Polisi Bungkus Pendamping PKH Saat Lakukan Aksi Ilegal di TKP

KABUPATEN BEKASI , MHI - Surat Edaran Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01/MS/K/07/2019 tentang Perum Bulog Sebagai Penyedia Komoditas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sejalan dengan itu, Perum Bulog juga telah memberikan jaminan beras berkualitas dan menyalurkan sesuai dengan prinsip 6T Tepat Sasaran,Tepat Waktu , Tepat Jumlah, Tepat Kualitas, Tepat Harga dan Tepat Administrasi . Tentu pemerintah dan Bulog mempunyai kesamaan paham dan kepentingan untuk melayani KPM yang ikut dalam program BPNT, (18/4/2020).

Kendati demikian lain halnya dengan penyaluran BPNT di Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi,  masih ada e-waroeng di beberapa Desa yang menjadi penyedia komoditas Bantuan Pangan non Tunai (BPNT) yang beroperasi di luar Perum Bulog, yang memang sudah bersinergi dengan Mensos sebagai penyedia Komoditas BPNT.

e-Waroeng non Bulog menyediakan komoditas BPNT yang berbeda dengan e-waroeng yang komoditasnya di supplier oleh Bulog itu sendiri, yang menurutnya lebih berkualitas dari e-waroeng Bulog (Versi e-waroeng non Bulog), sehingga hal tersebut menimbulkan kecemburuan dan ketidakadilan sosial bagi masyarakat penerima BPNT (KPM).

Selain itu, berdampak juga untuk e-Waroeng lain, seperti e-Waroeng di Desa Sembereja, Kecamatan Pebayuran yang e-waroeng nya tersendat di karenakan banyak KPM yang melakukan pengambilan / Gesek di e-Waroeng Non Bulog, yang menurutnya 1 atau 2 hari biasanya KPM sudah menggesek semua ini sudah 2 hari masih banyak yang belum menggesek,

"Biasanya  2 hari sudah habis, KPM sudah menggesek untuk mengambil BPNT, ini sudah 2 hari masih numpuk, padahal saya sudah infokan Ke RT dan ketua kelompok, dan berhubung sedang Pandemi Corono tidak boleh berkerumun  saya sarankan agar di akomodir oleh mereka, gak taunya sudah  pada gesek di e-waroeng lain, yang katanya di e-waroeng saya gak bagus barangnya, padahal kan kalau gak bagus bisa di tukar", Herannya. Senin, (13/04/2020).

Adanya oknum RT Desa Sumbereja yang menurut informasi melakukan kolektif Kartu ATM Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan mengarahkan untuk menggesek ke e-waroeng di luar Desa Sumbereja, Awak Media mencoba melakukan konfirmasi ke Pemerintah Desa Sumbereja, dan di layani oleh Sekretaris Desa Sumbereja, H.Rahmat.

Ketika di Konfirmasi, Rahmat menjelaskan bahwa, "Tidak benar info tersebut, sepengetahuan saya, RT maupun aparatur Desa Sumbereja tidak ada yang melakukan kolektif ATM KPM untuk Bantuan Pangan Non Tunai, apalagi sampai mengarahkan untuk menggesek di e-waroeng di luar Desa Sumbereja" Jelasnya.

Menurutnya, "mungkin ada oknum yang memanfaatkan RT Desa Sumbereja untuk melakukan itu dan mengambil keuntungan dari momen ini", Sambung nya ketika di konfirmasi. Senin, (13/04/2020).

Hasil Pemeriksaan Kepolisian

Menyikapi hal demikian, dengan adanya aduan dari beberapa masyarakat, Kapolsek Pebayuran AKP. Asep Romli memerintahkan Kanit Binmas Polsek Pebayuran Ipda Suhartono untuk melakukan kroscek di lapangan, alhasil di temukan nya Supplier non Bulog yang melakukan pendistribusian BPNT untuk e-Waroeng (MR) di Desa Karang Jaya, dan membawanya ke kantor Polsek Pebayuran untuk di lakukan pemeriksaan terkait perijinan nya sebagai Supplier Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Dinas sosial maupun dari Bulog. Selasa, (14/04/2020).

