KABUPATEN BEKASI , MHI - Terkait Pembangunan SMPN 3 Karang Bahagia yang sudah viral di medsos, kini menjadi Pekerjaan Rumah besar bagi penegak Hukum dan Kejari untuk melakukan pemeriksa Bos PT.Ratu Anggun Pribumi yang bernama Rizka Afriani yang mendapat julukan sebagai Ratu Proyek APBD, Rizka Afriani selaku Politisi Partai Demokrat Kabupaten Bekasi kini telah dijemput paksa oleh petugas Ditjen Polda Metro Jaya (PMJ) di Kantornya Desa Cimahi, Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, Selasa (18/2/20).
Sebagaimana diketahui Rizka Afriani adalah sebagai Bos PT.Ratu Anggun Pribumi dan pernah mencalonkan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Daerah Pemilihan Dapil 6 dari Partai Demokrat dan Rixka adalah Putri salah satu Mantan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dan Ketua Fraksi Partai Demokrat H.Abay. dan Rizka ditangkap atas dugaan Kasus pemalsuan Dokumen serta kedapatan memiliki Setempel salah satu Pejabat Dinas di Pemerintahan Kabupaten Bekasi.
Sebelumnya Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi telah memanggil dan memeriksa Pejabat Pemkab Bekasi terkait dugaan penyimpangan Anggaran Pembangunan Gedung Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri 3 Karang Bahagia sebesar Rp13, 2 Miliar dari Dana APBD 2018 pada Senin (17/2/20).
Namun seiring berjalan Pihak Polda Metro Jaya telah terlebih dahulu sigap menjemput paksa dan membekuk Rizka Afriani yang tengah bercokol dikantornya.
Adapun Rizka Afriani saat di tangkap Ditreskrimum di Kantornya, sedang bersama beberapa anak buahnya dan pihak Polda Metro Jaya langsung melakukan penggeladahan kemudian dari hasil penggeledahan tersebut pihak Ditreskrimum memukan barang bukti berupa Stempel salah satu Dinas di Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Kemudian Rizka Afriani bersama anak buahnya langsung diGelandang ke Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan dan Pertanggung Jawabannya dengan pemeriksaan lebih lanjut.
KABUPATEN BEKASI, MHI - Kolaborasi Program KOTAKU ( Kota Tanpa Kumuh) dan BERSEKA (Bekasi Bersih Sehat Berkah) digelar diDesa Mekar Sari, Kecamatan Tambun Selatan pada (18/2/2020).Acara yang diresmikan oleh Bupati Kabupaten Bekasi Eka Supriaatmaja dihadiri juga oleh Camat dan Kades Setempat beserta Muspida dan Muspika termasuk dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR selaku penggagas Program tersebut.
Menurut Eka, capaian penuntasan luasan kumuh tersebut tidak terlepas dari usaha dan kerja keras yang telah dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) sebagai leading sector penataan Kawasan kumuh di Kabupaten Bekasi.
“Saya mengapresiasi Disperkimtan sebagai leading sector, juga kepada perangkat dinas mitra yang tergabung dalam Pokja pengembangan Kawasan permukiman, para Muspika kecamatan, para fasilitator dan para relawan yang tetap bersemangat membangun lingkungan.” ujarnya.
Sebagaimana perlu diketahui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) adalah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia maka Program Kotaku dilaksanakan di 34 provinsi, yang tersebar di 269 kabupaten/kota, pada 11.067 desa/kelurahan. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kumuh yang ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing kabupaten/kota, permukiman kumuh yang berada di lokasi sasaran Program Kotaku adalah seluas 23.656 Hektare.Sumber pembiayaan Program Kotaku berasal dari pinjaman luar negeri lembaga donor, yaitu Bank Dunia (World Bank), Islamic Development Bank, dan Asian Infrastructure Investment Bank. Selain itu kontribusi pemerintah daerah dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun swadaya masyarakat.
Tujuan umum program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan, Penjabaran atas tujuan Program Kotaku adalah memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur permukiman salah satunya adalah Jalan Lingkungan.
Namun apa jadinya bila program Dunia yang dikelola oleh Kementerian PUPR tersebut justru menimbulkan permasalahan diMasyarakat terkait implementasi dari program tersebut secara tekhnis dinilai tidak memuaskan bagi warga akan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Team yang ditunjuk dari kementerian PUPR.
