Hilang Kepercayaan, " Senjata Makan Tuan"

JAWA BARAT , MHI - Distribusi bantuan sembako Covid-19 baik dari Pusat maupun Daerah yang dijalankan secara serentak sejak 15 April 2020 dan terus bergulir sampai saat ini menuai berbagai Protes dan Kecaman serta Penolakan dari para Kepala Desa di Jawa Barat, Khususnya Kabupaten Subang dan Sukabumi, Hal tersebut diungkapkan para Kepala Desa melalui Video yang diunggah para Kepala Desa baik dari Kabupaten Subang maupun Sukabumi pada senin (27/4/2020) yang dinilai mereka tidak tepat sasaran,tidak tepat waktu, tidak sesuai data dan bahkan tidak tersampaikan sampai saat ini, (29/4/2020).

Dalam Video berdurasi 3,38 menit Unggahan Kepala Desa Jalan Cagak Indra Zainal Alim, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang menegaskan bahwa," Kepada Bapak Presiden..bapak menteri Desa..terutama bapak Gubernur Jawa-barat Pak Ridwan Kamil tolong ketika bapak mengeluarkan satu kebijakanuntuk warga masyarakat luas khususnya yang berhubungan dengan warga Desa.. apalagi terkait bantuan..tolong sebaiknya bapak pikirkan terlebih dahulu yang lebih matang..jangan sesekali menggembar-gemborkan bahasa bahwa akan mendapatkan bantuan..warga kami sudah tenang pak sebenarnya sebelum ada statement-statement dari bapak bahwa kami akan mendapatkan bantuan..Karena warga kami sudah biasa terhidup dengan kesusahan...dengan Statement-statement bapak bahwa warga kami akan mendapat bantuan..ini semua ricuh..dan yang paling garda terdepan adalah kami sebagai Kepala Desa..bukan saya saja sebagai Kepala Desa Jalan Cagak tapi saya yakin seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Subang termasuk bapak Bupati Kabupaten Subangpun Kebingungan dalam hal Kebijakan ini," Papar Kades Indra ZA

"Dalam Setiap hari berubah-ubah ..dari keputusan Menteri kemudian keputusan Dirjen..Mana hirarki perundang-undangan kita digunakan..jangan dijadikan bencana atau musibah ini menjadi pencitraan bagi bapak-bapak..tolong sekali lagi pak..Kami sebagai Kepala Desa..seolah-olah diadu Domba oleh Kebijakan bapak dengan warga kami sendiri..sekarang Kadinsos Kabupaten Subangpun Seolah-olah Cuci Tangan bahwa data yang diambil oleh Rt-Rw itu tidak Berguna seolah-olah..hanya dari DTKS yang bisa diambil untuk mendapatkan bantuan..ini menjadi simpang-siur kembali..jadi sekali lagi khususnya bapak Gubernur yang saya hormati..Pak Ridwan Kamil...kami masyarakat khususnya Desa Jalan Cagak..sebelum bapak menggembar-gemborkan bahwa akan ada bantuan..kami merasa tenang dan kami fokus terhadap pencegahan Covid-19 tapi ketika bapak mengeluarkan Statement kebijakan tentang bantuan ini..kami seolah-olah warga semua tidak tenang dengan menunggu bantuan yang tidak terwujud..ini pak Kadus Kami..ini Rw Kami dan ini Rt kami yang sudah mendata dari bawah sekarang seolah-olah tidak ada Guna..siapa yang akan diserang oleh warga kami...pasti ini Rt..Rw dan para Kadus kemudian kami yang paling terakhir yang ada dipemerintahan Desa..Sekali lagi saya Kepala Desa Jalan Cagak merasa prihatin dengan Kebijakan-kebijakan yang bapak keluarkan..terima kasih sekian dari kami Wassalamualaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh," Pungkasnya dengan Geram.

Kendati hal Klarifikasi manakala kemudian dilakukan Kades Jalan Cagak Indra Zainal Alim yang mengklaim bahwa dirinya mewakili para Kepala Desa Se-Kabupaten Subang dengan melakukan permohonan maaf pada (28/4/2020) yang dilontarkan dihadapan Awak Media namun sejatinya apa yang dilakukannya untuk Kepentingan Masyarakat, "Apa yang saya lakukan semata-mata untuk kepentingan kami khsusunya Umumnya untuk warga kabupaten Subang bahwa saya hanya menyampaikan keluh kesah para kepala desa yang intinya kami memohon dalam membuat suatu kebijakan agar dikaji lebih matang, terstruktur dan sistematis," Tutupnya dalam kutipan klarifikasi permohonan maaf.

Menolak Bansos Gubernur Jawa Barat

Sementara dilokasi berbeda Puluhan kepala desa (kades) yang tergabung dalam Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Sukabumi menolak distribusi paket bantuan sosial (bansos) dari Pemprov Jabar berkaitan penanganan dampak Corona atau COVID-19. Seharusnya bansos tersebut disalurkan hari ini.

Mereka mendatangi kantor Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi di Gelanggang Cisaat, Selasa (28/4/2020), untuk audiensi dengan Pemkab Sukabumi dan DPRD Sukabumi. APDESI menilai terdapat tumpang tindih data penerima bansos, sehingga perlu adanya verifikasi dan validasi data kembali.Para kades ini menilai jika paket bantuan tetap disalurkan akan terjadi polemik di masyarakat. Mereka menganggap akan disalahkan warga.

"Seluruh kades se-Kabupaten Sukabumi sepakat menunda terlebih dahulu bantuan provinsi Jawa Barat itu sampai batas waktu tidak ditentukan. Kami tidak menginginkan ada gejolak di masyarakat ketika data itu tidak sesuai dan tepat sasaran," Tegas Ketua APDESI Kabupaten Sukabumi Deden Deni Wahyu.

Deden berharap usulan yang diajukan ke pemerintah daerah bisa diakomodir. "Ada beberapa usulan dan mudah-mudahan semuanya bisa diakomodir," Ujar Deden.

Kemudian mereka menggunggah Video berdurasi 0.21 menit secara serentak diteras Kantor Dinas Kabupaten Sukabumi mereka menyatakan ketegasannya dengan berteriak  " Kami Kepala Desa Se-Kabupaten Sukabumi dengan ini  menyatakan menolak bantuan sosial dari gubernur dikarenakan tidak tepat sasaran dan tepat waktu..Allahu Akbar" Teriak Mereka dengan lantang.

(DD/Joggie) MHI

SEKAT-RI Meminta Kepolisian Menangkap Pelaku Penganiaya Wartawan di Makassar

MAKASSAR , MHI - Beredar sebuah video aksi intimidasi terhadap Sya'ban Santoni Leky (36) salah satu Jurnalis Media Online di Makassar saat meliput Penertiban PSBB di Jalan Veteran Selatan Tepat di Toko Bintang Makassar , Sabtu (25/4/2020),Dari Video Unggahan Dibeberapa Media Sosial (Medsos) Senin (27/4) terlihat beberapa orang yang diduga preman toko meminta agar dokumentasi yang sudah diambil agar segera dihapus.

"Hapus itu Video anak S..., hapus itu," ujar Sigondrong sambil menunjuk ke arah Wartawan.

Bukan hanya pria berbaju putih itu saja, namun terlihat juga beberapa orang meminta untuk menghapus dokumentasi milik Sya'ban Santoni Leky kerap dipanggil Sya'ban.

"Hapus Ki itu hapus Ki, kalau tidak saya gimpe ko itu," sebut beberapa orang dalam video tersebut .

Bahkan salah satu dari mereka terlihat ingin mengambil Hp milik Wartawan tersebut untuk menghapusnya.

"Sini itu Hp, biar saya yang hapus, sini, ku'ceki dulu, Ku'Ceki dulu, bara nukirim mi (jangan sampai sudah di kirim), hapus Ki anjo (Hapuski itu) ku gimpe ko anjo, selesaiko itu kalau tidak nu hapuski, Reset Ki dulu." tutur beberapa orang dalam video tersebut.

Bahkan si baju putih itu meminta KTP untuk disita, namun dikarenakan dikerumuni banyak orang, Hp Sya'ban di rebut paksa untuk di software agar tidak ada bukti satupun .

"Banyak data ku kak Jangan Ki software," ujar Sya'ban.

Menghalangi Tugas Jurnalistik Tidak Dibenarkan

 
Terkait akan hal tersebut Serikat Wartawan Media Online Republik Indonesia (SEKAT-RI) mengutuk keras penganiayaan dan pengancaman wartawan media online bernama Sya’ban Sartono Leky dan mendukung polisi mengungkap kasus ini

Ketua Umum SEKAT-RI, Muhammad Iqbal mengatakan, upaya menghalangi tugas jurnalistik, apalagi tindakan penganiayaan wartawan tidak dibenarkan dan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 40/1999, tentang Pers.

