Amanat Presiden Untuk Forum Rektor Indonesia

BOGOR, MHI - Pandemi Covid-19 menuntut perubahan dan cara-cara baru dalam sektor kehidupan. Pendidikan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pencetak generasi muda unggul termasuk salah satu sektor yang juga harus mengembangkan cara-cara luar biasa di tengah pandemi ini.

Saat meresmikan pembukaan Konferensi Forum Rektor Indonesia (FRI) secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu, 4 Juli 2020, Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah pesannya bagi FRI untuk dapat mengembangkan strategi baru yang dapat menjadikan perguruan tinggi mampu mencetak generasi unggul untuk membangun Indonesia maju.

"Pertama, saya mengajak FRI, Forum Rektor Indonesia, jangan hanya menjadi forum komunikasi. FRI harus dikemas menjadi forum saling peduli, forum saling berbagi, yaitu yang mampu membantu yang tidak mampu dan yang punya membantu yang tidak punya," Ujar Kepala Negara.

Menurutnya, di tengah pandemi ini, pembelajaran secara daring telah menjadi sebuah normal baru. Kini, perguruan tinggi dapat leluasa berbagi pengalaman, kurikulum dan silabus, koleksi perpustakaan, dan perkuliahan secara daring.

"Ini saya meyakini bisa dilakukan oleh FRI," Tegas Presiden.

Kedua, Kepala Negara mengajak para rektor dan FRI untuk dapat memfasilitasi mahasiswa untuk dapat menimba ilmu secara lebih luas. Yakni tidak hanya belajar dari dosen pengampu mata kuliah, tapi juga memetik pelajaran dari para pelaku industri, wirausahawan, para dan para praktisi untuk dapat melihat perubahan dunia yang sangat dinamis.

"Di era disrupsi dan hiperkompetisi, dunia berubah sangat cepat. Banyak hal yang belum sempat dibukukan sudah berubah di lapangan. Banyak karakter kerja yang tidak bisa ditangkap hanya melalui membaca, tetapi harus mengalami pengalaman nyata. Itulah pentingnya memerdekakan mahasiswa agar bisa belajar kepada siapa saja," Jelasnya.

Kemudian, perguruan tinggi juga diminta aktif mengembangkan kerja sama dengan industri. Salah satunya dengan melakukan kerja sama dengan kawasan industri terdekat di mana perguruan tinggi dapat menawarkan pembukaan program studi yang memiliki karakter keilmuan yang dekat dengan apa yang dibutuhkan industri di kawasan tersebut.

Kerja sama tersebut selain untuk melahirkan lulusan yang nyata dibutuhkan dunia usaha, juga dapat menjadi momen bagi perguruan tinggi untuk menghasilkan atau mengembangkan penelitian dan ilmu murni.

"Kerja sama dengan industri bukan hanya untuk memberikan pengalaman kerja kepada mahasiswa. Tetapi perguruan tinggi juga bisa bekerja sama untuk penelitian dan pengembangan teknologi di dunia industri dan sekaligus untuk pengembangan ilmu murni," Ungkapnya.

Terakhir, Kepala Negara berpesan agar lingkungan pendidikan tinggi memberikan perhatian besar bagi kesehatan fisik dan mental mahasiswa. Di samping itu, pembangunan karakter para mahasiswa juga harus dilakukan sejak dini.

"Suasana kampus harus memperkokoh rasa kebangsaan menghargai kebinekaan dalam persaudaraan dan persatuan, berintegritas tinggi dan anti korupsi, serta penuh toleransi dan menghargai demokrasi. Bapak dan Ibu adalah orang tua mereka yang bertanggung jawab terhadap masa depan mereka dan sekaligus masa depan Indonesia," Pungkas Kepala Negara,

(Oskarita/Irfan) MHI 

Sumber:Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Ketum LMPP: DPR-RI Telah Buat Virus Komunis Bernama Covid-20

JAKARTA, MHI - RUU HIP telah disepakati sebagai RUU usulan DPR melalui Rapat Paripurna DPR pada 12 Mei 2020, Rapat itu menyetujui RUU HIP untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk disahkan sebagai RUU usulan DPR.

