Keterangan Pers Presiden RI Tentang Kebijakan Pemerintah Hadapi Covid-19

JAKARTA , MHI ( 09 April 2020) - Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat sore, Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sebangsa dan se-Tanah Air yang saya hormati, Kita merasakan semuanya dampak dari pandemi COVID-19 yang dirasakan oleh masyarakat luas, baik itu pengusaha, pegawai, pekerja pabrik, sopir taksi, sopir bus, sopir truk, kernet, pengemudi ojek, petugas parkir, para pengrajin, pedagang kecil, pelaku usaha mikro, dan masih banyak lagi.

Oleh sebab itu, pemerintah ingin memberikan perhatian besar dan memberikan prioritas utama untuk menjaga pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dan meningkatkan daya beli masyarakat di lapisan bawah. Pada tanggal 31 Maret yang lalu, saya telah menyampaikan kebijakan mengenai penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan, yang diberikan kepada 10 juta keluarga penerima.

Jumlahnya, total anggarannya adalah Rp37,4 triliun. Kemudian yang berkaitan dengan Kartu Sembako, diberikan kepada 20 juta penerima. Per orang diberikan Rp200.000 per bulannya dan totalnya adalah Rp43,6 triliun. Kemudian Kartu Prakerja, yang sudah saya sampaikan yang lalu juga, 5,6 juta orang, insentif pascapelatihan sebesar Rp600.000 selama 4 bulan.

Anggaran yang disiapkan adalah Rp20 triliun. Kemudian juga pembebasan tarif listrik 450 VA dan diskon tarif listrik untuk 900 VA. Yang tadi yang 450 VA 24 juta pelanggan dan yang 900 VA 7 juta pelanggan. Anggaran yang disiapkan adalah Rp3,5 triliun. Dan dalam minggu ini, pemerintah telah memutuskan beberapa kebijakan bantuan sosial (bansos) yang baru, yaitu Bantuan Khusus Bahan Pokok (sembako) dari Pemerintah Pusat untuk masyarakat di DKI (Jakarta). Dialokasikan untuk 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta KK, dengan besaran Rp600.000 per bulan selama 3 bulan. Anggaran yang dialokasikan Rp2,2 triliun.

Kemudian Bantuan Sembako untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Diberikan kepada 1,6 juta jiwa atau 576 ribu KK, sebesar Rp600.000 per bulan selama 3 bulan, dengan total anggaran Rp1 triliun. Untuk masyarakat di luar Jabodetabek, akan diberikan Bantuan Sosial Tunai kepada 9 juta KK yang tidak menerima Bansos PKH maupun Bansos Sembako. Sekali lagi, kepada 9 juta KK, sebesar Rp600.000 per bulan selama 3 bulan, dan total anggaran yang disiapkan adalah Rp16,2 triliun.

Kemudian juga sebagian Dana Desa juga segera dialokasikan untuk bantuan sosial di desa. Diberikan kepada kurang lebih 10 juta keluarga penerima dengan besaran Rp600.000 per bulan selama 3 bulan dan total anggaran yang disiapkan adalah Rp21 triliun. Sejalan dengan hal tersebut, juga kita akan memperkuat Program Padat Karya Tunai di kementerian-kementerian, yang total anggarannya adalah Rp16,9 triliun. Ini nanti ada di Kementerian Desa dengan Program Padat Karya Tunai Desa, ini targetnya adalah 59 ribu tenaga kerja. Kementerian PUPR dengan Program Padat Karya Tunai juga, targetnya 530 ribu tenaga kerja, dengan total nilai kurang lebih Rp10,2 triliun.

Kemudian di kementerian-kementerian yang lain, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian Kementerian Perhubungan. Dan yang terakhir, Polri juga akan melaksanakan Program Keselamatan. Ini seperti Program Kartu Prakerja, namanya Program Keselamatan oleh Polri, yang mengkombinasikan bantuan sosial dan pelatihan. Targetnya adalah 197 ribu pengemudi taksi, sopir bus atau truk, dan kernet, akan diberikan insentif Rp600.000 per bulan selama 3 bulan. Anggaran yang disiapkan di sini adalah sebesar Rp360 miliar.

Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang saya hormati, Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Pemerintah akan terus berupaya untuk menyisir lagi anggaran-anggaran yang tersedia untuk menambah lagi bantuan sosial, memperluas peluang kerja bagi masyarakat di lapisan bawah untuk program padat karya. Kita harus sadar bahwa tantangan yang kita hadapi tidak mudah, kita harus hadapi bersama-sama. Saya mengajak para pengusaha untuk berusaha keras mempertahankan para pekerjanya. Dan saya mengajak semua pihak untuk peduli kepada masyarakat yang kurang mampu.