“Semoga aparat kepolisian bisa mengungkap kasus ini dengan cepat dan menangkap pelaku” kata Iqbal, Senin (27/4/2020)

Iqbal juga meminta agar oknum yang tidak bertanggungjawab itu memahami dan menghormati tugas jurnalistik dengan baik.

Pentingnya pemahaman penyampaian informasi kepada masyarakat, kata Iqbal adalah bagian dari kontrol sosial yang dijamin oleh undang-undang Pers dan mendapat perlindungan secara hukum.

“Kami prihatin peristiwa penganiayaan rekan kami di Makassar dan meminta kepolisian mengungkap kasus ini serta menangkap pelaku” katanya.

(Andi/Widodo) MHI

Sumber: SEKAT-RI

Tak Penuhi Rasa Keadilan, Kelurahan Suka Hati "Dilock Down" Masyarakat Terkait Bansos Covid-19

BOGOR , MHI - Maraknya Carut-marut dalam pendistribusian Bansos Covid-19 diberbagai daerah menuai gejolak dimasyarakat sehingga meluap dan berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat pada kinerja aparat pemerintah dalam melakukan tugas, pokok dan fungsinya (Tupoksi) yang telah diatur dan digariskan sesuai instruksi yang sudah ditetapkan namun didalam implementasinya "jauh panggang daripada api" manakala dalam Pembagian bansos kepada warga diduga tidak adil dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan serta berujung pada penyegelan Kantor Kelurahan, hal tersebut didapati salah satunya diKelurahan Suka Hati, Kecamatan Cibinong , Kabupaten Bogor.

Pasalnya data bantuan sosial keluarga penerima manfaat atau rumah tangga miskin baik yang masuk dalam kategori Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun non DTKS dirasa masyarakat tidak memenuhi keadilan dan adanya kejanggalan yang akhirnya membuat penasaran dan berang para pengurus RT dan RW diwilayah tersebut.

Peristiwa tersebut tidak hanya terjadi di kecamatan yang jauh di timur, barat, utara ataupun selatan tetapi juga di ibu kota Kabupaten Bogor yaitu Kecamatan Cibinong. Tak tanggung - tanggung RW 03 dimana Bupati Bogor Ade Yasin berdomisili juga tidak sinkron datanya hingga pengurusnya ikut segel Kantor Kelurahan Sukahati.

"Rata - rata kami mendaftarkan 500 - 600 warga per RW untuk menerima bantuan sosial namun yang mendapatkan bantuan tersebut dari pemerintah pusat hanya 30 - 50 keluarga per RW sehngga hal ini membuat kami dalam posisi dilema karena kami  nanti yang akan dikomplain hingga sebelum itu terjadi kami berunjuk rasa dan mensegel Kantor Kelurahan Sukahati," Jelas Ruslan pengurus RW 03 kepada wartawan, Senin (27/4) siang.

Dengan aksi unjuk rasa ini pengurus RT dan RW berharap data rumah tangga miskin akan mendapatkan bantuan sosial baik dari Pemkab Bogor, Pemprov Jawa Barat maupun pemerintah pusat.

"Harapan kami rumah tangga yang benar - benar miskin itu akan mendapatkan bantuan sosial, kalaupun tidak dapat setidaknya kami sudah berusaha seperti yang kami lakukan di hari ini," Ungkap Ruslan.

Ia menuturkan banyaknya warga yang masuk kategori rumah tangga miskin karena banyak yang berprofesi sebagai pedagang seperti tukang bambu, tukang tanaman dan lainnya.

"Banyak masyarakat kami yang pedagang dan lainnya hingga usahanya terpuruk lalu menjadi rumah tangga miskin baru, dari 600 warga yang kami ajukan untuk mendapatkan bantuan sosial itu yang benar - benar miskin itu ada 300 - 400 keluarga," Tutur Ruslan.

Di tempat yang sama Haris pengurus RW 04 menilai kinerja Lurah Sukahati Haerudin yang sudah 6 tahun bertugas  kurang serius dan kurang jelas terkait kategori masyarakat yang akan mendapatkan bantuan sosial.

"Dari awal pendataan hingga saat ini pihak Kelurahan Sukahati kurang serius dan tidak bisa menjelaskan kategori masyarakat yang memang layak mendapatkan bantuan sosial," kata Haris. Ia menjelaskan sudah 442 keluarga di wilayahnya yang sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, namun data itu tidak terkonfirmasi dengan pengurus RT dan RW sehingga ditengarai salah sasaran.

"Kami menduga bantuan dari pemerintah pusat yang sudah turun ke masyarakat salah sasaran, karena keluarga penerima manfaat itu terbilang cukup mampu dan masih banyak yang hidupnya lebih susah," Ungkap Haris.

Data Tak Singkron Dari Dinas Sosial

 
Lurah Sukahati Haerudin mengaku bahwa ada data keluarga penerima manfaat bantuan yang tidak sinkron dengan kenyataan di 'lapangan', namun itu terjadi bukan di kelurahan tetapi di Dinas Sosial Kabupaten Bogor

"Saat ini data keluarga penerima manfaat bantuan sosial masih diverifikasi ulang dan mengenai bantuan sosial yang sudah turun sebanyak 442 keluarga itu datanya dari pemerintah pusat, mengenai masih ada keluarga mampu yang menerima bantuan sosial saya juga baru tau dan terus terang kaget karena tidak ada kordinasi," Jelas Haerudin.

Sementara itu Bupati Bogor Ade Yasin menghimbau agar mendata mereka yang terdampak wabah virus corona (covid 19) namun yang didahulukan oleh jajarannya adalah rumah tangga miskin.

"Masyarakat yang sudah memberikan datanya akan kami usahakan untuk mendapatkan bantuan sosial namun yang kami dahulukan saat ini adalah rumah tangga miskin atau rentang miskin. Pemkab Bogor juga dalam waktu dekat akan membagikan bantuan beras sebesar 30 Kg perbulan kepada 200 ribu rumah tangga miskin," Papar Ade.

(Joko/Joggie) MHI

Program PKH dan BPNT Menuai Kecaman Para Kades di Daerah

JAWA BARAT , MHI - Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) ini dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis , (26/4/2020).

Penyaluran bantuan sosial PKH diberikan kepada KPM yang ditetapkan oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. Penyaluran bantuan diberikan empat tahap dalam satu tahun, bantuan PKH diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Nilai bantuan merujuk Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 26/LJS/12/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Indeks dan Komponen Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2017. Komponen bantuan dan indeks bantuan PKH pada tahun 2017, sebagai berikut: a. Bantuan Sosial PKH Rp. 1.890.000 b. Bantuan Lanjut Usia Rp. 2.000.000 c. Bantuan Penyandang Disabilitas Rp. 2.000.000 d. Bantuan Wilayah Papua dan Papua Barat Rp. 2.000.000,-

Namun apa jadinya bila penyaluran tersebut dicomplaint para Kepala Desa seperti baru-baru ini yang melalui Video yang diunggah oleh Kepala Desa Ciwaru Taufik Guntur Rohmi, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Suka Bumi, Provinsi Jawa Barat yang menyampaikan sikapnya terkait PKH dan BPNT mengatakan bahwa " Hari ini saya menyampaikan salah satu bentuk perkeliruan dari sebuah pendataan yang sudah lama terjadi dan dampaknya bisa kami rasakan hari ini ..ketika kami hari ini dituntut untuk mendata berkaitan dengan bantuan-bantuan yang akan disalurkan oleh Pemerintah Pusat,Provinsi maupun Kabupaten...akibat adanya salah satu wabah internasional...wabah dunia yang hari ini juga dirasakan oleh indonesia yaitu adanya dampak virus Corona dan hari ini pemerintah republik indonesia memberikan satu kebijakan bantuan-bantuan yang sifatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang terdampak daripada terjadinya wabah ini," Kata Kades Ciwaru.