Dalam Keterangannya Kepada Media Hukum Indonesia dan Koran Republik Nur Wahyi Kabid Disperkimtan (Dinas Perumahan Rakyat,Pemukiman dan Pertanahan) selaku Leading sektor penataan kawasan kumuh diKabupaten Bekasi mengatakan bahwa," itu datanya darimana..kalau dimekar sari setiap hari masyarakatnya ada kok..kalau Dewan Helmi kemari tadi ..sudah ngucapin selamat segala macam..ah engga kok masyarakat terima kok..Semua sudah diselesaikan termasuk lambang sarikan yang digugat..semua ada komunikasi..dari kementerian juga..ya..nih beliau-beliau pada dateng..iyalah kalau engga kondusif masyarakat engga rame begini,..ya kalau perbaikankan masih dalam pemeliharaan..gak masalah..berfungsi salurannya berfungsi jalannya sudah betul..yang dikampung kobak sudah betul..nih PPTKnya (seraya menunjuk kesampingnya) saya perintahkan saya cek..jadi informasi temen-temen sudah kita tindak lanjuti," Terangnya.
Tidak Pernah Ada Komunikasi Ke Desa
Sementara dilokasi berbeda dalam waktu yang sama, Kaur Ekbang (Kepala Urusan Ekonomi dan Bangunan) Desa Setia Mekar, Handoko saat dijumpai Awak Media waktu istirahat menegaskan bahwa," Tidak Pernah Komunikasi dengan ekbangnya..Drafnya apa aja..ke saya programnya apa aja detilnya..masalahnya kan itu diluar jalur kedinasan desa..independen dia..mentang-mentang independent jadinya dia tidak ada konfirmasi keDesa terkait programnya apa aja..tapi setelah pelaksanaan. baru kita tegor ..baru dia datengin..dateng sekali tapi untuk pelaksana-pelaksananya tidak pernah ada yang dateng ke saya..pelaksana-pelaksananya dan pemborongnya juga engga pernah datang sampai saat ini ," Tegasnya.
Handoko meminta pada pihak terkait,"Artinya seharusnya lapor dulu sebelum mengerjakan kesaya..jadi saya bisa mengatur jangan sampai konflik dibawah..kadang-kadang Rt-Rw kan taunya Desa Bukan BKM, " Pungkasnya.
PAPUA , MHI - Satgas Pamtas Yonif Raider 300/Bjw, yang di pimpin oleh Pasi Intel Satgas Raider 300 Lettu Inf Yudha Hanggara melaksanakan pembongkaran ladang ganja di wilayah Kampung Kalilapar, Distrik Waris, Kabupaten Keerom, Provisi Papua. Senin (17/02/2020).
Hal tersebut yang di sampaikan oleh Dansatgas Yonif Raider 300/Bjw, Letkol Inf Ary Sutrisno pada Media Hukum Indonesia dan Koran Republik dalam release tertulisnya di Kab. Keerom. Selasa (18/02/2020) "Dari informasi yang diperoleh merupakan hasil dari pengembangan pemilik kebun ganja atas nama L (35) yang sebelumnya ditangkap oleh Tim Patroli Satgas Yonif Raider 300/Bjw, pada hari Jumat 14 Februari 2020 bahwa di daerah Kampung Kalilapar masih ada ladang ganja yang di tanam."Jelasnya dalam tulisan.
Lanjut Ary Sutrisno dalam releasenya ,"Dengan sigap Pasi Intel Satgas Yonif Raider 300 Bjw, Lettu Inf Yudha Hanggara dengan kekuatan 8 Personel dan Tim dari BNN Jayapura yang dipimpin oleh Kabid Pemberantasan Narkoba AKBP Imam Safi'i serta Satgasban Intel bergerak ke lokasi yang di informasikan terdapat 2 lokasi ladang ganja" Katanya.