Dikutip dari notulensi rapat tanggal 22 April tersebut, sebanyak 7 fraksi menyetujui RUU HIP untuk dibahas lebih lanjut, Dari tujuh fraksi yang menyetujui RUU HIP untuk disahkan sebagai RUU usul DPR, hanya dua fraksi yang menyetujui tanpa catatan yakni Fraksi PDIP dan Nasdem, Sedangkan dua fraksi lainnya yakni Fraksi PKS menerima RUU tersebut setelah dilakukan penyempurnaan kembali dengan menambahkan point-poin tercantum dalam "Pendapat Fraksi..

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Jumat (12/6/2020) mengeluarkan maklumat keras penolakan RUU HIP yang dinilai ada upaya membangkitkan kembali paham dan Partai Komunis Indonesia. “Kami pantas mencurigai bahwa konseptor RUU HIP ini adalah oknum-oknum yang ingin membangkitkan kembali paham dan Partai Komunis Indonesia, dan oleh karena itu patut diusut oleh yang berwajib,” bunyi point 5 Maklumat MUI.

Di depan gedung DPR RI, sejumlah elemen menolak RUU tersebut dengan menggelar demonstrasi, Ribuan Massa yang tergabung dalam Presidium Alumni 212 diantaranya Persaudaraasen Alumni (PA) 212, FPI, GNPF Pusat dan sejumlah ormas antara lain Ormas Komando Barisan Rakyat (Kobar) dengan pimpinan Rijal dan sejumlah besar ormas lainnya memadati Jalan Gatot Subroto, Depan Gedung DPR RI,(24/6/2020).

Aksi tersebut bertajuk ‘Selamatkan NKRI & Pancasila dari Komunisme Tolak Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Pimpinan DPR menerima Audiensi dari Aliansi Nasional Anti Komunisme yang tergabung dari sejumlah organisasi keagamaan. Pertemuan dilakukan di ruang pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2020).

Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin dihadapan Awak Media serta para demonstran dengan mengatakan bahwa,"Jadi kita telah menerima dari Aliansi ANAK NKRI , tadi sudah berdiskusi panjang lebar.. masukan-masukan dari para habaib, tuan guru, dan tokoh masyarakat. Kami tampung dan kami berkomitmen untuk melakukan penyetopan ini. Tentu dengan mekanisme..mekanisme itu akan kita lalui secara tata-tertib dan mekanisme yang ada di UU dalam DPR dan mudah-mudahan ini...masukan-masukan yang berkaitan dengan pasal-pasal kontroversial tadi disampaikan oleh temen-temen dari habaib dan tuan guru dan tokoh masyarakat” Ujar Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin usai menggelar rapat tertutup dengan ulama perwakilan ANAK NKRI di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2020).

Setelah adanya penolakan luas dari Umat Islam dan masyarakat, partai-partai di DPR sekarang pada saling lempar dan buang badan tidak mengaku siapa inisiator dan yang mengusulkan RUU HIP yang telah disetujui Rapat Paripurna DPR masuk Program Legislasi Nasional pada 12 Mei 2020 lalu.

DPR-RI Telah Buat Virus Covid 20

Menanggapi akan hal itu Ketua Umum Laskar Merah Putih Perjuangan  D.Yusad Regar angkat bicara, menyoroti dengan tajam keberadaan RUU HIP ini yang mana banyak memicu penolakan berbagai pihak. Mulai dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), PP Muhammadiyah, akademisi hingga para purnawirawan TNI-Polri,(03/7/2020).

" Laskar Merah Putih seluruh Indonesia mengutuk RUU HIP dan kami berharap dari Laskar Merah Putih seluruh Indonesia apa yang dibuat oleh DPR RI... supaya di stop dan hentikan," Tegas Ketum Laskar Merah Putih Perjuangan.

