KABUPATEN BEKASI, MHI - Banjir yang melanda di berbagai wilayah Kabupaten Bekasi tidak hanya menerja pemukiman warga perkampungan, warga perumahan, toko-toko, kantor maupun beberapa instansi pemerintahpun tak luput dari terjangan banjir di tahun 2021 ini, dan bahkan sudah merasuk ke Taman Pemakaman Umum (TPU),(20/02/2021).
Hal tersebut di temukan Awak Media yang kebetulan melintasi wilayah Desa Mangun Jaya, Kecamatan Tambun Utara, dimana lokasi TPU tersebutpun termasuk dalam Kategory Khusus untuk memakamkan para jenazah yang terdampak Covid-19.
Warga setempat, Indra, wahyudi beserta yang lainnya saat di konfirmasi Awak Media saat tengah menyaksikan fenomena tersebut mengatakan," Iya .ini banjir ..lha guede pisan..lha nyampe makam jadi kayak empang ..lha tuh mayat nyang ditanem.. bisa pating merudul..jadi kaga karuanan dah, " Ucapnya.
" Lha ujan kaga berenti-berenti dari kemarenan..dah,"Ujar Wahyudi menambahkan.
"Lha iya..udah nyang duluan ntu banjir di kali jambe aja belon sudah..eni ude ade lagi," Kata Indra.
Ketika ditanyakan terkait sumber banjir tersebut, mereka mengatakan," Sebenernyamah sumbernya dari Kali-kali Jambe juga semuanyah, lha pan kalinyah ude luber..ini juga temen-temen kita (seraya menunjuk teman-temannya), ora bisa pulang,..lha orang kata rumahnya juga pada kerendem," Terang mereka.
" Inikan semuanya dari Kali Jambe..lha itu sampah banyak nemen, jadi numpuk...kiriman dari kidul, dari Desa nyang duluan..ntu juga pernah mingkin ribut, katanyamah dari Bekasi Kota kalo dari Kidul mah..pan kalo kelor mah lari ke Kali CBL terus kelaut dah, tapi ntukan kaga selesai-selesai sampe sekarang , malah mingkinan parah..ini ampe lari ke TPU-TPU..tau dah pemerintahnya gimana, itumah urusan orang atas dah..kitamah orang kecil ..kaga ngarti," Pungkas mereka menutup pembicaraan.
Ketika Awak Media menyambangi kantor TPU Mangun Jaya untuk mendapatkan keterangan tentang hal tersebut termasuk adanya ambulan yang datang dan langsung masuk menuju lokasi pemekaman, dimana diduga khusus untuk memakamkan jenazah terdampak Covid-19, namun sayangnya Kantor dalam keadaan kosong, sementara warga setempat yang juga turut menyaksikan TPU Kebanjiran, melontarkan ucapan," Kaga ada orangnya pak..mungkin kelapangan, banjir begini mungkin muter kali..pak, ..jauh," Kata warga tersebut, seraya meninggalkan Awak Media dan Kembali kelokasi banjir.
Berdasarkan Pantauan Awak Media di lokasi, tampak hampir keseluruhan TPU tersebut terendam banjir, hanya jalan dilalui yang tidak terendam banjir, tampak pula masyarakat setempat yang berduyun-duyun datang ke lokasi untuk melihat fenomena tersebut.
JAKARTA, MHI - Dalam upaya mewujudkan Visi Indonesia 2045, tantangan terbesar Indonesia adalah menghindari jebakan masuk sebagai negara berpenghasilan menengah (middle income trap). Dengan demikian, Indonesia harus melakukan transformasi ekonomi pada periode 2020-2024 untuk memberikan landasan kokoh menuju Indonesia Maju dalam mewujudkan Visi Indonesia 2045. Hal ini juga merupakan amanah Bapak Presiden pada Pidato Pelantikan Presiden 20 Oktober 2019.
“Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama yang mulai lepas dari tekanan pandemi Covid-19 dan merupakan tahun kunci bagi pemantapan pemulihan ekonomi,” ujar Menteri saat memberikan arahan pada acara Kick Off Meeting RKP 2022 yang dilakukan secara virtual, pada hari Jum’at 19 Februari 2021.