Menurut Dansatgas dalam tulisannya memaparkan.,"Dari kesabaran Tim Gabungan menelusuri hutan yang berada di wilayah Kampung Kalilapar akhirnya di lokasi pertama ditemukan ladang yang di tanami pohon ganja sebanyak 34 batang, selanjutnya Tim berangkat menuju lokasi kedua dan menemukan pohon ganja sebanyak 39 batang, selanjutnya Tim Gabungan mencabut seluruh pohon ganja yg ada di 2 lokasi lahan ganja tersebut, terdiri dari : 73 batang pohon ganja yang terdiri dari ukuran :- 8 batang pohon ganja dengan ukuran 2 Meter,- 15 batang pohon ganja dengan ukuran panjang 1 Meter, - 36 batang pohon ganja dengan ukuran 40 Cm,- 14 batang pohon ganja dengan ukuran 25cm, Selanjutnya barang bukti tersebut langsung di musnahkan oleh Tim Gabungan di Pos Kalilapar Satgas Raider 300 atas hasil koordinasi Dansatgas Yonif Raider 300/Bjw dan Kabid Pemberantasan Narkoba (BNN)" Paparnya.
"Semoga dengan ini dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku-pelaku yang menyalah gunakan Narkotika, sehingga di wilayah Papua menjadi aman dari masalah obat-obatan terlarang tersebut dan tak lupa kamipun berterima kasih pada Media Hukum Indonesia dan Koran Republik yang telah meliput dan mempublikasikan kegiatan dan aktifitas Yonif Raider 300/Bjw dilapangan" Tutup Letkol Inf Ary Sutrisno .
MERAUKE, MHI - Kesigapan Prajurit TNI kembali diperlihatkan oleh Satgas Pamtas RI-PNG Yonif MR 411/PDW Kostrad saat membantu evakuasi mobil Double Cubin SUV Chevrolet milik warga yang masuk jurang di Km 106 Jalan Trans Papua, Distrik Sota.
Hal tersebut disampaikan Dansatgas Pamtas RI-PNG Yonif MR 411/PDW Kostrad Mayor Inf Rizky Aditya S.Sos., M.Han., dalam rilis tertulisnya di Distrik Eligobel, Kabupaten Merauke, Papua. Senin(17/2/2020) pada Media Hukum Indonesia dan Koran Republik.
Dalam Releasenya Dansatgas mengungkapkan, kendaraan mobil Double Cubin SUV Chevrolet No.Pol L 8871 AF yang dikemudikan oleh dr. Yudi beralamat Asiki, Boven Digoel sedang perjalanan pulang dari Kota Merauke, namun pada saat di Km 106 Jalan Trans Papua, mobil hilang kendali lantaran menghindari sepeda motor saat melewati tikungan dan mengakibatkan tergelincir lalu masuk kedalam jurang sedalam ±6 m," Katanya dalam tulisan.
Lanjutnya, "Tak lama setelah kejadian melintas Truk NPS Satgas Yonif MR 411/PDW Kostrad Pos Kalan, yang dipimpin oleh Serka Setyo Sejati beserta 10 orang personel dalam perjalanan kembali ke Merauke usai mengantar logistik pasukan di Bupul 1, Distrik Eligobel. Dengan sigap para prajurit TNI segera membantu mengevakuasi mobil yang terperosok kedalam jurang tersebut."
"Evakuasi dilaksanakan dengan ditarik menggunakan truk NPS Satgas Yonif MR 411/PDW Kostrad kerja sama TNI dengan masyarakat yang melintas, setelah 30 menit mobil tersebut akhirnya berhasil di evakuasi, dengan kerusakan bagian belakang mobil dan semunya selamat tidak ada korban," ucap Dansatgas dalam tulisan.
Mayor Inf Rizky menambahkan dengan mengatakan pada Awak Media bahwa, "Kerja sama TNI dengan Warga inilah yang membuktikan bahwa bersama Rakyat TNI kuat, semoga dengan adanya kerja sama seperti ini diharapkan selalu terjalin silahturahmi yang baik antara TNI dengan Rakyat."
"Tidak henti-hentinya juga saya berpesan kepada masyarakat apabila ada kesulitan atau apapun, meminta bantuan kepada Pos terdekat Satgas Pamtas Yonif MR 411/PDW Kostrad yang ada di wilayah sektor selatan Kab.Merauke, selagi bisa kami bantu kami akan dengan senang hati membantu masyarakat," tegasnya.