"Karena Pancasila itu adalah dasar Negara kalau  itu diutak atik boleh dikatakan Negara kita ini Negara  suka - suka.. sebab kenapa demikian... karena Pancasila itu adalah dasar Negara.. kalau Negara mau dirubah lagi berarti Republik ini nantinya manjadi apa,"

" Makanya jangan kita jadikan Republik ini jadi Republik suka - suka ada aturan yang sudah dibuat oleh Founding Father kita... bagai mana Pancasila itu mengayomi seluruh Rakyat Indonesia mempersatukan Rakyat Indonesia kalau itu dirobah apa yang akan terjadi," Cetus Yusad.

Terkait Melalui Menkopulhukam Pemerintah telah menunda Pembahasan RUU HIP, Yusad Regar menekankan bahwa," Persoalan ditunda bukan itu yang kami harapkan... kalau di tunda berarti kita tunggu bom atom ..menurut rute Perjuangan,"Tekannya.

"DPR-RI ini sudah membuat suatu namanya Virus komunis berarti itu termasuk dari Covid  kami katakan bahwa RUU HIP ini  kalau disetujui ini menjadi Covid 20 lebih kejam dari Covid 19... kenapa demikian... Covid 19 itu hanya kesehatan...sedangkan Covid 20 ini .. RUU HIP ini.. kalau sempat di sahkan oleh DPR... berarti mereka bisa menghanguskan Negeri ini.... jadi kami tidak sependapat dengan Menkopolhukam bahwa ini ditunda.....  Pemerintah harus mengatakan ini distop jangan dilanjutkan itu pernyataan dari LASKAR MERAH PUTIH PERJUANGAN," Pungkas Yusad Regar Ketum LMPP dalam wawancara penutup.

(Ajr/Joggie) MHI

Dinilai Tak Sesuai, Pembangunan Jaringan Irigasi,D.I.Alue Geureutut Menuai Protes Warga

ACEH, BIREUEN, MHI - Pelaksanaan pembangunan jaringan irigasi, D.I. Alue Geureutut yang berlokasi di Desa Alue Dua, Kecamatan Makmur, Kabupaten Bireuen, menuai aksi protes masyarakat setempat. Pasalnya, saluran irigasi itu tidak mengacu kepada pedoman patok dasar yang telah ditetapkan (patok berwarna biru-red), yaitu patok AG.03 AG.04, AG.05, AG.06, AG.07, yang telah permanen berdasarkan hasil survei Dinas Pengairan Provinsi Aceh pada tahun 2014 lalu.

Ratusan warga masyarakat Desa Alue Dua dan Batee Dabai menyampaikan protesnya melalui aksi turun ke lokasi pembanguan irigasi pada Rabu, 1 Juli 2020, dari pukul 09.00 WIB sampai selesai menjelang siang hari. Mereka menyayangkan pelaksanaan pembangunan proyek jaringan irigasi D.I. Alue Geureutut, Kabupaten Bireuen, yang bersumber dari dana Otsus Aceh tahun 2020 itu.

Salah satu warga peserta aksi, Zulkifli, yang sering disapa Cekdun saat menemui awak media ini, Rabu malam, 1 Juli 2020, di salah satu warkop dalam kawasan Kecamatan Gandapura, mengatakan bahwa aksi yang mereka lakukan adalah upaya mencari keadilan. “Aksi protes yang kami lakukan hari ini sebagai bentuk usaha kami mencari keadilan bagi kami rakyat kecil yang selalu dizalimi oleh oknum pihak-pihak tertentu,” Ujar Cekdun.

Aksi protes ratusan warga dari dua desa, Alue Dua dan Batee Dabai, diwujudkan dalam bentuk menyegel empat titik jalan yang digunakan untuk melintas bagi alat berat ke lokasi pembangunan irigasi Alue Geureutut. “Kami menutup sementara empat titik jalan, karena pekerjaan pembangunan jaringan Irigasi Alue Geureutut tidak menguntungkan kami masyarakat Alue Dua, tapi yang diuntungkan warga Aceh Utara,” Tambah Cekdun.

