JAKARTA, MHI –
Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan capaian kinerja pencegahan korupsi
selama semester 1 tahun 2021. Pada periode ini KPK turut aktif memberikan
masukan penyusunan formulasi kebijakan dalam rangka penanggulangan pandemi
Covid-19, diantaranya kebijakan pemberian bantuan sosial, Program Banpres
Produktif Usaha Mikro (BPUM), bantuan subsidi upah, subsidi listrik, serta
Kartu Prakerja. KPK juga secara aktif ikut memastikan program-program di sektor
kesehatan seperti klaim RS yang menangani pasien Covid-19, insentif tenaga
kesehatan, serta vaksinasi pada Kementerian Kesehatan, (18/08/2021).
Lili menjelaskan bahwa,"KPK memastikan kinerja penindakan, pencegahan dan pendidikan sebagai trisula pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK akan saling terpadu. Setiap perkara yang terjadi dipastikan segera ditindaklanjuti dengan perbaikan sistem dan Pendidikan integritas ASN pada locus kejadian sehingga diharapkan perkara korupsi tidak berulang," jelasnya.
"Melalui resume penindakan,"jelas Lili,"KPK menyusun model Pencegahan berdasarkan modus perkara, sehingga KPK
antisipatif mencegah perkara yang sama terjadi di
Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah."
Sebagai upaya perbaikan sistem dalam rangka pencegahan korupsi, Pahala menerangkan bahwa," Dalam rangka mendukung program percepatan penanganan pandemi Covid-19, KPK menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Sosial yang telah ditindaklanjuti dengan baik. Rekomendasi tersebut untuk menggabungkan tiga basis data yaitu data keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada Ditjen PFM Kemensos, data penerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) pada Ditjen Linmas Kemensos, dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada Pusdatin-Sekjen Kemensos," terang Pahala.
Melalui pengabungan tersebut, menurut Menteri Sosial bahwa,"52,5 juta data penerima bantuan ‘ditidurkan’ karena terindikasi ganda, tidak ber-NIK, serta data tidak dapat dijelaskan oleh pemda sebagai kontributor data penerima bantuan. Sehingga mulai saat ini 52,5 juta penerima bantuan tersebut tidak lagi digunakan. Melalui penghapusan data ganda tersebut bila diasumsikan penerima bantuan menerima sebesar Rp200 ribu/tahun, maka potensi keuangan negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp10,5 Triliun," kata Tri Rismaharini dari hasil tindak lanjut pengecekan dengan melakukan integrasi berdasarkan (NIK) yang kemudian dilaporkannya pada KPK.
Selain itu, KPK juga menyampaikan kinerja pencegahan korupsi lainnya meliputi capaian pelaporan dan pemeriksaan LHKPN, pelaporan Gratifikasi dan pelayanan publik, pencegahan korupsi pada sektor badan usaha, serta STRANAS PK.
(Imk) MHI 
Tidak ada komentar:
Posting Komentar