Dengan bergotong-royong secara nasional kita bisa mempertahankan capaian pembangunan dan memanfaatkannya untuk lompatan kemajuan. Dan sekali lagi, saya ingin memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran yang bergerak di depan, dalam hal ini dokter, para perawat, tenaga medis yang berada di rumah sakit, dalam kita berperang melawan COVID-19 ini. Saya memberikan apresiasi yang tinggi. Dan itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
(MHI)

Sumber: Seskab

Video Confrence Ratas Percepatan Program Padat Karya Tunai

JAKARTA, MHI - Pemerintah berupaya ingin melindungi masyarakat dari penyebaran Virus Korona (Covid-19), selain itu juga ingin menjaga daya beli masyarakat, terutama masyarakat miskin di Perdesaan. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas (ratas) mengenai Percepatan Program Padat Karya Tunai, Selasa (7/4), melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta.

Untuk menjaga daya beli masyarakat di Perdesaan, menurut Presiden, Pemerintah melakukan dua cara yang bergerak simultan yakni penyaluran program perlindungan sosial dan mempercepat pelaksanaan Program Padat Karya Tunai. “Yang dapat membuka lapangan pekerjaan dan menjaga daya beli masyarakat kita di Perdesaan,” ujar Presiden Jokowi. Pada kesempatan itu, Presiden menekankan beberapa hal untuk mempercepat pelaksanaan Program Padat Karya Tunai, sebagai berikut: Pertama, kepada seluruh Menteri, Kepala Lembaga, dan Kepala Daerah untuk memperbanyak program-program yang sifatnya padat karya tunai.

Terkait akan hal ini, menurut Presiden, adalah keadaan yang tidak normal dan masyarakat pada posisi yang sulit. “Oleh sebab itu, memperbanyak program-program padat karya tunai adalah menjadi kewajiban semua Kementerian, Lembaga, dan Daerah,” imbuh Presiden. Jadi, lanjut Presiden, kalau biasanya mungkin hanya membuat 10 ya sekarang ini harus membuat 50, paling enggak 5 kali. “Kalau hanya normal-normal saja ya enggak akan ada tendangannya,” kata Presiden.

Lebih lanjut, Presiden melihat beberapa Kementerian memiliki program-program yang bisa dikaitkan dengan padat karya tunai. “Di PUPR, di Perhubungan, di Pertanian, di KKP, di LHK, di BUMN saya kira bisa dipadatkaryakan,” ujarnya. Kedua, ini mungkin juga bisa secara masif dilakukan dan dijalankan dalam rangka skema dana desa.

“Dana desa bisa kita gunakan untuk dua hal, yang pertama untuk bantuan sosial warga yang terdampak. Dan yang kedua Program Padat Karya Tunai di desa, ini yang harus dipercepat,” tambah Presiden.

Laporan yang diterima, lanjut Presiden, di akhir Maret 2020, dana desa yang tersalur baru 32%, yaitu hanya pada posisi 9,3 triliun dari pagu tahap yang pertama sebesar 28 triliun. Artinya, menurut Presiden, kalau dari total 72 triliun itu baru 13%, masih kecil sekali. “Saya minta agar dari Kemendes membuat pedoman, memberikan panduan agar Program Padat Karya Tunai ini betul-betul bisa masif dan tepat sasaran,” jelas Presiden.

Mengenai hal ini, sambung Presiden, yang harus diberikan prioritas pada keluarga-keluarga miskin, pada pengangguran, pada yang setengah menganggur, dan kalau bisa memang upah kerja itu diberikan setiap hari, paling lambat satu minggu. Ketiga, Presiden mengingatkan agar pelaksanaan padat karya tunai ini menjalankan protokol kesehatan yang ketat. “Menjaga jarak, memakai masker, sehingga pelaksanaan Program Padat Karya Tunai tidak mengganggu upaya kita dalam memutus rantai penyebaran Covid-19,” pungkas Presiden.

(IR/TGH/EN/SOF) MHI 

Sumber: Seskab

Hadapi Covid-19 ,SMSI Siapkan Pusdiklat Untuk Penginapan Paramedis dan Tenaga Kesehatan

BANTEN, MHI - Dalam rangka memerangi covid 19, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat, siap  mendukung program Pemerintah Pusat dalam penanganan covid 19. Hal ini disampaikan Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus saat menggelar rapat terbatas di  Gedung Journalist Boarding School (JBS) yang juga merupakan Pusdiklat Serikat Media Siber Indonedia (SMSI), yang terletak di Cilegon Banten, Jumat 3 April 2020.