Sementara itu, setelah usai di evakuasi mobilnya, dr. Yudi (47 thn) mengucapkan banyak terima kasih kepada Satgas Yonif MR 411/PDW Kostrad yang telah membantu mengevakuasi mobilnya. “Saya sungguh beruntung segera dibantu bapak-bapak TNI yang baik hati, dengan sigap langsung mengevakuasi mobil saya, sekali lagi terimakasih bapak-bapak TNI," ucapnya.
YOGYAKARTA, MHI – Dugaan adanya aroma kongkalikong antara Kepala Desa Bendung dengan oknum Jaksa Penuntut Umum (JPU) Gunungkidul untuk memenjarakan AN, seorang wartawan, semakin menyengat. Hal tersebut terlihat dari tuntutan JPU atas perkara pemerasan yang dituduhkan pada AN tanpa Bukti-bukti yang cukup di Pengadilan Negeri Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta,(16/2/2020).
Sebagaimana diketahui, JPU Kejaksaan Negeri Gunungkidul, Siti Junaidah, SH dan Niken Retno Widarti, SH, Kamis (13/2/2020) lalu, membacakan tuntutan terhadap AN yang didakwa melakukan pemerasan terhadap Kepala Desa Bendung. Sejumlah pihak menilai bahwa materi tuntutan kedua JPU tersebut janggal, penuh rekayasa, dan dipaksakan. Wajar jika akhirnya para pihak yang mengamati proses penanganan kasus ini menduga bahwa JPU telah bersekongkol dengan Kades Bendung, Didik Rubiyanto (yang sakit hati karena diberitakan oleh AN terkait perselingkuhan – red) untuk memenjarakan wartawan AN.
JPU mendakwa AN melakukan pemerasan sejumlah Rp. 1 juta terhadap Kepala Desa Bendung, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunungkidul, DIY. Atas dugaan tindak pidana pemerasan tersebut, JPU menuntut AN dengan pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan.
Menurut JPU, terdakwa AN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPid). JPU juga meminta hakim memerintahkan agar terdakwa segera menjalani pemidanaan setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap.
Ketika ingin dikonfirmasi Awak Media terkait tuntutan atas wartawan AN itu usai persidangan, JPU enggan memberikan keterangan. Keduanya menghindar dari kejaran wartawan dan bergegas meninggalkan tempat serta lari terbirit-birit.
Jaksa Penuntut Umum Tendensius
Secara terpisah, menanggapi tuntutan tersebut, Pimpinan Redaksi SUARAKPK, Imam Supaat saat dikonfirmasi Awak Media mengatakan," Saya menilai bahwa tuntutan jaksa sangat berlebihan. Menurutnya, JPU tidak melihat dan mempertimbangkan fakta yang terungkap di pengadilan. Bahkan JPU tidak mendengarkan keterangan dan pengakuan para saksi yang diajukan oleh JPU sendiri,"Katanya.
Imam menuturkan bahwa , "Perkara tersebut mempersoalkan kalimat yang tertulis dalam pesan WhatsApp, dimana AN diasumsikan telah mengirim sebuah kalimat meminta uang kepada Kepala Desa Bendung untuk mengkondisikan pemberitaan. “Yang ada, justru AN ini memberitakan semua peristiwa yang dilakukan oleh Kepala Desa Didik Rubiyanto, mulai dari perselingkuhannya, hingga melahirkan anak. Namun Didik Rubiyanto ingkar janji untuk menikahi wanita tersebut sampai sekarang yang sudah berganti tahun,” tutur Imam saat ditemui di base camp Perwakilan Redaksi Media SUARAKPK, Kedungpoh, Ngelipar, DIY, Sabtu (15/2/2020).
Selain itu, lanjut Imam, "AN juga berhasil membongkar dugaan pemalsuan dokumen dan tanda tangan pengambilan pensiun warganya yang sudah meninggal untuk kepentingan pribadi selama hampir dua tahun...AN berhasil mendapatkan bukti surat pernyataan dari Didik Rubiyanto yang mengakui bahwa dirinyalah yang telah melakukan pengambilan dana pensiun warganya yang sudah meninggal di BRI Unit Semit dan berjanji sanggup mengembalikan dana ke PT Taspen Yogyakarta,” jelas Imam.
