KABUPATEN BEKASI, MHI - Kecamatan Tambun selatan melakukan berbagai
inovasi dengan pembenahan letak penataan ruang guna meningkatkan
pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat ditengah Covid-19 melanda
diseluruh belahan dunia, Kendati wilayah tersebutpun terindikasi masuk
dalam kategori, namun dibawah kepemimpinan Camat Junaefi hal tersebut
tak menyurutkan para perangkat Kecamatan Tambun selatan didalam
memberikan kepuasan pelayanan terhadap masyarakat, (13/8/2020).
Abdul
Gani salah satu warga Kecamatan Tambun Selatan yang tengah berada
dikecamatan saat dikonfirmasi Awak Media mengatakan," Saya Cukup puas
dengan pelayanan yang dilakukan pihak Kecamatan Tambun Selatan..dengan
banyak kemudahan yang diberikan..walau kondisi saat inikan sedang
gencar-gencarnya Covid...yaa..paling tidak..pelayanan tetap berjalan
..jadi kebutuhan kami sebagai warga terpenuhi," Ungkapnya.
Camat
Tambun Selatan Junaefi ditemui Awak Media saat monitoring kesiapan
perangkatnya dalam memberikan pelayanan pada masyarakat, mengemukakan
bahwa, " Kecamatan Tambun selatan terus fokus pada pelayanan masyarakat
dengan terus meningkatkan mutu, kualitas dan inovasi secara bertahap
diberbagai segi...agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi," Jelasnya.
Terkait kepengurusan KTP dan KK, Junaefi menegaskan," Bagi warga yang belum melakukan perekaman..segera datang kekantor Kecamatan dan daftarkan..Insya Allah setelah perekaman..dalam waktu satu minggu sudah dapat diambil KTPnya."
" Kami pihak Kecamatan mengupayakan bekerja dengan cepat..jadi melalui proses ..masukan berkas..empat belas hari...nanti jadi..satu minggu langsung di cek kekantor kecamatan..kalau seminggu sudah jadi silahkan diambil..dengan catatan itu Gratis," Tegas Camat Tambun Selatan, akhiri wawancara,pada (12/8/2020).
JAKARTA, MHI - Dalam rangka menyambut HUT Bhayangkara Ke-74, Pusat
Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri bekerjasama dengan
Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Plastik (PERAPI) dan Yayasan Smile
Train Indonesia mengadakan media gathering.
Adapun kegiatan media gathering adalah dalam bentuk bakti sosial (BAKSOS) operasi bibir sumbing yang melibatkan masyarakat.
"Baksos
operasi bibir sumbing ini kita adakan dari tanggal 14-30 Agustus 2020,
yang melibatkan 11 rumah sakit Polri di wilayah Indonesia. Namun dari
Smile Train sendiri akan mendukung baksos operasi sumbing ini terus
berlanjut sampai Indonesia bebas dari bibir sumbing. Target kita
sebanyak mungkin pasien, dari usia balita hingga dewasa masuk dalan
program operasi bibir sumbing, yang merupakan hasil kerjasama Pusdokkes
Polri dengan Perapi dan Yayasan Smile Train Indonesia," Kata Kombes
Pol.dr.Budi Heryadi SS, MK, MM, Kabag Opsnalmed Pusdokkes Polri di Rumah
Sakit Polri Raden Said Sukanto, Jakarta Timur, Jumat (14/8/2020).
Sementara
itu, Ketua PERAPI,Brigjen.TNI,Dr. Budiman, SpBP-RE, di acara yang sama
mengatakan dari setiap 700 anak yang lahir, kemungkinan ada satu anak
yang sumbing."Jadi bisa dibayangkan berapa angka kelahiran anak
Indonesia dengan yang sumbing. Jadi tak akan pernah habis. Maka baksos
operasi bibir sumbing ini adalah program tanpa batas waktu dan tanpa
batas wilayah. Selagi masih cukup tenaga operasi dan dananya memadai
kita lakukan. Mau di desa terpencil sekalipun, kita datangi pasiennya
tentunya bekerjasama dengan Pusdokkes, Yayasan Smile Train dan
institusi-institusi lainnya," Jelasnya.