Taufik Guntur Rohmi melanjutkan," Bapak Presiden RI yang terhormat ..perlu saya sampaikan..Kami hari ini dihadapkan pada satu dilema pendataan yang termasuk hari ini kami juga bisa membongkar..bisa menyampaikan membongkar salah-satu bentuk perkeliruan dari sebuah program yang memang sekian lama..sejak Presiden RI menjabat sebagai Presiden dari periode pertama sampai hari ini periode kedua diantaranya Program PKH dan Program BPNT...ini satu program yang sebetulnya kalau pendataannya baik ..kalau pendataannya melalui pendampingan yang bagus itu program bisa mendidik terhadap masyarakat..tapi pada kenyataannya yang dirasakan oleh Desa kami ..ini terus-terusan menjadi dilema..terus-terusan ini menjadi masalah...ketika kami teliti bagamana negara tidak dirugikan..bagaimana negara tidak diselewengkan uangnya...bagaimana negara dapat memberikan bantuan secara tepat sasaran kalau pendataan dari PKH dan BPNT seperti ini...bahkan kami cenderung kesulitan untuk berkoordinasi dengan para pendamping PKH," Ungkap Kades Ciwaru.

"Hari ini alhamdulilah ada staff Desa kami yang kebetulan awalnya dia sebagai pendamping Desa..tapi dia mengundurkan diri...kenapa mengundurkan diri?..secara Blak-blakan dia mengatakan...dia tidak mau terlibat..dia tidak mau masuk dalam sebuah jaringan..yang ternyata jaringan tersebut seolah-olah terkoordinir...adanya kerja-sama Bank terkait..adanya kerja-sama antara pendamping PKH dan orang Kementerian dan termasuk mungkin dari Dinas terkait..ini satu hal yang perlu dievaluasi..ini satu hal yang perlu diperbaiki...ini kebijakan Presiden yang secara tidak langsung ini dikhianati oleh para petugas.. oleh para pegawai...oleh para Pejabat terkait yang mengolah mengatur bantuan ini."

"Padahal kalau melihat data sebelum saya bacakan ini mungkin bapak-bapak yang terhormat pemangku kebijakan sudah tahu bahwa data-data ini sudah terjadi perkeliruan..salah satu contoh saya bisa perlihatkan ( Seraya kades menunjukan data-data yang diselewengkan dengan memberikan penjelasannya secara Detil)..ini salah satu contoh bagaimana negara ini dibohongi padahal jelas-jelas data ini mereka memiliki..bahkan data yang kami miliki ini adalah data Dinas terkait..dari Departemen terkait..Departemen sosial..hari ini kenapa saya sampaikan..kalau memang segala bantuan yang akan dikucurkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten terhadap masyarakat dibawah masyarakat Desa mau tepat sasaran ini harus diperbaiki..jadi saya mohon kalau memang perkeliruan ini yang jelas-jelas sampai hari ini saya mengganggap bahwa ada permainan diantara Pendamping PKH..bahkan cenderung Pendamping PKH itu dimasukan pada unsur-unsur Politik ketika pendataan..kenapa saya sampaikan ini..banyak dari Pendamping PKH yang tadinya dari Kader Partai...ini tidak akan benar...ini tidak akan baik..pendataan yang baik dan benar itu pendataan yang datang dari Pemerintah Desa dari Rt dari Rw yang betul-betul dekat dan tahu apa yang dirasakan dan menjadi keinginan warganya..apa yang dibutuhkan warganya..bapak Presiden insya allah bila itu yang dilakukan apapun baik bantuan..maupun program yang berkaitan dengan masyarakat kecil yang dibawah akan tepat sasaran, "Pungkas Kades Ciwaru dengan Tegas.

Pendamping Dan Koordinator PKH Tidak Jelas

Sebelumnya pada (05/02/2020) dilokasi berbeda hal tersebutpun telah dikeluhkan juga Oleh Kades Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi ,Pipit Heriyati, saat dijumpai Media Hukum Indonesia diKantornya mengatakan," Program PKH masuk KeDesa Lambang Sari tapi sampai hari ini saya belum dapet informasi terkait siapa saja yang mendapatkan bantuan itu..mekanismenya seperti apa ..ini yang belum pernah saya dapatkan informasi itu..berapa itemnya saya tidak tahu..cuma memang ada beberapa warga yang Complaint terkait PKH bantuan uang ..karena ATM mereka itu dipegang oleh Koordinator PKH..saya juga belum tahu nih betul atau tidaknya cuma ada yang menyatakan begitu bahwa mereka tidak memegang ATM ataupun Buku Tabungan..kalau rastra ada kalau tidak salah diuangkan..karena belum ada komunikasi..siapa saja penerimanya..warga saya yang mana..harusnyakan..tim PKH ini dateng dong keDesa..minta data dong..nih datanya orang yang tidak mampu yang mana aja misalnya..tepat sasaran engga kalau yang ini-ini-ini misalnya..kan kita lebih paham...lebih tahu wilayahnya," Papar Kades Lambang Sari.

Pipit berharap," Program inikan dari Pemerintah Pusat..kementerian...harapannyakan bisa membantu warga yang Pra-Sejahtera ..kalau dari Pemerintah Pusat kekami yang paling bawah..Desa..ya seharusnya Program ini bisa tersampaikan dengan baik...harus ada komunikasi..harus ada koordinasi biar Program ini sesuai dengan Harapan..kalau engga ada komunikasi..engga ada koordinasi bagaimana bisa tepat sedangkan kami yang lebih mengetahui kondisi bawah," Jelasnya.

"Saya juga tidak tahu siapa Koordinator PKHnya...karena tidak pernah yang namanya dateng kek..silaturahmi kek keKepala Desa atau Desa..menyampaikan ini ada Program misalnya Program PKH ini..disampaikan kekami ..meminta bantuan siapa yang tepat untuk menerima..kitakan punya catatan mengenai warga kita yang tidak mampu,...Untuk Pemerintah Pusat mohon untuk Koordinator-koordinator PKH ini agar ditekankan untuk ber komunikasi dengan pihak Desa..agar semuanya bisa berjalan dengan maksimal," Tutup Kades Lambang Sari.

(Fadly/Joggie) MHI 

Diskriminasikan Wartawan dan PSBB Amburadul, FWJ Suarakan Aspirasi 5 Tuntutan Pada Pemerintah

JAKARTA , MHI -Ratusan jurnalis yang mengatasnamakan dirinya Forum Wartawan Jakarta (FWJ) turun kejalan untuk suarakan aspirasinya. Kedatangan kelompok wartawan secara spontan menggelar aksinya dengan membentangkan spanduk dan tulisan-tulisan protes keras atas kinerja Pemprov DKI dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai progran pencegahan wabah covid-19 dinilai amburadul.

"Kami mendukung apa yang telah ditetapkan pemerintah, namun kami kecewa atas sistemnya yang tak jelas. "Ucap Penasehat Forum Wartawan Jakarta (FWJ), Lemens Kodongan, di depan Balaikota Jakarta Pusat, Kamis (23/4/2020) siang.

Ia mengkritisi sistem pendataan penerima bantuan paket sembako yang dijanjikan Gubernur DKI Jakarta tidak sesuai dengan ucapan Anies Baswedan. Bahkan Lemens menilai ada kekeliruan dan bersumber pada sistem maupun SDM dari jajaran Pemprov DKI yang kurang mumpuni.

"Warga DKI yang terdampak semua menunggu realisasi yang dijanjikan Anies, tapi faktanya tidak sesuai. "Kritik Lemens.

Dalam penerapan PSBB guna mencegah penyebaran virus corona yang digaungkan pemerintah untuk tetap dirumah akan membuat rakyat kelaparan. Pasalnya, rakyat disuguhkan banyak aturan dan janji-janji pemerintah yang berbanding berbalik 180 derajat.

"Faktanya kan memang seperti itu. Kami sebagai pengawas kebijakan anggaran pemerintah, sekaligus kontrol sosial publik sangat kecewa dengan ketidakjelasan pembagian paket sembako ke warga DKI. Kita bisa hitung pakai logika saja bahwa 70% warga DKI sudah diambang kepanikan akibat tidak adanya sistem yang baik. "Ulasnya.

Permasalahan aturan PSBB berlaku untuk semuanya, termasuk profesi wartawan, namun sangat disayangkan Pemprov DKI terkesan tak peduli dan terlihat adanya indikasi pembiaran atas surat yang dikirim FWJ untuk bantuan kepada 120 media dan 300 wartawan yang ada di Forum Wartawan Jakarta (FWJ).

"Itu namanya diskriminasi, karena kami yakin adanya oknum dari pemprov DKI sendiri yang menjegal surat kami sehingga tak mendapatkan disposisi pak Gubernur. Jika itu terjadi, maka bisa kami katakan oknum itu telah melanggar HAM berat. "Tegas Lemens.

