KEPRI, BATAM , MHI - Komandan Resort Militer (Danrem) 033/Wira Pratama
Brigjen TNI Gabriel Lema, S.Sos. selaku Dansatgasgabpad meninjau lahan
yang di rencanakan akan dibangun Makogasgabpad (Markas Komando Tugas
Gabungan Terpadu) di Pulau Galang Batam, Rabu (22/4/20).
Peninjauan
lahan tersebut didampingi oleh Kasiops Korem 033/WP, Wadandenzibang
Tanjungpinang dan perwakilan dari PUPR, yang direncanakan akan di bangun
Makogasgabpad sebagai Markas Komando Pengendalian Percepatan Penanganan
Inveksi Covid-19 di wilayah Provinsi Kepri khususnya Kota Batam.
Disela
peninjauannya Dansatgasgabpad Brigjen TNI Gabriel Lema, S.Sos. yang
juga menjabat sebagai Danrem 033/WP itu berharap agar Makogasgabpad
tersebut akan segera dapat di bangun secepat mungkin.
"Karena
dengan sudah adanya RS Khusus Infeksi Covid-19 Pulau Galang ini, juga
harus di dukung dengan Makogasgabpad sebagai Markas Komando Pengendalian
Operasional secara terpusat," tutur Brigjen TNI Gabriel Lema.
Markas
Komando Tugas Gabungan Terpadu yang akan di bangun tersebut
diperuntukkan sebagai Markas Komando dan pengendalian untuk membantu
RSKI Covid-19 Pulau Galang dalam percepatan penanganan Covid-19 yang
lokasinya berada persis di depan Rumah Sakit Khusus Infeksi Covid-19
Pulau Galang.
JAKARTA , MHI - Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Andika
Perkasa melakukan teleconference dengan Panglima TNI, Kasal dan Kasau
serta jajaran Komisi I DPR RI terkait laporan anggaran operasional rumah
sakit TNI rujukan penanganan Covid-19, (19/4/2020).
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
“Kami
memiliki 69 rumah sakit di seluruh Indonesia, namun TNI AD baru bisa
membantu RSPAD secara signifikan, meskipun bantuan kecil untuk rumah
sakit lainnya sudah kami lakukan,” Ujar Kasad.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
TNI AD terus
mengawal RSPAD Gatot Soebroto guna mempercepat langkah penanganan
pasien, dan TNI AD telah mengeluarkan anggaran sebesar 40 miliyar
rupiah.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
“Hingga kini, RSPAD telah menerima bantuan sebesar
90 miliyar untuk penanganan Covid-19 ini, dimana 50 miliyarnya dibantu
oleh Kementerian Pertahanan,” Terang Kasad.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Lebih lanjut
Kasad mengatakan, biaya operasional RSPAD Gatot Soebroto cukup tertatih
untuk memenuhi kebutuhan APD, dan TNI AD terus menyuplai ketersediaan
APD para tenaga medis.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
“Hal lainnya, RSPAD dulunya tidak
punya labolaturium rapid test PCR berbasis antigen untuk
mengidentifikasi pasien positif corona, kemudian RSPAD mendapatkan
bantuan dari Kemenkes satu lab PCR. Kami kawal untuk menyiapkan
fasilitasnya termasuk penyediaan reagen, yang paling utama untuk
melakukan uji SWAB,” Papar Jenderal TNI Andika Perkasa.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Menanggapi laporan Kasad tersebut, Ketua Komisi I DPR, Meutya Viada Hafid mengapresiasi langkah TNI AD dalam mengawal RSPAD.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
“Kami mengapresiasi apa yang telah dilakukan TNI AD, meski dalam keterbatasan, namun tetap memberikan yang terbaik.
SUMUT,KAB, BATU BARA ,MHI - Sejak mewabahnya Virus Corona
dinusantara, termasuk di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara membawa
dampak melemahnya perekonomian, sehingga berakibat meningkatnya jumlah
warga yang kurang mampu,untuk itu sebagai wujud keprihatinan atas
kesulitan ekonomi warga khususnya warga kurang mampu akibat dampak
Covid-19, wartawan yang tergabung dalam kelompok Wappres (Warung
Apresiasi Pers) Kabupaten Batu Bara menyalurkan bantuan berupa 1,7 ton
beras dan 350 buah masker, Jumat (17/04/2020).