Hasil pemeriksaan Kepolisian Sektor Pebayuran menyatakan bahwa e-Waroeng (MR) belum melengkapi surat-surat perijinan (Legalitas) yang di keluarkan oleh Dinas dan instansi terkait, dalam pernyataan yang di bacakan langsung olehnya,

"(MR) mengakui kegiatannya dalam pendistribusian Komoditas Sembako Bantuan Pangan Non Tunai sudah menyalahi tugas dan wewenangnya sebagai pendamping PKH, dan belum memiliki legalitas dari Dinsos dan Bulog untuk pendistribusian, dan apabila mengulanginya dia pun siap di proses sesuai hukum yang berlaku" Bacanya di surat pernyataan

Lebih lanjut (MR) membacakan, apabila dirinya di perkenankan dia akan melengkapi legalitasnya ke Dinas Sosial dan Bulog untuk melakukan pendistribusian, tutupnya.

(HRMD) MHI

Tanpa Kepedulian Pemerintah, SMSI dan PWI Tampil Peduli Insan Pers Peliput Covid-19

BEKASI , MHI- Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Bekasi Raya terus menunjukkan kepeduliannya terhadap upaya memerangi virus corona (covid-19). Salah satu bentuk dukungan SMSI dalam memerangi corona adalah dengan membagikan alat pelindung diri (APD), kepada kalangan wartawan bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya Peduli.

Bertempat di sekretariat PWI Bekasi Raya, Kamis, 16 April 2020, jajaran pengurus SMSI Bekasi Raya bersama PWI Bekasi Raya Peduli membagikan APD kepada wartawan, Adapun isi setiap APD berupa masker jenis kain dan untuk kesehatan merk sensi, hand zanititer berupa gel dan cairan serta sarung tangan model karet maupun plastik.

Ketua PWI Bekasi Raya, Melody Sinaga didampingi Ketua PWI Peduli Ade Muksin dan Ketua SMSI Bekasi Raya, Doni Ardon dalam jumpa pers mengatakan pemberian APD kepada wartawan perlu dilakukan karena profesi tersebut sangat rentan tertular virus mengingat tugasnya setiap hari melakukan liputan dan bertemu banyak orang.

“Profesi wartawan itu sangat mulia, dia peduli dengan orang lain, menyampaikan informasi tentang pandemi covid 19, merekam berbagai peristiwa yang terjadi dan termasuk meliput pembagian APD kepada petugas medis, meskipun dia sendiri tidak memiliki APD,” kata Melody.

Untuk itu pihaknya ingin membantu melindungi teman-teman wartawan dari bahaya virus Korona.

" Terus terang saja..walaupun Dewan Pers dan PWI pusat sudah menyampaikan himbauannya kepada pemerintah agar memberikan perhatian kepada jurnalis yang melakukan tugas dilapangan..tetapi ini khusus yang diBekasi nih...kota maupun Kabupaten..kita melihatnya memang perhatiannya itu kurang dan engga ada..boleh saya bilang nyaris engga ada lah baik Kota maupun Kabupaten."

"Semoga para wartawan yang bertugas di Bekasi, baik Kabupaten maupun Kota Bekasi selalu terlindungi dalam menjalankan tugas mulianya,” ujar Melody.

"Kami sampaikan terimakasih kepada rekan-rekan SMSI dan PWI Bekasi Raya Peduli,  kegiatan hari ini menunjukkan bukti kepedulian kita bersama terhadap sesama profesi dalam menghadapi pandemi Covid-19,” ungkap Melody.

Ditambahkan Ketua PWI Bekasi Raya Peduli, Ade Muksin, dirinya antusias atas inisiatif SMSI Bekasi Raya membantu penanganan wabah pandemi Covid-19 di kalangan wartawan.

“SMSI Bekasi Raya menggalang dana di keluarga SMSI dan media partnernya, lalu terealisasi dana pengadaan paket APD untuk dibagikan kepada wartawan melalui program PWI Bekasi Peduli, ini sungguh luar biasa dan saya merasa terharu,” terang Ade.