Pernyataan yang sama juga disampaikan Wakil Ketua 1 Bidang Organisasi Forum Wartawan Jakarta (FWJ) Esa Tjatur Setiawan selepas orasi di depan balaikota Jakarta Pusat, Kamis (23/4/2020). Ia menyayangkan Gubernur Anies Baswedan tidak mendengarkan jeritan warganya. "Anies terkesan tak melihat warganya secara langsung dilapangan, dia hanya menerima laporan-laporan dari para pembisiknya, padahal dilapangan terdengar dan terlihat warganya hampir terkapar. "Cecer Esa.

Dengan peristiwa itu, melalui Forum Wartawan Jakarta menawarkan solusi terbaik. FWJ menawarkan dibentuknya Hotline call centre diluar dari instansi pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Karena ia menilai dengan sistem yang dibangun FWJ akan membantu Pemprov DKI Jakarta dalam hal pendataan penerima bantuan dan data berapa banyak warga yang tak menerima. Sistem itu bekerja update per 6 jam sekali dengan hasil input setiap RT, RW dan kelurahan. "Urainya.

Ia juga menambahkan, selain pendataan yang akan dilakukan FWJ dilapangan, pihaknya membuka pengaduan secara online dan langsung diterima serta direport, "selama ini kan hotline hanya ada di Dinsos, dan warga mengeluhkan karena pengaduan warga terkesan dibiarkan dan diabaikan. Bahkan untuk masuk ke sistemnya saja susah. "Sindir Esa.

Tak Ada Perhatian Terhadap Wartawan

Sementara Ketua Umum Forum Wartawan Jakarta (FWJ) Mustofa Hadi Karya yang biasa disapa Opan ini membenarkan adanya aksi serentak dan dadakan tanpa adanya komando khusus. "Ini aksi dadakan loh atas banyaknya laporan masyarakat ke kami. Selain dari temen-teman wartawan dilapangan, kami juga menerima banyak pengaduan warga soal tak meratanya subsidi pembagian paket sembako yang dijanjikan pak Anies. "Terang Opan.

Opan juga merinci adanya lima (5) tuntutan Forum Wartawan Jakarta atas aksi damainya di depan balaikota Jakarta Pusat. Menurutnya tuntutan itu juga mengarah pada sistem pendataan dan tidak adanya perhatian Pemprov DKI terhadap para wartawan diluar lingkup pokja balaikota.

"Tuntutan kami itu simple ajah, yakni:

1). Kami Wartawan Bukan Musuh Pemprov DKI, Jangan Pentingkan Diri Sendri, Ingat Kita Senasib;

2). Singkirkan Naufal dan para Pembisik Busuk Gubernur DKI Jakarta;

3). Wartawan Juga Manusia, dan Layak Diperhatikan;     

4). Diskriminasi terhadap Para Wartawan adalah pelanggaran HAM berat;

5). FWJ Tawarkan Hotline Call Centre sebagai Solusi penerapan PSBB cegah Covid-19 untuk warga DKI Jakarta.           

Sebelumnya dikabarkan aksi damai tersebut dihadiri kurang lebih 100 lebih wartawan dari perwakilan 160 media yang tergabung dalam FWJ,

Dalam orasinya Opan mempertegas bahwa seluruh rakyat Indonesia sedang menangis menghadapi wabah Covid-19 yang sangat mematikan, selaku garda terdepan, para jurnalis juga manusia, karena ini adalah bencana nasional, janganlah dipandang sebelah mata. "Pungkas Opan.

[Irvan /IwanJoggie]

Sumber: Forum Wartawan Jakarta

Dansatgasgabpad Tinjau Lokasi Renbang Makogasgabpad Sebagai Pengendali Penanganan Covid-19

KEPRI, BATAM , MHI - Komandan Resort Militer (Danrem) 033/Wira Pratama Brigjen TNI Gabriel Lema, S.Sos. selaku Dansatgasgabpad meninjau lahan yang di rencanakan akan dibangun Makogasgabpad (Markas Komando Tugas Gabungan Terpadu) di Pulau Galang Batam, Rabu (22/4/20).

Peninjauan lahan tersebut didampingi oleh Kasiops Korem 033/WP, Wadandenzibang Tanjungpinang dan perwakilan dari PUPR, yang direncanakan akan di bangun Makogasgabpad sebagai Markas Komando Pengendalian Percepatan Penanganan Inveksi Covid-19 di wilayah Provinsi Kepri khususnya Kota Batam.

Disela peninjauannya Dansatgasgabpad Brigjen TNI Gabriel Lema, S.Sos. yang juga menjabat sebagai Danrem 033/WP itu berharap agar Makogasgabpad tersebut akan segera dapat di bangun secepat mungkin.

"Karena dengan sudah adanya RS Khusus Infeksi Covid-19 Pulau Galang ini, juga harus di dukung dengan Makogasgabpad sebagai Markas Komando Pengendalian Operasional secara terpusat," tutur Brigjen TNI Gabriel Lema.

Markas Komando Tugas Gabungan Terpadu yang akan di bangun tersebut diperuntukkan sebagai Markas Komando dan pengendalian untuk membantu RSKI Covid-19 Pulau Galang dalam percepatan penanganan Covid-19 yang lokasinya berada persis di depan Rumah Sakit Khusus Infeksi Covid-19 Pulau Galang.

(Kh/BD) MHI

Sumber : Penrem 033/WP

Teleconfrence KASAD,KASAU,KASAL,Panglima TNI Beserta Komisi I DPR RI

JAKARTA , MHI - Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Andika Perkasa melakukan teleconference dengan Panglima TNI, Kasal dan Kasau serta jajaran Komisi I DPR RI terkait laporan anggaran operasional rumah sakit TNI rujukan penanganan Covid-19, (19/4/2020).
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
“Kami memiliki 69 rumah sakit di seluruh Indonesia, namun TNI AD baru bisa membantu RSPAD secara signifikan, meskipun bantuan kecil untuk rumah sakit lainnya sudah kami lakukan,” Ujar Kasad.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
TNI AD terus mengawal RSPAD Gatot Soebroto guna mempercepat langkah penanganan pasien, dan TNI AD telah mengeluarkan anggaran sebesar 40 miliyar rupiah.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
“Hingga kini, RSPAD telah menerima bantuan sebesar 90 miliyar untuk penanganan Covid-19 ini, dimana 50 miliyarnya dibantu oleh Kementerian Pertahanan,” Terang Kasad.

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Lebih lanjut Kasad mengatakan, biaya operasional RSPAD Gatot Soebroto cukup tertatih untuk memenuhi kebutuhan APD, dan TNI AD terus menyuplai ketersediaan APD para tenaga medis.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
“Hal lainnya, RSPAD dulunya tidak punya labolaturium rapid test PCR berbasis antigen untuk mengidentifikasi pasien positif corona, kemudian RSPAD mendapatkan bantuan dari Kemenkes satu lab PCR. Kami kawal untuk menyiapkan fasilitasnya termasuk penyediaan reagen, yang paling utama untuk melakukan uji SWAB,” Papar Jenderal TNI Andika Perkasa.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Menanggapi laporan Kasad tersebut, Ketua Komisi I DPR, Meutya Viada Hafid mengapresiasi langkah TNI AD dalam mengawal RSPAD.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
“Kami mengapresiasi apa yang telah dilakukan TNI AD, meski dalam keterbatasan, namun tetap memberikan yang terbaik.

(Irfan/NH) MHI

Insan Pers Luput Perhatian Pemerintah, Wartawan Wappres Bagikan Sembako dan Masker Covid-19

SUMUT,KAB, BATU BARA ,MHI - Sejak mewabahnya Virus Corona dinusantara, termasuk di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara membawa dampak melemahnya perekonomian, sehingga berakibat  meningkatnya jumlah warga yang kurang mampu,untuk itu sebagai wujud keprihatinan atas kesulitan ekonomi warga khususnya warga kurang mampu akibat dampak Covid-19, wartawan yang tergabung dalam kelompok Wappres (Warung Apresiasi Pers) Kabupaten Batu Bara menyalurkan bantuan berupa 1,7 ton beras dan 350 buah masker, Jumat (17/04/2020).

Adapun aksi kemanusiaan yang dilakukan Wartawan Wappres tersebut mendapat sambutan hangat sekaligus haru dari warga yang menerimanya.

“Aksi simpati dan humanis di tengah pandemi wabah Covid – 19 yang melanda hampir di seluruh negara, tak terkecuali di Indonesia membuat rekan rekan pers terketuk untuk berbagi dengan sesama,” ujar H.Guntur Sinaga salah seorang wartawan Wappres yang dituakan.