Pandemi Covid-19 yang tidak hanya dialami oleh Indonesia, tetapi juga oleh banyak negara lain menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Sistem Kesehatan Nasional yang masih menunjukkan kerentanan, antara lain: pencegahan masih belum optimal; fasilitas kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan belum siap; kapasitas tenaga kesehatan masih terbatas; dan pemanfaatan pembiayaan kesehatan belum efisien.
“Oleh karena itu, pada tahun 2022 Indonesia perlu terus melanjutkan dan memperkuat pelaksanaan Reformasi Sistem Kesehatan, yang mencakup antara lain: Meningkatkan keamanan dan ketahanan kesehatan (health security & resilience); Menjamin akses supply side pelayanan kesehatan yang berkualitas di seluruh Indonesia;Meningkatkan peran serta masyarakat dan memperkuat upaya promotif dan preventif,” lanjut Menteri.
Melalui Reformasi Sistem Kesehatan di atas, diharapkan dapat: (1) Menurunkan kasus baru Tuberkulosis menjadi 231 per 100.000 penduduk; (2) Eliminasi Malaria menjadi di 365 Kabupaten/Kota; (3) Meningkatkan Imunisasi Dasar Lengkap menjadi 71 persen; (4) Meningkatkan RS Rujukan Nasional menjadi 30 RS; (5) Mewujudkan Sistem Surveilans: terpadu, real-time, berbasis lab; (6) Meningkatkan Puskesmas memiliki 9 jenis tenaga kesehatan menjadi 59 persen; (7) Mewujudkan Puskesmas tanpa dokter menjadi 0 persen; (8) Meningkatkan RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar & 3 dokter spesialis lainnya menjadi 80 persen; (9) Meningkatkan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terakreditasi menjadi 80 persen; (10) Meningkatkan Rumah Sakit Terakreditasi menjadi 90 persen; (11) Meningkatkan bantuan pendidikan dokter spesialis sebanyak 3500 orang.
“Dengan memperhatikan beberapa kondisi di atas, terkait hasil evaluasi pelaksanaan RKP Tahun 2020, kondisi pandemi Covid-19, strategi untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah, serta konsistensi dengan arahan RPJMN 2020-2024, maka RKP Tahun 2022 mengusung tema Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural,” ujar Menteri.
Reformasi struktural merupakan pendukung untuk terciptanya pemulihan ekonomi. Reformasi struktural antara lain meliputi: reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem perlindungan sosial, serta reformasi pendidikan dan keterampilan. Selain dukungan dari reformasi struktural, pemulihan ekonomi juga dilakukan melalui peningkatan daya beli dan peningkatan produktivitas.
“Peningkatan daya beli dilaksanakan melalui upaya penuntasan krisis kesehatan (melanjutkan penanganan kasus Covid-19 dan penanganan kasus TB); pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha; menjaga daya beli rumah tangga; serta investasi padat karya. Sementara itu, peningkatan produktivitas dapat dilakukan melalui peningkatan nilai tambah; penguatan ketahanan pangan; pembangunan rendah karbon; dan peningkatan pemerataan infrastruktur serta kualitas layanan digital. Berbagai upaya tersebut dilaksanakan secara terpadu untuk menciptakan transformasi ekonomi yang inklusif,” tutup Menteri.
(Irf) MHI
Sumber : Tim Komunikasi PublikKementerian PPN/Bappenas
KABUPATEN BEKASI, MHI - Sejumlah wilayah di Kabupaten Bekasi terendam banjir, salah satunya wilayah Kecamatan Tambun Selatan, dikarenakan derasnya hujan turun dengan intensitas tinggi disertai dengan menumpuknya sampah kiriman dari Bekasi Kota di Kali Jambe, sehingga mengakibatkan meluapnya aliran air berdampak banjir di sepanjang bantaran Kali Jambe yang berlokasi di wilayah Kecamatan Tambun-Selatan, (19/02/2021).