Adapun
aksi kemanusiaan yang dilakukan Wartawan Wappres tersebut mendapat
sambutan hangat sekaligus haru dari warga yang menerimanya.
“Aksi
simpati dan humanis di tengah pandemi wabah Covid – 19 yang melanda
hampir di seluruh negara, tak terkecuali di Indonesia membuat rekan
rekan pers terketuk untuk berbagi dengan sesama,” ujar H.Guntur Sinaga
salah seorang wartawan Wappres yang dituakan.
Pembagian
sembako beras dan ratusan lembar masker dilakukan wartawan yang juga
disebut ‘wartawan sayap kiri’ ini kepada warga yang berpenghasilan pas –
pasan di beberapa desa di Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Medang Deras,
Kecamatan Air Putih Kecamatan Tanjung Tiram, Kecamatan Datuk Tanah
Datar, Kecamatan Datuk Lima Puluh dan Kecamatan Lima Puluh Pesisir
Kabupaten Batu Bara.
“Ratusan paket sembako beras dan 350 buah masker di bagikan
rekan–rekan wartawan yang bergabung di Markas Wappres Lima Puluh secara
simbolis diberikan kepada 13 warga di markas dan juga mendatangi dari
rumah ke rumah. Bantuan itu di berikan untuk mendukung program
pemerintah menghadapi bencana wabah Pandemi Covid 19, khususnya di
Kabupaten Batu Bara”, jelas Guntur Sinaga.
Guntur
berharap dalam situasi pandemi Corona yang tengah mewabah mewakili
wartawan Wappres menghimbau agar warga jangan bepergian dan mengunjungi
tempat–tempat keramaian, kalau bisa di rumah saja. Tidak perlu panik
sambil menunggu wabah ini berakhir. Jangan lupa berdoa agar kita
diselamatkan dari wabah yang berbahaya ini,” Harap H.Guntur.
Aksi
sosial wartawan yang pertama di Kabupaten Batu Bara ini mendapat
apresiasi dari dua anggota DPRD Batu Bara yang hadir saat penyaluran
bantuan kendati pihak pemerintah tak perduli dengan insan Pers.
Anggota
Fraksi Demokrat Azuar Simanjuntak dan anggota Fraksi PKS Citra Muliadi
Bangun mengungkapkan aksi kemanusiaan yang dilakukan wartawan Wappres
menunjukkan kepedulian terhadap warga ditengah tengah kesulitan ekonomi
akibat pandemi Covid-19.
Guntur juga menerangkan, sembako yang disalurkan adalah bantuan dari para donatur di Kabupaten Batu Bara.
Aksi bagi sembako dan masker diikuti oleh wartawan televisi, online dan juga media cetak.
KABUPATEN BEKASI , MHI - Surat Edaran Menteri Sosial Republik
Indonesia Nomor 01/MS/K/07/2019 tentang Perum Bulog Sebagai Penyedia
Komoditas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sejalan dengan itu, Perum
Bulog juga telah memberikan jaminan beras berkualitas dan menyalurkan
sesuai dengan prinsip 6T Tepat Sasaran,Tepat Waktu , Tepat Jumlah, Tepat
Kualitas, Tepat Harga dan Tepat Administrasi . Tentu pemerintah dan
Bulog mempunyai kesamaan paham dan kepentingan untuk melayani KPM yang
ikut dalam program BPNT, (18/4/2020).
Kendati demikian lain
halnya dengan penyaluran BPNT di Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi,
masih ada e-waroeng di beberapa Desa yang menjadi penyedia komoditas
Bantuan Pangan non Tunai (BPNT) yang beroperasi di luar Perum Bulog,
yang memang sudah bersinergi dengan Mensos sebagai penyedia Komoditas
BPNT.
e-Waroeng non Bulog menyediakan komoditas BPNT yang berbeda
dengan e-waroeng yang komoditasnya di supplier oleh Bulog itu sendiri,
yang menurutnya lebih berkualitas dari e-waroeng Bulog (Versi e-waroeng
non Bulog), sehingga hal tersebut menimbulkan kecemburuan dan
ketidakadilan sosial bagi masyarakat penerima BPNT (KPM).