Pembagian sembako beras dan ratusan lembar masker dilakukan wartawan yang juga disebut ‘wartawan sayap kiri’ ini kepada warga yang berpenghasilan pas – pasan di beberapa desa di Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Medang Deras, Kecamatan Air Putih Kecamatan Tanjung Tiram, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kecamatan Datuk Lima Puluh dan Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara.

“Ratusan paket sembako beras dan 350 buah masker di bagikan rekan–rekan wartawan yang bergabung di Markas Wappres Lima Puluh secara simbolis diberikan kepada 13 warga di markas dan juga mendatangi dari rumah ke rumah. Bantuan itu di berikan untuk mendukung program pemerintah menghadapi bencana wabah Pandemi Covid 19, khususnya di Kabupaten Batu Bara”, jelas Guntur Sinaga.

Guntur berharap dalam situasi pandemi Corona yang tengah mewabah mewakili wartawan Wappres menghimbau agar warga jangan bepergian dan mengunjungi tempat–tempat keramaian, kalau bisa di rumah saja. Tidak perlu panik sambil menunggu wabah ini berakhir. Jangan lupa berdoa agar kita diselamatkan dari wabah yang berbahaya ini,” Harap H.Guntur.

Aksi sosial wartawan yang pertama di Kabupaten Batu Bara ini mendapat apresiasi dari dua anggota DPRD Batu Bara yang hadir saat penyaluran bantuan kendati pihak pemerintah tak perduli dengan insan Pers.

Anggota Fraksi Demokrat Azuar Simanjuntak dan anggota Fraksi PKS Citra Muliadi Bangun mengungkapkan aksi kemanusiaan yang dilakukan wartawan Wappres menunjukkan kepedulian terhadap warga ditengah tengah kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Guntur juga menerangkan, sembako yang disalurkan adalah bantuan dari para donatur di Kabupaten Batu Bara.

Aksi bagi sembako dan masker diikuti oleh wartawan televisi, online dan juga media cetak.

(HRMD) MHI

Polisi Bungkus Pendamping PKH Saat Lakukan Aksi Ilegal di TKP

KABUPATEN BEKASI , MHI - Surat Edaran Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01/MS/K/07/2019 tentang Perum Bulog Sebagai Penyedia Komoditas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sejalan dengan itu, Perum Bulog juga telah memberikan jaminan beras berkualitas dan menyalurkan sesuai dengan prinsip 6T Tepat Sasaran,Tepat Waktu , Tepat Jumlah, Tepat Kualitas, Tepat Harga dan Tepat Administrasi . Tentu pemerintah dan Bulog mempunyai kesamaan paham dan kepentingan untuk melayani KPM yang ikut dalam program BPNT, (18/4/2020).

Kendati demikian lain halnya dengan penyaluran BPNT di Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi,  masih ada e-waroeng di beberapa Desa yang menjadi penyedia komoditas Bantuan Pangan non Tunai (BPNT) yang beroperasi di luar Perum Bulog, yang memang sudah bersinergi dengan Mensos sebagai penyedia Komoditas BPNT.

e-Waroeng non Bulog menyediakan komoditas BPNT yang berbeda dengan e-waroeng yang komoditasnya di supplier oleh Bulog itu sendiri, yang menurutnya lebih berkualitas dari e-waroeng Bulog (Versi e-waroeng non Bulog), sehingga hal tersebut menimbulkan kecemburuan dan ketidakadilan sosial bagi masyarakat penerima BPNT (KPM).

Selain itu, berdampak juga untuk e-Waroeng lain, seperti e-Waroeng di Desa Sembereja, Kecamatan Pebayuran yang e-waroeng nya tersendat di karenakan banyak KPM yang melakukan pengambilan / Gesek di e-Waroeng Non Bulog, yang menurutnya 1 atau 2 hari biasanya KPM sudah menggesek semua ini sudah 2 hari masih banyak yang belum menggesek,

"Biasanya  2 hari sudah habis, KPM sudah menggesek untuk mengambil BPNT, ini sudah 2 hari masih numpuk, padahal saya sudah infokan Ke RT dan ketua kelompok, dan berhubung sedang Pandemi Corono tidak boleh berkerumun  saya sarankan agar di akomodir oleh mereka, gak taunya sudah  pada gesek di e-waroeng lain, yang katanya di e-waroeng saya gak bagus barangnya, padahal kan kalau gak bagus bisa di tukar", Herannya. Senin, (13/04/2020).

Adanya oknum RT Desa Sumbereja yang menurut informasi melakukan kolektif Kartu ATM Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan mengarahkan untuk menggesek ke e-waroeng di luar Desa Sumbereja, Awak Media mencoba melakukan konfirmasi ke Pemerintah Desa Sumbereja, dan di layani oleh Sekretaris Desa Sumbereja, H.Rahmat.

Ketika di Konfirmasi, Rahmat menjelaskan bahwa, "Tidak benar info tersebut, sepengetahuan saya, RT maupun aparatur Desa Sumbereja tidak ada yang melakukan kolektif ATM KPM untuk Bantuan Pangan Non Tunai, apalagi sampai mengarahkan untuk menggesek di e-waroeng di luar Desa Sumbereja" Jelasnya.

Menurutnya, "mungkin ada oknum yang memanfaatkan RT Desa Sumbereja untuk melakukan itu dan mengambil keuntungan dari momen ini", Sambung nya ketika di konfirmasi. Senin, (13/04/2020).

Hasil Pemeriksaan Kepolisian

Menyikapi hal demikian, dengan adanya aduan dari beberapa masyarakat, Kapolsek Pebayuran AKP. Asep Romli memerintahkan Kanit Binmas Polsek Pebayuran Ipda Suhartono untuk melakukan kroscek di lapangan, alhasil di temukan nya Supplier non Bulog yang melakukan pendistribusian BPNT untuk e-Waroeng (MR) di Desa Karang Jaya, dan membawanya ke kantor Polsek Pebayuran untuk di lakukan pemeriksaan terkait perijinan nya sebagai Supplier Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Dinas sosial maupun dari Bulog. Selasa, (14/04/2020).

Hasil pemeriksaan Kepolisian Sektor Pebayuran menyatakan bahwa e-Waroeng (MR) belum melengkapi surat-surat perijinan (Legalitas) yang di keluarkan oleh Dinas dan instansi terkait, dalam pernyataan yang di bacakan langsung olehnya,

"(MR) mengakui kegiatannya dalam pendistribusian Komoditas Sembako Bantuan Pangan Non Tunai sudah menyalahi tugas dan wewenangnya sebagai pendamping PKH, dan belum memiliki legalitas dari Dinsos dan Bulog untuk pendistribusian, dan apabila mengulanginya dia pun siap di proses sesuai hukum yang berlaku" Bacanya di surat pernyataan

Lebih lanjut (MR) membacakan, apabila dirinya di perkenankan dia akan melengkapi legalitasnya ke Dinas Sosial dan Bulog untuk melakukan pendistribusian, tutupnya.

(HRMD) MHI

Tanpa Kepedulian Pemerintah, SMSI dan PWI Tampil Peduli Insan Pers Peliput Covid-19

BEKASI , MHI- Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Bekasi Raya terus menunjukkan kepeduliannya terhadap upaya memerangi virus corona (covid-19). Salah satu bentuk dukungan SMSI dalam memerangi corona adalah dengan membagikan alat pelindung diri (APD), kepada kalangan wartawan bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya Peduli.

Bertempat di sekretariat PWI Bekasi Raya, Kamis, 16 April 2020, jajaran pengurus SMSI Bekasi Raya bersama PWI Bekasi Raya Peduli membagikan APD kepada wartawan, Adapun isi setiap APD berupa masker jenis kain dan untuk kesehatan merk sensi, hand zanititer berupa gel dan cairan serta sarung tangan model karet maupun plastik.

Ketua PWI Bekasi Raya, Melody Sinaga didampingi Ketua PWI Peduli Ade Muksin dan Ketua SMSI Bekasi Raya, Doni Ardon dalam jumpa pers mengatakan pemberian APD kepada wartawan perlu dilakukan karena profesi tersebut sangat rentan tertular virus mengingat tugasnya setiap hari melakukan liputan dan bertemu banyak orang.

“Profesi wartawan itu sangat mulia, dia peduli dengan orang lain, menyampaikan informasi tentang pandemi covid 19, merekam berbagai peristiwa yang terjadi dan termasuk meliput pembagian APD kepada petugas medis, meskipun dia sendiri tidak memiliki APD,” kata Melody.

Untuk itu pihaknya ingin membantu melindungi teman-teman wartawan dari bahaya virus Korona.