Dalam pantauan Awak Media, untuk wilayah Tambun Selatan, terdampak banjir meliputi banyak Desa dan Kelurahan yang di lalui Kali Jambe, diantaranya Kelurahan Jati Mulya, Desa Lambang Sari, Desa Mekar Sari serta Desa Mangun Jaya.
Hal tersebut di benarkan oleh Camat Tambun Selatan, Junaefi terkait beberapa Desa di wilayahnya yang terdampak banjir saat dikonfirmasi Awak Media di Posko Siaga Banjir Muspika Kecamatan Tambun Selatan, mengatakan,"wilayah yang terdampak banjir Jati Mulya, Lambang Sari, Mekar Sari termasuk mangun jaya," Ungkapnya.
"Bantuan Beko dari PT WIKA sama ADHI KARYA itu alhamdulillah hari ini mulai di keruk dan sampai nanti insya allah akan di angkut oleh dinas kebersihan ..masing-masing desa berkoordinasi by Phone dan sekarang saya dengar tadi barusan dari Jati Mulya sudah agak surut ya..mudah-mudahan bisa normal kembali.ya."
Terkait sampah dari Bekasi Kota, Camat Junaefi mengatakan," Oh kita sudah bersinergi dengan camat dan lurah sekitar kita...Mustika Jaya, bahwa rencana kedepan nanti masing-masing titik akan memasang jaring, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa dipasang jaring dititik-titik yang rawan oleh sampah-sampah liar dengan spot-spot bisa diangkut..jadi nanti kita dapat menghindari sampah itu dari mulut terowongan tol..otomatis nanti kalau debit air tinggi sampah tidak keluar ..jadi tidak ada lagi sampah-sampah yang keluar dari tol itu, jadi lebih mudah," Terangnya.
Camatpun menghimbau kepada masyarakat, bahwa," Untuk semuanya mudah-mudahan tidak ada lagi buang sampah ke kali...mari kita jaga kali dan kali Jambe memang luar biasa akibatnya di wilayah Tambun Selatan,"Tandasnya.
Mengenai penanganan banjir Junaefi mengatakan," Oh iya..ada beberapa sudah di buatkan dapur umum , seperti Kampung Kobak, Papan Mas..tadi saya sudah menerima laporan-laporan dan saya berkoordinasi dengan Lurah-lurah saya..Kepala Desa saya semuanya di titik-titik itu sudah di keluarkan dapur umumnya dan alhamdulillah kita dapat beberapa bantuan dari Dinas Sosial serta langsung kita diskusikan dengan Kepala Desa," Ujar Camat.
Sementara bentuk bantuan yang di berikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, Camat Junaefi mengatakan," Ini ada sarden, ada mie instan, ada beras, ada air," Jelasnya.
Neil Warga setempat ketika dimintakan tanggapannya terkait kinerja Camat Junaefi dalam mengatasi permasalahan banjir di Kecamatan Tambun Selatan, mengatakan," Menurut saya Camat Junaefi cukup tanggap dalam menangani permasalahan banjir, juga mau untuk langsung terjun kelapangan melihat situasi...terlebih masalah sampah di Kali Jambe," Ungkapnya.
Sementara Hutabarat warga setempat di lokasi berbeda mengatakan," Bah...bagus kali camat kita itu...jarang kita lihat Camat-camat lain kayak orang itu, mau turun ke lapangan, info kami dengar... katanya mau bikin banjir kanal di Kali Jambe...apa betul tuh?..kalau betul..., Bah..pastilah kita dukung Camat kita tuh, biar bersihlah Kali tu,"Pungkasnya seraya acungkan jempol sambil tersenyum.
BANTEN, MHI - Pujian Menteri Sosial RI Tri Rismaharini yang sekarang kerap disapa Bunda Risma membuat suasana gembira menghiasi raut wajah para pengurus dan anggota Serikat Media Siber Indonesia yang terkenal dengan nama SMSI,(14/2/2021).
Tidak salah memang menyebut SMSI, karena singkatan resmi organisasi konstituen Dewan Pers ini adalah SMSI yang sekarang menjadi rumah para pengusaha pers siber (online) di seluruh Indonesia yang sementara ini berjumlah 1224 orang.