Selain
itu, berdampak juga untuk e-Waroeng lain, seperti e-Waroeng di Desa
Sembereja, Kecamatan Pebayuran yang e-waroeng nya tersendat di karenakan
banyak KPM yang melakukan pengambilan / Gesek di e-Waroeng Non Bulog,
yang menurutnya 1 atau 2 hari biasanya KPM sudah menggesek semua ini
sudah 2 hari masih banyak yang belum menggesek,
"Biasanya 2
hari sudah habis, KPM sudah menggesek untuk mengambil BPNT, ini sudah 2
hari masih numpuk, padahal saya sudah infokan Ke RT dan ketua kelompok,
dan berhubung sedang Pandemi Corono tidak boleh berkerumun saya
sarankan agar di akomodir oleh mereka, gak taunya sudah pada gesek di
e-waroeng lain, yang katanya di e-waroeng saya gak bagus barangnya,
padahal kan kalau gak bagus bisa di tukar", Herannya. Senin,
(13/04/2020).
Adanya oknum RT Desa Sumbereja yang menurut
informasi melakukan kolektif Kartu ATM Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
dan mengarahkan untuk menggesek ke e-waroeng di luar Desa Sumbereja,
Awak Media mencoba melakukan konfirmasi ke Pemerintah Desa Sumbereja,
dan di layani oleh Sekretaris Desa Sumbereja, H.Rahmat.
Ketika di
Konfirmasi, Rahmat menjelaskan bahwa, "Tidak benar info tersebut,
sepengetahuan saya, RT maupun aparatur Desa Sumbereja tidak ada yang
melakukan kolektif ATM KPM untuk Bantuan Pangan Non Tunai, apalagi
sampai mengarahkan untuk menggesek di e-waroeng di luar Desa Sumbereja"
Jelasnya.
Menurutnya, "mungkin ada oknum yang memanfaatkan RT
Desa Sumbereja untuk melakukan itu dan mengambil keuntungan dari momen
ini", Sambung nya ketika di konfirmasi. Senin, (13/04/2020).
Hasil Pemeriksaan Kepolisian
Menyikapi
hal demikian, dengan adanya aduan dari beberapa masyarakat, Kapolsek
Pebayuran AKP. Asep Romli memerintahkan Kanit Binmas Polsek Pebayuran
Ipda Suhartono untuk melakukan kroscek di lapangan, alhasil di temukan
nya Supplier non Bulog yang melakukan pendistribusian BPNT untuk
e-Waroeng (MR) di Desa Karang Jaya, dan membawanya ke kantor Polsek
Pebayuran untuk di lakukan pemeriksaan terkait perijinan nya sebagai
Supplier Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Dinas sosial maupun dari
Bulog. Selasa, (14/04/2020).
Hasil pemeriksaan Kepolisian Sektor
Pebayuran menyatakan bahwa e-Waroeng (MR) belum melengkapi surat-surat
perijinan (Legalitas) yang di keluarkan oleh Dinas dan instansi terkait,
dalam pernyataan yang di bacakan langsung olehnya,
"(MR)
mengakui kegiatannya dalam pendistribusian Komoditas Sembako Bantuan
Pangan Non Tunai sudah menyalahi tugas dan wewenangnya sebagai
pendamping PKH, dan belum memiliki legalitas dari Dinsos dan Bulog untuk
pendistribusian, dan apabila mengulanginya dia pun siap di proses
sesuai hukum yang berlaku" Bacanya di surat pernyataan
Lebih
lanjut (MR) membacakan, apabila dirinya di perkenankan dia akan
melengkapi legalitasnya ke Dinas Sosial dan Bulog untuk melakukan
pendistribusian, tutupnya.
BEKASI , MHI- Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Bekasi Raya terus menunjukkan kepeduliannya terhadap upaya memerangi virus corona (covid-19). Salah satu bentuk dukungan SMSI dalam memerangi corona adalah dengan membagikan alat pelindung diri (APD), kepada kalangan wartawan bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya Peduli.