Sedangkan Ketua Yayasan
Smile Train Indonesia Deasy Larasati menjamin masyarakat tidak mampu
akan memperoleh layanan operasi bibir sumbing secara gratis atau
cuma-cuma. "Mulai pasien masuk, dari proses pemeriksaan atau screening,
operasi, rawat inap dan pengobatan warga yang tidak mampu tidak
dikenakan biaya. Biaya nol persen," Ujarnya menambahkan.
Dalam
kegiatan baksos operasi bibir sumbing yang melibatkan puluhan pasien
dari kalangan warga tak mampu tersebut, juga dihadiri Kepala Rumah Sakit
Polri Soekamto, Brigjen.Pol.dr. Asep Hendradiana, SpAn, KIC,
Koordinator Baksos Operasi Bibir Sumbing Nasional, AKBP.dr.Huntal
Napoleon SpBP-RE, jajara Pusdokkes Polri, para jurnalis dan undangan
lainnya. (Joggie/Tri) MHI
KABUPATEN BEKASI, MHI - Pekerjaan Renovasi Kantor TPU Mangun Jaya
yang berlokasi di Desa Mangun Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten
Bekasi mengundang tanda tanya besar, melihat dalam proses pengerjaannya
selain tak dilengkapi dengan keterangan jelas tentang proyek tersebut
ditambah dengan tidak ada yang dapat menjelaskan tentang pelaksanaan
pekerjaan yang dinilai masyarakat seperti hantu, (13/8/2020).
Hal
tersebut diungkapkan masyarakat setempat wahyudi beserta yang lainnya
yang mengatakan," Lha ntu proyek kaga ada pisan boplangnya...jadi ora
ada jelasnya...masyarakat sekitar TPU ini juga banyak yang kaga
tau..siape nyang pegang kerjaan..orang infonya ora ada laporaaan,"
Ungkap mereka.
Senada dengan itu Kadus Buang saat
dijumpai Awak Media dikediamannya yang tidak jauh dari TPU pun
mengatakan hal yang sama, "Lha kaga tau..kita juga baru tau ada kerjaan
disitu dan tidak ada laporan ke saya..mungkin ke Rt atau Rw sudah..tapi
yang jelas kesaya tidak ada laporan..coba nanti saya cek ke Rt atau Rw, "
Tegas Buang.
" Memang kalau ada Proyek pekerjaan
Pemda..belum pernah ada laporan..kesaya maupun Desa...ya begitulah,"
Imbuhnya dengan nada kesal.
Penjabat Sementara Kades Mangun Jaya Encep saat dijumpai di Kantor
Desa oleh Awak Mediapun mengatakan hal yang sama," Wah saya baru
tahu...dan belum ada laporan kesaya..masalah ada pekerjaan renovasi atau
perbaikan Kantor TPU," Jelas Encep.(12/8/2020)
" Karena saya baru
tahu kalau disana ada pekerjaan proyek Pemda dan tidak ada laporan jadi
saya tidak dapat menjelaskan Proyek apa..siapa yang mengerjakan dan
berapa nilainya..nanti coba saya cek kelapangan..mungkin setelah itu
saya dapat menjelaskan," Tutup PJ Kades Mangun Jaya.