" Terus terang saja..walaupun Dewan Pers dan PWI pusat sudah menyampaikan himbauannya kepada pemerintah agar memberikan perhatian kepada jurnalis yang melakukan tugas dilapangan..tetapi ini khusus yang diBekasi nih...kota maupun Kabupaten..kita melihatnya memang perhatiannya itu kurang dan engga ada..boleh saya bilang nyaris engga ada lah baik Kota maupun Kabupaten."

"Semoga para wartawan yang bertugas di Bekasi, baik Kabupaten maupun Kota Bekasi selalu terlindungi dalam menjalankan tugas mulianya,” ujar Melody.

"Kami sampaikan terimakasih kepada rekan-rekan SMSI dan PWI Bekasi Raya Peduli,  kegiatan hari ini menunjukkan bukti kepedulian kita bersama terhadap sesama profesi dalam menghadapi pandemi Covid-19,” ungkap Melody.

Ditambahkan Ketua PWI Bekasi Raya Peduli, Ade Muksin, dirinya antusias atas inisiatif SMSI Bekasi Raya membantu penanganan wabah pandemi Covid-19 di kalangan wartawan.

“SMSI Bekasi Raya menggalang dana di keluarga SMSI dan media partnernya, lalu terealisasi dana pengadaan paket APD untuk dibagikan kepada wartawan melalui program PWI Bekasi Peduli, ini sungguh luar biasa dan saya merasa terharu,” terang Ade.

Adapun sehubungan pemberlakuan PSBB, maka untuk pendistribusian paket APD Wartawan tersebut, selain di kantor PWI juga didistribusikan langsung ke para wartawan di titik kumpul peliputan, seperti Pemda, Polres, Polsek, kantor redaksi hingga pusat keramaian.

“Setelah pembagian disini (kantor PWI_red), selanjutnya menyebar dan langaung membagikannya ke sasaran yang akan menerima bantuan aksi peduli dari SMSI ini," terang Ade.

Pemerintah Tak Perduli Insan Pers

Di tempat yang sama, Ketua SMSI Bekasi Raya, Doni Ardon mengatakan aksi tersebut selain wujud kepedulian terhadap sesama insan pers, juga menjadi rekam jejak digital era pandemi covid 19 tahun 2020.

"Kita, saat ini, telah menjadi saksi digital era pandemi Covid 19, dimana ada pergeseran nilai transaksi pasar baik secara online maupun konvensional selama wabah corona berlangsung," ucapnya seraya menunjukan struk pembelian masker dan hand sanitizer.

Diakui Doni Ardon CEO dua Media Online mengungkapkan bahwa," Merebaknya corona virus berdampak luas bagi kegiatan perekonomian masyarakat. Sebagian usaha mengalami kerugian lantaran sepinya pengunjung yang berujung pada anjloknya penjualan. Namun, di sisi lain sebagian usaha justru mendapat berkah di balik bencana ini."

"Lalu, minat masyarakat meningkat terhadap platform komunitas sehubungan penghentian aktivitas ekonomi dan pembatasan akses serta aktivitas masyarakat," ungkap Doni.

Ia mengingatkan bahwa pandemi Corona berpotensi menyebar luas jika tidak segera ditangani. Data yg diketahuinya, infeksi Virus Corona di seluruh dunia sampai dengan Senin, 13 April 2020 telah mencapai 1.848.503 kasus. Sebagian besar yang menjadi korban keganasan corona merupakan insan pers.

"Insya Allah aksi pembagian APD untuk wartawan ini akan kita lakukan setiap minggunya secara terus menerus hingga pandemi Covid 19 dinyatakan berakhir oleh pemerintah," Jelas Doni.

Sementara Wakil Ketua SMSI Bekasi Raya  Irwan Awaluddin menambahkan," Kegiatan tersebut dilakukan dengan secara tidak langsung agar dapat menyentuh Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten Bekasi Khususnya serta wilayah NKRI lainnya agar dapat memberikan perhatian penuh terhadap para pejuang Publikasi digarda terdepan yang rela mengorbankan jiwa dan raganya demi kepentingan negara, bangsa dan agama dalam bentuk penyajian informasi yang sangat dibutuhkan oleh segenap rakyat indonesia khususnya dan dunia pada umumnya," Pungkas Irwan.

(Armagedon) MHI  

Ridwan Kamil : Tidak Boleh Ada Orang Indonesia Yang Kelaparan di Tanah Jawa Barat

JAWA-BARAT , MHI -- Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Bodebek (Kota Bogor, Bekasi, Depok, Kabupaten Bogor, dan Bekasi) disertai dengan program jaring pengaman sosial yang komprehensif. Program tersebut akan segera disalurkan kepada warga yang membutuhkan supaya dampak sosial dan ekonomi akibat PSBB bisa tertangani.

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar akan mengelompokkan warga terdampak COVID-19. Pertama, warga yang sudah terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kemudian, warga rawan miskin baru.

"DTKS ini mayoritas akan dibantu oleh APBN melalui kementerian-kementerian. Kemudian, ada kelompok dua yang namanya non di DTKS, yaitu mereka-mereka yang rawan miskin baru yang sebelumnya tidak masuk daftar bantuan," kata Kang Emil --sapaan Ridwan Kamil-- dalam jumpa pers di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Minggu (12/4/20).

"Warga rawan miskin baru terbagi dua juga, yang ber-KTP Bodebek dan perantau. Jadi, kepada para perantau di lima wilayah ini jangan khawatir, Anda tetap akan juga dibantu oleh Pemerintah Jawa Barat dan pemerintah lima wilayah ini. Anda akan disamakan haknya selama Anda memang berhak dan butuh bantuan, kami akan bantu," imbuhnya.

Pemda Provinsi Jabar mengalokasikan anggaran sekitar Rp.4 triliun yang bersumber dari APBD untuk program jaring pengaman sosial. Tujuannya, supaya masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari semasa pandemi COVID-19.

Guna kelompok masyarakat penerima bantuan program itu tepat sasaran, Pemda Provinsi Jabar menginstruksikan para Ketua Rukun Tangga (RT) dan Rukun Warga (RW) untuk melakukan pemetaan dan pendataan masyarakat kelompok miskin baru.

"Hari ini RT dan RW sedang melakukan pendataan, maka DTKS yang ada datanya dibantu, yang tidak masuk juga dibantu walaupun ber-KTP atau tidak ber-KTP wilayah tersebut, selama de facto memang bekerja, ngekos atau bekerja di situ," ucap Kang Emil.

"Jangan sampai ada perantau, karena alasan tidak ber-KTP di sana tidak dihitung sebagai yang dibantu. Selama ekonominya memang susah dan perlu bantuan, itu perlu kita bantu. Tidak boleh ada orang warga Indonesia yang kelaparan di tanah Jawa Barat. Siapapun itu, insyaallah kami bantu," tambahnya.

Enam Sumber Bantuan BODEBEK

Selain program jaringan pengaman sosial yang digagas Pemda Provinsi Jabar, kata Kang Emil, ada enam sumber bantuan bagi masyarakat Bodebek. Pertama adalah Program Keluarga Harapan. Kedua, kartu sembako atau bantuan pangan non tunai. Ketiga, kartu prakerja. Kemudian, bantuan sosial dari pemerintah pusat. Empat bantuan itu bersumber dari APBN.

"Kalau di kabupaten, mereka akan dibantu pertama kali oleh dana desa. Sekitar 20 sampai 30 persen dana desa akan dipergunakan untuk membantu warga miskin baru karena COVID-19. Yang keenam, baru dana sosial dari provinsi yang (besarannya) Rp.500 ribu selama 4 bulan itu sudah siap. Dan yang ketujuh, kalau masih kurang, akan diberikan oleh dana sosial dari kota/kabupaten di lima wilayah," katanya.

Menurut Kang Emil, pihaknya akan menggagas Gerakan Nasi Bungkus atau Gasibu. Semua pihak, mulai dari BUMD, mahasiswa, perusahaan swasta, sampai masyarakat umum, dapat ikut dalam gerakan tersebut. Kemudian, akan ada dapur umum di setiap kelurahan di lima wilayah yang memberlakukan PSBB.

Kehadiran Gasibu dan dapur umum bertujuan untuk memastikan semua masyarakat Jabar dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya. Agar dua gerakan itu berjalan, Kang Emil meminta semua RW di Jabar, khususnya Bodebek, melaporkan dan mendata masyarakat yang memerlukan bantuan.