Bertempat di sekretariat PWI Bekasi Raya, Kamis, 16 April 2020, jajaran pengurus SMSI Bekasi Raya bersama PWI Bekasi Raya Peduli membagikan APD kepada wartawan, Adapun isi setiap APD berupa masker jenis kain dan untuk kesehatan merk sensi, hand zanititer berupa gel dan cairan serta sarung tangan model karet maupun plastik.
Ketua PWI Bekasi Raya, Melody Sinaga didampingi Ketua PWI Peduli Ade Muksin dan Ketua SMSI Bekasi Raya, Doni Ardon dalam jumpa pers mengatakan pemberian APD kepada wartawan perlu dilakukan karena profesi tersebut sangat rentan tertular virus mengingat tugasnya setiap hari melakukan liputan dan bertemu banyak orang.
“Profesi wartawan itu sangat mulia, dia peduli dengan orang lain, menyampaikan informasi tentang pandemi covid 19, merekam berbagai peristiwa yang terjadi dan termasuk meliput pembagian APD kepada petugas medis, meskipun dia sendiri tidak memiliki APD,” kata Melody.
Untuk itu pihaknya ingin membantu melindungi teman-teman wartawan dari bahaya virus Korona.
" Terus terang saja..walaupun Dewan Pers dan PWI pusat sudah menyampaikan himbauannya kepada pemerintah agar memberikan perhatian kepada jurnalis yang melakukan tugas dilapangan..tetapi ini khusus yang diBekasi nih...kota maupun Kabupaten..kita melihatnya memang perhatiannya itu kurang dan engga ada..boleh saya bilang nyaris engga ada lah baik Kota maupun Kabupaten."
"Semoga para wartawan yang bertugas di Bekasi, baik Kabupaten maupun Kota Bekasi selalu terlindungi dalam menjalankan tugas mulianya,” ujar Melody.
"Kami sampaikan terimakasih kepada rekan-rekan SMSI dan PWI Bekasi Raya Peduli, kegiatan hari ini menunjukkan bukti kepedulian kita bersama terhadap sesama profesi dalam menghadapi pandemi Covid-19,” ungkap Melody.
Ditambahkan Ketua PWI Bekasi Raya Peduli, Ade Muksin, dirinya antusias atas inisiatif SMSI Bekasi Raya membantu penanganan wabah pandemi Covid-19 di kalangan wartawan.
“SMSI Bekasi Raya menggalang dana di keluarga SMSI dan media partnernya, lalu terealisasi dana pengadaan paket APD untuk dibagikan kepada wartawan melalui program PWI Bekasi Peduli, ini sungguh luar biasa dan saya merasa terharu,” terang Ade.
Adapun sehubungan pemberlakuan PSBB, maka untuk pendistribusian paket APD Wartawan tersebut, selain di kantor PWI juga didistribusikan langsung ke para wartawan di titik kumpul peliputan, seperti Pemda, Polres, Polsek, kantor redaksi hingga pusat keramaian.
“Setelah pembagian disini (kantor PWI_red), selanjutnya menyebar dan langaung membagikannya ke sasaran yang akan menerima bantuan aksi peduli dari SMSI ini," terang Ade.
Pemerintah Tak Perduli Insan Pers
Di tempat yang sama, Ketua SMSI Bekasi Raya, Doni Ardon mengatakan aksi tersebut selain wujud kepedulian terhadap sesama insan pers, juga menjadi rekam jejak digital era pandemi covid 19 tahun 2020.
"Kita, saat ini, telah menjadi saksi digital era pandemi Covid 19, dimana ada pergeseran nilai transaksi pasar baik secara online maupun konvensional selama wabah corona berlangsung," ucapnya seraya menunjukan struk pembelian masker dan hand sanitizer.
Diakui Doni Ardon CEO dua Media Online mengungkapkan bahwa," Merebaknya corona virus berdampak luas bagi kegiatan perekonomian masyarakat. Sebagian usaha mengalami kerugian lantaran sepinya pengunjung yang berujung pada anjloknya penjualan. Namun, di sisi lain sebagian usaha justru mendapat berkah di balik bencana ini."