Plangnya Mana?, "Besok-besok Mah Kali Ada"
Sebelumnya
(7/8/2020) Ketika para pekerja dilokasi dikonfirmasi Awak Media Terkait
Pekerjaan tersebut, Mad kordinator pekerja (PimPro) didampingi Nur
penjaga Kantor TPU mengatakan," Mengenai pekerjaan ini..ya kurang tau
sih..soalnyakan saya baru.., ini renovasi," Katanya, Saat ditanyakan
berapa biayanya, Mad menjawab," Kurang tau juga sih,", Kemudian
ditanyakan perihal plang pengerjaan Mad mengatakan," belum ini
sih..belum ada..tau entar besok-besok mah kali ada..sekarang belum
ada,"Kata Mad, lalu ketika diulang kembali tentang biaya pekerjaan
tersebut mad menjawab,"Tidak Tahu" dan pengulangan tentang pekerjaan
pembangunan apa, Mad menjawab,"Ini termasuknya..apa..ya..kurang tau juga
sih,",lalu ditanya Pak Mad sebagai apa, ia menjawab," ya kalau kitakan
sebagai menerima barang..kalau ada apa-apa kita entar dihubungi
gitu,"jawabnya, Kemudian ditanya PTnya apa atau Perusahaannya apa, Mad
menjawab," Kurang tau sih...kitakan orang baru semua..jadi kita engga
tau dan memang engga jelas..kalau saya laporan yang saya tau cuman
Doyok," Katanya, saat ditanya nomor kontak Doyok , Mad mengatakan," Saya
engga ada nomor teleponnya,", Dan ditanyakan kalau terjadi Apa-apa
dilokasi pekerjaan seperti Insiden atau kecelakaan bagaimana menghubungi
pemborongnya?, Madpun terdiam tak menjawab.
KABUPATEN BEKASI, MHI - Kampung Tangguh Nusantara merupakan program nasional, yang digagas
pertama kali oleh Polda Jawa Timur, yang kemudian digelorakan di seluruh
wilayah nusantara. Program tersebut dinilai cukup baik dalam
menanggulangi dan mencegah penyebaran Covid -19. Keberadaannya ditinjau
langsung oleh Presiden RI Joko Widodo, serta langsung memerintahkan
kepada Kapolri untuk mengikuti Kampung Tangguh Nusantara ini. Konsep
dari Kampung Tangguh Nusantara itu sendiri, menitik
beratkan peran serta elemen masyarakat, sehingga kampung tersebut
mempunyai daya cegah penyebaran Covid-19,(12/8/2020)
Adapun Kampung Tangguh Nusantara untuk wilayah Polres Kabupaten Bekasi
adalah Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi,
Pelaksanaan launching program Kampung Tangguh Nusantara diwilayah ini pada 8 Agustus 2020.
Sedangkan penilaian kampung tangguh sendiri, akan dilihat dari tiga
bidang, diantaranya; bidang kesehatan yang terdiri dari pembentukan
posko dan penerapan pola hidup sehat, bidang sosial ekonomi dilihat dari
pembangunan softskill ketahanan pangan, serta bidang keamanan
yang dilihat dari penerapan SOP pelanggaran kejahatan ringan, dengan
meningkatkan sistem keamanan kampung.
Penjabat Kepala Desa Sementara Telaga Murni, Bambang Atong saat
dimintakan keterangannya oleh awak Media dilokasi penilaian mengatakan
bahwa," Ini kebetulan ada program dari Poda Metro Jaya..ada mungkin
lomba yang diwakilkan dari Rw 05 itu untuk mewakili Polres Kabupaten
Bekasi..di Rw lima perumahan Telaga Murni...ini program Kampung Tangguh
Nusantara," Jelasnya.
Saat ditanya Program tersebut Program Presiden atau bukan," Waduh untuk
itu saya kurang paham juga ya..cuma karena saya kemari juga
diundang..jadi dalam waktu dekat ini mereka (Polisi-Red) terkait masalah
menitik beratkan...bagaimana pencegahan Covid..dikarenakan masih dalam
nuansa Covid..dan alhamdulillah menurut pandangan dari Polres Kabupaten
Bekasi bahwa Rw 05 ini cukup memadai..mereka mematuhi bagaimana protokol
kesehatannya..bagaimana menjalankan pemakaian masker untuk
keluarganya..jadi Perumahan-perumahan itu,,alhamdulilah warga disini
sangat memahami..berarti mematuhi apa yang menjadi arahan pemerintah,"
Jawab PJS Kades.
Ketika ditanyakan tentang kriteria penilaian, Bambang Atong mengatakan,"
Ya mungkin tentunya kriteria-kriteria penilaian yang dilakukan oleh
Polres..saya pribadi kurang memahami..hanya tadi saya bicara sebentar
dengan pihak Polresnya bahwa..ada tim penilai akan datang kesini hanya
semata-mata bahwa disini itu dalam terkait penanganan Covid itu cukup
baik..nah kriteria tadi itu sebagai penilaiannya saya sendiri kurang
paham..,"Ungkap PJS Kades.