Pujian bunda Risma dialamatkan pada SMSI dalam acara peresmian Jalan Bakti SMSI dan sanitasi berupa 16 tempat mandi, cuci, dan kakus (MCK), sebagai hadiah untuk masyarakat setempat, yakni Kampung Jaha, Kelurahan Pagar Agung, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten.
“Jalan sepanjang 750 meter dan lebar 2,5 meter serta 16 MCK ini sebagai hadiah dari SMSI untuk masyarakat dalam memperingati Hari Pers Nasional 2021,” kata Ketua Umum SMSI Firdaus dalam sambutan rangkaian acara menyambut Hari Pers Nasional (HPN) yang diselenggarakan SMSI, 7 Februari 2021 di Kampung Jaha.
Acara HPN yang ditandai dengan peresmian jalan dan MCK juga dihadiri segenap warga masyarakat yang menunggu kehadiran Bunda Risma sejak pagi, para Ketua RT, RW, lurah, dan camat, serta Sekretaris Wilayah Daerah Provinsi Banten Dr Al Muktabar, M.Sc, serta Wali Kota Serang H. Safrudin.
“Bagi saya ini menarik karena jarang sekali ada inisiatif dari luar selain pemerintah untuk membangun jalan. Saya baru tahu setelah 20 tahun jadi PNS (pegawai negeri sipil, Red) dan 10 tahun jadi wali kota, itu ada pihak lain di luar pemerintah bangun jalan lalu diserahkan kepada pemerintah. Saya jadi Wali Kota Surabaya 10 tahun itu bangun jalan sepanjang 350 km. SMSI sekali tepuk bangun jalan 750 meter. Saya tertarik dengan konsep SMSI dalam memberikan sumbangan yang berbeda. Bangun jalan itu sama dengan kita membangun peradaban Jika jalan dibangun maka peradaban berubah,” tutur Risma yang kemudian berterima kasih kepada SMSI yang telah membantu warga.
“Saya berterima kasih yang sebesar- besarnya untuk SMSI yang telah bantu masyarakat. Dulu sewaktu saya jadi wali kota itu saya dahulukan bangun infrastruktur di kampung-kampung,” katanya.
Apresiasi ini membuat para anggota dan pengurus SMSI yang hadir merasa mendapat penguatan bahwa bakti sosial membangun jalan dan MCK itu sesuatu yang baik dan luar biasa.
Pujian itu memberi semangat jajaran pengurus SMSI, dan kalangan pers yang hadir, antara lain Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch. Bangun, Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan SMSI Pusat Dr Retno Intani, Ketua SMSI Provinsi Banten Lesman Bangun, Penasihat SMSI Pusat Ervik Ari Susanto, Sekretaris Jenderal SMSI Mohammad Nasir, Ketua Bidang Organisasi Cahyonoadi RS, dan pengurus lainnya Andi Setiadi, serta Sahatma Refindo.
“Saya datang kemari, memenuhi undangan, sama sekali tidak melihat siapa yang mengundang. Saya hanya melihat kegiatannya yang baik sekali, untuk kemanusiaan,” kata Risma.
Semakin jelas, program yang luar biasa lah yang diapresiasi oleh Bunda Risma. Bunda Risma memandang kegiatan yang bermanfaat untuk manusia dan kemanusiaan menempati posisi yang sangat tinggi, untuk semua orang, universal, melampaui identitas kelompok atau golongan.
Bahkan membangun jalan dan MCK, kata Risma, berarti membangun peradaban.
Masyarakat yang semula tidak punya akses jalan, menjadi punya akses. Perjalanan lancar kemana-mana lancar, memperlancar jalur usaha warga.
Begitu pula dengan kehadiran MCK, akan mengubah pola hidup masyarakat dalam kebersihan dan kesehatan. Ini sangat penting.
Program bangun jalan dan MCK itu dirancang dan dijalankan oleh SMSI dengan mendapat dukungan dari para anggota, serta banyak pihak terutama PT Dwi Ratna Putra.
