JAKARTA, MHI- Presiden RI Joko Widodo
(Jokowi) menyampaikan sejumlah arahan kepada para kepala daerah dalam Rapat
Koordinasi Kepala Daerah Tahun 2021 yang digelar secara virtual pada Rabu
(14/04/2021).
Dalam
pembuka arahannya, Presiden mengingatkan bahwa jabatan yang diemban para kepala
daerah adalah kehormatan sekaligus sebuah tanggung jawab yang besar sehingga
para kepala daerah harus bekerja dengan berorientasi pada hasil.
“Jabatan
yang diberikan kepada Saudara-saudara adalah kehormatan, tetapi sekaligus juga
sebuah tanggung jawab yang besar, tanggung jawab yang berat. Oleh sebab itu,
jangan sampai saudara-saudara ini hanya mengikuti prosedur yang ada.
Harus goal oriented, harus result oriented.
Orientasinya adalah hasil. Harus berani berinovasi, bukan sekadar mengikuti
rutinitas,” ujar Presiden dari Istana Negara, Jakarta.
Karena itu,
Kepala Negara meminta agar para kepala daerah jangan hanya puas membaca laporan
saja dalam bekerja, melainkan harus langsung melakukan pengecekan dan kontrol
di lapangan. Inovasi, kecepatan, ketepatan kebijakan adalah hal yang sangat
diperlukan saat ini sehingga para kepala daerah perlu bekerja dengan
menggunakan skala prioritas.
“Bapak, Ibu,
dan Saudara sekalian harus membuat kebijakan yang fokus dengan skala prioritas
yang jelas sehingga nanti alokasi anggarannya juga lebih fokus dan
terkonsentrasi. Saya melihat satu provinsi ada yang mata anggaran kegiatannya
sampai 40 ribu. Menurut saya, semakin sedikit kegiatan secara manajemen akan
semakin gampang mengontrol dan mengeceknya dan hasilnya akan kelihatan,”
paparnya.
Terkait
dengan anggaran, Presiden pun berpesan agar para kepala daerah cukup membuat
beberapa kegiatan besar dengan anggaran yang terkonsentrasi ke kegiatan
tersebut dibandingkan dengan dibagi ke banyak kegiatan kecil. Dengan demikian,
hasilnya akan bisa dilihat dan dirasakan oleh masyarakat.
“Sebagai
contoh, ada anggaran di sebuah kabupaten Rp2 triliun misalnya. Hati-hati, saya
titip yang namanya belanja aparatur, belanja pembangunan, belanja modal dilihat
lebih besar yang mana. Usahakan agar belanja pembangunan, belanja modal itu
lebih besar dari belanja aparatur. Kalau sudah ketemu belanja pembangunan
belanja modal, jangan sampai yang namanya anggaran itu dibagi rata ke
masing-masing unit atau dinas. Hati-hati,” jelasnya.
Turut
mendampingi Presiden dalam acara tersebut antara lain Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito
Karnavian, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
BOGOR, MHI - Presiden RI Joko Widodo
(Jokowi) melakukan pertemuan bilateral dengan Kanselir Jerman Angela Merkel
secara virtual, dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa
(13/04/2021) sore.
Pertemuan
ini dilakukan sehari setelah pembukaan Pameran Hannover Messe 2021, di mana
Indonesia didapuk sebagai negara mitra atau official partner country.
Kanselir Merkel menyampaikan penghargaan
kepada Indonesia yang telah bersedia menjadi negara mitra dalam Hannover Messe
2021 dan meyakini bahwa kemitraan ini akan bermanfaat bagi upaya memperkuat
hubungan bilateral kedua negara.
Kanselir
Merkel menyampaikan tahun depan Indonesia akan menjadi Ketua G20, sementara
Jerman menjadi Ketua G7, untuk itu diharapkan dapat dilakukan sinergi prioritas
kerja dengan baik antara kedua negara.
“Suatu
kehormatan bagi Indonesia ditunjuk sebagai Negara Mitra Hannover Fair 2021 dan
juga nanti di tahun 2023”, kata Presiden Jokowi.
Pada
kesempatan itu, Presiden juga mengapresiasi kepemimpinan Kanselir Merkel selama
hampir 16 tahun dalam meningkatkan hubungan bilateral Indonesia – Jerman.
Dalam
pertemuan, kedua pemimpin membahas secara terbuka beberapa isu bilateral,
antara lain kerja sama di bidang kesehatan, ekonomi, hingga perubahan iklim.