"Lalu, minat masyarakat meningkat terhadap platform komunitas sehubungan penghentian aktivitas ekonomi dan pembatasan akses serta aktivitas masyarakat," ungkap Doni.
Ia mengingatkan bahwa pandemi Corona berpotensi menyebar luas jika tidak segera ditangani. Data yg diketahuinya, infeksi Virus Corona di seluruh dunia sampai dengan Senin, 13 April 2020 telah mencapai 1.848.503 kasus. Sebagian besar yang menjadi korban keganasan corona merupakan insan pers.
"Insya Allah aksi pembagian APD untuk wartawan ini akan kita lakukan setiap minggunya secara terus menerus hingga pandemi Covid 19 dinyatakan berakhir oleh pemerintah," Jelas Doni.
Sementara Wakil Ketua SMSI Bekasi Raya Irwan Awaluddin menambahkan," Kegiatan tersebut dilakukan dengan secara tidak langsung agar dapat menyentuh Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten Bekasi Khususnya serta wilayah NKRI lainnya agar dapat memberikan perhatian penuh terhadap para pejuang Publikasi digarda terdepan yang rela mengorbankan jiwa dan raganya demi kepentingan negara, bangsa dan agama dalam bentuk penyajian informasi yang sangat dibutuhkan oleh segenap rakyat indonesia khususnya dan dunia pada umumnya," Pungkas Irwan. (Armagedon) MHI
JAWA-BARAT , MHI -- Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Bodebek (Kota Bogor, Bekasi, Depok, Kabupaten Bogor, dan Bekasi) disertai dengan program jaring pengaman sosial yang komprehensif. Program tersebut akan segera disalurkan kepada warga yang membutuhkan supaya dampak sosial dan ekonomi akibat PSBB bisa tertangani.
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar akan mengelompokkan warga terdampak COVID-19. Pertama, warga yang sudah terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kemudian, warga rawan miskin baru.
"DTKS ini mayoritas akan dibantu oleh APBN melalui kementerian-kementerian. Kemudian, ada kelompok dua yang namanya non di DTKS, yaitu mereka-mereka yang rawan miskin baru yang sebelumnya tidak masuk daftar bantuan," kata Kang Emil --sapaan Ridwan Kamil-- dalam jumpa pers di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Minggu (12/4/20).
"Warga rawan miskin baru terbagi dua juga, yang ber-KTP Bodebek dan perantau. Jadi, kepada para perantau di lima wilayah ini jangan khawatir, Anda tetap akan juga dibantu oleh Pemerintah Jawa Barat dan pemerintah lima wilayah ini. Anda akan disamakan haknya selama Anda memang berhak dan butuh bantuan, kami akan bantu," imbuhnya.
Pemda Provinsi Jabar mengalokasikan anggaran sekitar Rp.4 triliun yang bersumber dari APBD untuk program jaring pengaman sosial. Tujuannya, supaya masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari semasa pandemi COVID-19.
Guna kelompok masyarakat penerima bantuan program itu tepat sasaran, Pemda Provinsi Jabar menginstruksikan para Ketua Rukun Tangga (RT) dan Rukun Warga (RW) untuk melakukan pemetaan dan pendataan masyarakat kelompok miskin baru.
"Hari ini RT dan RW sedang melakukan pendataan, maka DTKS yang ada datanya dibantu, yang tidak masuk juga dibantu walaupun ber-KTP atau tidak ber-KTP wilayah tersebut, selama de facto memang bekerja, ngekos atau bekerja di situ," ucap Kang Emil.
"Jangan sampai ada perantau, karena alasan tidak ber-KTP di sana tidak dihitung sebagai yang dibantu. Selama ekonominya memang susah dan perlu bantuan, itu perlu kita bantu. Tidak boleh ada orang warga Indonesia yang kelaparan di tanah Jawa Barat. Siapapun itu, insyaallah kami bantu," tambahnya.