SMSI hadir di Kampung Jaha dengan program kemanusiaan juga tidak melihat siapa masyarakat yang tinggal di kampung itu, tidak melihat suku dan agama yang dianut warga setempat.
“Kami di sini hanya bekerja untuk membantu masyarakat. Kami tidak kenal si A atau si B yang akan menggunakan jalan ini. Kami hanya tahu mereka butuh bantuan,” tutur Nasir, Ketua HPN SMSI 2021.
BEKASI RAYA,MHI - Insan pers Bekasi mengaku kecewa terhadap sikap Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi yang terkesan menganak-tirikan wartawan, di saat hari perayaan Hari Pers Nasional yaitu Hari bersejarah bagi para Insan Pers untuk merayakan Anniversarynya, berujung munculnya bola panas yang menggelora, dikarenakan adanya dugaan salah satu Organisasi wartawan yang terkesan ingin mendominasi dan menguasai anggaran Pemerintah Derah untuk kegiatan HPN.
"Kami kecewa, selama beberapa tahun ke belakang ini, bahwa lokasi anggaran Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk peringatan Hari Pers Nasional (HPN) ke -75 Tahun 2021 tidak transparan dan terkesan beberapa oknum organisasi wartawan ingin menguasainya, padahal HPN adalah milik semua masyarakat Pers Indonesia dan Pengusaha Media, serta semua yang masuk kategori Insan Pers," kata Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) perwakilan Bekasi Raya, Doni Ardon saat ditemui wartawan, Sabtu (13/02/2021).
Doni menjelaskan, bahwa,"Selama ini Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi belum pernah membantu peringatan HPN di Bekasi, yang ada hanya sebatas membantu kegiatan salah satu Organisasi kewartawan dalam rangka mengikuti pelaksanaan HPN di tingkat Nasional," jelas Doni
"Bahkan di saat Pandemi Covid-19, anggaran HPN-75, 2021 yang semestinya sudah di anggarkan dan disiapkan terkait janji yang sudah ditetapkan, malah justru terkesan dikaburkan,"tandasnya.
Diapun mengungkapkan, bahwa,"Saya tanyakan hal ini ke Diskominfo, katanya tidak diusulkan oleh Humas Pemkab Bekasi, padahal jelas-jelas Kabag Humas saat itu bang Surya yang mengarahkan kita untuk mengajukannya ke Bupati Bekasi setahun sebelum kegiatan dilaksanakan dan agar ditembuskan juga ke Ketua DPRD, Kepala Bappeda dan Kepala Diskominfo," ungkap Doni Ardon Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).
"Dirinya mengaku prihatin dengan kondisi tersebut, terlebih jika mengingat besarnya harapan Insan Pers Bekasi Raya untuk dapat merayakan HPN ke-75, 2021 secara bersama-sama seperti yang dilakukannya pada perayaan HPN tahun 2019 dan 2020," papar Doni.
"Karena HPN ini bukanlah milik salah satu Organisasi wartawan, tapi milik semua masyarakat Pers di Indonesia, walaupun tanggalnya bertepatan dengan hari lahir PWI, itu sebatas penghormatan dari Presiden terhadap Organisasi wartawan tertua di tanah air, "tapi harap diingat dan di catat baik-baik," bahwa HPN ini milik semua masyarakat Pers yang ada di Indonesia, jadi bukan milik salah satu Organisasi," terang Doni.
Ketua DPC SMSI Bekasi Raya mengaku prihatin dengan kondisi yang telah berlangsung sejak beberapa tahun ke belakang, hal itu pula yang menjadi alasannya menggelar HPN di tahun 2019 dan 2020 menggunakan dana pribadi.
"Adapun tahun 2021, HPN tingkat Bekasi akan tetap digelar kembali bersama-sama Insan Pers Bekasi Raya lainnya, dikarenakan kondisi pandemi maka Insan Pers yang diundang hanya Pengurus Organisasi ke Wartawanan dan Komunitas Pers," ungkap Doni.