Isu Myanmar
juga menjadi salah satu topik tukar pikiran kedua pemimpin dalam pembahasan
mengenai isu kawasan.
Untuk bidang
kesehatan, kedua pemimpin melakukan tukar pikiran mengenai upaya
penanganan COVID-19 di masing-masing negara. Keduanya menyampaikan
kekhawatiran dengan masih terus terjadinya nasionalisme vaksin, yang akan
sangat mengganggu ketersediaan vaksin dunia dan mengganggu kesetaraan akses
vaksin bagi semua.
Dalam
pertemuan, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa kasus konfirmasi positif
COVID-19 di Indonesia sudah mulai membaik. Hal ini disebabkan oleh penerapan
protokol kesehatan serta kebijakan micro lockdown sampai pada tingkat desa
melalui Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM
Mikro). “Di bulan Januari, angka positif Indonesia sempat mencapai lebih dari
14 ribu dalam satu hari.
Sementara
dalam dua minggu ini, angka positif berkisar 4-5 ribu per hari”, ujarnya.
Presiden juga menjelaskan mengenai program vaksinasi yang sudah mulai dilakukan
di Indonesia, di mana Indonesia menggunakan dua vaksin yaitu Sinovac dan Astra
Zeneca.
Lebih
lanjut, Kepala Negara menekankan pentingnya kedua negara membangun kerja sama
di sektor kesehatan di masa mendatang. Di bidang investasi dan industri,
Kanselir Merkel melihat potensi yang dimiliki oleh Indonesia untuk menjadi
mitra penting Jerman. Terkait hal tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa
investasi memegang peran penting dalam pemulihan ekonomi. “Indonesia baru saja
mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja yang akan dapat mendukung kerja sama di
bidang investasi”, jelas Presiden.
Presiden
juga mengajak Jerman bekerjasama dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM)
melalui sekolah vokasi dan peningkatan investasi industri Jerman untuk
membangun basis produksi dan rantai pasok global Jerman di kawasan.
“Saya
menawarkan kepada Jerman untuk mengembangkan kawasan industri khusus Jerman
(German Industrial Quarter) di Kawasan Industri Terpadu Batang,” ucapnya,
Sementara mengenai perubahan iklim, kedua pemimpin memiliki komitmen yang sama
bagi upaya pengurangan emisi sesuai dengan komitmen yang telah disampaikan
masing-masing negara.
“Indonesia
memiliki komitmen tinggi untuk melakukan pembangunan hijau”, kata Presiden.
Salah satu
contohnya adalah upaya yang terus dikembangkan baik restorasi hutan mangrove
maupun upaya pembangunan energi secara berkelanjutan. Kemudian untuk isu
kawasan, kedua pemimpin melakukan tukar pikiran mengenai isu Myanmar.
Presiden
menyampaikan bahwa sikap Indonesia sangat jelas dari sejak awal, yaitu meminta
dihentikannya penggunaan kekerasan dan mendorong dilakukannya dialog. “Dialog
di antara mereka diharapkan dapat segera dilakukan, untuk mengembalikan
demokrasi, stabilitas, dan perdamaian di Myanmar”, ujarnya.
Indonesia
juga telah mengusulkan dilakukannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN guna
membahas isu Myanmar dan saat ini persiapan KTT sedang terus dilakukan. Jerman
adalah salah satu mitra terpenting Indonesia di Eropa, di mana kedua negara
telah memiliki kemitraan komprehensif sejak tahun 2012.
Jerman
merupakan mitra dagang terbesar Indonesia di Eropa, mitra investasi terbesar
ke-4 di Eropa, dan wisatawan Jerman merupakan ke-3 terbesar dari Eropa. Turut
mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan bilateral tersebut yaitu Menteri
Luar Negeri Retno Marsudi dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
PALEMBANG, MHI - Penggerebekan secara masif Kampung Narkoba oleh pihak Kepolisian Kota Besar palembang pada Minggu (11/4/2021) di lakukan serentak, penggerebekan yang berlokasi di Jalan M Kadir, Kecamatan Ilir Barat (IB) II Palembang, Sumatera Selatan, dimana selama ini sulit di tembus di karenakan berdasarkan issue yang berkembang bahwa lokasi tersebut banyak di beckingi oleh sejumlah oknum, (13/04/2021).