Enam Sumber Bantuan BODEBEK
Selain program jaringan pengaman sosial yang digagas Pemda Provinsi Jabar, kata Kang Emil, ada enam sumber bantuan bagi masyarakat Bodebek. Pertama adalah Program Keluarga Harapan. Kedua, kartu sembako atau bantuan pangan non tunai. Ketiga, kartu prakerja. Kemudian, bantuan sosial dari pemerintah pusat. Empat bantuan itu bersumber dari APBN.
"Kalau di kabupaten, mereka akan dibantu pertama kali oleh dana desa. Sekitar 20 sampai 30 persen dana desa akan dipergunakan untuk membantu warga miskin baru karena COVID-19. Yang keenam, baru dana sosial dari provinsi yang (besarannya) Rp.500 ribu selama 4 bulan itu sudah siap. Dan yang ketujuh, kalau masih kurang, akan diberikan oleh dana sosial dari kota/kabupaten di lima wilayah," katanya.
Menurut Kang Emil, pihaknya akan menggagas Gerakan Nasi Bungkus atau Gasibu. Semua pihak, mulai dari BUMD, mahasiswa, perusahaan swasta, sampai masyarakat umum, dapat ikut dalam gerakan tersebut. Kemudian, akan ada dapur umum di setiap kelurahan di lima wilayah yang memberlakukan PSBB.
Kehadiran Gasibu dan dapur umum bertujuan untuk memastikan semua masyarakat Jabar dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya. Agar dua gerakan itu berjalan, Kang Emil meminta semua RW di Jabar, khususnya Bodebek, melaporkan dan mendata masyarakat yang memerlukan bantuan.
"Gerakan nasi bungkus ini adalah, jika bantuan sosial yang jumlahnya 7 masih ada yang terlewat, ada orang-orang lapar di jalan di RW-RW, minimal perutnya tidak kosong. Akan ada dapur umum di kelurahan-keluruhan di lima daerah yang akan bagikan nasi bungkus kepada mereka yang kelaparan," ucapnya.
"Kepada mereka yang mampu menyumbang makanan atau nasinya atau apa, silahkan koordinasikan dengan RW masing-masing untuk membantu mereka yang mungkin tidak termasuk atau terlewatkan oleh bantuan formal dari pemerintah. Jadi, Jawa Barat insyaallah dijamin tidak ada mereka yang berkesusahan yang tidak dibantu oleh bantuan pemerintahan baik formal maupun non formal," imbuhnya.
Selain itu, Pemda Provinsi Jabar menerima aduan masyarakat yang membutuhkan bantuan, tapi belum terbantu, melalui aplikasi PIKOBAR (Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jabar). Hal tersebut bertujuan untuk memastikan semua masyarakat yang membutuhkan terbantu.
"Ada fitur di PIKOBAR, aplikasi di mana warga yang merasa harusnya dibantu terlewatkan sana-sini dari 7 pintu masuk, juga bisa lapor di aplikasi PIKOBAR. Nanti, aplikasi itu akan mengklarifikasi untuk membantu. Intinya adalah jangan khawatir tidak boleh ada orang kelaparan kesusahan karena sistem formal. Maka, kita bantu dengan sistem pengaduan lewat aplikasi agar disiplin dan terukur," kata Kang Emil. (DD/JG) MHI
JAKARTA , MHI ( 09 April 2020) - Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat sore, Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sebangsa dan se-Tanah Air yang saya hormati, Kita merasakan semuanya dampak dari pandemi COVID-19 yang dirasakan oleh masyarakat luas, baik itu pengusaha, pegawai, pekerja pabrik, sopir taksi, sopir bus, sopir truk, kernet, pengemudi ojek, petugas parkir, para pengrajin, pedagang kecil, pelaku usaha mikro, dan masih banyak lagi.
Oleh sebab itu, pemerintah ingin memberikan perhatian besar dan memberikan prioritas utama untuk menjaga pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dan meningkatkan daya beli masyarakat di lapisan bawah. Pada tanggal 31 Maret yang lalu, saya telah menyampaikan kebijakan mengenai penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan, yang diberikan kepada 10 juta keluarga penerima.