Sebelumnya, Cekdun menjelaskan bahwa, pihak perusahaan PT Mandiri Karya Utama Rizki, telah menyurati Keuchiek Gampong Alue Dua, sebagai pemberitahuan pelaksanaan pekerjaan, dengan nomor  surat: 010/ MKUR/IV/ 2020. Dalam suratnya, pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan di D.I. Alue Geureutut, Kabupaten Bireuen. "Surat itu ditandatangani oleh Direktur Utama PT Mandiri Karya Utama Rizki, Zulkifli, ST. Tapi saat dikerjakan pihak rekanan, ternyata proyek itu masuk areal Kabupaten Aceh Utara, termasuk sebagian pembebasan lahan pembangunan jaringan irigasi, masuk ke Aceh Utara,” Jelas Cekdun.

Pembangunan Terindikasi Korupsi

 
Menurut warga, pembangunan saluran irigasi Alue Geureutut yang sedang dikerjakan saat ini, sudah di luar patok dasar yang berwarna biru, patok yang sudah permanen sesuai hasil survey Dinas Pengairan Provinsi Aceh tahun 2014. Masyarakat Alue Dua menduga kuat adanya indikasi korupsi anggaran dalam proses pembebasan lahan pembangunan jaringan irigasi tersebut. Masyarakat Alue Dua berharap kepada pihak penegak hukum untuk segera turun tangan menindak tegas oknum-oknum yang merugikan masyarakat dan negara dalam program ini.

“Kami meminta kepada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Bireuen serta kepada Dinas Pengairan Aceh untuk segera turun ke lokasi pembangunan jaringan irigasi Alue Geureutut, mencari solusi penyelesaian masalah yang diprotes masyarakat Alue Dua ini,” Cetus Cekdun.

Pada aksi protes yang berlangsung siang hari, pihak Polsek dan Daramil Makmur, serta Camat Makmur turun ke lokasi aksi. Para aparat Pemerintahan Kecamatan Makmur tersebut melakukan negosiasi dengan ratusan masyarakat Alue Dua. Mereka meminta warga untuk tidak melanjutkan aksi tersebut Sebagai solusinya, pihak kecamatan meminta kepada salah satu perwakilan masyarakat tersebut untuk bertemu dengan Bupati Bireuen pada, Kamis, 2 Juli 2020.

Hasilnya, masyarakat mematuhi intruksi pihak Kecamatan Makmur untuk tidak melanjutkan aksi tersebut. “Namun, anehnya pada sore hari datang dari pihak aparat Polres Bireuen dan pihak Kecamatan Makmur membongkar paksa pagar kayu balok yang dipasang masyarakat di empat titik badan jalan perlintasan alat berat pembangunan Jaringan Irigasi Alue Geureutut,” Kata Cekdun dengan nada heran.

Saat media ini menghubungi Kepala Desa (Keuchiek) Alue Dua, M. Adam, melalui nomor handphone 0823667424xx, tidak berhasil tersambung. Sangat mungkin karena jaringan telepon seluler di Desa Alue Dua sangat sulit. Oleh karena itu, hingga saat ini awak media belum dapat meminta keterangan dan komentar dari Keuchiek Alue Dua terkait aksi protes warganya Rabu (1/7/2020) Siang.

Juga, sampai berita ini diturunkan, Media ini belum berhasil didapatkan konfirmasi dan respon lebih lanjut dari pihak Polsek Makmur, Camat Makmur dan Polres Bireuen, maupun dari pihak Pemerintah Provinsi Aceh melaui Dinas Pengairan Aceh.

(Daud/MS) MHI

Disinyalir Ada Kecurangan, Imam (TFL) : Material Tanggung Jawab Supplier dan Toko Material

BANTEN,SERANG, MHI - Dalam dua hari ini, media-media online di Kabupaten Serang diramaikan oleh pemberitaan terkait pengiriman atau pengadaan material bangunan RTLH di Desa Nanggung, Kecamatan Kopo, Serang, Banten. Toko PD. Karya Putra Mandiri, supplier dalam proyek Bantuan Swadaya Perumahan Tahun Anggaran 2020 di Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, diduga menyuplai material bahan bangunan rumah tidak sesuai spek yang ditentukan,Selasa (01/7/2020).

