JAKARTA, MHI - Sejumlah dampak mulai teridentifkasi pascagempa M6,2 yang terjadi di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. BPBD Kabupaten terus melaporkan perkembangan terkini dampak gempa yang terjadi dini hari, Jumat (15/1), pukul 01.28 WIB.
Data per Jumat (15/1), pukul 06.00 WIB, BPBD Mamuju melaporkan korban meninggal dunia 3 orang dan luka-luka 24. Sebanyak 2.000 warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sedangkan kerugian material berupa kerusakan, antara lain Hotel Maleo dan Kantor Gubernur Sulbar mengalami rusak berat (RB). Jaringan listrik masih padam pascagempa.
Sementara itu, BPBD Majene menginformasikan longsor 3 titik sepanjang jalan poros Majene-Mamuju (akses jalan terputus), sebanyak 62 unit rumah rusak (data sementara), 1 unit Puskesmas (RB) dan 1 Kantor danramil Malunda (RB).
Merespon kondisi ini, BPBD setempat melakukan penanganan darurat, seperti penanganan korban luka, evakuasi, pendataan dan pendirian pos pengungsian. Kebutuhan mendesak saat ini berupa sembako, selimut dan tikar, tenda keluarga, pelayanan medis dan terpal.
Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majene menginformasikan warganya merasakan gempa kuat selama 5 hingga 7 detik. Gempa yang berpusat 6 km timur laut Majene, Sulawesi Barat (Sulbar) membuat para warga panik. Kepanikan membuat mereka keluar rumah. Laporan yang diterima Pusat Pengendali Operasi BNPB pada dini hari tadi menyebutkan masyarakat masih berada di luar rumah mengantisipasi gempa susulan.
Hal serupa dirasakan warga Kabupaten Polewali Mandar. BPBD setempat menginformasikan gempa dirasakan warga cukup kuat sekitar 5 hingga 7 detik. Guncangan memicu kepanikan hingga keluar rumah.
Berdasarkan analisis peta guncangan BMKG yang diukur dengan skala MMI atau Modified Mercalli Intensity, gempa M6,2 ini memicu kekuatan guncangan IV - V MMI di Majene, III MMI di Palu, Sulawesi Tengah dan II MMI di Makasar, Sulawesi Selatan.
Skala Mercalli tersebut merupakan satuan untuk mengukur kekuatan gempa. Deskripsi BMKG pada skala V MMI menunjukkan getaran dirasakan oleh hampir semua penduduk, orang banyak terbangun, gerabah pecah, barang-barang terpelanting, tiang-tiang dan barang besar tampak bergoyang, bandul lonceng dapat berhenti.
Sedangkan IV MMI, skala ini menunjukkan pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah, di luar oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela dan pintu berderik serta dinding berbunyi. Skala III MMI menunjukkan adanya getaran dirasakan nyata di dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu. Berikutnya II MMI, ini menunjukkan adanya getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang.
Terkait dengan gempa M6,2 ini, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan parameter gempa terjadi pada pukul 01.28 WIB yang berpusat 6 km timur laut Majene. Pusat gempa memiliki kedalaman 10 km. Berdasarkan pemodelan BMKG, gempa tidak memicu terjadinya tsunami.
BNPB masih memantau dan berkoordinasi dengan beberapa BPBD yang terdampak guncangan gempa. Kepala BNPB Doni Monardo akan berkoordinasi dengan BPBD terdampak di lokasi bencana pada pagi ini.
Dr. Raditya Jati (LL) MHI
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB
BANTEN , MHI - Selain menyelenggarakan Webinar dengan tema “Pemulihan Ekonomi Nasional dan Kebangkitan Ekonomi Kreatif”, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) juga membangun jalan dan sarana sanitasi untuk warga kota Serang, Provinsi Banten.
SMSI, salah satu konstituen Dewan Pers, organisasi pengusaha pers siber yang beranggotakan 1.224 perusahaan pers kini tengah mengembangkan keanggotaannya hingga tingkat kota dan kabupaten di seluruh Indonesia.
Dalam memperingati HPN, perusahaan media dibawah payung SMSI bersama-sama melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat.
Pembangunan jalan dan sarana sanitasi berupa bangunan untuk mandi, cuci, dan kakus (MCK) adalah salah satu bakti sosial untuk menandai peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2021 yang akan berlangsung 9 Februari 2021.
