiga keluhan dan komplain dari Kepala Desa Lambang Sari terkait permasalahan Sampah Kali jambe, Bangli (Bangunan Liar) Darat maupun Air serta pembangunan Ruang Sekolah yang kesemuanya tidak terrealisasi dengan baik kendati berbagai cara sudah dilakukan namun oleh Kepala Desa namun belum mendapatkan Solusinya, Hal tersebut diungkapkan Kades Lambang Sari secara langsung Face to face pada Camat Tambun-Selatan Junaefi serta hadirin yang ada dilokasi acara pada saat itu ,kendati demikian acara berjalan cukup lancar.

Ketua DPC AWI (Aliansi Wartawan Indonesia) Irwan saat dimintakan tanggapannya oleh Awak Media terkait fenomena tersebut, mengatakan," Selesai Ceremonial digelar semua permasalahan masuk dalam kantong Camat yang mana pada gilirannya akan diserahkan Camat pada Saku Sang Bupati..terlepas direalisasikan atau tidak semua itu akan kembali pada session awal yaitu" Ceremonial"..Begitulah Kura-kura, Pungkas Irwan.

(Joggie) MHI

TNI Gelar "Security Operations and Prevent Smuggling at The Border"

PAPUA , MHI - Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil dengan jumlah lebih kurang 17.508 pulau. Kondisi geografis tersebut menyebabkan indonesia berbatasan dengan banyak negara, baik darat maupun laut. Salah satunya yang berbatasan darat yaitu dengan Negara PNG, Distrik Yaffi, Kabupaten Keerom, Papua. Senin (03/2/2020).

Pos Yabanda yang dipimpin oleh Letda Inf Asep Nana melaksanakan kegiatan patroli keamanan wilayah perbatasan RI-PNG, dengan tujuan untuk menjaga terciptanya keamanan wilayah perbatasan RI-PNG agar selalu kondusif.

Patroli Keamanan kali ini dilaksanakan dengan jarak 5 Km, Medan yang dilalui berupah medan hutan tertutup disertai lumpur dan menyusuri aliran sungai-sungai serta bukit-bukit bebatuan yang terjal sehingga didalam penjelajahannyapun dibutuhkan keberanian dan keahlian tersendiri untuk menghadapinya.

Patroli Rutin diGelar Untuk Keamanan dan Cegah Penyelundupan

Ditempat terpisah Dansatgas Pamtas Yonif Raider 300/Bjw, Letkol Inf Ary Sutrisno menyampaikan penjelasan tentang kegiatan tersebut pada Media Hukum Indonesia dan Koran Republik dengan menegaskan," Patroli keamanan perbatasan RI-PNG ini dilaksanakan rutin oleh pos-pos TNI, salah satunya Pos Yabanda. Selain untuk menjaga keamanan perbatasan RI-PNG, juga untuk menjaga terjadinya  kegiatan penyelundupan dan peredaran barang-barang ilegal yang diselundupkan melalui jalan-jalan tikus jalur darat perbatasan RI-PNG," Tegasnya.

Petrus Warner Kepala Kampung Yabanda menyampaikan pada Awak Media usai kegiatan dilaksanakan mengatakan," Kami sangat mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh Pos TNI, khususnya Pos Yabanda...Karena dampak positif yang dapat dirasakan oleh masyarakat yabanda yang berbatasan dengan Negara Papua New Guinea. Selain itu kondisi aman, nyaman dan tertib yang selama ini dirasakan masyarakat yabanda, agar tetap dijaga Demi Keutuhan Wilayah NKRI Tercinta,Ujar Petrus Warner dikediamannya.



(DS/NS) MHI