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang AKBP Andi Supriadi pada Awak Media Minggu (11/4/2021) mengatakan, bahwa," Kampung narkoba yang digerebek petugas gabungan sudah sulit untuk disentuh. Sebab, ada oknum-oknum yang membekinginya," ungkapnya.
Andi pun tak menyangkal bahwa lokasi itu merupakan sarang peredaran narkotika. Selain itu, akses jalan yang sulit juga menjadi kendala untuk dilakukan penggerebekan.
Tak hanya itu, anggota Jatanras Polda Sumsel yang pernah melakukan penangkapan di sana ditusuk oleh pelaku."Memang rumit sekali di lokasi itu. Dulu saja ada anggota Jatanras untuk menangkap pelaku kejahatan ditusuk. TKP, lorong-lorongnya itu sulit sekali kita gambar," ujarnya.
Bahkan, kata Andi, 'Saat dilakukan penggerebekan di sana, petugas sempat dihujani petasan oleh para pelaku...akibat lemparan petasan itu, lokasi penggerebekan dipenuhi asap hitam dan beberapa orang memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur."katanya.
Kemudian ratusan petugas gabungan melakukan pengejaran para pengedar dan pemakai yang kabur. "Petasan itu ditembakkan ke arah kami karena para pelaku hendak kabur," terangnya.
Dalam penggerebekan itu, polisi berhasil menangkap 65 orang, yang terdiri dari 59 laki-laki dan enam perempuan, satu di antaranya istri bandar besar berinisial HJ.
"Penangkapan 65 orang ini berlangsung di empat lokasi, yakni Lorong Manggis, Cek Latah, Lorong Segayam, dan Lorong Masjid yang masih berada di kawasan Jalan M Kadir."ungkapnya.
Menurut Andi, HJ diduga merupakan istri salah satu bandar besar di lokasi tersebut. "HJ ini istri dari bandar besar, suaminya sudah kita tetapkan DPO," jelasnya.
"Saat kami gerebek rumah HJ, sabu ini ditemukan di atas plafon rumah. Ada 1,5 kilogram,"tandasnya.
"Untuk selanjutnya ke 65 orang ini di bawa Petugas ke Polrestabes Palembang untuk menjalani proses pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut," pungkas Kepala Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang AKBP Andi Supriadi.
BOGOR, MHI - Presiden Joko Widodo telah mendapatkan laporan dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengenai terjadinya gempa berkekuatan Magnitudo 6,1 yang terjadi di wilayah Provinsi Jawa Timur (Jatim) pada Sabtu, 10 April 2021 kemarin.
"Saya juga tadi mendapatkan laporan juga bahwa terjadi gempa susulan pagi hari tadi," ujar Presiden dalam keterangannya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Minggu, 11 April 2021.
Terkait hal tersebut, Kepala Negara telah memerintahkan segenap jajarannya mulai dari Kepala BNPB, Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Panglima TNI dan Kapolri, hingga pemerintah daerah untuk segera melakukan langkah-langkah tanggap darurat.
Selain itu, Presiden juga menginstruksikan jajarannya untuk mencari dan menemukan korban yang tertimpa reruntuhan dan segera melakukan perawatan pada korban luka-luka dan juga penanganan dampak dari adanya gempa bumi tersebut.
"Saya atas nama pemerintah dan seluruh rakyat menyampaikan dukacita yang mendalam atas korban yang meninggal dunia," imbuhnya.
Presiden pun kembali mengingatkan bahwa Indonesia berada di wilayah cincin api atau ring of fire sehingga aktivitas alam seperti gempa bumi dapat terjadi kapan saja. Untuk itu, Presiden meminta kepada jajaran di daerah untuk senantiasa mengimbau masyarakat untuk tanggap bencana.
"Oleh sebab itu, saya mengingatkan kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk terus mengimbau masyarakat untuk mempererat kerja sama dan meningkatkan kesiapsiagaan, kewaspadaan akan datangnya sebuah bencana," tandasnya.
(Ir/Un) MHI
Sumber : Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
Hari Sabtu, 10 April 2021 pukul 14.00.16 WIB wilayah Samudera Hindia Selatan Jawa diguncang gempa tektonik. Hasil analisis BMKG dalam informasi pendahuluan menunjukkan gempabumi ini memiliki magnitudo M=6,7 kemudian diupdate menjadi magnitudo Mw=6,1. Episenter gempabumi terletak pada koordinat 8,83 LS dan 112,5 BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 96 km arah Selatan Kota Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada kedalaman 80 km.
