Pemerintah Lakukan Program Vaksinasi Perdana COVID-19 Secara Gratis di Beranda Depan Istana Merdeka

JAKARTA, MHI - Pemerintah memulai program vaksinasi COVID-19 secara gratis pada hari ini, Rabu, (13/01/2021). Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi penerima pertama vaksin tersebut.

“Insyaallah, Bapak-Ibu kita akan mulai di hari Rabu dan akan dimulai oleh Bapak Presiden,” Kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Senin (11/01/2021) lalu, di Kantor Presiden, Jakarta.

Sebelumnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah memberikan persetujuan penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) untuk vaksin COVID-19.

“Pada hari ini, Senin, tanggal 11 Januari 2021, Badan POM memberikan izin penggunaan dalam kondisi emergency (emergency use authorization) untuk vaksin COVID-19 yang pertama kali kepada vaksin CoronoVac produksi Sinovac Biotech Inc. yang bekerja sama dengan PT Bio Farma,” Ujar Kepala BPOM Penny K. Lukito dalam keterangan persnya, di Jakarta, Senin (11/01/2021).

Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan fatwa bahwa vaksin tersebut halal dan suci.

“Yang terkait aspek kehalalan, setelah dilakukan diskusi panjang penjelasan auditor, rapat Komisi Fatwa menyepakati bahwa vaksin COVID-19 yang diproduksi Sinovac Lifescience yang sertifikasinya diajukan Bio Farma, suci dan halal,” Terang Ketua MUI Bidang Fatwa KH. Asrorun Niam Sholeh, Jumat (08/01/2021).

Sebagaimana disampaikan Menkes Budi Gunadi Sadikin, program vaksinasi adalah salah satu strategi utama untuk menyelesaikan masalah pandemi COVID-19 dan dibutuhkan waktu lebih dari 12 bulan untuk dapat menyelesaikan program ini. Untuk itu, ia berharap dukungan serta partisipasi dari seluruh rakyat Indonesia.

“Mudah-mudahan yang apa yang kita lakukan di sini bisa diikuti, bisa dikerjasamakan, bisa didukung oleh seluruh rakyat Indonesia karena tidak mungkin pemerintah bisa melakukan ini sendiri. Saya percaya bahwa bersama kita bisa,” ujar Budi saat menyambut kedatangan 1,8 juta vaksin COVID-19 di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, akhir Desember silam.

Pemberian vaksin akan dilakukan pada sekitar 181,5 juta penduduk Indonesia untuk memperoleh kekebalan komunitas atau herd immunity. Pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap dengan prioritas pertama adalah para tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanganan COVID-19.

Selanjutnya adalah petugas pelayanan publik serta kelompok usia lanjut (60 tahun ke atas). Vaksinasi kepada kelompok usia lanjut akan dilakukan setelah mendapatkan informasi keamanan vaksin untuk kelompok tersebut.

Kemudian, masyarakat rentan dengan risiko penularan tinggi, serta masyarakat lainnya dengan pendekatan klaster sesuai dengan ketersediaan vaksin.

Namun, sejalan dengan program vaksinasi, Menkes tetap mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk tetap disiplin menaati protokol kesehatan 3M karena pandemi belum berakhir.

“Dengan berjalannya program vaksinasi ini kita justru harus tetap menjalankan protokol kesehatan; mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak,” Tandasnya.

Presiden Joko Widodo Penerima Suntikan Dosis Pertama Vaksin COVID-19

“Tekanan darah Bapak 130/67, sehat. Kalau tekanan darahnya di atas 140 tidak diberikan (suntikan vaksin),” Ujar petugas.

Selain itu, petugas juga menanyakan sejumlah pertanyaan untuk penapisan, antara lain konfirmasi tidak pernah terpapar COVID-19; riwayat batuk, demam, dan pilek selama 7 hari terakhir; serta riwayat penyakit jantung atau riwayat penyakit penyerta lainnya.

“Di sini saya tulis layak untuk vaksinasi ya,” Kata petugas setelah melakukan skrinning.