Adapun sehubungan pemberlakuan PSBB, maka untuk pendistribusian paket APD Wartawan tersebut, selain di kantor PWI juga didistribusikan langsung ke para wartawan di titik kumpul peliputan, seperti Pemda, Polres, Polsek, kantor redaksi hingga pusat keramaian.

“Setelah pembagian disini (kantor PWI_red), selanjutnya menyebar dan langaung membagikannya ke sasaran yang akan menerima bantuan aksi peduli dari SMSI ini," terang Ade.

Pemerintah Tak Perduli Insan Pers

Di tempat yang sama, Ketua SMSI Bekasi Raya, Doni Ardon mengatakan aksi tersebut selain wujud kepedulian terhadap sesama insan pers, juga menjadi rekam jejak digital era pandemi covid 19 tahun 2020.

"Kita, saat ini, telah menjadi saksi digital era pandemi Covid 19, dimana ada pergeseran nilai transaksi pasar baik secara online maupun konvensional selama wabah corona berlangsung," ucapnya seraya menunjukan struk pembelian masker dan hand sanitizer.

Diakui Doni Ardon CEO dua Media Online mengungkapkan bahwa," Merebaknya corona virus berdampak luas bagi kegiatan perekonomian masyarakat. Sebagian usaha mengalami kerugian lantaran sepinya pengunjung yang berujung pada anjloknya penjualan. Namun, di sisi lain sebagian usaha justru mendapat berkah di balik bencana ini."

"Lalu, minat masyarakat meningkat terhadap platform komunitas sehubungan penghentian aktivitas ekonomi dan pembatasan akses serta aktivitas masyarakat," ungkap Doni.

Ia mengingatkan bahwa pandemi Corona berpotensi menyebar luas jika tidak segera ditangani. Data yg diketahuinya, infeksi Virus Corona di seluruh dunia sampai dengan Senin, 13 April 2020 telah mencapai 1.848.503 kasus. Sebagian besar yang menjadi korban keganasan corona merupakan insan pers.

"Insya Allah aksi pembagian APD untuk wartawan ini akan kita lakukan setiap minggunya secara terus menerus hingga pandemi Covid 19 dinyatakan berakhir oleh pemerintah," Jelas Doni.

Sementara Wakil Ketua SMSI Bekasi Raya  Irwan Awaluddin menambahkan," Kegiatan tersebut dilakukan dengan secara tidak langsung agar dapat menyentuh Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten Bekasi Khususnya serta wilayah NKRI lainnya agar dapat memberikan perhatian penuh terhadap para pejuang Publikasi digarda terdepan yang rela mengorbankan jiwa dan raganya demi kepentingan negara, bangsa dan agama dalam bentuk penyajian informasi yang sangat dibutuhkan oleh segenap rakyat indonesia khususnya dan dunia pada umumnya," Pungkas Irwan.

(Armagedon) MHI  

Ridwan Kamil : Tidak Boleh Ada Orang Indonesia Yang Kelaparan di Tanah Jawa Barat

JAWA-BARAT , MHI -- Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Bodebek (Kota Bogor, Bekasi, Depok, Kabupaten Bogor, dan Bekasi) disertai dengan program jaring pengaman sosial yang komprehensif. Program tersebut akan segera disalurkan kepada warga yang membutuhkan supaya dampak sosial dan ekonomi akibat PSBB bisa tertangani.

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar akan mengelompokkan warga terdampak COVID-19. Pertama, warga yang sudah terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kemudian, warga rawan miskin baru.

"DTKS ini mayoritas akan dibantu oleh APBN melalui kementerian-kementerian. Kemudian, ada kelompok dua yang namanya non di DTKS, yaitu mereka-mereka yang rawan miskin baru yang sebelumnya tidak masuk daftar bantuan," kata Kang Emil --sapaan Ridwan Kamil-- dalam jumpa pers di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Minggu (12/4/20).

"Warga rawan miskin baru terbagi dua juga, yang ber-KTP Bodebek dan perantau. Jadi, kepada para perantau di lima wilayah ini jangan khawatir, Anda tetap akan juga dibantu oleh Pemerintah Jawa Barat dan pemerintah lima wilayah ini. Anda akan disamakan haknya selama Anda memang berhak dan butuh bantuan, kami akan bantu," imbuhnya.