Jenis dan Mekanisme Gempabumi:
Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi menengah akibat adanya aktivitas subduksi. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan naik ( thrust fault ).
Dampak Gempabumi:
Guncangan gempabumi ini dirasakan di daerah Turen V MMI ( Getaran dirasakan hampir semua penduduk, orang banyak terbangun ), Karangkates, Malang, Blitar IV MMI ( Bila pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah ), Kediri, Trenggalek, Jombang III-IV MMI, Nganjuk, Ponorogo, Madiun, Ngawi, Yogyakarta, Lombok Barat, Mataram, Kuta, Jimbaran, Denpasar III MMI ( Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan akan truk berlalu ), Mojokerto, Klaten, Lombok Utara, Sumbawa, Tabanan, Klungkung, Banjarnegara II MMI ( Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang ). Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempabumi tersebut. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempabumi ini TIDAK BERPOTENSI TSUNAMI.
Gempabumi Susulan:
Hingga hari Sabtu, 10 April 2021 pukul 14.25 WIB, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempabumi susulan ( aftershock ).
Rekomendasi:
Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Agar menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal anda cukup tahan gempa, ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yg membahayakan kestabilan bangunan sebelum anda kembali kedalam rumah.
Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi Jakarta, 10 April 2021
KABUPATEN BEKASI, MHI - Pemilihan Pilkades Mangun Jaya disinyalir sarat akan nuansa korupsi, mengingat berdasarkan penelusuran Awak Media sejak dimulainya pemilihan Kepala Desa yang jatuh pada Tanggal 20/12/2020, setelah kurang lebih satu tahun tertunda akibat dampak dari penyebaran Virus Covid-19.(06/04/2021).
Hal tersebut terlihat dari mekanisme hasil perhitungan yang seolah tidak transparan, dengan tidak adanya Conferensi Pers yang dilakukan pihak panitia untuk mengumumkan secara terbuka tentang hasil perhitungan suara pemenang, dimana hal tersebutpun diungkapkan oleh PJ Encep dua hari berselang usai acara berakhir dan ketika dikonfirmasi Awak Media, PJ Encep mengatakan," Saya juga tidak tahu...sebab panitiapun tidak ada komunikasi dengan saya," Ungkapnya.
"Coba nanti saya akan bicarakan dengan Panitia untuk diadakan Conferensi Pers," Imbuhnya.
Namun hari-hari berlalu tanpa ada informasi tentang hal itu, hingga sampai PJ Kades Enceppun telah di gantikan oleh Kades Mangun Jaya Terpilih, Jayadi Said dengan berbagai persoalan yang muncul termasuk permasalahan serah-terima aset Desa yang tak kunjung selesai.
Hal tersebut di ketahui oleh Awak Media saat mengkonfirmasi terkait persoalan Tower tanpa izin yang di kerjakan oleh PT Inti Bangun Sejahtera Tbk (IBS) dan berlokasi pembangunannya di wilayah Desa Mangun Jaya, dimana sang Kades terpilih tak mampu memberikan penjelasan apapun terkait berbagai hal tentang Desa akibat dari serah terima aset yang kontradiktif.Berkaitan akan hal pelimpahan berkas di saat serah terima jabatan, Jayadi Said menuturkan , bahwa,
" Belum ada..memang pada waktu itu rencananyakan di Desa, tapi karena ada pertimbangan sesuatu itu di batalkan disini, akhirnya setelah pelantikan nah itu kita langsung sertijab,...tapi saya sama Pak Camat mohon izin saya belum bisa menandatangani pak Camat,..karena saya belum verifikasi...aset Desa..kan kalau cuma di tulisan saja ini catatan (seraya lengannya mencontohkan sesuatu dimeja-red), terus saya tanda tangani..nanti saya bermasalah nanti..,kalau ini bener..kalau enggak!, mangkanya perlu saya Crossceck dulu, karena keterangan yang tertulis dengan fakta yang ada ini sesuai apa tidak," Tuturnya.
"Kalau bicara seperti Laptop, Komputer, terus kendaraan apa masih layak di pakai atau tidak, ataukah sudah rusak?..kan kita perlu tahu...nah mangkanya belum di tanda tangani berita acara aset Desa ini..nah termasuk permasalahan tower ini,..engga ada serah terima..jadi saya belum bisa jawab..hanya sebatas saya bisa menyampaikan, bahwa saya hari ini, tadi pagi saya baru malayangkan surat menyangkut legalitas keberadaan tower itu," Tandas Jayadi Said.