Lebih lanjut Imam mengungkapkan bahwa , "Saat aparat polisi melakukan “OTT” terhadap AN yang diduga melakukan pemerasan terhadap Didik Rubiyanto, tidak ditemukan bukti apapun berupa uang atau barang pada AN dan istrinya, yang kebetulan bersamanya saat itu..lalu saat penggeledahan di kantor Polsek Semin, Polisi tidak menemukan bukti apapun sebagaimana dituduhkan..Kemudian, AN bersama istrinya dibawa kembali ke tempat dimana dia ditangkap (sebuah warung makan – red). Sesampai di lokasi, ternyata sudah ada amplop yang entah isinya apa di atas meja tempat AN dan istrinya tadi makan,” Ungkap Imam.
"Merasa tidak mengetahui tentang amplop tersebut, lanjut Imam, AN menolak untuk mengakui bahwa ia menerima amplop (yang kemudian diketahui berisi uang Rp. 1 juta) itu. Namun demikian, Polisi memaksa AN untuk mengakui bahwa dirinya menerima amplop tersebut".
"Berdasarkan fakta lapangan dan kesaksian yang disampaikan para saksi di pengadilan, baik yang diajukan oleh JPU maupun terdakwa AN, sangat jelas bahwa AN tidak terbukti menerima uang dan melakukan pemerasan terhadap Kades Bendung Didik Rubiyanto. Oleh karena itu, sangat disayangkan jika JPU telah bersikap tidak adil dalam kasus ini dengan tetap menuntut wartawan AN dengan hukuman 1 tahun 2 bulan penjara," Tandas Imam.
Tuduhan Tanpa Alasan
Sebelumnya Penasehat Hukum terdakwa, Ricky Antariksa Soediro,SH, mengatakan pada Awak Media bahwa," Saksi yg diajukan oleh JPU tidak ada yang menyebut bahwa AN meminta dan menerima, sedangkan AN hanya konfirmasi tentang PTSL di Desa Bendung, Kecamatan Semin, Kab.Gunungkidul, sementara menurut pengakuan terdakwa AN, saat mendengarkan keterangan terdakwa dalam persidangan," Katanya usai persidangan pada (4/2/2020).
Lanjut Ricky ,"Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim agar membuka HP untuk membuktikan bahwa ada percapakan meminta uang sebagaimana dituduhkan dlm pemerasan, namun JPU Keberatan jika HP dibuka, dan terdakwa justru dianggap oleh JPU berbelit belit memberikan keterangan, namun justru terdakwa keberatan dengan apa yang dituduhkan kepadanya tanpa menyebut alasannya, sejak ditangkap OTT sampai saat ini AN tidak ditahan, karena kurang cukup bukti yang menguatkan AN untuk dipenjarakan," Jelas Ricky Pada Media Hukum Indonesia dan Koran Republik.
PAPUA , MHI - Satgas Pamtas Yonif Raider 300/Bjw, Pos Kalilapar di pimpin Letda Kav Sutrisno mendapatkan 1 paket ganja kering dan ladang ganja di Kampung Kalilapar, Distrik Waris, Kabupaten Keerom, Papua pada Jumat (14/2/2020) Kemudian hal tersebut yang dilaporkan Dansatgas Yonif Raider 300/Bjw, Letkol Inf Ary Sutrisno S.I.P dalam release tertulisnya di Kab. Keerom. Sabtu (15/2/2020).
Letkol Inf Ary Sutrisno S.I.P dalam release tertulisnya mengatakan , "Pelaksanaan patroli yang dilaksanakan dalam penyisiran ditemukannya ladang ganja merupakan hasil informasi dari masyarakat yang bernama Bapak L (27) merupakan binaan dari Pos Kalilapar bahwa menyampaikan adanya masyarakat pendatang dari PNG membuat keributan yang merasahkan masyarakat," Katanya dalam Release tertulis.
Dari hasil informasi tersebut Danpos Kalilapar berserta beberapa anggota mendatangi tempat keributan tsb, kemudian mengamankan 2 warga yang berasal dari PNG atas nama Sdr. S (29) dan Sdr. L (26) yang keduanya tidak memiliki dokumen ke imigrasian selanjutnya di bawah ke Pos Kalilapar.