Menurut Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus, sebelum puncak acara HPN 9 Februari 2021, pembangunan jalan dan MCK, sudah harus selesai.
“Ini sumbangan SMSI untuk warga, ini merupakan bantuan masyarakat pers untuk masyarakat dalam rangka memperingati HPN, dan kita pastikan peresmiannya dapat diwujudkan sebelum acara puncak HPN” kata Firdaus ketika secara seremonial mengawali pembangunan jalan dan MCK di Kampung Jaha, Kelurahan Pageragung, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Rabu (13/1/2021).
Pembangunan jalan tersebut sebenarnya sudah dimulai beberapa pekan lalu dengan pembebasan lahan, perataan tanah dan penebangan pohon. Jalan yang dibangun merupakan jalan baru dengan panjang 750 meter dan lebar 2,5 meter.
Sedang MCK yang sedang dibangun sementara ini berjumlah 16 unit.
Pelaksanaan pembangunan kedua proyek sosial itu ditangani SMSI, terutama SMSI Provinsi Banten yang paling dekat dengan lokasi proyek tersebut.
Untuk merealisasikan kegiatan tersebut, Ketua Penanggung Jawab pembangunan MCK Lesman Bangun yang juga Ketua SMSI Banten berserta Ketua Penanggung Jawab pembangunan jalan Andi Setiadi langsung gerak cepat dengan menggerakkan warga setempat untuk melakukan gotong royong bersama.
“Saat ini pengerjaan MCK sudah mencapai 65 persen, sementara tadi kita melakukan koordinasi ke penanggung jawab jalan, telah mencapai 75 persen. Kami pastikan sebelum puncak HPN ini MCK dan jalan sudah terealisasi," ujar Lesman Bangun yang juga CEO Bangun Media Group.
Sementara itu Lurah Pageragung H. Hamimi menyambut baik gerak cepat bakti sosial SMSI.
“Saya menyambut baik dan berterima kasih kepada SMSI dan semua pihak yang sudah membantu pembuatan jalan dan MCK. Saya mengawakili warga mengucapkan banyak terimasih kepada semua pihak, terutama SMSI," ujarnya Hamimi.
Selain lurah, dalam acara tersebut hadir pula perwakilan dari Koramil setempat, Kapolsek Walantaka AKP Sudibyo, dan Kasubdit Hubungan Masyarakat Polda Banten Kompol P Winarto.
Meneladani TMMD
Di tempat yang sama, Ketua Panitia HPN Pusat SMSI Mohammad Nasir mengatakan bakti sosial tersebut akan menjadi sejarah untuk SMSI. “Ini baksos pertama kali yang dilakukan pers dalam HPN dengan membangun jalan untuk warga, dan kami pastikan, sebelum acara Puncak Peringatan HPN, peresmian jalan ini dapat diwujudkan” kata Nasir.
Nasir mengakui ide pembangunan jalan untuk warga tersebut meniru Tentara Nasional Indonesia yang membangun jalan desa di mana-mana sehingga terkenal dengan programnya, Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD). “Ini suatu yang baik,” katanya. Melalui pembangunan jalan dan MCK ini diharapkan perekonomian masyarakat semakin membaik, salah satu contoh warga mudah melintas kemana-mana dengan nyaman, dan harga tanah akan semakin meningkat karena akses jalan yang semakin bagus. Dan, warga pun akan hidup sehat karena ada MCK.
JAKARTA, MHI - Pemerintah memulai program vaksinasi COVID-19 secara gratis pada hari ini, Rabu,
(13/01/2021). Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi
penerima pertama vaksin tersebut.
“Insyaallah,
Bapak-Ibu kita akan mulai di hari Rabu dan akan dimulai oleh Bapak Presiden,” Kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Senin (11/01/2021) lalu, di Kantor
Presiden, Jakarta.
Sebelumnya,
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah memberikan persetujuan penggunaan
darurat atau emergency use authorization (EUA) untuk vaksin
COVID-19.
“Pada hari
ini, Senin, tanggal 11 Januari 2021, Badan POM memberikan izin penggunaan dalam
kondisi emergency (emergency use authorization) untuk
vaksin COVID-19 yang pertama kali kepada vaksin CoronoVac produksi Sinovac
Biotech Inc. yang bekerja sama dengan PT Bio Farma,” Ujar Kepala BPOM Penny K.