Kemudian, Presiden menuju ke Meja 3 untuk menerima suntikan vaksin COVID-19. Di sini Presiden yang tampak mengenakan kemeja putih lengan pendek diberikan suntikan oleh vaksinator Prof. dr. Abdul Muthalib yang juga merupakan dokter kepresidenan.

“Saya akan mengambil vaksin (COVID-19) dari coolbox yang akan disuntikkan kepada Bapak Presiden,” Jelas petugas seraya memperlihatkan vaksin yang diambil.

Vaksin kemudian diserahkan pada vaksinator untuk kemudian disuntikkan kepada Presiden. “Enggak terasa sama sekali,” Ungkap Presiden saat ditanya oleh vaksinator usai disuntik.

Usai divaksin, Kepala Negara menuju ke Meja 4 untuk pencatatan. Presiden juga harus menunggu selama 30 menit untuk mengantisipasi apabila ada Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Sebagai penerima vaksin, Presiden juga diberi kartu vaksinasi dan penanda edukasi  pencegahan COVID-19.

Daftar Penerima Vaksin COVID-19 Perdana Bersama Presiden

Bersama Presiden pada sesi pertama vaksinasi, turut serta sejumlah perwakilan dari berbagai latar belakang dalam vaksinasi COVID-19 perdana yang dilaksanakan di veranda Istana Merdeka kali ini.

Nama-nama perwakilan tersebut ialah:
1. Daeng Mohammad Faqih (Ketua Umum PB IDI);
2. Amirsyah Tambunan (Sekjen MUI sekaligus mewakili Muhammadiyah);
2. Ahmad Ngisomudin (Rais Syuriah PBNU);
4. Marsekal Hadi Tjahjanto (Panglima TNI);
5. Jenderal Pol. Idham Azis (Kapolri); dan
6. Raffi Ahmad (perwakilan milenial).

Daeng Mohammad Faqih, lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, saat ini merupakan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Dirinya tercatat aktif di Badan Rumah Sakit Indonesia tahun 2014-2017 dan pernah tergabung dalam Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya Pusat serta Dewan Pembina Komisi Akreditasi Rumah Sakit.

Amirsyah Tambunan, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang sekaligus mewakili Muhammadiyah, selain aktif sebagai Sekjen MUI, yang bersangkutan juga tercatat sebagai Wakil Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PP Muhammadiyah 2015-2020. Amirsyah juga pernah menjabat sebagai Wakil Sekjen MUI pada 2010-2015 silam.

Sementara itu, Ahmad Ngisomudin yang menjadi perwakilan dari Nahdlatul Ulama, saat ini aktif sebagai Rois Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Beliau juga aktif sebagai dosen UIN Raden Intan Lampung.

Adapun dari kalangan milenial, hadir Raffi Ahmad yang merupakan seorang publik figur.

Untuk diketahui, selain enam orang di atas, sejumlah perwakilan juga tampak hadir pada vaksinasi pertama dalam sesi-sesi setelahnya. Mereka yang hadir tersebut ialah Budi Gunadi Sadikin (Menteri Kesehatan), Unifah Rosyidi (Ketua Umum PGRI), Ronald Rischard Tapilatu (Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia), Romo Agustinus Heri Wibowo (Konferensi Waligereja Indonesia), I Nyoman Suarthani (Parisada Hindu Dharma Indonesia), Partono Nyanasuryanadi (Persatuan Umat Buddha Indonesia), dan Peter Lesmana (Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia).

Selain itu, turut pula perwakilan lainnya yakni Penny Kusumastuti Lukito (Kepala BPOM), Rosan Perkasa Roeslani (Ketua Kadin), Ade Zubaidah (Sekjen Ikatan Bidan Indonesia), Harif Fadhillah (Ketua Umum DPP PPNI) Nur Fauzah (perawat), Lusy Noviani (Wasekjen Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia), Agustini Setiyorini (perwakilan buruh), dan Narti (perwakilan pedagang).

Di samping itu, tampak Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito dan dr. Reisa Asmo Subroto turut serta mengikuti vaksinasi perdana ini.