Terkait Gonjang-ganjing Hari Pers Nasional (HPN) Bekasi, Ketua DPC Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) Kabupaten Bekasi, Irwan A saat diminta tanggapannya oleh wartawan terkait ada atau tidaknya bantuan Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi pada HPN Tahun 2021, mengemukakan, bahwa, "Kalau memang ada dana HPN-75,2021 dialokasikan pemerintah, coba jelaskan alokasinya kemana selama beberapa tahun ke belakang? dan siapa oknum yang menerimanya? Karena yang saya ketahui selama dua tahun ke belakang ini, semua kegiatan HPN Bekasi digelar menggunakan dana pribadi ketua DPC SMSI Bekasi Raya, Doni Ardon dan dana patungan rekan rekan dengan hasil dari berjualan voucher di tahun 2019 dan berjualan kaos di tahun 2020," jelas Irwan.
Lanjut Irwan, bahwa "Peran Pers sangatlah dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah sebagai sarana komunikasi dan media informasi (Komunikator dan Informator) yang penting bagi masyarakat dan dibutuhkan Pemerintah, Polri dan TNI......begitulah kura-kura," pungkas Irwan.
Didalam permasalahan yang sama, Julham sebagai Wartawan Radarnusantara.com Kabupaten Bekasi mengatakan, bahwa," Dalam peringatan Hari Pers Nasional ke -75 Tahun 2021, akan bergabung dengan SMSI Bekasi Raya untuk bertransformasi dengan agenda Launching Kampung Tangguh Binaan Batalyon D Kesatuan Brimob Polda Metro Jaya dan Desa Wisata Bumdesa Hegarmukti Lestari," kata Julham.
"Tentunya ini merupakan inisiatif bagus dan prestasi terbesar bahwasanya peran serta Pers dapat dirasakan tidak hanya di kalangan Pemerintah saja, tetapi juga Polri dan TNI adalah sebagai mitra kerja Pers," jelas Julham.
"Bahwa dirinya dan Insan Pers Bekasi lainnya mengaku kecewa dengan sikap Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi yang tidak dapat membantu acara peringatan Hari Pers Nasional yang ke - 75 tahun 2021 tingkat Bekasi Raya," ungkap Julham.
"Saya mendengar kabar bahwa terjadi kegaduhan di Internal Organisasi yang kerap memanfaatkan Dana HPN bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi maupun Kota Bekasi, hal ini sungguh memalukan dan memprihatinkan," pungkas Julham.
"Walaupun Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi tidak dapat membantu dalam acara peringatan Hari Pers Nasional yang ke -75, hal ini dapat diduga bahwa Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten Bekasi Alergi kepada para Insan Pers, maka ini menjadi suatu bentuk ke kecewaan Insan Pers kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi," papar Julham.
JAKARTA, MHI - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan kolaborasi dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama di Bidang Penanaman Modal. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Ketua Umum HIPMI Mardani H. Maming melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut secara langsung di Kantor BKPM, Jakarta pada Rabu sore ini (10/2).
Bahlil menyampaikan apresiasi atas terlaksananya kerja sama yang dilakukan dengan HIPMI. Menurut Bahlil, poin-poin penting yang tercakup dalam nota kesepahaman tersebut, antara lain pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/ atau Pengenaan Sanksi kepada Kementerian Negara/ Lembaga dan Pemerintah Daerah, serta kolaborasi antara pengusaha besar dan pengusaha kecil.
BKPM bertindak sebagai koordinator dalam melakukan penilaian kinerja Kementerian/ Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah. Dalam hal ini, BKPM akan melibatkan HIPMI sebagai tim penilai kinerja K/L dan daerah dalam mengurus perizinan investasi. Bahlil menegaskan jika ada pemerintah daerah yang tidak mengurus investasi dengan baik, maka sanksi yang diberikan sampai dengan penahanan anggaran daerah.
Saat ini setiap investasi yang memperoleh insentif, wajib mengalokasikan sebagian pekerjaannya ke pengusaha daerah. Selanjutnya akan dibentuk Tim Independen dari BKPM, untuk menghindari terjadinya nepotisme.