Lukito dalam keterangan persnya, di Jakarta, Senin (11/01/2021).
Selain itu,
Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan fatwa bahwa vaksin
tersebut halal dan suci.
“Yang
terkait aspek kehalalan, setelah dilakukan diskusi panjang penjelasan auditor,
rapat Komisi Fatwa menyepakati bahwa vaksin COVID-19 yang diproduksi Sinovac
Lifescience yang sertifikasinya diajukan Bio Farma, suci dan halal,” Terang Ketua
MUI Bidang Fatwa KH. Asrorun Niam Sholeh, Jumat (08/01/2021).
Sebagaimana
disampaikan Menkes Budi Gunadi Sadikin, program vaksinasi adalah salah satu
strategi utama untuk menyelesaikan masalah pandemi COVID-19 dan dibutuhkan
waktu lebih dari 12 bulan untuk dapat menyelesaikan program ini. Untuk itu, ia
berharap dukungan serta partisipasi dari seluruh rakyat Indonesia.
“Mudah-mudahan
yang apa yang kita lakukan di sini bisa diikuti, bisa dikerjasamakan, bisa
didukung oleh seluruh rakyat Indonesia karena tidak mungkin pemerintah bisa
melakukan ini sendiri. Saya percaya bahwa bersama kita bisa,” ujar Budi saat
menyambut kedatangan 1,8 juta vaksin COVID-19 di Bandar Udara Soekarno-Hatta,
Tangerang, Banten, akhir Desember silam.
Pemberian
vaksin akan dilakukan pada sekitar 181,5 juta penduduk Indonesia untuk
memperoleh kekebalan komunitas atau herd immunity. Pelaksanaannya
akan dilakukan secara bertahap dengan prioritas pertama adalah para tenaga
kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanganan COVID-19.
Selanjutnya
adalah petugas pelayanan publik serta kelompok usia lanjut (60 tahun ke atas).
Vaksinasi kepada kelompok usia lanjut akan dilakukan setelah mendapatkan
informasi keamanan vaksin untuk kelompok tersebut.
Kemudian,
masyarakat rentan dengan risiko penularan tinggi, serta masyarakat lainnya
dengan pendekatan klaster sesuai dengan ketersediaan vaksin.
Namun,
sejalan dengan program vaksinasi, Menkes tetap mengingatkan kepada seluruh
masyarakat untuk tetap disiplin menaati protokol kesehatan 3M karena pandemi
belum berakhir.
“Dengan
berjalannya program vaksinasi ini kita justru harus tetap menjalankan protokol
kesehatan; mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak,” Tandasnya.
Presiden Joko Widodo Penerima Suntikan Dosis Pertama Vaksin COVID-19
“Tekanan darah Bapak 130/67, sehat. Kalau tekanan darahnya di atas 140 tidak diberikan (suntikan vaksin),” Ujar petugas.
Selain itu, petugas juga menanyakan sejumlah pertanyaan untuk penapisan, antara lain konfirmasi tidak pernah terpapar COVID-19; riwayat batuk, demam, dan pilek selama 7 hari terakhir; serta riwayat penyakit jantung atau riwayat penyakit penyerta lainnya.
“Di sini saya tulis layak untuk vaksinasi ya,” Kata petugas setelah melakukan skrinning.
Kemudian, Presiden menuju ke Meja 3 untuk menerima suntikan vaksin COVID-19. Di sini Presiden yang tampak mengenakan kemeja putih lengan pendek diberikan suntikan oleh vaksinator Prof. dr. Abdul Muthalib yang juga merupakan dokter kepresidenan.
“Saya akan mengambil vaksin (COVID-19) dari coolbox yang akan disuntikkan kepada Bapak Presiden,” Jelas petugas seraya memperlihatkan vaksin yang diambil.
Vaksin kemudian diserahkan pada vaksinator untuk kemudian disuntikkan kepada Presiden. “Enggak terasa sama sekali,” Ungkap Presiden saat ditanya oleh vaksinator usai disuntik.
Usai divaksin, Kepala Negara menuju ke Meja 4 untuk pencatatan. Presiden juga harus menunggu selama 30 menit untuk mengantisipasi apabila ada Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Sebagai penerima vaksin, Presiden juga diberi kartu vaksinasi dan penanda edukasi pencegahan COVID-19.