Penyediaan material bangunan yang tidak bermutu tersebut tidak hanya dialami oleh Sukminah (55), salah satu penerima manfaat bantuan BSP RTLH, yang tinggal di Kampung Cukanggalih RT 09 RW 03, Desa Nanggung, Kecamatan Kopo, tapi dialami juga oleh penerima manfaat lainnya. Sebut saja namanya NH (45), wanita bersuamikan seorang buruh harian berpenghasilan pas-pasan, penerima manfaat Bantuan Swadaya Perumahan mengaku sangat kecewa dengan material jenis bata ringan (hebel) yang diterimanya.

NH yang tinggal di RT 016 RW 04 Kampung Rangkas Baru, Desa Nanggung, mengatakan bahwa bahan bangunan yang dikirimkan oleh supplier diduga tidak sesuai spesifikasi yang tertera dalam Rencana Anggaran Bangunan (RAB). Dalam RAB tersebut dianggarkan untuk pembelian bata ringan (hebel) tertulis Rp. 500.000,- per kubik, tetapi dalam kenyataannya dikirim dengan material yang di bawah standar harga (produk reject - red).

“Sudah 5 palet yang dikirim ke sini pak, dan batanya sangat jelek. Masa harga bata 500 ribu seperti itu,” Ujar NH sedih.

Supplier Bertanggung Jawab Pada Kualitas Material

Saat wartawan mengkonfirmasi kepada Imam, Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan program, ia mengatakan bahwa pengiriman material itu tanggung jawab supplier atau toko material yang ditunjuk. “Maaf Pak, pengiriman barang itu datangnya dari matrial, pendampingan pengiriman barangpun bukan hanya sekedar saya, tapi juga dari pihak desa, kenapa bapak hanya menanyakan ke saya, kenapa tidak langsung datang ke material dan pendamping desa,” Ungkap Imam berdalih.

Ditambahkan Imam, persoalan terkait pengiriman material tersebut sudah ia sampaikan kepada pihak supplier bahkan ia dan dinas sudah melakukan monev (monitoring dan evaluasi – red) ke lapangan. “Kemarin aja saya sudah monev langsung dari Dinas Pak, semuanya sudah disampaikan ke matrial. Adapun hal yang kurang baik mengenai barang matrial bisa ditanyakan langsung kesana,” Pungkas Imam.

(Busthomi/SHY) MHI

TNI Berikan Tali Asih Sembako Pada Masyarakat Perbatasan RI-PNG

PAPUA, MHI - Satgas Pamtas Yonif Raider 300/Bjw, Pos Km 76 yang dipimpin langsung oleh Danpos Letda Inf Yusmanto melaksanakan kegiatan anjangsana sekaligus memberikan tali asih berupa sembako kepada masyarakat binaan Pos Km 76 Distrik Mannem.Hal tersebut yang di sampaikan Dansatgas Pamtas Yonif Raider 300/Bjw, Letkol Inf Ary Sutrisno dalam release tertulisnya pada Media Hukum Indonesia di Kabupaten Keerom, Papua. Rabu (01/7/2020).

Dalam rilis tertulisnya Ary Sutrisno mengatakan ,"Demi meringankan beban masyarakat binaan yang ada dipedalaman Papua di tengah pandemi Covid - 19, anggota TNI dari Satgas Pamtas Yonif Raider 300/Bjw, Pos Km 76 mengulurkan tangan berbagi kebahagiaan dengan memberikan sembako kepada masyarakat binaan di sekitar wilayah Km 76 perbatasan RI-PNG untuk kelangsungan dan kebutuhan hidup sehari-hari."