“Saya minta kepada HIPMI, jadi yang didorong itu pengusaha yang benar. Jangan yang bisnisnya gak jelas. Ini harus kolaborasi. BKPM akan bentuk Tim Independen. Kalau bagus silahkan pakai HIPMI. Kalau tidak bagus, jangan! Karena ini negara,” tegas Bahlil yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum HIPMI periode 2015-2019.
Investasi merupakan salah satu instrumen dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, di mana konsumsi menjadi komponen terbesar dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu 57-60%, sedangkan investasi sebesar 30%. Menurut Bahlil, lapangan pekerjaan merupakan salah satu faktor penentu dalam mendorong sektor konsumsi dan bermuara pada investasi.
“Dalam rangka percepatan investasi, BKPM membangun satu strategi bahwa kita harus menjemput bola serta strategi percepatan untuk memberikan perizinan berusaha. Pengusaha tidak boleh mengatur negara, negara yang mengatur pengusaha, tetapi negara tidak boleh semena-mena karena pengusaha ini adalah pahlawan yang menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan negara,” ujar Bahlil.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum HIPMI Mardani H. Maming menyampaikan terima kasih kepada Kepala BKPM atas kerja sama yang dilakukan. Kolaborasi ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) terkait bagaimana investor asing dapat bekerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Menurut Maming, hal ini menjadi energi baru bagi peningkatan pengusaha yang ada di daerah maupun nasional. Jangan sampai pengusaha asing mempunyai kekuatan ekonomi yang hebat di Indonesia karena memiliki seluruh fasilitas dari hulu sampai dengan hilir.
“Kita tidak menolak asing. Kita sangat menerima investor-investor dari asing, hanya kita meminta adanya intervensi dari pemerintah, khususnya BKPM agar kerja sama dengan pengusaha nasional dan pengusaha daerah, sehingga bersinergi dan saling bercengkraman bersama-sama untuk menuju ekonomi Indonesia yang lebih baik lagi,” ujar Maming dalam sambutannya.
JAKARTA, MHI - Presiden Joko Widodo hadir secara virtual pada Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2021 dari Istana Negara, Jakarta. Puncak Peringatan HPN yang mengusung tema "Bangkit dari Pandemi, Jakarta Gerbang Pemulihan Ekonomi dengan Pers sebagai Akselerator Perubahan" tersebut berlangsung pada Selasa, 9 Februari 2021, di Candi Bentar Hall, Ancol, Jakarta.
"Saya ingin menyampaikan ucapan selamat Hari Pers kepada seluruh insan pers Indonesia di manapun Bapak/Ibu berada. Saya tahu di saat pandemi sekarang ini, rekan-rekan pers tetap bekerja dan berada di garis terdepan untuk mengabarkan setiap perkembangan situasi dan menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, menjaga optimisme, serta menjaga harapan," ujar Presiden dalam sambutannya.
Kepala Negara tak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh insan pers yang telah membantu pemerintah untuk mengedukasi masyarakat untuk berdisiplin dalam menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus korona penyebab pandemi Covid-19.
Dalam acara HPN tersebut, sejumlah media dan kalangan jurnalis menerima penghargaan antara lain Anugerah Jurnalistik Adinegoro, Anugerah Kebudayaan, dan penghargaan Pena Emas. Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Doni Monardo, turut menerima penghargaan berupa Medali Emas Kemerdekaan Pers sebagai penghargaan tertinggi pada HPN. Doni dinilai telah membangun kerja sama dengan pers dan para jurnalis melalui sejumlah program sosialisasi penanggulangan pandemi virus korona.
Untuk diketahui, Puncak Peringatan HPN diikuti oleh sejumlah peserta dari seluruh Indonesia yang dipusatkan di Candi Bentar, Ancol, Jakarta, dengan menerapkan protokol kesehatan. Peringatan tahun ini juga disebut menjadi yang terbesar karena diikuti oleh kurang lebih 5.000 peserta secara virtual dari berbagai lokasi.
Hadir secara langsung di Istana Negara di antaranya ialah Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh, hingga Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Atal Sembiring Depari.
(Irf/Un) MHI
Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