" Ya Tentunya terkait masalah Covid..bukan hanya di Rw 05..diseluruh
Desa Telaga Murni..kami berikan bantuan yang memang sudah
dianggarkan..baik itu dari Covidnya..bantuan hand sanitizer..terus
bantuan mungkin obat infektan termasuk alat semprotnya kita dukung semua
termasuk masker juga..termasuk bagi warga-warga yang memang berhak
menerima bantuan BLT atau bantuan-bantuan lainnya," Pungkas Bambang
Atong.
INDONESIAN HISTORY, MHI - - Kabinet Presidensial adalah kabinet pertama yang dibentuk di Indonesia
setelah Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. di Jln.
Pegangsaan Timur 56 Jakarta.
Kabinet pertama ini hanya bersifat formal
saja dan belum bisa melaksanakan roda pembangunan dan pemerintahan.
Nama kabinet pertama ini yang juga sering dieja Kabinet Presidentiil.
Dinamakan demikian karena setelah merdeka, Indonesia menerapkan sistem
presidensial di mana presiden berfungsi sebagai kepala negara sekaligus
kepala pemerintahan.
Kabinet yang pelantikannya pada tanggal 5 September 1945 ini merupakan
kelompok menteri-menteri pertama yang bersifat formal, tidak ada
hubungannya dengan partai politik, dan belum bisa melaksanakan roda
pembangunan dan pemerintahan.
Seluruh menteri yang terpilih berasal dari tokoh tokoh pergerakan
kemerdekaan. Yang Sebagian dari mereka adalah sahabat karib Presiden
Soekarno.
Sedangkan Nama-nama menteri pada kabinet pertama tersebut antara lain adalah :
1.Menteri Luar Negeri Mr Achmad Subardjo
2.Menteri Dalam Negeri R.A.A Wiranatakoesoema
3.Menteri Keamanan Rakyat Soeprijadi ( digantikan Soeljadikoesoemo
karena gugur )
4.Menteri Kehakiman Prof. Dr. Soepomo
5.Menteri Penerangan Amir Sjarifudin
6.Menteri Keuangan Dr. Samsi sastrawidagda
7.Menteri Kemakmuran Ir. Soerachman Tjokroadisoeryo
8.Menteri Perhubungan Abikoesno Tjokrosoejoso
9.Menteri Pekerjaan Umum Abikoesno Tjokrosoejoso
10.Menteri Sosial Iwa Koesoema soemantri
11.Menteri PengajaranKi Hajar Dewantara
12.Menteri Kesehatan Dr.Boentaran Martoatmodjo
13.Menteri Negara Mohammad Amir, (14) Wahid Hasjim, (15) Mr. sartono,
(16) A.A maramisOtto Iskandarninata.
KABUPATEN BEKASI, MHI — DanSektor 20 CITARUM HARUM Kolonel
Infanteri Suyitno, S.I.P hari ini melaksanakan Giat Tinjau pembuatan
Tanggul Citarum di Desa Karang Harja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten
Bekasi, Rabu, ( 12/08/2020).
Dalam giat tersebut, DanSektor
di dampingi oleh Kepala Desa Karang Harja, Heru Sukmana, Danki Sektor 20
Citarum Harum Kapten Cba Romlih, beserta Satgas Citarum Harum, dan
warga sekitar bantaran tanggul citarum.
DanSektor 20 mengatakan,
pembuatan tanggul yang panjangnya kurang lebih 100 meter, lebar atas 5
meter, lebar bawah 7 meter dengan ketinggian 7 meter ini. Merupakan
implementasi permintaan warga Desa Karang Harja, khususnya yang
rumahnya berada di pinggir tanggul.
"Setiap musim hujan ketika
citarum banjir di lokasi ini kerap sekali terjadi kebocoran, atau
rembes, sehingga menimbulkan kekhawatiran di warga masyarakat terutama
yang rumahnya di pinggiran tanggul, dan memang titik lokasi ini salah
satu titik lokasi yang kritis di sepanjang Wilayah Sektor 20. Dan masuk
ke kriteria prioritas," Kata DanSektor.
DanSektor menambahkan,
ketika tanggul ini selesai warga masyarakat bisa menjaganya dengan baik,
biar awet, biar nanti ketika musim hujan atau banjir tidak khawatir
lagi.
" Saya berpesan kepada Kepala Desa, agar menggunakan Dana
Desanya dengan baik untuk melakukan perbaikan perbaikan Tanggul, dan
menghimbau warganya agar menjaga kebersihan lingkungan, saya juga
berharap kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Bapak Bupati, agar
segera membantu perbaikan Perbaikan tanggul Citarum Ini, dengan membantu
memberikan alat, personil dan menganggarkannya, karena Citarum ini
merupakan pekerjaan Kita Bersama, untuk memperbaiki, menjaga dan
memelihara untuk kepentingan masyarakat Bekasi juga, Tambah DanSektor.
"Agar
air dari hulu bisa langsung mengalir ke hilir, tidak ada sumbatan di
pertengahan, yang bisa menimbulkan kebocoran atau kebanjiran. Selain
perbaikan perbaikan tanggul dan sendimentasi, kita juga merencanakan
adanya hutan desa dan Hutan kota, di antara Bojong Mangu dan Muara
Gembong, agar nanti bisa menjadi serapan air di kala Citarum ini banjir,
meskipun banjir tidak bertahan lama, karena adanya serapan, dan di atas
ini akan kita tanami juga pohon pohon yang keras agar bisa untuk
menyimpan air dan menjadi tahanan buat tanggul, selain itu kita juga
merencanakan agar bantaran ini akan kita buat sebagai lahan pertanian
untuk menunjang perekonomian masyarakat, biar menjadi sumber penghasilan
untuk mereka, agar nanti dengan sendirinya bisa mereka jaga dan
pelihara Citarum ini, karena bisa menjadi sumber penghasil mereka, Tutup
DanSektor
Di waktu yang sama, Kepala Desa Karang Harja, Heru
Sukmana, bersama masyarakat, khususnya warga RT 015/ Rw 06 Dusun 3,
sangat mengucapkan terima kasih kepada DanSektor 20 CITARUM HARUM, yang
sudah membuatkan tanggul,
"Saya ucapkan terima kasih yang
sebanyak - banyaknya kepada DanSekor 20 Citarum Harum, yang mana sudah
mengabulkan permintaan warga saya, untuk di buatkan tanggul, sehingga
dengan adanya pembuatan tanggul ini, warga Desa Karang Harja sudah tidak
khawatir lagi ketika musim hujan dan di kala Citarum banjir, Ucap Heru
sebagai Kepala Desa bersama warganya pada Awak Media di lokasi.
JAKARTA, MHI - Persidangan 4 jurnalis BidikFakta atas nama AW, BW,
RH, dan AR telah memasuki kali kedua, Selasa, 11 Agustus 2020. Pada
persidangan yang berlangusung secara virtual di PN Jakarta Barat dan
Polsek Kalideres hari ini berhasil mengungkapkan banyak fakta menarik.
Selain berbagai keterangan saksi di persidangan yang berbeda dengan
naskah BAP, juga terkuak berbagai fakta lainnya.
Salah satu
fakta menarik di persidangan yang menghadirkan 3 orang saksi hari ini
adalah kehadiran oknum polisi dari unit Provost Polda Metro Jaya,
bernama Bunbun. Polisi berpangkat Brigadir Polisi Satu alias Briptu itu
hadir berpakaian lengkap dan atribut polisi dari unit provost. Selain
Briptu Bunbun, saksi lain yang dihadirkan di persidangan adalah Tanti
Andriani, si rentenir penadah KJP dengan modus pegadaian ilegal Tanti
Andriani dalam perkara kriminalisasi wartawan ini berstatus sebagai
korban pemerasan. Hadir juga suami Tanti Andriani, bernama Usman,
sebagai saksi.