Pemda Provinsi Jabar mengalokasikan anggaran sekitar Rp.4 triliun yang bersumber dari APBD untuk program jaring pengaman sosial. Tujuannya, supaya masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari semasa pandemi COVID-19.

Guna kelompok masyarakat penerima bantuan program itu tepat sasaran, Pemda Provinsi Jabar menginstruksikan para Ketua Rukun Tangga (RT) dan Rukun Warga (RW) untuk melakukan pemetaan dan pendataan masyarakat kelompok miskin baru.

"Hari ini RT dan RW sedang melakukan pendataan, maka DTKS yang ada datanya dibantu, yang tidak masuk juga dibantu walaupun ber-KTP atau tidak ber-KTP wilayah tersebut, selama de facto memang bekerja, ngekos atau bekerja di situ," ucap Kang Emil.

"Jangan sampai ada perantau, karena alasan tidak ber-KTP di sana tidak dihitung sebagai yang dibantu. Selama ekonominya memang susah dan perlu bantuan, itu perlu kita bantu. Tidak boleh ada orang warga Indonesia yang kelaparan di tanah Jawa Barat. Siapapun itu, insyaallah kami bantu," tambahnya.

Enam Sumber Bantuan BODEBEK

Selain program jaringan pengaman sosial yang digagas Pemda Provinsi Jabar, kata Kang Emil, ada enam sumber bantuan bagi masyarakat Bodebek. Pertama adalah Program Keluarga Harapan. Kedua, kartu sembako atau bantuan pangan non tunai. Ketiga, kartu prakerja. Kemudian, bantuan sosial dari pemerintah pusat. Empat bantuan itu bersumber dari APBN.

"Kalau di kabupaten, mereka akan dibantu pertama kali oleh dana desa. Sekitar 20 sampai 30 persen dana desa akan dipergunakan untuk membantu warga miskin baru karena COVID-19. Yang keenam, baru dana sosial dari provinsi yang (besarannya) Rp.500 ribu selama 4 bulan itu sudah siap. Dan yang ketujuh, kalau masih kurang, akan diberikan oleh dana sosial dari kota/kabupaten di lima wilayah," katanya.

Menurut Kang Emil, pihaknya akan menggagas Gerakan Nasi Bungkus atau Gasibu. Semua pihak, mulai dari BUMD, mahasiswa, perusahaan swasta, sampai masyarakat umum, dapat ikut dalam gerakan tersebut. Kemudian, akan ada dapur umum di setiap kelurahan di lima wilayah yang memberlakukan PSBB.

Kehadiran Gasibu dan dapur umum bertujuan untuk memastikan semua masyarakat Jabar dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya. Agar dua gerakan itu berjalan, Kang Emil meminta semua RW di Jabar, khususnya Bodebek, melaporkan dan mendata masyarakat yang memerlukan bantuan.

"Gerakan nasi bungkus ini adalah, jika bantuan sosial yang jumlahnya 7 masih ada yang terlewat, ada orang-orang lapar di jalan di RW-RW, minimal perutnya tidak kosong. Akan ada dapur umum di kelurahan-keluruhan di lima daerah yang akan bagikan nasi bungkus kepada mereka yang kelaparan," ucapnya.

"Kepada mereka yang mampu menyumbang makanan atau nasinya atau apa, silahkan koordinasikan dengan RW masing-masing untuk membantu mereka yang mungkin tidak termasuk atau terlewatkan oleh bantuan formal dari pemerintah. Jadi, Jawa Barat insyaallah dijamin tidak ada mereka yang berkesusahan yang tidak dibantu oleh bantuan pemerintahan baik formal maupun non formal," imbuhnya.

Selain itu, Pemda Provinsi Jabar menerima aduan masyarakat yang membutuhkan bantuan, tapi belum terbantu, melalui aplikasi PIKOBAR (Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jabar). Hal tersebut bertujuan untuk memastikan semua masyarakat yang membutuhkan terbantu.