Jumlahnya, total anggarannya adalah Rp37,4 triliun. Kemudian yang berkaitan dengan Kartu Sembako, diberikan kepada 20 juta penerima. Per orang diberikan Rp200.000 per bulannya dan totalnya adalah Rp43,6 triliun. Kemudian Kartu Prakerja, yang sudah saya sampaikan yang lalu juga, 5,6 juta orang, insentif pascapelatihan sebesar Rp600.000 selama 4 bulan.
Anggaran yang disiapkan adalah Rp20 triliun. Kemudian juga pembebasan tarif listrik 450 VA dan diskon tarif listrik untuk 900 VA. Yang tadi yang 450 VA 24 juta pelanggan dan yang 900 VA 7 juta pelanggan. Anggaran yang disiapkan adalah Rp3,5 triliun. Dan dalam minggu ini, pemerintah telah memutuskan beberapa kebijakan bantuan sosial (bansos) yang baru, yaitu Bantuan Khusus Bahan Pokok (sembako) dari Pemerintah Pusat untuk masyarakat di DKI (Jakarta). Dialokasikan untuk 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta KK, dengan besaran Rp600.000 per bulan selama 3 bulan. Anggaran yang dialokasikan Rp2,2 triliun.
Kemudian Bantuan Sembako untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Diberikan kepada 1,6 juta jiwa atau 576 ribu KK, sebesar Rp600.000 per bulan selama 3 bulan, dengan total anggaran Rp1 triliun. Untuk masyarakat di luar Jabodetabek, akan diberikan Bantuan Sosial Tunai kepada 9 juta KK yang tidak menerima Bansos PKH maupun Bansos Sembako. Sekali lagi, kepada 9 juta KK, sebesar Rp600.000 per bulan selama 3 bulan, dan total anggaran yang disiapkan adalah Rp16,2 triliun.
Kemudian juga sebagian Dana Desa juga segera dialokasikan untuk bantuan sosial di desa. Diberikan kepada kurang lebih 10 juta keluarga penerima dengan besaran Rp600.000 per bulan selama 3 bulan dan total anggaran yang disiapkan adalah Rp21 triliun. Sejalan dengan hal tersebut, juga kita akan memperkuat Program Padat Karya Tunai di kementerian-kementerian, yang total anggarannya adalah Rp16,9 triliun. Ini nanti ada di Kementerian Desa dengan Program Padat Karya Tunai Desa, ini targetnya adalah 59 ribu tenaga kerja. Kementerian PUPR dengan Program Padat Karya Tunai juga, targetnya 530 ribu tenaga kerja, dengan total nilai kurang lebih Rp10,2 triliun.
Kemudian di kementerian-kementerian yang lain, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian Kementerian Perhubungan. Dan yang terakhir, Polri juga akan melaksanakan Program Keselamatan. Ini seperti Program Kartu Prakerja, namanya Program Keselamatan oleh Polri, yang mengkombinasikan bantuan sosial dan pelatihan. Targetnya adalah 197 ribu pengemudi taksi, sopir bus atau truk, dan kernet, akan diberikan insentif Rp600.000 per bulan selama 3 bulan. Anggaran yang disiapkan di sini adalah sebesar Rp360 miliar.
Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang saya hormati, Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Pemerintah akan terus berupaya untuk menyisir lagi anggaran-anggaran yang tersedia untuk menambah lagi bantuan sosial, memperluas peluang kerja bagi masyarakat di lapisan bawah untuk program padat karya. Kita harus sadar bahwa tantangan yang kita hadapi tidak mudah, kita harus hadapi bersama-sama. Saya mengajak para pengusaha untuk berusaha keras mempertahankan para pekerjanya. Dan saya mengajak semua pihak untuk peduli kepada masyarakat yang kurang mampu.
Dengan bergotong-royong secara nasional kita bisa mempertahankan capaian pembangunan dan memanfaatkannya untuk lompatan kemajuan. Dan sekali lagi, saya ingin memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran yang bergerak di depan, dalam hal ini dokter, para perawat, tenaga medis yang berada di rumah sakit, dalam kita berperang melawan COVID-19 ini. Saya memberikan apresiasi yang tinggi. Dan itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. (MHI)