Hadir dalam rapat, Penanggungjawab JBS, Rian Nopandra yang juga menjabat Ketua PWI Banten, Ketua Harian BPD-PHRI Provinsi Banten sekaligus  Konsultan Journalist Boarding School (JBS) GS Ashok Kumar, Sekretaris Litbang SMSI Pusat, Eddy Muhdi Zein. Rapat digelar  di ruang Meeting Hendro S Effendy.

Rapat digelar usai Presiden RI Joko Widodo memberi arahan terbaru dalam penanganan covid 19 pada Kamis (02/04/2020), yakni Rapid test massal, libatkan tokoh agama, stop ekspor alat kesehatan, insentif UMKM,  stok pangan dan jangan liburan.

Konsultan JBS, Ashok Kumar mengatakan, guna mendukung program penanganan covid 19 oleh Pemerintah Pusat, JBS yang terletak di Krotek, Cibeber Kota Cilegon, siap digunakan untuk membantu dalam penanganan covid 19 baik sebagai tempat menginap paramedis dan tenaga kesehatan atau media center covid 19. Oleh karena itu, menurut Ashok, pihaknya juga siap bersinergi dengan Gugus Tugas Covid 19 Pemerintah daerah.

"Agar terlaksana dengan baik, maka harus ada dukungan dari Pemkot Cilegon agar saling bahu membahu memerangi covid 19," ujarnya.

Senada dikatakan Ketua PWI Banten, Rian Nopandra, menurutnya, terkait dukungan penanganan covid 19, pihaknya siap setiap saat untuk bersinergi.

"Sesuatu yang tidak dapat ditolak, jika JBS sebagai Pusdiklat SMSI  akan digunakan untuk penanggulangan tempat Tinggal Tim Medis atau tenaga kesehatan, maka selaku penjab Pusdiklat SMSI Pusat, kami siap sepenuhnya mendukung" ungkap Rian Nopandra yang akrap dipanggil Opan.

Opan juga mengatakan, dalam memerangi covid 19 perlu langkah nyata dalam penangannnya. Oleh karena itu, masyarakat pers tidak boleh tinggal diam, dengan terus membantu dan mendukung penanggulangannya.

"Membasmi covid 19 ini perlu kerjasama semua pihak baik pemerintah, masyarakat dan juga pers. Semoga dengan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, covid 19 segera bisa dibasmi," tuturnya.

Sementara itu, Ketua SMSI Pusat,  Firdaus berharap masyarakat jangan panik dan tetap waspada.

"Jangan panik, apalagi selalu muncul rasa takut yang tidak perlu. Seandainya terjadi hal yang terburuk, kita terjangkiti virus itu, kita tetap harus berfikir positif dan tawakal bahwa  kemungkinan besar kita akan pulih," ucap Firdaus. 

Pada kesempatan tersebut, Firdaus mengungkapkan,  JBS sebagai Pusdiklat SMSI akan disiapkan dalam rangka ikut berperan aktif mendukung program pemerintah dalam penanganan covid 19.

Usai rapat yang dilaksanakan marathon, dari pukul 13.00 wib, rombongan makan siang di Lobi Machmud Matangara, kemudian dilanjutkan ngopi bareng dan santap malam  di Coffe Shop Amir Machmud dan diakhiri dengan meninjau ruangan Journalist Boarding Scool(JBS) yang terdiri dari 10 standar room, 3 superior dan 2 Junior suite room ditambah dengan fasilitas meeting room, kitchen dan gudang serta coffee shop.

(Joggie) MHI 

Aria Dwi Nugraha Minta Bupati Segera Realisasikan Anggaran Tersepakati

KABUPATEN BEKASI, MHI - Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha mendesak Pemerintah Kabupaten Bekasi agar dapat segera merealisasikan Anggaran untuk Penanganan bencana Covid-19, yang telah disepakati Bupati dan DPRD sebesar Rp 240 Miliar.

Aria Dwi Nugraha mengatakan, bahwa Bupati segera mengeluarkan anggaran tersebut untuk melengkapi peralatan para Petugas Medis dan juga Satgas untuk pencegahan wabah virus corona di wilayah Kabupaten Bekasi," ujar Aria ( 4/20 ).

Ketua DPRD Aria Dwi Nugraha dari Praksi Gerindra menegaskan bahwa Kami Dewan sudah mengingatkan agar anggaran yang nantinya dicairkan dapat dipergunakan sebaik-baik mungkin dan dilakukan pengawasan dan anggarannya harus diawasi agar tidak ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan dengan tujuan lain, karena anggaran terebut adalah anggaran tanggap bencana," tegas Aria.