Sebagai informasi, pemerintah mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan program vaksinasi COVID-19 ini. Tidak hanya menunggu keluarnya izin penggunaan darurat BPOM dan fatwa halal MUI, sejumlah persyaratan lainnya yang harus ditempuh para penerima vaksin juga benar-benar diperhatikan.

Dari sejumlah nama di atas, diketahui terdapat beberapa calon penerima yang berdasarkan ketentuan medis belum dapat memperoleh vaksin COVID-19 kali ini. Hal tersebut merupakan bentuk kehati-hatian demi memastikan keamanan dan keselamatan para penerima vaksin.

(Un/Irf) MHI

Sumber : Biro Pers, Kementerian Sekertaris Negara

Presiden Joko Widodo Sampaikan Dukacita Atas Insiden Yang Menimpa Pesawat Sriwijaya Air SJ182

BOGOR, MHI - Presiden Joko Widodo menyampaikan dukacita atas terjadinya musibah yang menimpa penerbangan Sriwijaya Air pada Sabtu (9/1) kemarin. Penerbangan dengan kode SJ182 tersebut sedianya hendak bertolak dari Jakarta menuju Pontianak sebelum hilang kontak sesaat setelah lepas landas dari Soekarno-Hatta.(10/1/2020).

"Saya, atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia, menyampaikan dukacita yang mendalam atas terjadinya musibah ini," ujar Presiden dalam keterangannya di teras Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Minggu, 10 Januari 2021.

Sejak Sabtu sore kemarin, Kepala Negara telah memperoleh laporan dari Menteri Perhubungan mengenai hal itu. Presiden juga telah memerintahkan pihak-pihak terkait untuk segera melakukan operasi pencarian.

"Kemarin sore telah saya perintahkan kepada Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas (BNPP) yang dibantu oleh TNI dan Polri untuk segera melakukan operasi pencarian dan pertolongan yang secepat-cepatnya kepada para korban," ucapnya.

Kepala Negara memastikan bahwa pihaknya akan melakukan upaya terbaik bagi operasi pencarian tersebut. Selanjutnya, Presiden juga memerintahkan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk melakukan penyelidikan terkait musibah ini.

Sementara itu, melalui unggahan di akun Twitter pribadi, Presiden Joko Widodo juga menyatakan terus memantau perkembangan pencarian. Presiden juga menyampaikan doa dan simpati untuk para keluarga, kerabat, dan awak penerbangan.

"Doa dan simpati saya bersama segenap keluarga dan kerabat penumpang dan awak pesawat, semoga diberi-Nya kesabaran dan kekuatan," tulisnya.

(Tgh/Ir) MHI

Sumber:Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

ISPI dan KBIM Minta Menteri BUMN Copot Dirut Angkasa Pura II Terkait Insiden Pesawat Sriwijaya Air

JAKARTA, MHI - Pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 jurusan Jakarta-Pontianak hilang kontak sekitar pukul 14.40 WIB, Sabtu (09/04). Pesawat jenis Boeing 737 tersebut, hilang kontak 4 menit setelah lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta,(10/1/2020).

Seperti diketahui Pesawat Sriwijaya Air tersebut membawa sebanyak 50 orang penumpang beserta 12 kru. Dari 50 penumpang tersebut, perinciannya terdiri dari 43 penumpang dewasa, 7 anak-anak, dan 3 bayi. 

Menanggapi hal itu, Direktur Utama, Indonesian Of Social Political Institute (ISPI), Deni Iskandar mengatakan turut berduka secara mendalam kepada semua pihak keluarga korban dan meminta agar pemerintah segera mengevaluasi semua stakholder terkait. 

"Kami turut berduka secara mendalam atas musibah, hilangnya pesawat Sriwijaya Air. Kepada semua keluarga korban, semoga diberikan kekuatan dan kesabaran." kata Deni, Sabtu (09/01)

Adapun stakholder yang harus di evaluasi itu menurut Mantan Ketua HMI Cabang Ciputat Periode 2019-2020 yakni, Perusahaan Maskapai Sriwijaya Grup, Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Perseroan) dan Menteri Perhubungan, Budi Karya.