"Kondisi masyarakat binaan yang sangat memprihatinkan ditengah pandemi ini sangat membuat iba anggota Satgas Pos Km 76 karena dengan keterbatasan yang ada dan program pemerintah untuk tetap dirumah membuat masyarakat yang tinggal di pedalaman meninggalkan pekerjaan dan mata pencahariannya," Ungkap Dansatgas Pamtas dalam rilisan.

Lanjut Ary, "Pemberian sembako ini sebagai rasa peduli kepada sesama di tengah pandemi yang belum mereda, sembako yang diberikan berupa beras, mie instan, gula, kopi dan sebagainya... TNI terus bersinergi untuk mewujudkan kemanunggalan dengan rakyat dan terus berusaha demi keamanan dan ketertiban masyarakat Distrik Mannem khususnya wilayah km 76," Pungkasnya dalam rilis penutup.

Sementara Danpos Letda Inf Yusmanto menambahkan," Disisi lain masyarakat sangat antusias dan merasa terbantu dengan adanya kegiatan tersebut serta mengucapkan terima kasih kepada Bapak TNI khususnya Satgas Pamtas Yonif Raider 300/Bjw, Pos Km 76 dan berharap agar pandemi segera berakhir dan aktifitas berjalan seperti sedia kala," Imbuhnya.

Ucapan terima kasih juga dilontarkan oleh Bapak Herman (45) dan Bapak Isak (43) selaku tokoh masyarakat yang tinggal di pemukiman tersebut pada Awak Media," Atas kepedulian dan bantuan sembako kepada masyarakat dan semoga virus ini segera hilang dan reda dari Tanah Air," Ucapnya.

(Suyono/NS) MHI

Tujuh Amanat Presiden Pada Polri Diacara peringatan ke-74 Hari Bhayangkara

JAKARTA, MHI - Presiden Joko Widodo menyampaikan tujuh instruksi untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Instruksi tersebut disampaikan Presiden dalam amanatnya pada acara peringatan ke-74 Hari Bhayangkara yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 1 Juli 2020.

"Saya menyampaikan beberapa instruksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas Polri. Pertama, terus pegang teguh serta amalkan nilai-nilai luhur Tri Brata dan Catur Prasetya dalam setiap pelaksanaan tugas. Jaga kehormatan, kepercayaan, dan kebanggaan sebagai anggota Polri," Kata Presiden.

Kedua, Presiden meminta agar Polri terus melakukan reformasi diri secara total dengan membangun sistem dan tata kelola yang partisipatif, transparan, dan akuntabel, serta membangun kultur kerja Polri yang profesional, modern, dan terpercaya.

"Ketiga, terus mantapkan soliditas internal. Perkuat sinergi dengan TNI dan seluruh elemen pemerintah maupun masyarakat untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks," Lanjutnya.

Keempat, Kepala Negara menginstruksikan agar Polri terus menerapkan strategi proaktif serta tindakan persuasif dan humanis dalam menangani masalah sosial yang terjadi di tengah masyarakat.

"Kelima, terus tingkatkan pelayanan publik yang modern dan profesional. Lakukan penanganan hukum secara transparan dan berkeadilan sehingga Polri semakin dipercaya masyarakat," Imbuhnya.

Keenam, Presiden meminta Polri untuk terus menjaga kedisiplinan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan agar masyarakat produktif dan aman dari Covid-19.

"Ketujuh, harus ikut mendukung proses pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Polri dengan penuh tanggung jawab," Ujarnya.

Di penghujung amanatnya, Presiden mengucapkan selamat Hari Bhayangkara untuk seluruh keluarga besar Polri. Presiden juga berpesan agar Polri bisa terus menjadi abdi utama bagi nusa dan bangsa.

"Dirgahayu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Teruslah menjadi Rastra Sewakottama, abdi utama nusa dan bangsa. Terima kasih, selamat bertugas," Tutupnya.