"Ada fitur di PIKOBAR, aplikasi di mana warga yang merasa harusnya dibantu terlewatkan sana-sini dari 7 pintu masuk, juga bisa lapor di aplikasi PIKOBAR. Nanti, aplikasi itu akan mengklarifikasi untuk membantu. Intinya adalah jangan khawatir tidak boleh ada orang kelaparan kesusahan karena sistem formal. Maka, kita bantu dengan sistem pengaduan lewat aplikasi agar disiplin dan terukur," kata Kang Emil.
(DD/JG) MHI

Keterangan Pers Presiden RI Tentang Kebijakan Pemerintah Hadapi Covid-19

JAKARTA , MHI ( 09 April 2020) - Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat sore, Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sebangsa dan se-Tanah Air yang saya hormati, Kita merasakan semuanya dampak dari pandemi COVID-19 yang dirasakan oleh masyarakat luas, baik itu pengusaha, pegawai, pekerja pabrik, sopir taksi, sopir bus, sopir truk, kernet, pengemudi ojek, petugas parkir, para pengrajin, pedagang kecil, pelaku usaha mikro, dan masih banyak lagi.

Oleh sebab itu, pemerintah ingin memberikan perhatian besar dan memberikan prioritas utama untuk menjaga pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dan meningkatkan daya beli masyarakat di lapisan bawah. Pada tanggal 31 Maret yang lalu, saya telah menyampaikan kebijakan mengenai penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan, yang diberikan kepada 10 juta keluarga penerima.

Jumlahnya, total anggarannya adalah Rp37,4 triliun. Kemudian yang berkaitan dengan Kartu Sembako, diberikan kepada 20 juta penerima. Per orang diberikan Rp200.000 per bulannya dan totalnya adalah Rp43,6 triliun. Kemudian Kartu Prakerja, yang sudah saya sampaikan yang lalu juga, 5,6 juta orang, insentif pascapelatihan sebesar Rp600.000 selama 4 bulan.

Anggaran yang disiapkan adalah Rp20 triliun. Kemudian juga pembebasan tarif listrik 450 VA dan diskon tarif listrik untuk 900 VA. Yang tadi yang 450 VA 24 juta pelanggan dan yang 900 VA 7 juta pelanggan. Anggaran yang disiapkan adalah Rp3,5 triliun. Dan dalam minggu ini, pemerintah telah memutuskan beberapa kebijakan bantuan sosial (bansos) yang baru, yaitu Bantuan Khusus Bahan Pokok (sembako) dari Pemerintah Pusat untuk masyarakat di DKI (Jakarta). Dialokasikan untuk 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta KK, dengan besaran Rp600.000 per bulan selama 3 bulan. Anggaran yang dialokasikan Rp2,2 triliun.

Kemudian Bantuan Sembako untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Diberikan kepada 1,6 juta jiwa atau 576 ribu KK, sebesar Rp600.000 per bulan selama 3 bulan, dengan total anggaran Rp1 triliun. Untuk masyarakat di luar Jabodetabek, akan diberikan Bantuan Sosial Tunai kepada 9 juta KK yang tidak menerima Bansos PKH maupun Bansos Sembako. Sekali lagi, kepada 9 juta KK, sebesar Rp600.000 per bulan selama 3 bulan, dan total anggaran yang disiapkan adalah Rp16,2 triliun.

Kemudian juga sebagian Dana Desa juga segera dialokasikan untuk bantuan sosial di desa. Diberikan kepada kurang lebih 10 juta keluarga penerima dengan besaran Rp600.000 per bulan selama 3 bulan dan total anggaran yang disiapkan adalah Rp21 triliun. Sejalan dengan hal tersebut, juga kita akan memperkuat Program Padat Karya Tunai di kementerian-kementerian, yang total anggarannya adalah Rp16,9 triliun. Ini nanti ada di Kementerian Desa dengan Program Padat Karya Tunai Desa, ini targetnya adalah 59 ribu tenaga kerja. Kementerian PUPR dengan Program Padat Karya Tunai juga, targetnya 530 ribu tenaga kerja, dengan total nilai kurang lebih Rp10,2 triliun.

Kemudian di kementerian-kementerian yang lain, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian Kementerian Perhubungan. Dan yang terakhir, Polri juga akan melaksanakan Program Keselamatan. Ini seperti Program Kartu Prakerja, namanya Program Keselamatan oleh Polri, yang mengkombinasikan bantuan sosial dan pelatihan. Targetnya adalah 197 ribu pengemudi taksi, sopir bus atau truk, dan kernet, akan diberikan insentif Rp600.000 per bulan selama 3 bulan. Anggaran yang disiapkan di sini adalah sebesar Rp360 miliar.

Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang saya hormati, Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Pemerintah akan terus berupaya untuk menyisir lagi anggaran-anggaran yang tersedia untuk menambah lagi bantuan sosial, memperluas peluang kerja bagi masyarakat di lapisan bawah untuk program padat karya. Kita harus sadar bahwa tantangan yang kita hadapi tidak mudah, kita harus hadapi bersama-sama. Saya mengajak para pengusaha untuk berusaha keras mempertahankan para pekerjanya. Dan saya mengajak semua pihak untuk peduli kepada masyarakat yang kurang mampu.

Dengan bergotong-royong secara nasional kita bisa mempertahankan capaian pembangunan dan memanfaatkannya untuk lompatan kemajuan. Dan sekali lagi, saya ingin memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran yang bergerak di depan, dalam hal ini dokter, para perawat, tenaga medis yang berada di rumah sakit, dalam kita berperang melawan COVID-19 ini. Saya memberikan apresiasi yang tinggi. Dan itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
(MHI)

Sumber: Seskab

Video Confrence Ratas Percepatan Program Padat Karya Tunai

JAKARTA, MHI - Pemerintah berupaya ingin melindungi masyarakat dari penyebaran Virus Korona (Covid-19), selain itu juga ingin menjaga daya beli masyarakat, terutama masyarakat miskin di Perdesaan. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas (ratas) mengenai Percepatan Program Padat Karya Tunai, Selasa (7/4), melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta.

Untuk menjaga daya beli masyarakat di Perdesaan, menurut Presiden, Pemerintah melakukan dua cara yang bergerak simultan yakni penyaluran program perlindungan sosial dan mempercepat pelaksanaan Program Padat Karya Tunai. “Yang dapat membuka lapangan pekerjaan dan menjaga daya beli masyarakat kita di Perdesaan,” ujar Presiden Jokowi. Pada kesempatan itu, Presiden menekankan beberapa hal untuk mempercepat pelaksanaan Program Padat Karya Tunai, sebagai berikut: Pertama, kepada seluruh Menteri, Kepala Lembaga, dan Kepala Daerah untuk memperbanyak program-program yang sifatnya padat karya tunai.

Terkait akan hal ini, menurut Presiden, adalah keadaan yang tidak normal dan masyarakat pada posisi yang sulit. “Oleh sebab itu, memperbanyak program-program padat karya tunai adalah menjadi kewajiban semua Kementerian, Lembaga, dan Daerah,” imbuh Presiden. Jadi, lanjut Presiden, kalau biasanya mungkin hanya membuat 10 ya sekarang ini harus membuat 50, paling enggak 5 kali. “Kalau hanya normal-normal saja ya enggak akan ada tendangannya,” kata Presiden.

Lebih lanjut, Presiden melihat beberapa Kementerian memiliki program-program yang bisa dikaitkan dengan padat karya tunai. “Di PUPR, di Perhubungan, di Pertanian, di KKP, di LHK, di BUMN saya kira bisa dipadatkaryakan,” ujarnya. Kedua, ini mungkin juga bisa secara masif dilakukan dan dijalankan dalam rangka skema dana desa.

“Dana desa bisa kita gunakan untuk dua hal, yang pertama untuk bantuan sosial warga yang terdampak. Dan yang kedua Program Padat Karya Tunai di desa, ini yang harus dipercepat,” tambah Presiden.