"Gerakan nasi bungkus ini adalah, jika bantuan sosial yang jumlahnya 7 masih ada yang terlewat, ada orang-orang lapar di jalan di RW-RW, minimal perutnya tidak kosong. Akan ada dapur umum di kelurahan-keluruhan di lima daerah yang akan bagikan nasi bungkus kepada mereka yang kelaparan," ucapnya.

"Kepada mereka yang mampu menyumbang makanan atau nasinya atau apa, silahkan koordinasikan dengan RW masing-masing untuk membantu mereka yang mungkin tidak termasuk atau terlewatkan oleh bantuan formal dari pemerintah. Jadi, Jawa Barat insyaallah dijamin tidak ada mereka yang berkesusahan yang tidak dibantu oleh bantuan pemerintahan baik formal maupun non formal," imbuhnya.

Selain itu, Pemda Provinsi Jabar menerima aduan masyarakat yang membutuhkan bantuan, tapi belum terbantu, melalui aplikasi PIKOBAR (Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jabar). Hal tersebut bertujuan untuk memastikan semua masyarakat yang membutuhkan terbantu.

"Ada fitur di PIKOBAR, aplikasi di mana warga yang merasa harusnya dibantu terlewatkan sana-sini dari 7 pintu masuk, juga bisa lapor di aplikasi PIKOBAR. Nanti, aplikasi itu akan mengklarifikasi untuk membantu. Intinya adalah jangan khawatir tidak boleh ada orang kelaparan kesusahan karena sistem formal. Maka, kita bantu dengan sistem pengaduan lewat aplikasi agar disiplin dan terukur," kata Kang Emil.
(DD/JG) MHI

Keterangan Pers Presiden RI Tentang Kebijakan Pemerintah Hadapi Covid-19

JAKARTA , MHI ( 09 April 2020) - Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat sore, Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sebangsa dan se-Tanah Air yang saya hormati, Kita merasakan semuanya dampak dari pandemi COVID-19 yang dirasakan oleh masyarakat luas, baik itu pengusaha, pegawai, pekerja pabrik, sopir taksi, sopir bus, sopir truk, kernet, pengemudi ojek, petugas parkir, para pengrajin, pedagang kecil, pelaku usaha mikro, dan masih banyak lagi.

Oleh sebab itu, pemerintah ingin memberikan perhatian besar dan memberikan prioritas utama untuk menjaga pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dan meningkatkan daya beli masyarakat di lapisan bawah. Pada tanggal 31 Maret yang lalu, saya telah menyampaikan kebijakan mengenai penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan, yang diberikan kepada 10 juta keluarga penerima.

Jumlahnya, total anggarannya adalah Rp37,4 triliun. Kemudian yang berkaitan dengan Kartu Sembako, diberikan kepada 20 juta penerima. Per orang diberikan Rp200.000 per bulannya dan totalnya adalah Rp43,6 triliun. Kemudian Kartu Prakerja, yang sudah saya sampaikan yang lalu juga, 5,6 juta orang, insentif pascapelatihan sebesar Rp600.000 selama 4 bulan.

Anggaran yang disiapkan adalah Rp20 triliun. Kemudian juga pembebasan tarif listrik 450 VA dan diskon tarif listrik untuk 900 VA. Yang tadi yang 450 VA 24 juta pelanggan dan yang 900 VA 7 juta pelanggan. Anggaran yang disiapkan adalah Rp3,5 triliun. Dan dalam minggu ini, pemerintah telah memutuskan beberapa kebijakan bantuan sosial (bansos) yang baru, yaitu Bantuan Khusus Bahan Pokok (sembako) dari Pemerintah Pusat untuk masyarakat di DKI (Jakarta). Dialokasikan untuk 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta KK, dengan besaran Rp600.000 per bulan selama 3 bulan. Anggaran yang dialokasikan Rp2,2 triliun.

Kemudian Bantuan Sembako untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Diberikan kepada 1,6 juta jiwa atau 576 ribu KK, sebesar Rp600.000 per bulan selama 3 bulan, dengan total anggaran Rp1 triliun. Untuk masyarakat di luar Jabodetabek, akan diberikan Bantuan Sosial Tunai kepada 9 juta KK yang tidak menerima Bansos PKH maupun Bansos Sembako. Sekali lagi, kepada 9 juta KK, sebesar Rp600.000 per bulan selama 3 bulan, dan total anggaran yang disiapkan adalah Rp16,2 triliun.

Kemudian juga sebagian Dana Desa juga segera dialokasikan untuk bantuan sosial di desa. Diberikan kepada kurang lebih 10 juta keluarga penerima dengan besaran Rp600.000 per bulan selama 3 bulan dan total anggaran yang disiapkan adalah Rp21 triliun. Sejalan dengan hal tersebut, juga kita akan memperkuat Program Padat Karya Tunai di kementerian-kementerian, yang total anggarannya adalah Rp16,9 triliun. Ini nanti ada di Kementerian Desa dengan Program Padat Karya Tunai Desa, ini targetnya adalah 59 ribu tenaga kerja. Kementerian PUPR dengan Program Padat Karya Tunai juga, targetnya 530 ribu tenaga kerja, dengan total nilai kurang lebih Rp10,2 triliun.

Kemudian di kementerian-kementerian yang lain, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian Kementerian Perhubungan. Dan yang terakhir, Polri juga akan melaksanakan Program Keselamatan. Ini seperti Program Kartu Prakerja, namanya Program Keselamatan oleh Polri, yang mengkombinasikan bantuan sosial dan pelatihan. Targetnya adalah 197 ribu pengemudi taksi, sopir bus atau truk, dan kernet, akan diberikan insentif Rp600.000 per bulan selama 3 bulan. Anggaran yang disiapkan di sini adalah sebesar Rp360 miliar.

Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang saya hormati, Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Pemerintah akan terus berupaya untuk menyisir lagi anggaran-anggaran yang tersedia untuk menambah lagi bantuan sosial, memperluas peluang kerja bagi masyarakat di lapisan bawah untuk program padat karya. Kita harus sadar bahwa tantangan yang kita hadapi tidak mudah, kita harus hadapi bersama-sama. Saya mengajak para pengusaha untuk berusaha keras mempertahankan para pekerjanya. Dan saya mengajak semua pihak untuk peduli kepada masyarakat yang kurang mampu.

Dengan bergotong-royong secara nasional kita bisa mempertahankan capaian pembangunan dan memanfaatkannya untuk lompatan kemajuan. Dan sekali lagi, saya ingin memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran yang bergerak di depan, dalam hal ini dokter, para perawat, tenaga medis yang berada di rumah sakit, dalam kita berperang melawan COVID-19 ini. Saya memberikan apresiasi yang tinggi. Dan itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
(MHI)

Sumber: Seskab

Video Confrence Ratas Percepatan Program Padat Karya Tunai

JAKARTA, MHI - Pemerintah berupaya ingin melindungi masyarakat dari penyebaran Virus Korona (Covid-19), selain itu juga ingin menjaga daya beli masyarakat, terutama masyarakat miskin di Perdesaan. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas (ratas) mengenai Percepatan Program Padat Karya Tunai, Selasa (7/4), melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta.

Untuk menjaga daya beli masyarakat di Perdesaan, menurut Presiden, Pemerintah melakukan dua cara yang bergerak simultan yakni penyaluran program perlindungan sosial dan mempercepat pelaksanaan Program Padat Karya Tunai. “Yang dapat membuka lapangan pekerjaan dan menjaga daya beli masyarakat kita di Perdesaan,” ujar Presiden Jokowi. Pada kesempatan itu, Presiden menekankan beberapa hal untuk mempercepat pelaksanaan Program Padat Karya Tunai, sebagai berikut: Pertama, kepada seluruh Menteri, Kepala Lembaga, dan Kepala Daerah untuk memperbanyak program-program yang sifatnya padat karya tunai.

Terkait akan hal ini, menurut Presiden, adalah keadaan yang tidak normal dan masyarakat pada posisi yang sulit. “Oleh sebab itu, memperbanyak program-program padat karya tunai adalah menjadi kewajiban semua Kementerian, Lembaga, dan Daerah,” imbuh Presiden. Jadi, lanjut Presiden, kalau biasanya mungkin hanya membuat 10 ya sekarang ini harus membuat 50, paling enggak 5 kali. “Kalau hanya normal-normal saja ya enggak akan ada tendangannya,” kata Presiden.

Lebih lanjut, Presiden melihat beberapa Kementerian memiliki program-program yang bisa dikaitkan dengan padat karya tunai. “Di PUPR, di Perhubungan, di Pertanian, di KKP, di LHK, di BUMN saya kira bisa dipadatkaryakan,” ujarnya. Kedua, ini mungkin juga bisa secara masif dilakukan dan dijalankan dalam rangka skema dana desa.