(Oskarita) MHI

Dinilai Tidak Layak,Warga Penerima BSP RTLH Protes Kualitas Material

BANTEN, SERANG, MHI - Warga penerima program Bantuan Swadaya Perumahan Rumah Tidak Layak Huni (BSP RTLH) di Desa Nanggung, Serang, Banten melakukan protes atas kualitas bahan material bangunan yang disiapkan oleh supplier (penyedia bahan material). Hal ini disampaikan Sukminah (55), salah satu penerima manfaat bantuan BSP RTLH, yang tinggal di Kampung Cukanggalih RT 09 RW 03, Desa Nanggung, Kecamatan Kopo, saat awak media menyambangi rumahnya yang sedang dibangun. Senin, 30 Juni 2020.

“Saya aneh pak, kok saya mendapatkan bantuan ini tidak sama seperti yang didapat tetangga saya, terutama tetangga saya yang mendapatkan bantuan RTLH juga. Dari batu buat pondasi aja ada perbedaan, terutama batu buat pondasi yang saya terima seperti batu urug, bukan seperti batu kali. Sementara tetangga saya keliatannya lebih bagus batunya," Jelas Sukimah dengan nada gusar.

Sebagaimana diketahui, pada Tahun Anggara 2020, Pemerintah Kabupaten Serang menganggarkan dana BSP RTLH yang bersumber dari APBD, melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) sebesar Rp. 20 juta rupiah bagi warga yang berlokasi di Desa Nanggung tersebut. Namun dari fakta lapangan, kualitas bahan bangunan yang disiapkan supplier diduga tidak sesuai dengan spesifikasi RAB bangunan dengan plafon harga yang sudah ditetapkan.

Menanggapi kenyataan itu, Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Kumpulan Pemantau Korupsi Banten (LSM-KPKB) Dede Mulyana, mengatakan bahwa bangunan bantuan pemerintah kepada masyarakat harus dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan, yakni dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman. “Tujuannya kan yang tadinya tidak layak menjadi layak huni, tetapi kalau fondasinya saja memakai batu seperti ini mana bisa kuat,” Ujar Dede yang merupakan aktivis anti korupsi Banten di kedimannya, 30 Juni 2020.

Pemdes Tak Terlibat Dalam Pelaksanaan

 
Sementara itu, Rahmat salah satu staff Desa Nanggung menyampaikan kepada awak media bahwa, bantuan tersebut tidak dikelola oleh pihak desa namun langsung dikerjakan oleh pelaksana tim fasilitator lapangan dari Dinas Perkim. “Pak Imam namanya pak, fasilitatornya. Kami dari pihak desa tidak ikut campur tentang pembangunan tersebut atau lepas tangan, paling kami hanya memantau hasil pelaksanaan pembangunan tersebut. Termasuk pengadaan material yang ditunjuk, kami tidak tau pak,” Ungkap Rahmat.

Senada dengan Rahmat, Kepala Desa Nanggung, Isnawijaya, saat ditemui di kantornya, mengaku tidak ikut campur terkait pelaksanaan program tersebut. "Saya sih berharap setiap ada program bantuan dari pemerintah, warga saya mendapatkan bantuan, adapun pelaksanaanya kami tidak ikut campur," Cetus Isna.

Di pihak lain, Imam, fasilitator lapangan selaku pendamping program dari Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Serang ketika dihubungi melalui saluran WhatsAppnya mengatakan, dirinya baru mengetahui hal ini dari wartawan. Imam juga mengaku dirinya belum kroscek ke lapangan.

“Baik pak, gini aja, nanti saya kroscek ke lapangan, Jika benar ada warga yang menerima batu seperti itu, nanti saya minta balikin ke matrial dan diganti dengan batu yang sesuai,” Ucap Imam.

Lebih jauh, saat wartawan menanyakan nama toko material atau supplier yang mengirim batu tersebut untuk dikonfirmasi, Imam mengatakan pengirimnya bernama H. Agus, tetapi Imam mengaku lupa dengan nama toko materialnya. “Suppliernya, namanya H. Agus, tetapi nama tokonya lupa,” Pungkas Imam.

(Busthomi/SHY) MHI