"Kami Para DPRD, akan bersama-sama Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penggunaan alokasi anggaran dana pencegahan dan penanganan penyebaran Corona (Covid-19) agar tepat sasaran dan tidak menjadi ajang Korupsi pihak-pihak yang memanfaatkan situasi di balik wabah virus corona, karena penyediaan dana itu diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan /atau Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)," ungkap Aria.

Perhatian untuk Pers dan Masyarakat

Sementara dilokasi berbeda Ketua DPC AWI (Aliansi Wartawan Indonesia) Irwan A saat dimintakan tanggapannya oleh Awak Media mengatakan," bahwa  Pemerintah Kabupaten Bekasi dapat segera mungkin mengalokasikan anggaran terebut..tidak hanya untuk pencegahan dan penanganan Covid-19, tetapi juga harus ada dampak dari kebijakan Pemerintah Daerah untuk mengadakan rumah  tinggal karantina di Kabupaten Bekasi," katanya.

Irwan A  menegaskan, "Pemerintah Kabupaten Bekasi harus dapat memikirkan para jurnalis yang meliput kegiatan penanggulangan Covid-19 agar dapat perhatian penuh dari Pemkab Bekasi mengingat kinerja para insan pers dalam peliputan sarat dengan pertaruhan nyawa dan juga menghimbau agar Masyarakat tetap didalam rumah, namun bagi warga miskin merasakan berdampak, semestinya Pemerintah juga dapat memikirkan alokasi anggaran untuk mengadakan penyediaan sembako serta kebutuhan lainnya bagi warga yang terkena dampak corona sehingga tidak hanya memikirkan anggaran Kesehatan Medis saja yang harus di pikirikan namun Pemerintah dan DPRD juga memikirkan kebutuhan Masyarakat termasuk para insan Pers diKabupaten Bekasi yang nota bene telah banyak membantu mempublikasikan kinerja kepemerintahan diKabupaten Bekasi," Pungkas Irwan.

(Joggie) MHI 

Solusi Atasi Krisis Covid-19,TNI AD Lakukan Pendistribusian APD dan Logistik

JAKARTA , MHI - Pada teleconference Jumat (27/03/2020) yang dilakukan kembali oleh Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa bersama Panglima TNI serta Sekjen Kemhan, membahas tentang pembaharuan informasi terkait dukungan APD, rapid test, penggunaan media komunikasi dan pendistribusian logistik serta solusi mengatasi krisis yang disebabkan Virus Covid-19,(30/03/2020).

ㅤ“Saya memberikan kewenangan kepada RSPAD untuk menggunakan dana BLU dalam pengadaan suplai serta peralatan yang dibutuhkan dalam menghadapi Covid-19,” ujar Jenderal Andika Perkasa dalam teleconference di Mabesad
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Pemantauan APD yang didatangkan Kemhan, pengadaan cepat laboratorium rapid test serta perlengkapannya, training petugas medis untuk menggunakan ventilator, penggunaan media komunikasi dari pusat (RSPAD) ke 68 RSAD dan pendistribusian logistik yang sudah ada, diinventarisir dengan baik, serta arahan solusi dan Sekjen Kemhan kepada Andika dan Panglima TNI tentang upaya mempertahankan logistik untuk jangka Panjang, dengan cara mulai melakukan penanaman bibit bahan pokok utama

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
“20 ton APD yang kita terima, jangan sampai 68 Rumah Sakit TNI AD (RSAD) tidak dialokasikan. Logistik yang sudah kita punya, harus dapat di manage. Jangan sampai ada yang menimbun untuk diri sendiri, inventarisir semua yang ada,” tegas Kasad
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Pemantauan yang dilakukan oleh Jenderal Andika Perkasa kepada RSPAD dan 68 RSAD lainnya serta dukungan tempat tinggal sementara bagi petugas medis yang diberikan, demi menjaga kestabilan baik dalam komunikasi maupun pergerakan petugas medis dalam menangani dan memutus mata rantai penyebaran Virus Covid-19
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
“Kalau ada yang ragu untuk mensinkronisasikan komunikasi dari 68 RSAD kepada RSPAD lapor saya,’’ pungkas Jenderal TNI Andika Perkasa.