"Kehadiran saksi atas nama Briptu Bunbun dari unit
Provost Polda Metro Jaya, lengkap dengan atribut kesatuannya, di
pengadilan tadi menjadi penegasan bahwa Kapolsek Kalideres, Kompol
Slamet R., S.Sos, MM adalah pembohong besar saat memberikan keterangan
pers di depan wartawan beberapa waktu lalu ," Ungkap Ketua Umum PPWI,
Wilson Lalengke kepada redaksi media ini, Selasa, 11 Agustus 2020.
Media Mainstream Informasikan Kedustaan
Parahnya,
Imbuh Wilson, kebohongan si Kapolsek Slamet itu diaminkan dan
dipublikasikan oleh media sekelas kompas dan tribunnews. "Media Kompas
dan Tribunnews, dan banyak lagi media-media yang mengaku terpercaya
mempublikasikan informasi penuh dusta si Kapolsek Slamet di media-media
mereka. Dasar penjilat pantat Kompol Slamet. Memalukan! ," Tegas alumni
PPRA-48 Lemhannas RI Tahun 2012 itu geram.
Sebagaimana diketahui
dan dipublikasikan secara luas beberapa waktu lalu, Kapolsek Kalideres,
Kompol Slamet mengadakan press conference di Mapolsek Kalideres dengan
mengundang puluhan media cetak dan elektronik terkait kasus penahanan 4
jurnalis yang diduga memeras si rentenis penadah KJP yang digadaikan
orang tua siswa, Tanti Andriani. Dalam konferensi pers itu, Kompol
Slamet menyampaikan bahwa Polsek Kalideres telah berhasil menangkap dan
menahan wartawan dan polisi gadungan dengan tuduhan melakukan pemerasan.
"Nyatanya,
yang terlibat dalam kasus itu adalah benar merupakan wartawan dan
polisi bukan gadungan atau palsu. Mereka memang wartawan yang belum lama
berselang sudah melakukan kunjungan audiensi ke unit Humas Polsek
Kalideres dan polsek lainnya di Jakarta Barat. Juga, oknum yang ikut
dalam tim itu adalah benar seorang polisi Bunbun berpangkat Briptu,"
Jelas Wilson yang sejak awal pasang badan terhadap keempat wartawan
media online itu.
Kapolres Memback-up Kebohongan
Anehnya, tambah lulusan pasca sarjana Global
Ethics dari Universitas Birmingham, Inggris, ini, Kapolres Jakarta
Barat, Kombespol Audi Latuheru, diduga mendukung dan memback-up
kebohongan anak buahnya di Polsek Kalideres itu. "Saya sudah bertemu
audiensi dengan Kapolres Audi tanggal 1 Juli 2020, melaporkan perilaku
dan proses penanganan kasus keempat wartawan oleh Polsek
Kalideres...Tapi, dia malah membela Kapolsek itu, dengan mengatakan
bahwa proses yang dilakukan Kapolsek Slamet sudah benar...Audi juga
merestui press release dari Kapolsek yang berisi informasi bohong,
dusta, hoax dan putar-balik fakta," Tukis Wilson dengan nada tinggi.
Sesuai
dengan tata aturan dalam tubuh organisasi, sudah semestinya seorang
pimpinan pada level lebih tinggi menjadi tumpuan permintaan koreksi dan
perbaikan dari masyarakat atas perilaku dan kinerja bawahannya, termasuk
para pimpinan di level lebih rendah. "Ini malah sebaliknya, bukan
dibenahi dan diperbaiki, malah dibela dan dibenarkan kesalahan-kesalahan
bawahnya. Ini kapolres model apa yang kita miliki di Jakarta Barat.
Sangat tidak pantas yang bersangkutan melanjutkan amanah sebagai
pimpinan di jajaran Polri yang dibiayai dari uang rakyat !," Tutup
Wilson dengan suara lantang ( Yang juga merupakan Ketua Persaudaraan
Indonesia-Sahara-Maroko (Persisma)).