Selain permasalahan aset yang tak kunjung terselesaikan, muncul permasalahan baru terkait para Panitia Pilkades yang melakukan pembubaran panitia secara senbunyi-sembunyi dan senyap sehingga menimbulkan berbagai dugaan miring terkait pembubaran panitia.
Berdasarkan informasi yang didapat Awak Media dari sumber yang dapat dipercaya, bahwa pembubaran panitia tersebut dilaksanakan di Rumah Makan Saung Bambu dengan LPJ Dana Pilkades Mangun Jaya total sebesar 2,3 Milyar dan dalam pembubaran tersebut di hadiri oleh Camat Tambun Selatan yang ternyata di wakili oleh Sekcam, Ketua BPD beruikut Jajarannya serta Pihak Panitia dan anggotanya.
Keganjilan mulai terjadi disaat kehadiran Awak Media dilokasi untuk meliput acara tersebut, dimana usai acara berlangsung tak satupun mau memberikan statement terkait acara tersebut, bahkan Sekcam beserta Ketua Panitia dan wakil, hilang lenyap begitu saja tanpa terdeteksi oleh Awak Media, beruntung tinggal Ketua BPD Mangun Jaya , Anut yang ketika ditanyakan oleh Awak Media tentang anggaran Pilkades, mengatakan,"Oh sebetulnya begini pak, nanti bisa di tanyakan langsung ke Panitia saja pak, ke pak Andi tadi udah kebetulan pulang atau tanyakan ke pak Syahroni baju putih (Seraya menunjuk kesana-kemari tak tentu arah), Katanya, (02/04/2021).
Ketika ditanyakan kenapa Acara pembubaran Panitia Pilkades dilakukan hari libur?, Anut menjawab," Kesepakatan saja, kesepakatan dengan Kecamatan, kesepakatan dengan temen-temen, kebetulan bisanya hari libur semua, kebetulan Panitia juga banyak kerja, banyak aktifitas di kantor," Katanya.
Ketika ditanyakan kenapa tidak ada Press Conference, Anut mengatakan ada tapi secara tidak resmi sudah di sampaikan, kemudian diumumkan untuk pemenang sebab terbatas karena tenpatnya sempit dan steril, tapi untuk Pers sebetulnya tidak ada di situ, tapi dia ada di ruangan sebelah," Ungkapnya bertahan pada Awak Media kendati telah dijelaskan oleh Awak Media bahwa menurut PJ Encep maupun Kapolsek Ghana, yang mengatakan bahwa tidak ada Press Conference usai perhitungan suara.
Pada (05/04/2021) Awak Media menjumpai Sekcam Tamsel Erwindo untuk mengkonfirmasi terkait Acara pembubaran kepanitiaan Polkades Mangun Jaya, mengatakan," Terkait masalah anggara Pilkades Mangun Jaya ke Panitia langsung yang dibentuk oleh BPD setemoat yang selama inikan DPMD belum mendapat laporan keuangannya dan dari Kecamatan juga belum juga mendapatkan laporan dan masih menunggu," Jelasnya.
" Saya hadir mewakili pak camat dikarenakan ada acara yang berbenturan dan saya datang untuk mewakili beliau..dan karena belum ada laporan jadi saya belum mengetahui, mungkin kalau ada laporan ke Kecamatan mungkin saya ada tembusan," Ungkapnya.
Erwindopun menambahkan, bahwa," Disaat acara berlangsungpun tidak ada pembahasan mengenai Anggaran termasuk Laporan pertanggung jawabannya, memang seharusnya sebelum ada pembubaran Panitia harus ada pertanggung jawaban mengenai keuangan...dan menurut saya ini " Aneh", Pungkas Sekcam pada Awak Media di ruangannya.
KABUPATEN BEKASI, MHI - Konsep zero waste (tanpa sampah) yang diberlakukan Pemerintah Kabupaten Bekasi terhadap Pasar Induk Cibitung dinilai gagal. Hingga saat ini, puluhan ton sampah terlihat masih menumpuk di sekitaran pasar. Tumpukan sampah itu menimbulkan bau kurang sedap sehingga mengganggu aktivitas pedagang dan pengunjung Pasar Induk Cibitung.