Daftar Penerima Vaksin COVID-19 Perdana Bersama Presiden
Bersama Presiden pada sesi pertama vaksinasi, turut serta sejumlah perwakilan dari berbagai latar belakang dalam vaksinasi COVID-19 perdana yang dilaksanakan di veranda Istana Merdeka kali ini.
Nama-nama perwakilan tersebut ialah: 1. Daeng Mohammad Faqih (Ketua Umum PB IDI); 2. Amirsyah Tambunan (Sekjen MUI sekaligus mewakili Muhammadiyah); 2. Ahmad Ngisomudin (Rais Syuriah PBNU); 4. Marsekal Hadi Tjahjanto (Panglima TNI); 5. Jenderal Pol. Idham Azis (Kapolri); dan 6. Raffi Ahmad (perwakilan milenial).
Daeng Mohammad Faqih, lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, saat ini merupakan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Dirinya tercatat aktif di Badan Rumah Sakit Indonesia tahun 2014-2017 dan pernah tergabung dalam Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya Pusat serta Dewan Pembina Komisi Akreditasi Rumah Sakit.
Amirsyah Tambunan, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang sekaligus mewakili Muhammadiyah, selain aktif sebagai Sekjen MUI, yang bersangkutan juga tercatat sebagai Wakil Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PP Muhammadiyah 2015-2020. Amirsyah juga pernah menjabat sebagai Wakil Sekjen MUI pada 2010-2015 silam.
Sementara itu, Ahmad Ngisomudin yang menjadi perwakilan dari Nahdlatul Ulama, saat ini aktif sebagai Rois Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Beliau juga aktif sebagai dosen UIN Raden Intan Lampung.
Adapun dari kalangan milenial, hadir Raffi Ahmad yang merupakan seorang publik figur.
Untuk diketahui, selain enam orang di atas, sejumlah perwakilan juga tampak hadir pada vaksinasi pertama dalam sesi-sesi setelahnya. Mereka yang hadir tersebut ialah Budi Gunadi Sadikin (Menteri Kesehatan), Unifah Rosyidi (Ketua Umum PGRI), Ronald Rischard Tapilatu (Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia), Romo Agustinus Heri Wibowo (Konferensi Waligereja Indonesia), I Nyoman Suarthani (Parisada Hindu Dharma Indonesia), Partono Nyanasuryanadi (Persatuan Umat Buddha Indonesia), dan Peter Lesmana (Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia).
Selain itu, turut pula perwakilan lainnya yakni Penny Kusumastuti Lukito (Kepala BPOM), Rosan Perkasa Roeslani (Ketua Kadin), Ade Zubaidah (Sekjen Ikatan Bidan Indonesia), Harif Fadhillah (Ketua Umum DPP PPNI) Nur Fauzah (perawat), Lusy Noviani (Wasekjen Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia), Agustini Setiyorini (perwakilan buruh), dan Narti (perwakilan pedagang).
Di samping itu, tampak Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito dan dr. Reisa Asmo Subroto turut serta mengikuti vaksinasi perdana ini.
Sebagai informasi, pemerintah mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan program vaksinasi COVID-19 ini. Tidak hanya menunggu keluarnya izin penggunaan darurat BPOM dan fatwa halal MUI, sejumlah persyaratan lainnya yang harus ditempuh para penerima vaksin juga benar-benar diperhatikan.
Dari sejumlah nama di atas, diketahui terdapat beberapa calon penerima yang berdasarkan ketentuan medis belum dapat memperoleh vaksin COVID-19 kali ini. Hal tersebut merupakan bentuk kehati-hatian demi memastikan keamanan dan keselamatan para penerima vaksin.
BOGOR, MHI - Presiden Joko Widodo menyampaikan dukacita atas terjadinya musibah yang menimpa penerbangan Sriwijaya Air pada Sabtu (9/1) kemarin. Penerbangan dengan kode SJ182 tersebut sedianya hendak bertolak dari Jakarta menuju Pontianak sebelum hilang kontak sesaat setelah lepas landas dari Soekarno-Hatta.(10/1/2020).
"Saya, atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia, menyampaikan dukacita yang mendalam atas terjadinya musibah ini," ujar Presiden dalam keterangannya di teras Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Minggu, 10 Januari 2021.
Sejak Sabtu sore kemarin, Kepala Negara telah memperoleh laporan dari Menteri Perhubungan mengenai hal itu. Presiden juga telah memerintahkan pihak-pihak terkait untuk segera melakukan operasi pencarian.
"Kemarin sore telah saya perintahkan kepada Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas (BNPP) yang dibantu oleh TNI dan Polri untuk segera melakukan operasi pencarian dan pertolongan yang secepat-cepatnya kepada para korban," ucapnya.
Kepala Negara memastikan bahwa pihaknya akan melakukan upaya terbaik bagi operasi pencarian tersebut. Selanjutnya, Presiden juga memerintahkan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk melakukan penyelidikan terkait musibah ini.
Sementara itu, melalui unggahan di akun Twitter pribadi, Presiden Joko Widodo juga menyatakan terus memantau perkembangan pencarian. Presiden juga menyampaikan doa dan simpati untuk para keluarga, kerabat, dan awak penerbangan.
"Doa dan simpati saya bersama segenap keluarga dan kerabat penumpang dan awak pesawat, semoga diberi-Nya kesabaran dan kekuatan," tulisnya.
(Tgh/Ir) MHI
Sumber:Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
JAKARTA, MHI - Pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 jurusan Jakarta-Pontianak hilang kontak sekitar pukul 14.40 WIB, Sabtu (09/04). Pesawat jenis Boeing 737 tersebut, hilang kontak 4 menit setelah lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta,(10/1/2020).
Seperti diketahui Pesawat Sriwijaya Air tersebut membawa sebanyak 50 orang penumpang beserta 12 kru. Dari 50 penumpang tersebut, perinciannya terdiri dari 43 penumpang dewasa, 7 anak-anak, dan 3 bayi.
Menanggapi hal itu, Direktur Utama, Indonesian Of Social Political Institute (ISPI), Deni Iskandar mengatakan turut berduka secara mendalam kepada semua pihak keluarga korban dan meminta agar pemerintah segera mengevaluasi semua stakholder terkait.
"Kami turut berduka secara mendalam atas musibah, hilangnya pesawat Sriwijaya Air. Kepada semua keluarga korban, semoga diberikan kekuatan dan kesabaran." kata Deni, Sabtu (09/01)
Adapun stakholder yang harus di evaluasi itu menurut Mantan Ketua HMI Cabang Ciputat Periode 2019-2020 yakni, Perusahaan Maskapai Sriwijaya Grup, Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Perseroan) dan Menteri Perhubungan, Budi Karya.
"Kami meminta agar pemerintah segera mengevaluasi perusahaan maskapai Sriwijaya Grup. Karena memang perusahaan penerbangan ini mempunyai track yang kurang bagus dan selalu bermasalah. Bahkan tahun 2019 perusahaan ini juga bermasalah dengan maskapai Garuda Indonesia," katanya.
Tidak hanya itu, Deni juga meminta agar, Menteri BUMN, Erick Thohir segera mencopot Dirut PT Angkasa Pura II, Muhammad Awaluddin karena dianggap lalai dalam melakukan pengawasan kebijakan soal penerbangan.
"Dibalik hilangnya pesawat Sriwijaya Air ini, tidak sepenuhnya karena soal musibah semata. Ini juga merupakan kelalaian dari pada PT Angkasa Pura II. Karena bagaimana pun Sriwijaya Air penerbangannya sempat tertunda. Ketika kejadiannya sudah begini, siapa yang harus bertanggung jawab,? Kami meminta agar Erick Thohir segera copot Dirut PT Angkasa Pura II," tegasnya
Seperti diketahui, PT Angkasa Pura II merupakan salah satu perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang usaha pelayanan jasa bandar udara di wilayah Indonesia Barat.
Terpisah, Koordinator Korps Bangun Indonesia Mandiri (KBIM), Hendri Asfan di tempat terpisah juga menambahkan, hilangnya Pesawat Sriwiaya Air ini juga tidak bisa dilepaskan dari pada peran Kementerian Perhubungan.
"Budi Karya selaku Menteri Perhubungan harus juga memikul tanggung jawab atas musibah ini, korbannya tidak hanya orang dewasa, tapi juga ada ada bayi. Bagaimana aturan tentang itu? Menhub harus menjawab dan berikan tanggung jawab." tambahnya
Ia meminta, semua stakholder yang terlibat dalam persoalan ini tidak lari apalagi cuci tangan.
"Kita berharap, jangan sampai, dalam tragedi kemanusiaan ini, ada pihak-pihak yang lepas tangan. Karena bagaimana pun, ini ada keterkaitan, antara Perusahaan maskapai Sriwijaya Group, PT Angkasa Pura II, serta Kementerian Perhubungan," pungkasnya.
Informasi tambahan, dari 50 penumpang dalam Pesawat Sriwijaya Air SJ-182 yang hilang kontak di perairan Kepulauan Seribu tersebut.
Diketahui ada Mulyadi P Tamsir, Mantan Ketua Umum Pengurus Besar HMI Periode 2015-2017, sebagai salah satu penumpang. Nama Mulyadi tercatat dalam manifes pesawat bersama istrinya, Makrufatul Yeti Srianingsih.
KABUPATEN BEKASI, MHI - Berawal dari apresiasi warga Perumahan Bhayangkara dengan terealisasinya pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Pemda Kabupaten Bekasi melalui APBD perubahan Tahun 2020 yang digelontorkan guna menyerap anggaran ABT(Akhir Tahun) yang memang sudah dipersiapkan dan diperuntukan untuk Pembangunan Proyek Peningkatan Jalan Lingkungan (Jaling) di Blok I1 Perum Bumi Bhayangkara Rt 08 RW 015 Desa Jejalen jaya kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi Jawa Barat, (1/9/2020).
Namun kemudian justru menimbulkan permasalahan yang menuai protes dan kecaman warga setempat terkait adanya dugaan permainan kotor didalam pelaksananan pekerjaan pengecoran jalan lingkungan (Jaling) tersebut yang dinilai warga setempat selain cacat dalam pelaksanaan pekerjaan, tidak sesuai dengan ketentuan (Speck) dimana seharusnya Blok I1 yang dikerjakan, akan tetapi justru jalan utama +-230 meter yang dilakukan pengecoran , sementara adanya pergeseran atau perpindahan titik kegiatan pelaksanaan pekerjaan dimana hal tersebut dilakukan tanpa adanya sosialisasi, komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan warga setempat sehingga dianggap tidak transparan, serta ditambah lagi dari hasil pekerjaan proyek tersebut yang dianggap sangat mengecewakan dengan banyaknya keretakan hasil pengecoran disepanjang jalan tersebut.
Hal tersebut disampaikan oleh tokoh masyarakat setempat Khoirudin beserta Ketua-ketua Rt yang didampingi juga oleh sejumlah warga yang secara langsung mewakili seluruh masyarakat di Perumahan Bumi Bhayangkara pada Pemkab Bekasi dengan mengatakan,bahwa, " Yang kami ingin sampaikan, karena tidak sesuai dengan peruntukan atau tidak sesuai spek, karena perumahan kita masih ada potensi pembangunan..karena yang ada di list data Pemda Blok I1 Perumahan Bhayangkara..tetapi kenyataannya yang di cor jalan utama berdampingan dengan Blok G dan Blok H,"Ungkapnya pada Tim Awak Media yang sengaja diundang warga untung mempublikasikan hal tersebut.
Terkait permasalahan tersebut Khoirudin beserta masyarakat setempat meminta agar Pemkab Bekasi bertanggung jawab atas kekeliruan dan ketidak profesionalan PUPR Kab Bekasi dalam melakukan pekerjaannya, " Ya harus dipertanggung-jawabkan dari Bupati, Dinas PUPR, Ketua Lingkungan atau Kepala Desa," Tegas tokoh masyarakat yang dikenal sangat perduli dengan lingkungan dan sosial kemasyarakatan.
Khoirudinpun memaparkan lebih detil terkait proyek pengecoran yang dianggap masyarakat asal-jadi dan asal-bangun tersebut," Bahwasannya pengecoran dilakukan di lakukan di wilayah Blok G dan blok H yang di mana kedua blok tersebut wilayah kepengurusan RT yang berbeda ( Blok G RT 08 sedangkan Blok H RT 06 ) dimana kedua blok tersebut wilayah kepengurusannya Rt yang berbeda..,persoalannya muncul dari pelaksanaan pengecoran yang ternyata pada jalur utama bukan jalan lingkungan yang sebagianh besar pemiliknya Blok I1/ Rt 8 (delapan),"Jelasnya seraya membaca surat pernyataan bersama yang disepakati masyarakat setempat.
Lanjut Koirudin," Jika melihat kondisi pekerjaan jalan lingkungan pengecoran yang harus diselesaikan.. dikerjakan, hasilnya kurang maksimal, meskipun belum genap satu bulan sudah terlihat keretakan di banyak titik, bisa jadi hal ini di sebabkan banyak Faktor, Saat pengerjaan tidak ada plastik, Papan proyek tidak terpasang, Antara konsultan, Vendor dan pelaksana tidak sinkron," Ungkapnya.
"Lebih dari itu, Yang patut di ingat bahwa di lingkungan perumahan bhayangkara masih terdapat potensi pembangunan , terdapat lahan yang sudah memiliki PBB dan nantinya segera di bangun atau di ( blok J ), berdampingan dengan Blok I1...,Bisa di pastikan bahwa jalur utama akan menjadi akses kendaraan berat dengan tonase tinggi (dum truk dll) yang pasti akan berdampak pada kondisi cor yang memang keperuntukannya bukan untuk jalur utama dan bukan untuk proyek, Semestinya realisasi kegiatan sesuai dengan data 'pengumuman PL' (peningkatan jalan lingkungan/Blok I1 ) di Pemda,"Jelasnya.
Menurut Khoirudin beserta warga," Tidak pernah ada rapat khusus lingkungan untuk mengajukan Blok I1 untuk mendapatkan prioritas pengecoran..jadi masyarakat belum pernah dilibatkan,"Tukisnya.
Ketika ditanyakan, ada atau tidak komunikasi dengan Konsultan, Pengawas Pemda dan PPTK, Khorudin mengatakan," Waktu saya ketemuan sama konsultannya (Ramija-Red), bahwasannya titik yang ditentukan itu dari ketua lingkungan..titik yang ditentukan jalan utama padahal ini bukan titik yang sudah ditentukan atau yang terdaftar di list itu dan mereka mengambil keputusan sendiri tanpa ada komunikasi dengan warga," Ungkapnya.
Saat ditanyakan tentang Papan Proyek Pekerjaan ada di pasang saat pekerjaan berlangsung, Khoirudin beserta warga menjawab," Tidak ada..sampai saat ini juga tidak ada ,"lalu ditanya tentang standarisasi pekerjaan pengecoran jalan, Khoirudin mengatakan,"tidak ada batu pasir atau wiremesh..atau plastik-plastik juga tidak digunakan..ditaruh disana (seraya menunjukan lokasi plastik),"Jawabnya.
Haryanto Ketua Rt 03 dan Eko Ketua Rt 06 menambahkan," Karena penuntukannya yang jelas adalah tidak sesuai dengan e-katalog dari LPSE yang di Programkan," Imbuhnya.
" Harapan kami kalau bisa ..ya Bupati atau Inspektorat kedinasan PUPR Kabupaten Bekasi itu turun kelapangan untuk Crossceck kelokasi, " Pungkas mereka.
PAPUA, MHI - Sekelompok orang diduga Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menyerang pesawat Mission Aviation Fellowship (MAF) di Distrik Biandoga, Kabupaten Intan Jaya, Papua.
Tujuh penumpang dan pilot dilaporkan selamat dalam insiden ini. Pesawat MAF jenis Twin Otter ini dibakar massa yang mengklaim bagian dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TNPB), Rabu (6/1/2021).
Aksi biadab ini berawal saat pesawat ditahan oleh massa saat hendak take off di Bandara Kampung Pagamba menuju Kabupaten Nabire. Mereka lalu menyerang pilot dan para penumpang. Namun para korban selamat setelah tokoh gereja setempat membawa mereka ke tempat aman. Tapi pesawat yang hendak mereka tumpangi ludes dilahap api.
Base Manager MAF Nabire Paul Iswanto membenarkan adanya kejadian pembakaran pesawat tersebut pada Rabu kemarin. Paul mengatakan, pilot dan penumpang dalam keadaan selamat. “Namun mereka masih trauma,” katanya di Kabupaten Nabire, Papua, Kamis (7/1/2021).
Sementara itu, Wakapolres Nabire Kompol Samuel Tatiratu mengatakan, masih menunggu laporan resmi dari anggota yang diterjunkan ke lokasi kejadian.