“Dana desa bisa kita gunakan untuk dua hal, yang pertama untuk bantuan sosial warga yang terdampak. Dan yang kedua Program Padat Karya Tunai di desa, ini yang harus dipercepat,” tambah Presiden.

Laporan yang diterima, lanjut Presiden, di akhir Maret 2020, dana desa yang tersalur baru 32%, yaitu hanya pada posisi 9,3 triliun dari pagu tahap yang pertama sebesar 28 triliun. Artinya, menurut Presiden, kalau dari total 72 triliun itu baru 13%, masih kecil sekali. “Saya minta agar dari Kemendes membuat pedoman, memberikan panduan agar Program Padat Karya Tunai ini betul-betul bisa masif dan tepat sasaran,” jelas Presiden.

Mengenai hal ini, sambung Presiden, yang harus diberikan prioritas pada keluarga-keluarga miskin, pada pengangguran, pada yang setengah menganggur, dan kalau bisa memang upah kerja itu diberikan setiap hari, paling lambat satu minggu. Ketiga, Presiden mengingatkan agar pelaksanaan padat karya tunai ini menjalankan protokol kesehatan yang ketat. “Menjaga jarak, memakai masker, sehingga pelaksanaan Program Padat Karya Tunai tidak mengganggu upaya kita dalam memutus rantai penyebaran Covid-19,” pungkas Presiden.

(IR/TGH/EN/SOF) MHI 

Sumber: Seskab

Hadapi Covid-19 ,SMSI Siapkan Pusdiklat Untuk Penginapan Paramedis dan Tenaga Kesehatan

BANTEN, MHI - Dalam rangka memerangi covid 19, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat, siap  mendukung program Pemerintah Pusat dalam penanganan covid 19. Hal ini disampaikan Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus saat menggelar rapat terbatas di  Gedung Journalist Boarding School (JBS) yang juga merupakan Pusdiklat Serikat Media Siber Indonedia (SMSI), yang terletak di Cilegon Banten, Jumat 3 April 2020.

Hadir dalam rapat, Penanggungjawab JBS, Rian Nopandra yang juga menjabat Ketua PWI Banten, Ketua Harian BPD-PHRI Provinsi Banten sekaligus  Konsultan Journalist Boarding School (JBS) GS Ashok Kumar, Sekretaris Litbang SMSI Pusat, Eddy Muhdi Zein. Rapat digelar  di ruang Meeting Hendro S Effendy.

Rapat digelar usai Presiden RI Joko Widodo memberi arahan terbaru dalam penanganan covid 19 pada Kamis (02/04/2020), yakni Rapid test massal, libatkan tokoh agama, stop ekspor alat kesehatan, insentif UMKM,  stok pangan dan jangan liburan.

Konsultan JBS, Ashok Kumar mengatakan, guna mendukung program penanganan covid 19 oleh Pemerintah Pusat, JBS yang terletak di Krotek, Cibeber Kota Cilegon, siap digunakan untuk membantu dalam penanganan covid 19 baik sebagai tempat menginap paramedis dan tenaga kesehatan atau media center covid 19. Oleh karena itu, menurut Ashok, pihaknya juga siap bersinergi dengan Gugus Tugas Covid 19 Pemerintah daerah.

"Agar terlaksana dengan baik, maka harus ada dukungan dari Pemkot Cilegon agar saling bahu membahu memerangi covid 19," ujarnya.

Senada dikatakan Ketua PWI Banten, Rian Nopandra, menurutnya, terkait dukungan penanganan covid 19, pihaknya siap setiap saat untuk bersinergi.

"Sesuatu yang tidak dapat ditolak, jika JBS sebagai Pusdiklat SMSI  akan digunakan untuk penanggulangan tempat Tinggal Tim Medis atau tenaga kesehatan, maka selaku penjab Pusdiklat SMSI Pusat, kami siap sepenuhnya mendukung" ungkap Rian Nopandra yang akrap dipanggil Opan.

Opan juga mengatakan, dalam memerangi covid 19 perlu langkah nyata dalam penangannnya. Oleh karena itu, masyarakat pers tidak boleh tinggal diam, dengan terus membantu dan mendukung penanggulangannya.

"Membasmi covid 19 ini perlu kerjasama semua pihak baik pemerintah, masyarakat dan juga pers. Semoga dengan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, covid 19 segera bisa dibasmi," tuturnya.

Sementara itu, Ketua SMSI Pusat,  Firdaus berharap masyarakat jangan panik dan tetap waspada.

"Jangan panik, apalagi selalu muncul rasa takut yang tidak perlu. Seandainya terjadi hal yang terburuk, kita terjangkiti virus itu, kita tetap harus berfikir positif dan tawakal bahwa  kemungkinan besar kita akan pulih," ucap Firdaus. 

Pada kesempatan tersebut, Firdaus mengungkapkan,  JBS sebagai Pusdiklat SMSI akan disiapkan dalam rangka ikut berperan aktif mendukung program pemerintah dalam penanganan covid 19.

Usai rapat yang dilaksanakan marathon, dari pukul 13.00 wib, rombongan makan siang di Lobi Machmud Matangara, kemudian dilanjutkan ngopi bareng dan santap malam  di Coffe Shop Amir Machmud dan diakhiri dengan meninjau ruangan Journalist Boarding Scool(JBS) yang terdiri dari 10 standar room, 3 superior dan 2 Junior suite room ditambah dengan fasilitas meeting room, kitchen dan gudang serta coffee shop.

(Joggie) MHI 

Aria Dwi Nugraha Minta Bupati Segera Realisasikan Anggaran Tersepakati

KABUPATEN BEKASI, MHI - Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha mendesak Pemerintah Kabupaten Bekasi agar dapat segera merealisasikan Anggaran untuk Penanganan bencana Covid-19, yang telah disepakati Bupati dan DPRD sebesar Rp 240 Miliar.

Aria Dwi Nugraha mengatakan, bahwa Bupati segera mengeluarkan anggaran tersebut untuk melengkapi peralatan para Petugas Medis dan juga Satgas untuk pencegahan wabah virus corona di wilayah Kabupaten Bekasi," ujar Aria ( 4/20 ).

Ketua DPRD Aria Dwi Nugraha dari Praksi Gerindra menegaskan bahwa Kami Dewan sudah mengingatkan agar anggaran yang nantinya dicairkan dapat dipergunakan sebaik-baik mungkin dan dilakukan pengawasan dan anggarannya harus diawasi agar tidak ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan dengan tujuan lain, karena anggaran terebut adalah anggaran tanggap bencana," tegas Aria.

"Kami Para DPRD, akan bersama-sama Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penggunaan alokasi anggaran dana pencegahan dan penanganan penyebaran Corona (Covid-19) agar tepat sasaran dan tidak menjadi ajang Korupsi pihak-pihak yang memanfaatkan situasi di balik wabah virus corona, karena penyediaan dana itu diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan /atau Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)," ungkap Aria.

Perhatian untuk Pers dan Masyarakat

Sementara dilokasi berbeda Ketua DPC AWI (Aliansi Wartawan Indonesia) Irwan A saat dimintakan tanggapannya oleh Awak Media mengatakan," bahwa  Pemerintah Kabupaten Bekasi dapat segera mungkin mengalokasikan anggaran terebut..tidak hanya untuk pencegahan dan penanganan Covid-19, tetapi juga harus ada dampak dari kebijakan Pemerintah Daerah untuk mengadakan rumah  tinggal karantina di Kabupaten Bekasi," katanya.

Irwan A  menegaskan, "Pemerintah Kabupaten Bekasi harus dapat memikirkan para jurnalis yang meliput kegiatan penanggulangan Covid-19 agar dapat perhatian penuh dari Pemkab Bekasi mengingat kinerja para insan pers dalam peliputan sarat dengan pertaruhan nyawa dan juga menghimbau agar Masyarakat tetap didalam rumah, namun bagi warga miskin merasakan berdampak, semestinya Pemerintah juga dapat memikirkan alokasi anggaran untuk mengadakan penyediaan sembako serta kebutuhan lainnya bagi warga yang terkena dampak corona sehingga tidak hanya memikirkan anggaran Kesehatan Medis saja yang harus di pikirikan namun Pemerintah dan DPRD juga memikirkan kebutuhan Masyarakat termasuk para insan Pers diKabupaten Bekasi yang nota bene telah banyak membantu mempublikasikan kinerja kepemerintahan diKabupaten Bekasi," Pungkas Irwan.

(Joggie) MHI