(Joggie/Nandang H/Irfan MT)  MHI

Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa Bersama Panglima TNI dan RSPAD Dalam Teleconference Lanjutan

JAKARTA , MHI - Dalam teleconference Kamis (26/03/20) di Mabesad, Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa bersama dengan Panglima TNI dan RSPAD membahas tentang penggunaan repeater sebagai alat pemantau pada dua kamar umum untuk komunikasi, zonasi yang diberlakukan pada RSPAD, media untuk memonitoring pasien, serta larangan untuk melayat serta menyemayamkan jenazah pasien Covid-19, (28/03/2020).

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Penerapan rapid test serta pembangunan Lab yang mulai diarahkan oleh Andika untuk segera dilakukan agar pasien dapat penanganan cepat. Tenaga medis untuk penggunaan ventilator mulai di training, agar ventilator yang tersedia dan yang sedang dalam pemesanan dapat langsung dioptimalkan oleh RSPAD
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
“Rapid test Covid-19, harus segera dilakukan jangan menunggu satu minggu, dalam 2 hari harus terlaksana,” tegas Kasad
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
“Kalau memang kurang orang untuk mengoperasikan ventilator, segera adakan training, jangan sampai menunggu ketika pasien memerlukan,” ujar Jenderal TNI Andika Perkasa dalam teleconference di Mabesad.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Penggunaan media zoom sebagai alat komunikasi untuk memonitoring 68 titik, dilakukan agar setiap informasi terbaru dari RSPAD serta RS rujukan dapat terhubung dan reapeter yang ada di dua kamar umum yang mana ditempati untuk anggota staf serta para pejabat dalam memantau penanganan pasien Covid-19 di RSPAD
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
“Reaksi cepat dilakukan untuk mendukung segala kegiatan yang ada di RSPAD dalam penanganan Covid-19,” harap Andika.

Peraturan yang diberlakukan RSPAD menurut arahan Andika memberlakukan zonasi pada RSPAD, agar setiap orang yang datang dapat melihat melalui paparan pada RSPAD lokasi zona merah serta larangan yang mulai diberlakukan untuk penanganaan jenazah pasien Covid-19
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
“Larangan melayat jenazah, kita harus berikan demi menekan penyebaran virus covid-19, banyak rumah yang belum memadai untuk menyemayamkan jenazah,” pungkas Kasad.

(Joggie/Nandang H/Irfan MT) MHI

Cegah Covid-19,Brimob Polri Kolaborasi Dengan Polsek Bekasi Gunakan Water Cannon

BEKASI KOTA , MHI - kegiatan penyemprotan cairan disinfektan oleh Personil Gabungan Korps Brimob Mabes Polri dan Polsek Medan Satria dengan menggunakan 2 Unit Kendaraan Water Cannon sebagai upaya mengantisipasi penyebaran Virus Corona Covid-19 di wilayah Kec. Medan Satria,Minggu (29/3/ 2020).

 
Kegiatan yang dimulai pukul 10.00 s/d 12.30 Wib bertempat di Perumahan Harapan Indah Kel. Pejuang Kec. Medan Satria dan sebagai penanggung jawab kegiatan adalah Kapolsek Medan Satria Kompol Agus Rohmat, SH.

Dalam keterangannya kepada Awak Media Kapolsek Medan Satria mengatakan," Saya berterima kasih kepada rekan-rekan dari korps Brimob telah hadir di wilayah kami untuk membantu penyemprotan disinfektan sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid 19," Ucapnya.

Lebih lanjut Kapolsek menjelaskan terkait kegiatan tersebut bahwa,"Untuk pelaksanaan nya kita di bagi menjadi 2 tim, tim 1 melakukan penyemprotan di area perumahan Harapan Indah Khususnya di Rw. 16,17,18,19 dan 20. Sedangkan untuk tim 2 melakukan penyemprotan di wilayah perumahan THB meliputi Rw. 22, 23,25,26 dan 27, " Jelasnya pada Awak Media.

Sekitar pukul 10.15 Wib kegiatan penyemprotan dimulai dengan titik start Kantor Pospol Harapan Indah langsung menuju titik lokasi penyemprotan.

Sekitar pukul 12.30 Wib kegiatan penyemprotan selesai dilaksanakan dalam keadaan aman dan kondusif.

Tampak turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kanit Bimmas Iptu Sukarno, Kapospol HI Ipda Musanif ,Kapospol THB Ipda Landung KK, Panit 2 Lantas Ipda Sunarni, Danton Brimob Mabes Polri Ipda Fahriyansah, Bhabinkamtibmas Aiptu Slamet Setya Ardi, Bhabinkamtibmas Bripka Ico Julianto, Babinsa Pejuang Serda Agus.

(Joggie) MHI