Letda Kav Sutrisno menjelaskan pada Awak Media bahwa ,"Hasil pemeriksaan dan penggeledahan dari kedua warga PNG ditemukan 1 paket ganja kering dengan berat 0.5 gram, hasil pemeriksaan dan introgasi dari kedua warga PNG diperoleh informasi bahwa terdapat 3 lokasi lahan dihutan Kp. Kalilapar ditanami pohon ganja,' Jelasnya.
Selanjutnya pelaksanaan penyisiran dilanjutkan kehutan Kp. Kalilapar yang di Pimpin langsung Lettu Inf Hartono sebagai Danki C bersama Danpos Kalilapar dan 11 anggota, Dalam penyisiran dari 3 lokasi di temukannya pohon ganja yang di tanam secara menyebar sebanyak 62 batang dan juga berhasil mengamankan pemilik lahan ganja tsb yakni Sdr. L (35) Warga Kp. Kalilapar yang pada saat tim patroli melaksanakan penyisiran di lokasi pertama yang bersangkutan tertidur pulas di gubuk.
"Adapun tanaman ganja yang ditemukan berjumlah 62 batang terdiri dari :a. 32 batang pohon ganja tinggi 2 meter,b.13 batang pohon ganja tingggi 1 meter,c.11 batang pohon ganja tinggi 80 Cm dan d. 6 batang pohon ganja 50 Cm," Terang Hartono pada Media Hukum Indonesia dan Koran Republik Usai Operasi dilaksanakan.
Kemudian Lettu Inf Hartono langsung melaporkan penemuan tanaman ganja tersebut kepada Dansatgas Yonif Raider 300/Bjw, Letkol Inf Ary Sutrisno S.I.P, selanjutnya Dansatgas memerintahkan Danki C untuk membawa kedua warga PNG dan pemilik lahan ganja tersebut berikut 1 paket ganja serta 62 batang pohon ganja yang di temukan untuk di bawa ke Pos Kotis Satgas Yonif Raider 300/Bjw di Kp. Wonorejo.
Pasi Intel Satgas Raider 300, Lettu Inf Yudha Hanggara atas petunjuk Dansatgas berkoordinasi dengan AKBP Imam Safi'i dari BNN Prov. Papua untuk penyerahan kedua warga PNG dan pemilik lahan berikut 62 batang ganja serta 1 paket ganja guna proses lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku.
Masyarakat Kampung Kalilapar mengungkapkan pada Awak Media bahwa," Mereka sangat bangga dengan kinerja yang di laksanakan oleh Satgas Raider 300, karena dengan penemuan lahan ganja ini dapat menciptakan keamanan di wilayah perbatasan khususnya di Kampung Kalilapar," Ungkap Mereka.
KABUPATEN BEKASI - Para Insan Pers Kabupaten Bekasi menggelar perhelatan besar peringatan Hari Pers Nasional (HPN) ke-74 tingkat Bekasi Raya tahun 2020 pada Jumat (14/2) yang bertempat diGedung Theater Graha Pariwisata Kabupaten Bekasi.
Pelaksanaan kegiatan yang cukup meriah kendati tak mendapatkan dukungan sepenuhnya dari Pemerintah Kabupaten/Kota Bekasi namun acara dapat berjalan dengan lancar dan dihadiri oleh tamu-tamu undangan yang sudah ditetapkan, dari beberapa tamu undangan dihadiri oleh perwakilannya termasuk Walikota Bekasi dan Gubernur Jawa Barat serta Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh selaku Icon yang sangat dinanti kehadirannya mengingat banyak permasalahan yang terkait dengan Pers dan perusahaan Pers diIndonesia yang sudah tentu Pidato maupun statement Ketua Dewan Pers yang dikenal cukup Kontroversial tersebut sangat dinanti para Ketua Organisasi , Pemilik Perusahaan Pers dan Insan Pers yang hadir pada acara tersebut,(15/2/2020).
Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja mengharapkan pers dapat memberikan pemberitaan yang membangun. Hal itu disampaikannya, pada Puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) ke-74 tingkat Bekasi Raya tahun 2020, Jumat (14/2).“Pemerintah Daerah membutuhkan kehadiran pers dalam perspektif yang seterang-terangnya, yang menyejukan, berdiri di depan, memerangi hoaks, dan ujaran kebencian,” ujarnya di Gedung Theatre, Dinas Pariwisata, Cikarang Timur.
Ia juga berharap, Pers dapat secara konsisten memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi. Termasuk memberikan masukan dan kritik sebagai sosial kontrol.“Saya ucapkan selamat Hari Pers Nasional ke-74, semoga pers semakin jaya! Saya berharap, pers dapat mengambil peran dan ikut dalam membangun Kabupaten Bekasi,” ujarnya.
Bupati Bekasi juga mengucapkan rasa terimakasihnya kepada insan pers, karena dalam setiap kegiatannya selama ini selalu beriringan dengan wartawan.“Sebagai Kepala Daerah, saya sudah sembilan bulan lebih, ini dalam setiap kegiatan selalu bersama para wartawan. Terimakasih, sudah mengawal apa saja yang telah di lakukan Pemerintah Kabupaten Bekasi,” singkatnya.
Puncak peringatan HPN tingkat Bekasi Raya kali ini, mengambil tema pers mendorong sinergi, dalam pengembangan pariwisata. Diakhir acara, Bupati Bekasi dan unsur Muspida yang hadir juga menerima piagam yang diberikan oleh panitia penyelenggara HPN ke-74 tingkat Bekasi Raya.
Protection By Law dan Protection By Insurance
Sementara disisi lain saat perhelatan besar usai digelar para Awak mediapun meminta tanggapan dari Ketua DPC AWI (Aliansi Wartawan Indonesia) Terkait acara HPN ke-74 Bekasi Raya serta hal lainnya yang menyangkut tentang Pers, Ketua DPC AWI (Aliansi Wartawan Indoneesia) Irwan.A mengemukakan,"Kita Cukup mengapresiasi atas kinerja dari kepanitiaan dengan tema untuk menunjang kepariwisataan agar lebih bagus lagi kedepan untuk muncul namun sangat disayangkan peran serta dari pemerintah daerah sendiri yang agak kurang mendukung sepenuhnya untuk kegiatan ini..terus juga ada beberapa point yang ingin saya sampaikan..sebenarnya yang kita butuhkan itu kalau didalam dunia Pers atau Media itu adalah ..pertama dari segi Protection By Law itu adalah perlindungan hukum yang sepenuhnya dari Dewan yang memang diharapkan dari insan pers ini yang memang jelas untuk sementara ini untuk diketahui dari aspek legalitasnya..ya..Dewan Pers yang dipimpin oleh Muhammad Nuh..cuma amat disayangkan juga hari ini beliau tidak bisa hadir jadi kita tidak bisa mungkin sedikit diskusi untuk menyampaikan aspirasi kita..kemudian yang kedua adalah Protection By Insurance..nah itu terkait banyak permasalahan destruktif atau insiden yang dialami oleh Pers disaat mereka menunaikan tugasnya yaitu begitu terjadi destruktif atau intimidasi mereka tidak tercover asuransi yang memang ..ya minimal Pure Insurance untuk proteksi dia disaat melakukan tugas dan kewajibannya..saya rasa hanya itu yang urgensi dibutuhkan bagi insan pers..satu Protection By Law dan kedua Protection By Insurance," Tegasnya.
Terkait permasalahan ketidak hadirannya Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh, Ketua DPC AWI mengatakan," Justru itu yang amat sangat disayangkan sebab selaku Dewan yang tidak beda dengan masyarakat pada umumnya ..Dewan itu sebagai penerima aspirasi..kalau untuk diPers itu sendiri adalah Dewan Pers yang kita harapkan untuk dapat menunjang..ya point-point awal yang saya sampaikan tadi adalah point pertama ..itu untuk selebihnya sebenarnya seperti kesejahteraan, Perumahan ..ya tentu sebenarnya seperti itu harus bisa disampaikan dari Dewan kita harapkan itu untuk menyampaikan aspirasi kita pada pemerintah pusat..ya itu..memang agak kurang memuaskan kalau Ketua Dewan Pers tidak bisa hadir pada Acara yang boleh dikatakan ini nomor kedua terbesar diIndonesia," Pungkas Irwan.