Informasi yang diperoleh menyebutkan, volume sampah tercatat oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Induk Cibitung mencapai lebih 70 ton setiap harinya. Rata-rata sampah yang dihasilkan merupakan jenis sampah basah dari para pedagang.
Berbeda dengan sampah di pasar tradisional lainnya, sampah Pasar Induk Cibitung terlihat sudah menjadi lumpur karena buah-buahan dan sayuran yang membusuk. Sampah membusuk itu menimbulkan aroma tak sedap hingga tercium ke luar area pasar yang berlokasi di Jalan Teuku Umar, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, tersebut.
Keresahan pedagang semakin menjadi manakala terjadi pungutan liar alias pungli di kawasan Pasar Induk Cibitung.
"Ada empat jenis pungli disini (pasar induk cibitung_red), yaitu pungli kebersihan, perparkiran, keamanan dan penjualan kios bodong," ungkap salah seorang pedagang pedagang Pasar Induk Cibitung, Jojo kepada wartawan, Selasa (06/04/2021).
Jojo menjelaskan, pungli kebersihan terjadi di luar nilai retribusi pasar yang ditetapkan Perda Kabupaten Bekasi nomor 1 tahun 2017 tentang retribusi daerah.
"Para pedagang dipungut uang kebersihan sebesar Rp 7.000 setiap harinya oleh oknum yang mengatasnamakan Rukun Warga Pedagang Pasar Induk Cibitung," kata Jojo. Bila ditotal, pungli dari kebersihan setiap bulannya mencapai 300 juta lebih.
Selain kebersihan, parkir kendaraan bermotor dan keamanan terkena sasaran pungli. "Kedua jenis pungli tersebut mencapai 20 juta setiap harinya dan itu di luar retribusi yang diberlakukan Pemda," beber Jojo.
Lalu, alih-alih menjadikan pasar induk cibitung lebih baik dari sebelumnya pun menjadi sasaran pungli. "Modusnya dengan alasan revitalisasi Pasar Induk Cibitung yang dikerjasamakan oleh Pemkab Bekasi terhadap PT Citra Prasasti Konsorindo," kata Jojo.
Pasca kerjasama tersebut, pedagang ditekan untuk segera membayar uang pembelian kios sebesar yang ditetapkan PT Citra Prasasti Konsorindo.
"Jika tidak segera membayar, pedagang diancam tidak memiliki kios," jelas Jojo.
“Kami keberatan dengan uang muka kios baru yang harganya mencekik,” tambah Ketua Forum Komunikasi Pedagang Pasar Induk Cibitung, Juhaeri saat berunjuk rasa ke DPRD Kabupaten Bekasi, Jumat (12/3/2021).
Terlebih kios yang ditawarkan belum memiliki IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) dan belum mendapat persetujuan dari Dinas Lingkungan Hidup.
Di hadapan anggota DPRD yang menerimanya, Nyumarno dan Sunandar, tokoh pedagang Pasar Induk Cibitung itu mengeluhkan biaya uang muka sebesar 10% atau Rp 12,6 juta untuk mendapatkan nomor kios/los ukuran 2×3 meter persegi yang dibanderol dengan harga Rp 126 juta.
Selanjutnya, pedagang diwajibkan membayar 30% selama berada di penampungan. Dan, sisa pembayaran 60% dapat dilunasi atau dicicil setelah kios/los yang baru telah ditempati.
“Skema pembayaran yang sama juga diterapkan untuk kios ukuran 3×4 meter persegi yakni seharga Rp 270 juta,” bebernya seraya berharap agar pungli di Pasar Induk Cibitung segera ditertibkan.
Terpisah, anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bekasi, Budiyanto mengatakan bahwa dana APBD Kabupaten Bekasi cukup untuk merevitalisasi Pasar Induk Cibitung.
"APBD kita cukup, kalau hanya 190 miliar tidak masalah, karena ada senilai hampir 1 triliun dana APBD Kabupaten Bekasi yang belum terserap tahun 2020 dan bisa dimanfaatkan untuk merevitalisasi Pasar Induk Cibitung," terang Budiyanto.
Dia mengingatkan Bupati Bekasi dan Dinas yang terkait bahwa pedagang maunya revitalisasi ini menggunakan dana APBD dan tidak diswastakan.
"Sehingga tidak dimanfaatkan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab," tegasnya.