Laporan yang diterima, lanjut Presiden, di akhir Maret 2020, dana desa yang tersalur baru 32%, yaitu hanya pada posisi 9,3 triliun dari pagu tahap yang pertama sebesar 28 triliun. Artinya, menurut Presiden, kalau dari total 72 triliun itu baru 13%, masih kecil sekali. “Saya minta agar dari Kemendes membuat pedoman, memberikan panduan agar Program Padat Karya Tunai ini betul-betul bisa masif dan tepat sasaran,” jelas Presiden.

Mengenai hal ini, sambung Presiden, yang harus diberikan prioritas pada keluarga-keluarga miskin, pada pengangguran, pada yang setengah menganggur, dan kalau bisa memang upah kerja itu diberikan setiap hari, paling lambat satu minggu. Ketiga, Presiden mengingatkan agar pelaksanaan padat karya tunai ini menjalankan protokol kesehatan yang ketat. “Menjaga jarak, memakai masker, sehingga pelaksanaan Program Padat Karya Tunai tidak mengganggu upaya kita dalam memutus rantai penyebaran Covid-19,” pungkas Presiden.

(IR/TGH/EN/SOF) MHI 

Sumber: Seskab

Hadapi Covid-19 ,SMSI Siapkan Pusdiklat Untuk Penginapan Paramedis dan Tenaga Kesehatan

BANTEN, MHI - Dalam rangka memerangi covid 19, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat, siap  mendukung program Pemerintah Pusat dalam penanganan covid 19. Hal ini disampaikan Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus saat menggelar rapat terbatas di  Gedung Journalist Boarding School (JBS) yang juga merupakan Pusdiklat Serikat Media Siber Indonedia (SMSI), yang terletak di Cilegon Banten, Jumat 3 April 2020.

Hadir dalam rapat, Penanggungjawab JBS, Rian Nopandra yang juga menjabat Ketua PWI Banten, Ketua Harian BPD-PHRI Provinsi Banten sekaligus  Konsultan Journalist Boarding School (JBS) GS Ashok Kumar, Sekretaris Litbang SMSI Pusat, Eddy Muhdi Zein. Rapat digelar  di ruang Meeting Hendro S Effendy.

Rapat digelar usai Presiden RI Joko Widodo memberi arahan terbaru dalam penanganan covid 19 pada Kamis (02/04/2020), yakni Rapid test massal, libatkan tokoh agama, stop ekspor alat kesehatan, insentif UMKM,  stok pangan dan jangan liburan.

Konsultan JBS, Ashok Kumar mengatakan, guna mendukung program penanganan covid 19 oleh Pemerintah Pusat, JBS yang terletak di Krotek, Cibeber Kota Cilegon, siap digunakan untuk membantu dalam penanganan covid 19 baik sebagai tempat menginap paramedis dan tenaga kesehatan atau media center covid 19. Oleh karena itu, menurut Ashok, pihaknya juga siap bersinergi dengan Gugus Tugas Covid 19 Pemerintah daerah.

"Agar terlaksana dengan baik, maka harus ada dukungan dari Pemkot Cilegon agar saling bahu membahu memerangi covid 19," ujarnya.

Senada dikatakan Ketua PWI Banten, Rian Nopandra, menurutnya, terkait dukungan penanganan covid 19, pihaknya siap setiap saat untuk bersinergi.

"Sesuatu yang tidak dapat ditolak, jika JBS sebagai Pusdiklat SMSI  akan digunakan untuk penanggulangan tempat Tinggal Tim Medis atau tenaga kesehatan, maka selaku penjab Pusdiklat SMSI Pusat, kami siap sepenuhnya mendukung" ungkap Rian Nopandra yang akrap dipanggil Opan.

Opan juga mengatakan, dalam memerangi covid 19 perlu langkah nyata dalam penangannnya. Oleh karena itu, masyarakat pers tidak boleh tinggal diam, dengan terus membantu dan mendukung penanggulangannya.

"Membasmi covid 19 ini perlu kerjasama semua pihak baik pemerintah, masyarakat dan juga pers. Semoga dengan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, covid 19 segera bisa dibasmi," tuturnya.

Sementara itu, Ketua SMSI Pusat,  Firdaus berharap masyarakat jangan panik dan tetap waspada.

"Jangan panik, apalagi selalu muncul rasa takut yang tidak perlu. Seandainya terjadi hal yang terburuk, kita terjangkiti virus itu, kita tetap harus berfikir positif dan tawakal bahwa  kemungkinan besar kita akan pulih," ucap Firdaus. 

Pada kesempatan tersebut, Firdaus mengungkapkan,  JBS sebagai Pusdiklat SMSI akan disiapkan dalam rangka ikut berperan aktif mendukung program pemerintah dalam penanganan covid 19.

Usai rapat yang dilaksanakan marathon, dari pukul 13.00 wib, rombongan makan siang di Lobi Machmud Matangara, kemudian dilanjutkan ngopi bareng dan santap malam  di Coffe Shop Amir Machmud dan diakhiri dengan meninjau ruangan Journalist Boarding Scool(JBS) yang terdiri dari 10 standar room, 3 superior dan 2 Junior suite room ditambah dengan fasilitas meeting room, kitchen dan gudang serta coffee shop.

(Joggie) MHI 

Aria Dwi Nugraha Minta Bupati Segera Realisasikan Anggaran Tersepakati

KABUPATEN BEKASI, MHI - Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha mendesak Pemerintah Kabupaten Bekasi agar dapat segera merealisasikan Anggaran untuk Penanganan bencana Covid-19, yang telah disepakati Bupati dan DPRD sebesar Rp 240 Miliar.

Aria Dwi Nugraha mengatakan, bahwa Bupati segera mengeluarkan anggaran tersebut untuk melengkapi peralatan para Petugas Medis dan juga Satgas untuk pencegahan wabah virus corona di wilayah Kabupaten Bekasi," ujar Aria ( 4/20 ).

Ketua DPRD Aria Dwi Nugraha dari Praksi Gerindra menegaskan bahwa Kami Dewan sudah mengingatkan agar anggaran yang nantinya dicairkan dapat dipergunakan sebaik-baik mungkin dan dilakukan pengawasan dan anggarannya harus diawasi agar tidak ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan dengan tujuan lain, karena anggaran terebut adalah anggaran tanggap bencana," tegas Aria.

"Kami Para DPRD, akan bersama-sama Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penggunaan alokasi anggaran dana pencegahan dan penanganan penyebaran Corona (Covid-19) agar tepat sasaran dan tidak menjadi ajang Korupsi pihak-pihak yang memanfaatkan situasi di balik wabah virus corona, karena penyediaan dana itu diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan /atau Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)," ungkap Aria.

Perhatian untuk Pers dan Masyarakat

Sementara dilokasi berbeda Ketua DPC AWI (Aliansi Wartawan Indonesia) Irwan A saat dimintakan tanggapannya oleh Awak Media mengatakan," bahwa  Pemerintah Kabupaten Bekasi dapat segera mungkin mengalokasikan anggaran terebut..tidak hanya untuk pencegahan dan penanganan Covid-19, tetapi juga harus ada dampak dari kebijakan Pemerintah Daerah untuk mengadakan rumah  tinggal karantina di Kabupaten Bekasi," katanya.

Irwan A  menegaskan, "Pemerintah Kabupaten Bekasi harus dapat memikirkan para jurnalis yang meliput kegiatan penanggulangan Covid-19 agar dapat perhatian penuh dari Pemkab Bekasi mengingat kinerja para insan pers dalam peliputan sarat dengan pertaruhan nyawa dan juga menghimbau agar Masyarakat tetap didalam rumah, namun bagi warga miskin merasakan berdampak, semestinya Pemerintah juga dapat memikirkan alokasi anggaran untuk mengadakan penyediaan sembako serta kebutuhan lainnya bagi warga yang terkena dampak corona sehingga tidak hanya memikirkan anggaran Kesehatan Medis saja yang harus di pikirikan namun Pemerintah dan DPRD juga memikirkan kebutuhan Masyarakat termasuk para insan Pers diKabupaten Bekasi yang nota bene telah banyak membantu mempublikasikan kinerja kepemerintahan diKabupaten Bekasi," Pungkas Irwan.

(Joggie) MHI