"Kami meminta agar pemerintah segera mengevaluasi perusahaan maskapai Sriwijaya Grup. Karena memang perusahaan penerbangan ini mempunyai track yang kurang bagus dan selalu bermasalah. Bahkan tahun 2019 perusahaan ini juga bermasalah dengan maskapai Garuda Indonesia," katanya.

Tidak hanya itu, Deni juga meminta agar,   Menteri BUMN, Erick Thohir segera mencopot Dirut PT Angkasa Pura II, Muhammad Awaluddin karena dianggap lalai dalam melakukan pengawasan kebijakan soal penerbangan. 

"Dibalik hilangnya pesawat Sriwijaya Air ini, tidak sepenuhnya karena soal musibah semata. Ini juga merupakan kelalaian dari pada PT Angkasa Pura II. Karena bagaimana pun Sriwijaya Air penerbangannya sempat tertunda. Ketika kejadiannya sudah begini, siapa yang harus bertanggung jawab,? Kami meminta agar Erick Thohir segera copot Dirut PT Angkasa Pura II," tegasnya

Seperti diketahui, PT Angkasa Pura II merupakan salah satu perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang usaha pelayanan jasa bandar udara di wilayah Indonesia Barat. 

Terpisah, Koordinator Korps Bangun Indonesia Mandiri (KBIM), Hendri Asfan di tempat terpisah juga menambahkan, hilangnya Pesawat Sriwiaya Air ini juga tidak bisa dilepaskan dari pada peran Kementerian Perhubungan.  

"Budi Karya selaku Menteri Perhubungan harus juga memikul tanggung jawab atas musibah ini, korbannya tidak hanya orang dewasa, tapi juga ada ada bayi. Bagaimana aturan tentang itu? Menhub harus menjawab dan berikan tanggung jawab." tambahnya

Ia meminta, semua stakholder yang terlibat dalam persoalan ini tidak lari apalagi cuci tangan. 

"Kita berharap, jangan sampai, dalam tragedi kemanusiaan ini, ada pihak-pihak yang lepas tangan. Karena bagaimana pun, ini ada keterkaitan, antara Perusahaan maskapai Sriwijaya Group, PT Angkasa Pura II, serta Kementerian Perhubungan," pungkasnya.

Informasi tambahan, dari 50 penumpang dalam Pesawat Sriwijaya Air SJ-182 yang hilang kontak di perairan Kepulauan Seribu tersebut. 

Diketahui ada Mulyadi P Tamsir, Mantan Ketua Umum Pengurus Besar HMI Periode 2015-2017, sebagai salah satu penumpang. Nama Mulyadi tercatat dalam manifes pesawat bersama istrinya, Makrufatul Yeti Srianingsih.

(Deni Iskandar) MHI

"Dinilai Asal-Jadi dan Asal-Bangun", Warga Perum Bhayangkara Protes dan Kecam Kinerja PUPR Kab.Bekasi

KABUPATEN BEKASI, MHI - Berawal dari apresiasi warga Perumahan Bhayangkara dengan terealisasinya pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Pemda Kabupaten Bekasi melalui APBD perubahan Tahun 2020 yang digelontorkan guna menyerap anggaran ABT(Akhir Tahun) yang memang sudah dipersiapkan dan diperuntukan untuk Pembangunan Proyek Peningkatan Jalan Lingkungan (Jaling) di  Blok I1 Perum Bumi Bhayangkara Rt 08 RW 015 Desa Jejalen jaya kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi Jawa Barat, (1/9/2020).

Namun kemudian justru menimbulkan permasalahan yang menuai protes dan kecaman warga setempat terkait adanya dugaan permainan kotor didalam pelaksananan pekerjaan pengecoran jalan lingkungan (Jaling) tersebut yang dinilai warga setempat selain cacat dalam pelaksanaan pekerjaan, tidak sesuai dengan ketentuan (Speck) dimana seharusnya Blok I1 yang dikerjakan, akan tetapi justru jalan utama +-230 meter yang dilakukan pengecoran , sementara adanya pergeseran atau perpindahan titik kegiatan pelaksanaan pekerjaan dimana hal tersebut dilakukan tanpa adanya sosialisasi, komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan warga setempat sehingga dianggap tidak transparan, serta ditambah lagi dari hasil pekerjaan proyek tersebut yang dianggap sangat mengecewakan dengan banyaknya keretakan hasil pengecoran disepanjang jalan tersebut.

Hal tersebut disampaikan oleh tokoh masyarakat setempat Khoirudin beserta Ketua-ketua Rt yang didampingi juga oleh sejumlah warga yang secara langsung mewakili seluruh masyarakat di Perumahan Bumi Bhayangkara pada Pemkab Bekasi dengan mengatakan,bahwa, " Yang kami ingin sampaikan, karena tidak sesuai dengan peruntukan atau tidak sesuai spek, karena perumahan kita masih ada potensi pembangunan..karena yang ada di list data Pemda Blok I1 Perumahan Bhayangkara..tetapi kenyataannya yang di cor jalan utama berdampingan dengan Blok G dan Blok H,"Ungkapnya pada Tim Awak Media yang sengaja diundang warga untung mempublikasikan hal tersebut.

Terkait permasalahan tersebut Khoirudin beserta masyarakat setempat meminta agar Pemkab Bekasi bertanggung jawab atas kekeliruan dan ketidak profesionalan PUPR Kab Bekasi dalam melakukan pekerjaannya, " Ya harus dipertanggung-jawabkan dari Bupati, Dinas PUPR, Ketua Lingkungan atau Kepala Desa," Tegas tokoh masyarakat yang dikenal sangat perduli dengan lingkungan dan sosial kemasyarakatan.

Khoirudinpun memaparkan lebih detil terkait proyek pengecoran yang dianggap masyarakat asal-jadi dan asal-bangun tersebut," Bahwasannya pengecoran dilakukan di lakukan di wilayah Blok G dan blok H yang di mana kedua blok tersebut wilayah kepengurusan RT yang berbeda ( Blok G RT 08 sedangkan Blok H RT 06 ) dimana kedua blok tersebut wilayah kepengurusannya Rt yang berbeda..,persoalannya muncul dari pelaksanaan pengecoran yang ternyata pada jalur utama bukan jalan lingkungan yang sebagianh besar pemiliknya Blok I1/ Rt 8 (delapan),"Jelasnya seraya membaca surat pernyataan bersama yang disepakati masyarakat setempat.

Lanjut Koirudin," Jika melihat kondisi pekerjaan jalan lingkungan pengecoran yang harus diselesaikan.. dikerjakan, hasilnya kurang maksimal, meskipun belum genap satu bulan sudah terlihat keretakan di banyak titik, bisa jadi hal ini di sebabkan banyak Faktor, Saat pengerjaan tidak ada plastik, Papan proyek tidak terpasang, Antara  konsultan, Vendor dan pelaksana tidak sinkron," Ungkapnya.

"Lebih dari itu, Yang patut di ingat bahwa di lingkungan perumahan  bhayangkara masih terdapat potensi pembangunan , terdapat lahan yang sudah memiliki PBB dan nantinya segera di bangun atau di ( blok J ), berdampingan dengan Blok I1...,Bisa di pastikan bahwa jalur utama akan menjadi akses kendaraan berat dengan tonase tinggi (dum truk dll) yang pasti akan berdampak pada kondisi cor yang memang keperuntukannya bukan untuk jalur utama dan bukan untuk proyek, Semestinya realisasi kegiatan  sesuai dengan data 'pengumuman PL' (peningkatan jalan lingkungan/Blok I1 ) di Pemda,"Jelasnya.

Menurut Khoirudin beserta warga," Tidak pernah ada rapat khusus lingkungan untuk mengajukan Blok I1 untuk mendapatkan prioritas pengecoran..jadi masyarakat belum pernah dilibatkan,"Tukisnya.

Ketika ditanyakan, ada atau tidak komunikasi dengan Konsultan, Pengawas Pemda dan PPTK, Khorudin mengatakan," Waktu saya ketemuan sama konsultannya (Ramija-Red), bahwasannya titik yang ditentukan itu dari ketua lingkungan..titik yang ditentukan jalan utama padahal ini bukan titik yang sudah ditentukan atau yang terdaftar di list itu dan mereka mengambil keputusan sendiri tanpa ada komunikasi dengan warga," Ungkapnya.

Saat ditanyakan tentang Papan Proyek Pekerjaan ada di pasang saat pekerjaan berlangsung, Khoirudin beserta warga menjawab," Tidak ada..sampai saat ini juga tidak ada ,"lalu ditanya tentang standarisasi pekerjaan pengecoran jalan, Khoirudin mengatakan,"tidak ada batu pasir atau wiremesh..atau plastik-plastik juga tidak digunakan..ditaruh disana (seraya menunjukan lokasi plastik),"Jawabnya.

Haryanto Ketua Rt 03 dan Eko Ketua Rt 06 menambahkan," Karena  penuntukannya yang jelas adalah tidak sesuai dengan e-katalog dari LPSE yang di Programkan," Imbuhnya.

" Harapan kami kalau bisa ..ya Bupati atau Inspektorat kedinasan PUPR Kabupaten Bekasi itu turun kelapangan untuk Crossceck kelokasi, " Pungkas mereka.

(Joggie/Lukman) MHI

Kelompok Kriminal Bersenjata Menyerang Pesawat Mission Aviation Fellowship (MAF) di Distrik Biandoga

PAPUA, MHI - Sekelompok orang diduga Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menyerang pesawat Mission Aviation Fellowship (MAF) di Distrik Biandoga, Kabupaten Intan Jaya, Papua. 

Tujuh penumpang dan pilot dilaporkan selamat dalam insiden ini. Pesawat MAF jenis Twin Otter ini dibakar massa yang mengklaim bagian dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TNPB), Rabu (6/1/2021).

Aksi biadab ini berawal saat pesawat ditahan oleh massa saat hendak take off di Bandara Kampung Pagamba menuju Kabupaten Nabire. Mereka lalu menyerang pilot dan para penumpang. Namun para korban selamat setelah tokoh gereja setempat membawa mereka ke tempat aman. Tapi pesawat yang hendak mereka tumpangi ludes dilahap api.

Base Manager MAF Nabire Paul Iswanto membenarkan adanya kejadian pembakaran pesawat tersebut pada Rabu kemarin. Paul mengatakan, pilot dan penumpang dalam keadaan selamat. “Namun mereka masih trauma,” katanya di Kabupaten Nabire, Papua, Kamis (7/1/2021).

Sementara itu, Wakapolres Nabire Kompol Samuel Tatiratu mengatakan, masih menunggu laporan resmi dari anggota yang diterjunkan ke lokasi kejadian. 

(Obed) MHI

Dankormar Pimpin Apel Persiapan 89 Personil (Satgas RDB)TNI Kontingen Garuda (Konga) XXXIX-C Monusco 2021

JAKARTA, MHI - Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayor Jenderal TNI (Mar) Suhartono, M. Tr (Han), memimpin pemeriksaan akhir dan apel gelar persiapan kepada 89 personil serta perlengkapan Prajurit Korps Marinir TNI AL yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Rapid Deployable Battalion (RDB) TNI Kontingen Garuda (Konga) XXXIX-C Monusco tahun 2021 di Lapangan Apel Brigade Infanteri 1 Marinir, Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Selasa (05/01/2021).

Acara yang tetap memperhatikan protokol kesehatan secara ketat tersebut, diawali dengan laporan Komandan Apel, dilanjutkan pemeriksaan personil dan perlengkapan oleh Dankormar, pembacaan amanat dan diakhiri dengan do'a.

Dalam amanatnya Dankormar menyampaikan kepada seluruh personil Satgas bahwa, keterlibatan Korps Marinir TNI AL dalam misi pemeliharaan perdamaian adalah wujud kepercayaan Negara pada khususnya dan dunia pada umumnya, yang merupakan implementasi dari tugas Korps Marinir dalam rangka melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Selain itu Dankormar dalam amanatnya juga menyampaikan pesan kepada personil Satgas bahwa, sebagai Duta Negara Indonesia di Democratic Republic Of Congo, agar seluruh prajurit selalu menjaga nama baik bangsa Indonesia, melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab, menghindari pelanggaran serta berperilaku sesuai dengan norma-norma kemanusiaan.

"Tanamkan pada diri kalian bahwa, Tugas adalah Kepercayaan, Kepercayaan adalah Kehormatan dan Kehormatan adalah Harga Diri yang harus dipertaruhkan oleh setiap Prajurit Petarung Korps Marinir," Tegas Dankormar dalam amanatnya.

Turut hadir pada acara, Wadan Kormar Brigadir Jenderal TNI (Mar) Nur Alamsyah, M.Tr(Han), Danpasmar 1 Brigadir Jenderal TNI (Mar) Hermanto, S.E., M.M., Pejabat Utama Mako Kormar, Pejabat Utama Pasmar 1,dan Dankolak serta Dansatlak Pasmar 1.

(Nj) MHI

Peluncuran Program Bantuan Tunai Tahun 2021 se-Indonesia, di Istana Negara, Jakarta

JAKARTA, MHI - Presiden Joko Widodo pada Senin, 4 Januari 2021, meluncurkan program Bantuan Tunai Tahun 2021 se-Indonesia sebagai jaring pengaman sosial di tengah pandemi Covid-19. Acara peluncuran sekaligus penyerahan tersebut berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan di Istana Negara, Jakarta, serta diikuti oleh para penerima lainnya secara virtual di masing-masing provinsi.

"Hari ini, di awal 2021, saya meluncurkan langsung Bantuan Tunai se-Indonesia pada masyarakat penerima untuk Program Keluarga Harapan, Program Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai," Kata Presiden saat acara peluncuran.

Sebagaimana dikatakan Presiden, Bantuan Tunai Tahun 2021 tersebut terdiri atas tiga program, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) yang disalurkan dalam empat tahap langsung kepada penerima melalui bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Program Sembako sebesar Rp200.000 per bulan per kepala keluarga hingga Desember 2021 mendatang yang juga disalurkan melalui perbankan untuk dibelanjakan bahan pangan di tempat yang telah ditentukan.

Selain itu, Bantuan Tunai itu juga mencakup program Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar Rp300.000 per bulan per kepala keluarga yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia.

"Bantuan Sosial Tunai diberikan selama empat bulan, Januari sampai April, dan nilainya Rp300.000 per bulan per KK. Ini sudah jelas semuanya," Tandas Presiden Joko Widodo.

Kepala Negara sangat berharap agar bantuan pemerintah ini dapat meringankan beban keluarga yang terdampak pandemi Covid-19 sekaligus pada akhirnya membantu perekonomian nasional untuk bangkit dan bergerak.

"Kita harapkan juga bisa menjadi pemicu untuk menggerakkan ekonomi nasional, mengungkit ekonomi nasional, dan memperkuat daya beli masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi nasional menjadi meningkat dan lebih baik," Ungkap Kepala Negara berharap.

Untuk diketahui, pada tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran masing-masing sebesar Rp28,709 triliun untuk PKH, Rp42,5 triliun untuk Program Sembako, dan Rp12 triliun untuk BST.

Sebanyak 24 orang perwakilan penerima manfaat dari masing-masing program tersebut hadir secara terbatas di Istana Negara. Sebelumnya, mereka telah melalui pemeriksaan kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat baik sebelum maupun saat berlangsungnya acara.

Saat acara penyerahan berlangsung di Istana Negara, turut pula dilaksanakan penyerahan bantuan tunai yang sama di 34 provinsi di seluruh Indonesia oleh para gubernur yang hadir secara virtual.

Hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut di antaranya ialah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

(En/Irf) MHI

Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden