Gonjang-ganjing HPN-75, 2021, Munculkan Bola Panas Yang Menggelora di Bekasi

BEKASI RAYA,MHI - Insan pers Bekasi mengaku kecewa terhadap sikap Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi yang terkesan menganak-tirikan wartawan, di saat hari perayaan Hari Pers Nasional yaitu Hari bersejarah bagi para Insan Pers untuk merayakan Anniversarynya, berujung munculnya bola panas yang menggelora, dikarenakan adanya dugaan salah satu Organisasi wartawan yang terkesan ingin mendominasi dan menguasai anggaran Pemerintah Derah untuk kegiatan HPN.

"Kami kecewa, selama beberapa tahun ke belakang ini, bahwa lokasi anggaran Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk peringatan Hari Pers Nasional (HPN) ke -75 Tahun 2021 tidak transparan dan terkesan beberapa oknum organisasi wartawan ingin menguasainya, padahal HPN adalah milik semua masyarakat Pers Indonesia dan Pengusaha Media, serta semua yang masuk kategori Insan Pers," kata Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) perwakilan Bekasi Raya, Doni Ardon saat ditemui wartawan, Sabtu (13/02/2021).

Doni menjelaskan, bahwa,"Selama ini Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi belum pernah membantu peringatan HPN di Bekasi, yang ada hanya sebatas membantu kegiatan salah satu Organisasi kewartawan dalam rangka mengikuti pelaksanaan HPN di tingkat Nasional," jelas Doni

"Bahkan di saat Pandemi Covid-19, anggaran HPN-75, 2021 yang semestinya sudah di anggarkan dan disiapkan terkait janji yang sudah ditetapkan, malah justru terkesan dikaburkan,"tandasnya.

Diapun mengungkapkan, bahwa,"Saya tanyakan hal ini ke Diskominfo, katanya tidak diusulkan oleh Humas Pemkab Bekasi, padahal jelas-jelas Kabag Humas saat itu bang Surya yang mengarahkan kita untuk mengajukannya ke Bupati Bekasi setahun sebelum kegiatan dilaksanakan dan agar ditembuskan juga ke Ketua DPRD, Kepala Bappeda dan Kepala Diskominfo," ungkap Doni Ardon Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).

"Dirinya mengaku prihatin dengan kondisi tersebut, terlebih jika mengingat besarnya harapan Insan Pers Bekasi Raya untuk dapat merayakan HPN ke-75, 2021 secara bersama-sama seperti yang dilakukannya pada perayaan HPN tahun 2019 dan 2020," papar Doni.

"Karena HPN ini bukanlah milik salah satu Organisasi wartawan, tapi milik semua masyarakat Pers di Indonesia, walaupun tanggalnya bertepatan dengan hari lahir PWI, itu sebatas penghormatan dari Presiden terhadap Organisasi wartawan tertua di tanah air, "tapi harap diingat dan di catat baik-baik," bahwa HPN ini milik semua masyarakat Pers yang ada di Indonesia, jadi bukan milik salah satu Organisasi," terang Doni.

Ketua DPC SMSI Bekasi Raya mengaku prihatin dengan kondisi yang telah berlangsung sejak beberapa tahun ke belakang, hal itu pula yang menjadi alasannya menggelar HPN di tahun 2019 dan 2020 menggunakan dana pribadi.

"Adapun tahun 2021, HPN tingkat Bekasi akan tetap digelar kembali bersama-sama Insan Pers Bekasi Raya lainnya, dikarenakan kondisi pandemi maka Insan Pers yang diundang hanya Pengurus Organisasi ke Wartawanan dan Komunitas Pers," ungkap Doni.

Terkait Gonjang-ganjing Hari Pers Nasional (HPN) Bekasi, Ketua DPC Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) Kabupaten Bekasi, Irwan A saat diminta tanggapannya oleh wartawan terkait ada atau tidaknya bantuan Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi pada HPN Tahun 2021, mengemukakan, bahwa, "Kalau memang ada dana HPN-75,2021 dialokasikan pemerintah, coba jelaskan alokasinya kemana selama beberapa tahun ke belakang? dan siapa oknum yang menerimanya? Karena yang saya ketahui selama dua tahun ke belakang ini, semua kegiatan HPN Bekasi digelar menggunakan dana pribadi ketua DPC SMSI Bekasi Raya, Doni Ardon dan dana patungan rekan rekan dengan hasil dari berjualan voucher di tahun 2019 dan berjualan kaos di tahun 2020," jelas Irwan.

Lanjut Irwan, bahwa "Peran Pers sangatlah dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah sebagai sarana komunikasi dan media informasi (Komunikator dan Informator) yang penting bagi masyarakat dan dibutuhkan Pemerintah, Polri dan TNI......begitulah kura-kura," pungkas Irwan.  

Didalam permasalahan yang sama, Julham sebagai Wartawan Radarnusantara.com  Kabupaten Bekasi mengatakan, bahwa," Dalam peringatan Hari Pers Nasional ke -75 Tahun 2021, akan bergabung dengan SMSI Bekasi Raya untuk bertransformasi dengan agenda Launching Kampung Tangguh Binaan Batalyon D Kesatuan Brimob Polda Metro Jaya dan Desa Wisata Bumdesa Hegarmukti Lestari," kata Julham.

"Tentunya ini merupakan inisiatif bagus dan prestasi terbesar bahwasanya peran serta Pers dapat dirasakan tidak hanya di kalangan Pemerintah saja, tetapi juga Polri dan TNI adalah sebagai mitra kerja Pers," jelas Julham.  

"Bahwa dirinya dan Insan Pers Bekasi lainnya mengaku kecewa dengan sikap Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi yang tidak dapat membantu acara peringatan Hari Pers Nasional yang ke - 75 tahun 2021 tingkat Bekasi Raya," ungkap Julham.

"Saya mendengar kabar bahwa terjadi kegaduhan di Internal Organisasi yang kerap memanfaatkan Dana HPN bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi maupun Kota Bekasi, hal ini sungguh memalukan dan memprihatinkan," pungkas  Julham. 

"Walaupun Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi tidak dapat membantu dalam acara peringatan Hari Pers Nasional yang ke -75, hal ini dapat diduga bahwa Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten Bekasi Alergi kepada para Insan Pers, maka ini menjadi suatu bentuk ke kecewaan Insan Pers kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi," papar Julham.

( Joggie/Hp )

Penandatanganan Nota Kesepahaman Tentang Kerjasama BKPM-HIPMI di Bidang Penanaman Modal

JAKARTA, MHI - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan kolaborasi dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama di Bidang Penanaman Modal. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Ketua Umum HIPMI Mardani H. Maming melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut secara langsung di Kantor BKPM, Jakarta pada Rabu sore ini (10/2). 

Bahlil menyampaikan apresiasi atas terlaksananya kerja sama yang dilakukan dengan HIPMI. Menurut Bahlil, poin-poin penting yang tercakup dalam nota kesepahaman tersebut, antara lain pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/ atau Pengenaan Sanksi kepada Kementerian Negara/ Lembaga dan Pemerintah Daerah, serta kolaborasi antara pengusaha besar dan pengusaha kecil.

BKPM bertindak sebagai koordinator dalam melakukan penilaian kinerja Kementerian/ Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah. Dalam hal ini, BKPM akan melibatkan HIPMI sebagai tim penilai kinerja K/L dan daerah dalam mengurus perizinan investasi. Bahlil menegaskan jika ada pemerintah daerah yang tidak mengurus investasi dengan baik, maka sanksi yang diberikan sampai dengan penahanan anggaran daerah. 

Saat ini setiap investasi yang memperoleh insentif, wajib mengalokasikan sebagian pekerjaannya ke pengusaha daerah. Selanjutnya akan dibentuk Tim Independen dari BKPM, untuk menghindari terjadinya nepotisme.

“Saya minta kepada HIPMI, jadi yang didorong itu pengusaha yang benar. Jangan yang bisnisnya gak jelas. Ini harus kolaborasi. BKPM akan bentuk Tim Independen. Kalau bagus silahkan pakai HIPMI. Kalau tidak bagus, jangan! Karena ini negara,” tegas Bahlil yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum HIPMI periode 2015-2019.

Investasi merupakan salah satu instrumen dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, di mana konsumsi menjadi komponen terbesar dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu 57-60%, sedangkan investasi sebesar 30%. Menurut Bahlil, lapangan pekerjaan merupakan salah satu faktor penentu dalam mendorong sektor konsumsi dan bermuara pada investasi.

“Dalam rangka percepatan investasi, BKPM membangun satu strategi bahwa kita harus menjemput bola serta strategi percepatan untuk memberikan perizinan berusaha. Pengusaha tidak boleh mengatur negara, negara yang mengatur pengusaha, tetapi negara tidak boleh semena-mena karena pengusaha ini adalah pahlawan yang menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan negara,” ujar Bahlil.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum HIPMI Mardani H. Maming menyampaikan terima kasih kepada Kepala BKPM atas kerja sama yang dilakukan. Kolaborasi ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) terkait bagaimana investor asing dapat bekerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Menurut Maming, hal ini menjadi energi baru bagi peningkatan pengusaha yang ada di daerah maupun nasional. Jangan sampai pengusaha asing mempunyai kekuatan ekonomi yang hebat di Indonesia karena memiliki seluruh fasilitas dari hulu sampai dengan hilir.

“Kita tidak menolak asing. Kita sangat menerima investor-investor dari asing, hanya kita meminta adanya intervensi dari pemerintah, khususnya BKPM agar kerja sama dengan pengusaha nasional dan pengusaha daerah, sehingga bersinergi dan saling bercengkraman bersama-sama untuk menuju ekonomi Indonesia yang  lebih baik lagi,” ujar Maming dalam sambutannya. 

(*)

Presiden RI Gelar Secara virtual Pada Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2021 dari Istana Negara, Jakarta

JAKARTA, MHI - Presiden Joko Widodo hadir secara virtual pada Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2021 dari Istana Negara, Jakarta. Puncak Peringatan HPN yang mengusung tema "Bangkit dari Pandemi, Jakarta Gerbang Pemulihan Ekonomi dengan Pers sebagai Akselerator Perubahan" tersebut berlangsung pada Selasa, 9 Februari 2021, di Candi Bentar Hall, Ancol, Jakarta.

"Saya ingin menyampaikan ucapan selamat Hari Pers kepada seluruh insan pers Indonesia di manapun Bapak/Ibu berada. Saya tahu di saat pandemi sekarang ini, rekan-rekan pers tetap bekerja dan berada di garis terdepan untuk mengabarkan setiap perkembangan situasi dan menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, menjaga optimisme, serta menjaga harapan," ujar Presiden dalam sambutannya.

Kepala Negara tak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh insan pers yang telah membantu pemerintah untuk mengedukasi masyarakat untuk berdisiplin dalam menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus korona penyebab pandemi Covid-19.

Dalam acara HPN tersebut, sejumlah media dan kalangan jurnalis menerima penghargaan antara lain Anugerah Jurnalistik Adinegoro, Anugerah Kebudayaan, dan penghargaan Pena Emas. Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Doni Monardo, turut menerima penghargaan berupa Medali Emas Kemerdekaan Pers sebagai penghargaan tertinggi pada HPN. Doni dinilai telah membangun kerja sama dengan pers dan para jurnalis melalui sejumlah program sosialisasi penanggulangan pandemi virus korona.

Untuk diketahui, Puncak Peringatan HPN diikuti oleh sejumlah peserta dari seluruh Indonesia yang dipusatkan di Candi Bentar, Ancol, Jakarta, dengan menerapkan protokol kesehatan. Peringatan tahun ini juga disebut menjadi yang terbesar karena diikuti oleh kurang lebih 5.000 peserta secara virtual dari berbagai lokasi.

Hadir secara langsung di Istana Negara di antaranya ialah Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh, hingga Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Atal Sembiring Depari.

(Irf/Un) MHI

Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Warga : Terimakasih SMSI, Telah Buatkan Kami MCK

SERANG , MHI – “Dulu kalau mau buang air di sawah, pulang kalau mau ‘cebok’,” ujar Artanti sambil tertawa malu saat ditanya tempatnya dan keluarga buang air besar ketika rumah mereka di Kampung Jaha, Desa Pagar Agung, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten belum memiliki MCK (mandi, cuci, kakus).

Artanti yang mengaku lahir dan dibesarkan di Kampung Jaha tersebut mengakui jika masyarakat di daerahnya memang banyak yang belum memiliki MCK, terutama kakus. Sehingga tak heran, setiap mau buang air besar mereka selalu mengungsi mencari tempat pembuangan ke sawah terdekat.

Menurut Artanti, kondisi perekonomian keluarga mereka yang saat itu belum memungkinkan membuat MCK harus diterimanya dengan lapang dada. 

Karena itu, rutinitas BAB ke sawah sudah bukan menjadi hal yang aneh. “Nggak bau kalau sudah biasa,” ujarnya tersenyum.

Menurut Artanti, saat hamil tua ia bahkan pernah BAB tengah malam ke sawah.

 “Untuk penerangan, ya bawa senter lah sambil ditemani emak,” ujarnya. Agar tidak merasa takut, Artanti mengaku selalu membawa telepon genggam setiap BAB ke sawah sebagai hiburan selama BAB.

Karena itulah, begitu keluarganya mendapatkan informasi mendapatkan bantuan MCK, Artanti mengaku keluarganya sangat bersyukur dan gembira. 

“Waktu dengar dapat bantuan Alhamdulillah, udah gak harus ke sawah lagi.”

Hal serupa juga disampaikan penerima bantuan MCK lainnya, Subika. Wanita berusia 50 tahun ini mengaku ia dan suaminya memang harus ke sawah setiap hendak buang air besar. “Di sawah sana buang air besarnya, jauh,” ujarnya.

Tapi, lokasi tempat pembuangan hajat yang dimaksud ternyata tempat yang terbuka, tanpa ada bilik pembatas. Karena itu, Subika mengaku harus mencari pohon sebagai tempat buang hajat agar tidak terlihat orang lain yang lewat. “Di balik pohon pinggir sawah kalau beraknya,” ujarnya sambil tertawa.

Kalau hajatnya tersebut hendak dilakukan malam hari, ia terpaksa harus membangunkan suaminya untuk menemani sambil bawa senter untuk penerangan. “Kalau lagi berak malam, bawa senter biar terang.”

Menurut Subika, ia dan suaminya sebenarnya berniat membuat WC sendiri, tapi karena tidak mempunyai uang rencana itu harus mereka kubur dalam-dalam. “Wong Bapa gak kerja, cuma ngangon kerbau kakaknya makanya ga ada uang buat kakus. Kalau ngangon kerbau, kalau kerbaunya beranak dua nanti yang satu buat kami,” ujarnya.

Subika mengaku saat ini ia hanya tinggal bersama suaminya, sedangkan anak mereka sudah memisahkan diri di rumah lain karena sudah menikah. 

Pekerjaan suaminya sebagai pengangon kerbau yang hasilnya baru didapat jika kerbaunya melahirkan membuat dirinya harus membantu perekonomian keluarga. “Bapak ngangon kerbau, nanti kalau melahirkan kerbau dua, yang satu buat kami. Untuk sehari-hari, bapak bantu ‘nandur’ upahnya lima puluh ribu. Sawah juga bantu di sawah,” ujarnya.

”Karena itulah ia mengaku sangat gembira, rumahnya dibantu dibuatkan MCK. “Terimakasih sudah dibantu. Kalau dulu kan harus ke sawah, sekarang sudah bisa di rumah aja,” ujar Subika ditemui di teras rumahnya, Sabtu (06/02).

Kegembiraan adanya bantuan MCK buat warga Kampung Jaha ternyata bukan hanya dirasakan para penerima bantuan saja. Markani, warga yang sehari-hari bekerja sebagai petani dan tidak mendapatkan bantuan juga mengaku ikut gembira karena sawahnya yang biasa dijadikan tempat pembuangan hajat warga sekarang jadi bersih. 

“Alhamdulillah sawah saya bersih jadinya, gak kotor kena ‘ini’ warga,” ujarnya tertawa.

Markani mengaku prihatin terhadap kondisi para tetangganya yang tidak mempunyai MCK sehingga harus buang air besar sembarangan. “Sebenarnya kasihan melihat tetangga kalau belum punya WC, kalau buang ‘ini’ (red. BAB) sembarangan, jadi kelihatannya kagak enak, tapi gimana gitu,” ujarya.

Sebagai pemilik sawah, Markani mengaku setiap hari harus melapangkan dada setiap kali melihat kotoran manusia di sawahnya. “Saya pernah negor karena setiap hari ngeliat ada aja. Tapi gimana ya mau ngomong gak enak. Saya pernah kaki saya kena kotoran di galangan sawah saya,” ujarnya tertawa lepas.

Markani mengaku berusaha memaklumi kondisi tersebut. “Mau ngomong gimana, tapi gimana orang gak punya ya, kalau punya gak sampai ke sawah buang ininya,” ujar Markani sambil tertawa lagi.

Markani mengaku sangat bersyukur pada Hari Pers Nasional (HPN) 2021, SMSI membantu para warga dengan program bakti sosial. Apalagi, selain MCK, ruas jalan kampung mereka juga ikut dibangun. 

   “Lumayan jalan jadi bagus, enggak becek, enggak licin karena sudah diaspal. Dulu jalannya keliatan kumuh, sekarang sudah bagus. Terimakasih sudah bantu jalan kami,” ujarnya. (**)

HPN 2021, Bakti Sosial Serikat Media Siber Indonesia Membuat Para Warga Merasa Senang

SERANG, MHI – Bantuan pembangunan jalan dan pembangunan MCK yang diberikan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) kepada warga Kampung Jaha, Desa Pagar Agung, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, membuat para warga merasa senang.

Hasanah, salah satu warga setempat mengaku saat ini kampungnya terlihat  lebih rapi dan bersih. “Sejak ada pembangunan jalan ini, kampung kami jadi rapi dan bersih. Mau lewat juga enak dan nyaman,” ujarnya saat ditemui wartawan, Minggu (02/06).

Selama ini, Hasanah mengaku kampungnya terlihat kumuh karena jalan antar kampung mereka masih seadanya, berupa jalan tanah yang tidak beraturan bentuknya. “Jalannya jelek, kalau hujan jalannya malah becek dan licin.”

Hasanah mengaku seringkali menggunakan sepeda motor melintasi jalan kampung jika ada keperluan ke rumah temannya. “Kalau dulu, terutama saat hujan kalau mau melihat harus hati-hati supaya tidak terpeleset. Jalannya juga becek jadi harus pelan-pelan supaya beceknya gak ngotori celana.”

Hasanah mengaku sangat berterima kasih kampung mereka diperhatikan dan dibantu. “Kalau kayak gini kan kampung kami jadi bersih,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Markani, warga setempat. Ia mengaku sangat bersyukur pada Hari Pers Nasional (HPN) 2021, SMSI membantu para warga dengan program bakti sosial berupa pembangunan ruas jalan kampung mereka juga ikut dibangun. “Lumayan jalan jadi bagus, ga becek, ga licin karena sudah diaspal.”

Menurut Markani, dulu kampungnya terlihat kotor dan kumuh karena kondisi jalan yang buruk. “Jalan ini  kan jadi jalan utama pelintasan warga. Dulu kalau hujan sudah pasti jalannya becek dan licin, ya kalau mau lewat harus hati-hatilah supaya ga kepeleset,” ujarnya.

Karena itulah, Markani mengaku sangat berterimakasi atas bantuan program pembangunan jalan dari SMSI. 

  

“Dulu jalannya keliatan kumuh, sekarang sudah bagus. Terimakasih sudah bantu jalan kami,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, perhelatan HPN tahun 2021 memiliki nuansa tersendiri dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.Apalagi berlangsung ditengah pandemic Covid-19.

Bagi SMSI tahun ini merupakan perhelatan HPN pertama bagi organisasi perusahaan media siber setelah resmi menjadi konstituen Dewan Pers.

SMSI yang beranggotakan 1.224 perusahaan media siber itu memperingati HPN 2021, salah satunya dengan melakukan kegiatan bakti sosial yang meliputi pembangunan jalan dan sarana sanitasi Mandi Cuci Kakus (MCK).Jalan yang dibangun merupakan jalan baru dengan panjang 750 meter dan lebar 2,5 meter.

Pelaksanaan pembangunan proyek sosial itu ditangani SMSI Pusat dan juga SMSI Provinsi Banten yang paling dekat dengan lokasi  proyek tersebut serta didukung sepenuhnya oleh PT Dwi Ratna Putra.

Selain pembangunan jalan, SMSI di lokasi yang sama juga sementara membangun 16 unit MCK.

Kedua proyek sosial ini juga merupakan monumen sejarah SMSI yang didirikan 7 Maret 2017.

Tiga tahun berjalan pada 29 Mei 2020 secara resmi SMSI ditetapkan sebagai konstituen Dewan Pers dengan surat keputusan Dewan Pers Nomor 22/SK-DP/V/2020 yang ditandatangani Ketua Dewan Pers  Mohammad Nuh, 29 Mei 2020.

(MHI) 

Menteri Sosial Tri Rismaharini Apresiasi Langkah SMSI Membangun Peradaban

SERANG, BANTEN, MHI - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengapresiasi langkah kemanusiaan Serikat Media Siber Indonesia dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2021 di Kota Serang.

"Saya salut dengan langkah kemanusiaan SMSI. Selama 20 tahun lebih saya menjadi PNS, baru pertama kali ada swasta, terlebih organisasi pers, yang membangun jalan dan fasilitas MCK untuk masyarakat."

Demikian dikatakan Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam acara peresmian jalan sepanjang 750 meter dan fasilitas sanitasi sebanyak 16 MCK di Kampung Jaha Kelurahan Pager Agung Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten, hari Minggu pagi (7/2). Pembangunan jalan dan MCK ini atas sumbangan anggota SMSI se-Indonesia.

Lebih lanjut Menteri Risma juga mengatakan bahwa apa yang dilakukan SMSI adalah membangun peradaban.

"Saya melihat SMSI bukan sekedar membangun jalan dan MCK, tapi sesungguhnya apa yang dilakukan SMSI adalah membangun peradaban. Dengan adanya jalan baru, maka mobilitas masyarakat semakin tinggi, anak-anak bisa ke sekolah dengan nyaman, tidak lagi melalui jalan penuh lumpur. Dengan adanya MCK yang bersih ini, membiasakan masyarakat melakukan cara hidup sehat. Ini luar biasa. Saya salut utk SMSI," ucap Menteri Sosial RI yang disambut tepuk tangan meriah para hadirin.

Hadir dalam acara ini Wakil Ketua Dewan Pers, Hendri CH. Bangun, Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Ali Muktabar, Walikota Serang, H. Syafrudin dan Ketua Panitia, H.M. Nasir, serta Penasehat SMSI Pusat, Ervik Ari Susanto

Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), firdaus, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Menteri.

"Saya selaku Ketua Umum SMSI, mewakili 1245 media online anggota SMSI, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Menteri dalam acara SMSI yang merupakan rangkaian kegiatan menyambut Hari Pers Nasional 2021 ini. Kami bangga kepada Bu Risma yang sangat bersemangat mendedikasikan waktu, tenaha dan pikirannya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kita semua tahu prestasi emas yang ditoreh Bu Risma saat memimpin Kota Surabaya."

Firdaus melanjutkan, " Presiden Jokowi sangat tepat memilih Ibu Risma sebagai Menteri Sosial. Karena selain beliau seorang pemimpin yang smart dan tegas, beliau juga seorang Birokrat Profesional. Pada kesempatan ini, kami mohon perkenan Ibu Menteri untuk meresmikan jalan Bhakti SMSI, yang dibangun dari swadaya anggota SMSI," kata Firdaus.

Puncak acara penyerahan Hibah jalan bhakti SMSI dan 16 MCK dari Ketua Umum SMSI kepada Walikota Serang. Rangkaian acara diakhiri dengan peninjauan jalan dan MCK oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini didampingi para undangan.

(Armagedon) MHI

Mahasiswa Papua : Maraknya Aksi Teror dan Penembakan, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua, Harus Ditumpas!

YOGYAKARTA, MHI -Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) merupakan duri dalam daging yang selalu memprovokasi masyarakat dan menghambat pembangunan di Papua. Masyarakat pun mendukung TNI/Polri untuk menumpas kelompok tersebut yang selalu bertindak keji dan melanggar hukum secara nyata,(6/2/2021).

Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua memang sudah sepatutnya ditumpas, Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso sempat menuturkan bahwa ,"Kelompok separatis tersebut bisa lebih berbahaya jika didiamkan. Bisa saja Papua lepas dari Indonesia,"Tuturnya.

Lebih lanjut, jenderal bintang 3 komando pasukan khusus (kopassus) tersebut mengatakan, " Saat ini yang dilakukan KKB dan kelompok separatis lain yang ada di Papua terus berupaya menyeret asing untuk masuk ke Papua. Caranya dengan membuat keonaran, memunculkan kerusuhan. Disaat yang sama, mereka terus berkampanye tentang kemerdekaan di luar negeri," Ungkapnya.

Sutiyoso menjelaskan bahwa," KKB tidak bekerja sendirian, melainkan ada kelompok lainnya yang aktif menuntut kemerdekaan. Ia membeberkan, ada Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang memiliki angkatan perang bernama Tentara Nasional Papua Barat (TNPB). Mereka melakukan berbagai kejahatan kemanusiaan untuk mencapai cita-citanya, yakni berpisah dari NKRI," Jelasnya.

"Di luar negeri sudah ada ULMWP (United Liberation Movement for West Papua) yang terus berkampanye dan mencari dukungan negara-negara lain dan bergerilya ke PBB dengan isu HAM. Upaya kelompok-kelompok tersebut untuk merdeka dilakukan dengan berbagai cara. Gangguan keamanan yang mereka lakukan itu bertujuan menyeret keterlibatan pihak asing untuk masuk ke Papua. Apalagi mereka menyadari perjuangan mereka tidak mungkin terwujug tanpa melibatkan pihak asing," Tandas Mantan Kepala Badan Intelijen Negara.

KKB Pelanggar HAM

Pada kesempatan berbeda, Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw mencatat, KKB di wilayah Kabupaten Intan Jaya telah melakukan sedikitnya 23 kali teror penembakan dan kasus-kasus kekerasan lainnya sepanjang 2020.

Paulus menegaskan,"Banyaknya aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB di wilayah Intan Jaya, Papua menunjukkan bahwa kelompok tersebut merupakan kumpulan orang yang paling banyak melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia."Tegasnya.

"Berdasarkan laporan intelijen, sejak Oktober 2019 sejumlah kelompok KKB mulai bergeser dari wilayah timur intan jaya seperti puncak Ilaga, Puncak Jaya, Tolikara, bahkan Lanny Jaya ke wilayah sekitar Sugapa. Bahkan sebagian dari kelompok tersebut sempat memasuki wilayah Tembagapura Mimika pada Februari 2020. Mereka semua bergabung memasuki wilayah tersebut untuk menyiapkan logistik yang akan mereka siapkan untuk bertempur di wilayah Tembagapura yang mereka nyatakan sebagai medan perang, tetapi juga mereka terus mencari amunisi dan senjata api yang mereka rampas dari anggota TNI Polri," Papar Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw.

Paulus juga berharap akan adanya keterlibatan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya untuk dapat mengajak KKB agar mau berdialog guna mengakhiri segala bentuk kekerasan di wilayahnya.

"Di penghujung tahun 2020 Polres Mimika mengungkap kasus kekerasan penembakan oleh KKB mengalami peningkatan dan menjadi kasus yang paling menjadi perhatian paling menonjol di sepanjang 2020,"Ungkapnya.

"Tercatat beberapa KKB melakukan aksi teror penembakan di Tembagapura hingga teror penembakan di kantor pusat Administrasi PT Freeport Indonesia di Kuala Kencana yang terjadi pada 30 Maret 2020. Dalam peristiwa tersebut, seorang warga negara asing (WNA) asal Selandia Baru, Graeme Thomas Wall, tewas. Aksi tersebut juga sempat membuat warga yang tinggal di distrik Tembagapura meminta untuk dievakuasi ke Timika," Tandas Kapolda Papua.

KKB Harus Ditumpas

Kapolres Timika AKBP I Gusti Gde Era Adhinata mengatakan," Kasus teror penembakan yang dilakukan KKB meningkat lantaran KKB di daerah pegunungan menggabungkan kelompoknya dan melakukan aksi teror di daerah Tembagapura. Kondisi ini membuat mereka lebih intens melakukan aksi-aksi penembakan,"Ungkapnya.

Pihaknya juga berharap pada tahun 2021 kasus tindak kekerasan bisa berkurang dengan kerja sama semua pihak untuk menciptakan keamanan dan kedamaian di tanah Papua.

"Aksi kekerasan KKB yang belum lama terjadi adalah tewasnya seorang warga yang ditembak mati atas tuduhan menjadi mata-mata TNI-Polri. Usai menembak warga bernama Boni, KKB lantas mengirim surat yang ditujukan kepada TNI-Polri. Dalam surat tersebut, KKB mengaku telah menembak warga sipil yang tinggal di sekitar perbatasan antara Distrik Sugapa dan Distrik Homeyo," Terang Kapolres Timika.

"Pada Januari 2021 lalu, personel Yonif Raider 400/BR Pratu Roy Vebrianto dan Pratu Dedi Hamdani gugur dalam kontak senjatan dengan KKB, korban meninggal akibat tembakan di bagian punggung. Tindakan dari KKB tentu saja sudah tidak bisa ditolerir, sehingga pemerintah khususnya BIN, Kementerian Pertahanan dan TNI Polri perlu menumpas KKB demi menjaga keutuhan NKRI," Pungkas AKBP I Gusti Gde Era Adhinata.

Oleh : Sabby Kosay                      (MHI)

(Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta)