TPNPB-OPM Tembak Mati Tiga Warga Sipil Dan Lukai Lainnya, Veronica Koman Menuduh TNI/Polri Pelakunya

PAPUA, MHI - Kelompok Teroris Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB)/Organisasi Papua Merdeka (OPM) telah menembak mati tiga warga masyarakat sipil di kampung Niporolome Distrik Ilaga Kabupaten Puncak.

 
Salah satu dari korban meninggal dunia adalah Patianus Kogoya Kepala Kampung Niporolome, dua korban lainnya Petena Murib dan Nelius Kogoya, Jumat (4/6/21).

Tewasnya Kepala Kampung Niporolome dan dua warganya dilaporkan sekitar 50 warga kampung yang datang ke Polres Puncak sekitar pukul 11.15 WIT.

Selain itu tiga warga lainnya mengalami luka tembak, Mandis Murib luka di betis kanan, Lesminus Murib luka tembak di pergelangan kaki kanan dan Jelemina Wanimbo (perempuan) luka tembak di pelipis mata kanan.

Atas laporan itu, aparat gabungan TNI-Polri yang masih melakukan penyisiran di area bandara segera melakukan evakuasi jenazah korban penembakan tersebut.

Kasatgas Humas Ops Nemangkawi Kombes Pol M Iqbal Alqudusy mengatakan sekitar pukul 12.15 WIT, 2 jenazah berhasil dievakuasi yaitu Nelius Kogoya dan Petena Murib oleh pasukan TNI-Polri ke Puskesmas Ilaga, untuk 1 jenazah lagi masih dilakukan pencarian beserta korban luka-luka lainnya.

“Atas penyampaian perwakilan dari warga sipil atas nama Enos Murib agar jenazah setelah diidentifikasi dapat kirim ke Kampung Niporolome untuk dikebumikan secara adat dan meminta perlindungan sepenuhnya dari aparat keamanan untuk menjaga warga masyarakat yang akan mengamankan diri ke kota Ilaga," kata Iqbal.

Sementara itu aparat TNI/Polri terlibat baku tembak dengan Kelompok teroris OPM sejak Jumat dini hari (04/06/2021) hingga pukul 11.30 WIT di sekitar Bandara Aminggaru Ilaga.

Tidak hanya itu, Kelompok Teroris OPM juga membakar Menara ATC di Kantor Unit Penyelenggara Bandara Udara (UPBU) dan Kantor AirNav di Ilaga, usai baku tembak dengan aparat TNI-Polri.

Sehari sebelumnya,  anggota Kelompok Teroris OMP juga menembak mati tukang bangunan Habel Alenti (30) di Kampung Eromaga, Distrik Emukia, Kabupaten Puncak.

Atas kejadian ini Kapen Kogabwilhan III, Kolonel CZI IGN Suriastawa saat dihubungi via telepon, Jumat (4/6) kembali menegaskan bahwa pembakaran bangunan disekitar Bandara Aminggaru dan penembakan terhadap warga sipil yang dilakukan kelompok teroris OPM itu, semakin membuktikan bahwa front bersenjata OPM adalah organisasi teroris.

“Semakin jelas bahwa yang dilakukan mereka (OPM) adalah aksi teror, yang menjadi musuh bersama untuk dilakukan tindakan tegas baik dari aparat keamanan maupun seluruh masyarakat,” ucapnya.

Menurut Suriastawa, kejadian ini telah direncanakan secara sistematis oleh tiga front perjuangan Kelompok teroris OPM. Front bersenjatanya melakukan pengerusakan dan pembunuhan. Front politik dan front klandestinnya membuat berita bohong dan memutar balikkan fakta. Biasanya media dan tokoh pendukung propaganda teroris OPM akan menyebarkan di media online dan media sosial, tambah Suriastawa.

Tuduhan Veronica Koman

Sementara berdasarkan pantauan redaksi, akun twitter Veronica Koman telah mengunggah postingan tweetnya terkait kejadian ini dan menuduh pelakunya adalah militer Indonesia.

"Dini hari, tiga warga sipil Papua Barat ditembak mati oleh militer Indonesia saat penggerebekan di Desa Nipulame: Petianus Kogoya (kepala desa), Patena Murib, Melius Kogoya serta empat warga sipil lainnya termasuk anak-anak terluka.," kata Veronica Koman dalam tweetnya.

Dalam Tweets lainnya Veronica mengatakan," Wahai media yang beritakan bahwa para korban dibunuh oleh ‘KKB’ bukan oleh TNI/Polri, berani kalian bicara dengan pihak keluarga dan masyarakat yang kebumikan para korban siang tadi?," ungkapnya.

Disisi lain, Suriastawa menghimbau masyarakat untuk selalu mewaspadai provokasi dari kelompok teroris OPM yang selalu memutarbalikkan fakta dan menyebarkan hoaks dan narasi negatif tentang Papua. 

“Harus ada tindakan tegas terhadap front klandestin dan front politik yang jelas-jelas mendukung propaganda teroris OPM, seperti pernah disampaikan Menkopolhukam,” tegasnya.

Sampai berita ini diturunkan belum ada konfirmasi dan keterangan dari Bupati Puncak ataupun pejabat Pemda lain terkait kejadian ini.

(Red) MHI

Pembentukan Tim Kepanitiaan Persiapan Rakerda SMSI 28 Juli 2021 di Bakmi Kota Lama, Cikarang Pusat, Kab.Bekasi

BEKASI, MHI - Dalam rangka persiapan Rapat Kerja Daerah, Serikat Media Siber Indonesia (Rakerda SMSI) Bekasi Raya menyelenggarakaan rapat kepanitiaan di Bakmi Kota Lama, Komplek Pertokoan Icon City Kota Delta Mas,Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, Kamis (03/06/2021).

Hadir dalam rapat tersebut, Ketua SMSI Bekasi Raya, Doni Ardon didampingi Sekretaris Leksono Budiarto, Bendahara Anwar Soleh dan pengurus serta 17 CEO perusahaan media siber lainnya yang tergabung dalam keanggotaan SMSI Bekasi Raya.

Selain itu juga hadir penasehat SMSI Bekasi Raya Heru Budian Timor bersama Komandan Batalyon D Pelopor Satbrimob PMJ Kompol Budi Prasetyo diwakili Wadanyon Kompol Hendrik dan Kanit Intel Polsek Cikarang Pusat Iptu Suroso mewakili Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Hendra Gunawan.

Dalam pembukaannya, Doni Ardon menyampaikan bahwa kegiatan Rakerda SMSI Bekasi Raya kali ini mengambil momentum Hari Bhayangkara dengan mengusung tema Penguatan Peran SMSI Membangun Perusahaan Media Siber yang Profesional dan Terpercaya. Pemilihan tema ini didasarkan atas perlunya penguatan peran pers sebagai sumber informasi yang layak dipercaya.

"Untuk bisa dipercaya oleh masyarakat pembaca, kita perlu memperkuat SDM wartawan dan perusahaan medianya, dan kalau sudah dipercaya saya yakin berbondong bondong kerjasama terbangun antara perusahaan pers dengan insymtansi, baik swasta mapupun pemerintah," ucapnya.

 
Dalam kesempatan tersebut, Wadanyon Kompol Hendrik menyampaikan pesan Danyon Kompol Budi Prasetya bahwa pihaknya mendukung secara penuh kegiatan SMSI Bekasi Raya.

 
"Barusan juga saya mendapat kabar dari Dansat Brimob Kombes Pol Gatot Mangkurat, P.PJ., S.I.K bahwasanya beliau pun sangat mensupport kegiatan yang akan dilaksanakan SMSI Bekasi Raya," ucap Kompol Hendrik.

Hal sama diungkapkan Kanit Intel Polsek Cikarang Pusat Iptu Suroso. Dirinya diperintahkan KBO Sat Intel Polres Metro Bekasi untuk hadir mewakili Polres Metro Bekasi guna memenuhi undangan Ketua SMSI Bekasi Raya.

"Mari kita perkuat kerjasama pers terhadap Polri melalui momentum Hari Bhayangkara ke 75 tahun 2021 untuk memberantas berita-berita hoax dan ujaran kebencian yang memecahbelah peersatuan kesatuan," harapnya.

Rapat yang dipimpin wakil ketua bidang verifikasi Rochmatillah memutuskan pelaksanaan Rakerda SMSI Bekasi Raya akan diselenggarakan pada Hari Rabu tanggal 28 Juli 2021.

 
Selain membahas program kerja SMSI Bekasi Raya, dalam Rakerda kali ini juga dirangkai dengan agenda dialog media yang akan melibatkan beberapa narasumber dari Dewan Pers serta mengundang para CEO media siber, cetak, TV dan radio serta unsur forkopimda Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi serta utusan pengusaha kawasan industri.

Berikut susunan kepanitiaan Rakerda SMSI Bekasi Raya tahun anggaran 2021-2022, yakni Pembina Kapolres Metro Bekasi, KBP Hendra Gunawan dan Komandan Batalyon D Pelopor Satbrimob Polda Metro Jaya, Kompol Budi Prasetya.

Lalu pengarah Sekretaris SMSI Provinsi Jawa Barat, Arie, enasehat SMSI Bekasi Raya, Heru Budian Timor, Ketua SMSI Bekasi Raya, Doni Ardon dan Sekretaris SMSI Bekasi, Leksono Budiarto.

 
Adapun panitia pelaksana yakni ketua Imam A (Pemimpin Redaksi bpbdnews.com), sekretaris Yayat Hidayat (Pemimpin Redaksi suaratopan.com) dan Bendahara J Laoly (Redaktur nawacitapost.com).

Selanjutnya seksi Humas yakni Paulus (Koordinator Liputan postkeadilan.com) dan Irwan (CEO mediahukumindonesia.com, koranrepublik.com, wartaberitanasional.com), seksi konsumsi Ebeth Saeful (Pemimpin Perusahaan koranwantara.com), seksi peralatan Jamaludin (Koord.buser86.com), seksi acara Dwi Syahputra (Redaktur mutiaratv.com) dan Jito. 

(*) MHI 

Press Conference Menko Polhukam Terkait Penanganan Teroris Papua dan Teroris Mujahidin Indonesia Timur di Poso

JAKARTA, MHI- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Moh Mahfud MD menyebut pemerintah memiliki dua kebijakan untuk menuntaskan permasalahan di Papua, yang mencakup Provinsi Papua dan Papua Barat.

Hal tersebut diungkapkan Menko Polhukam saat menggelar konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, (19/5/2021).

“Pertama adalah kebijakan secara umum, kedua adalah kebijakan pemerintah dalam menghadapi situasi terakhir,” tutur Menko Polhukam.

Kebijakan penanganan Papua secara umum adalah dengan tetap menggunakan pendekatan kesejahteraan, pendekatan damai, tanpa kekerasan, dan tanpa senjata. Kebijakan ini sudah tertuang dalam Impres nomor 9 tahun 2020 yang berisi instruksi penanganan Papua dengan pendekaan kesejahteraan melalui pembangunan yang komprehensif dan multidimensi.

Kebijakan ini, dalam tataran teknisnya, antara lain afirmasi berupa Dana Otonomi Khusus (dana Otsus) hingga afirmasi di bidang politik dan pendidikan.

Dana Otsus di Papua, kata Menko Polhukam, diberikan sebesar 2% dari DAU dan tahun depan direncanakan menjadi 2,2% dari DAU. “Yang itu berarti menurut perhitungan Pak Rizal Ramli dalam sebuah acara televisi, kira-kira kalau dirata-ratakan, belanja untuk setiap orang Papua itu sebesar 17 kali lebih besar dari rata-rata untuk orang di luar Papua,” kata Menko Polhukam.

Kemudian ada peluang-peluang politik khusus yang diberikan pemerintah dalam rangka afirmasi. Antara lain gubernur dan wakil gubernur di Papua dan Papua Barat harus orang asli Papua. Kebijakan ini tidak ada di daerah lain.

“DPRD Papua juga diberi kuota, bahwa 25% harus orang asli Papua. Itu afirmasi,” tutur Mahfud MD.

Di bidang pendidikan, pemerintahan juga punya program Adik Papua atau Saudara Papua. Orang Papua yang mau masuk universitas terbaik di Indonesia itu bisa diterima dengan perlakuan khusus. “Mau ke UI, ITB, UGM, Undip, Unhas, IPB, dan seterusnya, dengan sekadar rekomendasi dan syarat formalitas lulusan SMA formal, tanpa ikut tes yang umum karena diberi data program Saudara Papua atau kita menyebutnya Adik Papua,” kata Menko Polhukam.

Dalam hal bekerja di pemerintahan, tutur Mahfud MD, Presiden juga sudah menegaskan agar semua instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, baik kementerian maupun lembaga, agar merekrut orang asli Papua untuk bekerja. Singkatnya, rekrutmen pegawai negeri di seluruh Indonesia harus memberi perlakuan khusus kepada orang Papua.

Soal keuangan di Papua, menurut Menko Polhukam, banyak orang yang menganggap bahwa Papua diambil hartanya oleh negara, hingga Papua miskin tak mendapat bagian. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan yang disampaikan di rapat kabinet, itu tidak benar.

Pendapatan dari Provinsi Papua yang mencakup pajak, bea cukai, dan lainnya, adalah sebensar Rp12,645 triliun, sedangkan belanja untuk papua adalah Rp46,173 triliun. Sementara Provinsi Papua Barat menyumbang pendapatan Rp5,053 triliun, sementara belanja yang dikeluarkan pemerintah untuk Papua Barat mencapai Rp19,203 triliun.

“Itu kebijakan umum, jadi pemerintah tetap melakukan pendekatan damai tanpa kekerasan, tanpa senjata. Itu prinsip dasarnya. Tapi utk melindungi, ada pendekatan hukum dan keamanan,” tutur Menko Polhukam.

Kebijakan berupa upaya penegakkan hukum tersebut, kata Menko Polhukam, pertama adalah dengan memburu para teroris. “Bukan organisasi Papua, tapi orang-orang yang melakukan teror. By name, ada nama-nama, bukan sembarang orang papua,” kata Menko Polhukam.

Kemudian penegakan hukum berupa penelusuran penyalahgunaan dana negara atau korupsi. Pemerintah, kata Menko Polhukam, berdasarkan laporan dari BPK maupun hasil temuan Badan Intelijen Negara, sudah mencatat sepuluh korupsi besar. “Ini akan dilakukan penegakan hukum terhadap mereka,” kata Mahfud MD.

Selain terus berupaya menumpas habis kelompok teroris di Papua, pemerintah juga terus berupaya mengatasi teroris Mujahidin Indonesia Timur di Poso, Sulawesi Tengah yang kembali beraksi beberapa hari lalu dengan membunuh empat petani.

“Ini menunjukkan bahwa kelompok tersebut sudah mulai semakin terdesak oleh operasi pengejaran kita, dan sekali lagi ini pengejaran untuk menyelamatkan rakyat karena mereka ini nyata-nyata melakukan itu (teror),” kata Menko Polhukam.

(Mtf) MHI

Sumber : Humas Kemenko Polhukam RI

                                                              

Presiden RI Joko Widodo Tinjau Pembangunan Tol Pekanbaru – Bangkinang di Kabupaten Kampar, Riau

KABUPATEN KAMPAR, MHI - Mengawali kunjungan kerjanya di Provinsi Riau, Rabu (19/05/2021), Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meninjau pembangunan Tol Pekanbaru – Bangkinang, yang berlokasi di Kabupaten Kampar. Jalan tol sepanjang 40 kilometer ini merupakan salah satu seksi dari ruas Tol Pekanbaru – Padang, yang termasuk ke dalam jaringan Tol Trans Sumatra.

“Ini berada di sirip Pekanbaru – Bangkinang dan nanti ke arah Padang. Sudah berjalan kurang lebih 40 kilometer, dan kita harapkan progresnya makin hari makin panjang,” ujar Presiden usai peninjauan.

Sampai dengan saat ini, proses pembebasan lahan yang diperlukan untuk pembangunan jalan tol seksi ini telah mencapai 60,70 persen, sementara untuk proses konstruksi sendiri telah mencapai 65,60 persen. Pembangunan ini ditargetkan selesai pada Desember 2021. Pengerjaan pembangunan ruas tol ini ini dilakukan dengan melibatkan subkontraktor lokal dan juga program padat karya tunai yang mampu menyerap sekitar 5.800 orang tenaga kerja.

Kepala Negara mengharapkan, dengan semakin banyaknya ruas jalan tol yang beroperasi juga akan semakin meningkatkan kecepatan pergerakan arus barang dan manusia antardaerah di Tanah Air.

“Sekali lagi, dengan terbukanya banyak ruas-ruas jalan tol ini, kita harapkan mobilitas barang, mobilitas orang bisa dipercepat, dan kita memiliki daya saing yang tinggi terhadap negara-negara lain,” ujar Presiden.

Secara khusus, Presiden juga berharap dengan beroperasinya ruas Tol Pekanbaru – Padang ini nantinya akan dapat meningkatkan mobilitas dan daya saing produk yang dihasilkan oleh Provinsi Riau dan Provinsi Sumatra Barat.

“Nantinya akan memiliki daya saing yang baik, terutama dalam rangka bersaing dengan produk-produk dari negara-negara lain,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam kunjungan tersebut antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, dan Gubernur Riau Syamsuar.

Selain itu, hadir juga Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit dan Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto.

Dilansir dari laman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jalan Tol Pekanbaru – Padang sepanjang 254 kilometer merupakan koridor pendukung atau sirip dari Tol Trans Sumatra.

Infrastruktur ini adalah salah satu proyek strategis nasional (PSN) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Jalan tol ini terbagi menjadi enam seksi, yaitu Seksi I Padang – Sicincin, Seksi II Sicincin – Bukittinggi, seksi II Bukittinggi – Payakumbuh, Seksi IV Payakumbuh – Pangkalan, seksi V Pangkalan – Bangkinang dan seksi VI Bangkinang – Pekanbaru. Secara keseluruhan ruas Tol Pekanbaru – Padang ditargetkan beroperasi pada tahun 2025. 

(UN/IRF) MHI

Sumber BPMI

Polisi Telah Mengamankan Delapan Terduga Pelaku Pembakaran Polsek Candipuro di Lampung

LAMPUNG, MHI - Peristiwa pembakaran Polsek Candipuro yang dilakukan oleh serombongan masyarakat yang menyerang secara masif pada Selasa 18 Mei 2021 malam, diduga diakibatkan oleh ketidak puasan masyarakat setempat terhadap pelayanan yang dilakukan oleh pihak Polsek Candipuro pada kebutuhan masyarakat akan penyelesaian berbagai macam permasalahan yang ada di wilayah tersebut.

Sementara pihak kepolisian telah menyatakan bahwa situasi sudah dapat dikendalikan dan sudah mengamankan delapan orang terduga yang terlibat dalam aksi tersebut.

Dalam keterangannya Humas Polda Lampung pada Awak Media mengatakan bahwa,"“Yang jelas pagi ini sudah diamankan delapan orang,” tutur Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahewani Pandra Arsyad saat di kobfirmasi wartawan, Rabu (19/5/2021) pagi.

Menurut Pandra, "Penyidik telah mengidentifikasi sejumlah pihak yang terlibat, mulai dari penginisiasi aksi, provokator pembakaran, hingga warga yang hanya ikut-ikutan," ungkapnya.

Dijelaskan Pandra, bahwa,"  Warga membakar ruangan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polsek Candipuro..mereka melakukannya dengan membakar gorden serta memecahkan kaca... beruntungnya dalam kejadian ini semua personel kepolisian dan penghuni tahanan tidak ada yang terluka," jelasnya.

Disinggung terkait keluhan masyarakat setempat akan kurang maksimalnya pelayanan pihak Polsek Candipuro pada warganya, Pandrapun menjelaskan," Berdasarkan data sensus kependudukan, jelas Pandra, ada 14 desa dengan 56 ribu penduduk yang harus Polsek Candipuro layani...sementara jumlah personel di sana hanya berjumlah 19 anggota saja...selain bertanggung jawab dalam memelihara Kamtibmas, kapolsek juga bertugas mengawasi penegakan protokol Covid-19, Jelas Kabid Humas Polda Lampung pada Awak Media.

Kombes Zahewani Pandra Arsyad menambahkan ,bahwa,"Pihak kepolisian setempat sudah berusaha semaksimal mungkin dalam bertugas dengan tanpa kenal lelah," tutupnya.

(Wahyu) MHI

Aksi Israel Berangus Palestina dan Bom Kantor Media, SMSI Menilai Tindakan Militer Israel "Perbuatan Bar-Bar!"

JAKARTA, MHI - Aksi pengeboman yang dilakukan Angkatan Bersenjata Israel dalam serangan hari Sabtu hingga Minggu dinihari (16/5/2021)  terhadap  bangunan kantor Al Jazeera dan Associated Press (AP) di Gaza, Palestina mendapat kecaman dari berbagai pihak.

 
Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), organisasi perusahaan media Siber yang berkantor pusat di Jakarta, dan beranggotakan 1.225 media, menilai tindakan militer Israel tersebut sebagai perbuatan barbar, seperti ketika manusia belum mengenal hukum dan aturan. 
 
“Tidak pantas tentara Israel melakukan perbuatan barbar di zaman yang sudah modern ini. Jangan biarkan tindakan barbar tentara Israel,”  kata Ketua Umum SMSI Firdaus didampingi M. Nasir Sekretaris Jenderal SMSI dalam keterangan pers hari Minggu, 16 Mei 2021 di Jakarta.

 
Sebagai pimpinan organisasi media online terbesar di Indonesia selanjutnya turut mengecam tindakan militer Israel yang menghancurkan bangunan, termasuk kantor media Al Jazeera dan Associated Press.

 
Firdaus sangat menyayangkan aksi brutal angkatan bersenjata Israel tersebut. Apalagi bangunan tersebut tidak hanya disewa oleh Al Jazeera dan AP melainkan  bangunan tersebut  menampung berbagai kantor berita di dalamnya.

Melihat konflik yang seolah tidak berujung ini, Firdaus yang juga owner Majalah Teras dan Group ini juga cemas akan terus bertambahnya korban jiwa akibat pertempuran antara Palestina dan Israel.

 
Sementara itu, dari data terakhir yang dapat kantor berita Reuters, total ada 149 korban jiwa manusia di Palestina, 41 di antaranya adalah anak-anak yang mayoritas  berada di wilayah Gaza.

 
Sementara Israel sendiri  baru  melaporkan ada 10 warga mereka yang meninggal termasuk dua anak-anak.

Hari ini, Dewan Keamanan PBB (DK PBB) diagendakan akan menggelar pertemuan yang membahas situasi Israel dan Palestina.

 
Pertemuan tersebut akan menjadi pertemuan ketiga DK PBB soal isu kedua negara.

Sebelumnya, DK PBB sempat mencoba untuk mengeluarkan resolusi atau pernyataan bersama terkait pertempuran Israel - Palestina pada Kamis lalu. Namun, upaya itu mendapat pertentangan dari Amerika yang menganggap rancangan DK PBB "kontra-produktif".

 
Selain itu, Amerika juga ingin mengupayakan langkah diplomasi langsung ke Palestina dan Israel terlebih dahulu. Dan, akhirnya  disepakati rapat yang digelar hari Minggu ini.

Sejauh ini, langkah diplomasi yang dilakukan Amerika sejak hari Jumat belum membuahkan hasil. Ketegangan antara Palestina dan Israel, yang terburuk sejak tahun 2014, tetap saja meningkat dengan indikasi gencatan senjata belum tampak. Hal inilah yang nantinya akan dibahas di DK PBB.

Tantangan  ke depan dari apapun hasil rapat DK PBB soal de-eskalasi adalah milisi Palestina, Hamas. Mereka berperan besar dalam pertempuran dengan Israel.

 
Kebanyakan negara, terutama negara Barat, tidak memiliki kontak dengan organisasi tersebut yang mereka cap sebagai kelompok teroris. Di sisi lain, Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, tidak punya pengaruh besar ke Hamas.

(Joggie) MHI

Tentara PNG Tantang Perang Indonesia, Mayjen Gilbert Toropo : Ini Kriminal, Kita Akan Tangkap Para Pembuat Kekuatan Ilegal di PNG !"

PAPUA, MHI - Pemerintah Papua Nugini (PNG) melakukan penyelidikan terkait sebuah posting media sosial yang memperlihatkan warganya mengenakan seragam tentara dan menamakan menamakan dirinya sebagai Batallion Sepik, yang menyatakan siap perang melawan tentara Indonesia untuk membela kelompok teroris OPM di Papua Barat,(12/5/2021) .

Menteri Luar Negeri Papua Nugini Soroi Eoe mengatakan bahwa "tindakan sekelompok warganya itu adalah kriminal dan tengah diselidiki oleh pihak berwenang,"tegasnya. 

Pernyataan lainnya yang datang dari Komandan Pasukan Keamanan PNG mengatakan bahwa,“Warga PNG tidak seharusnya melibatkan diri mereka dengan warga Indonesia dan urusan dalam negeri mereka,” kata  Mayor Jenderal Gilbert Toropo sebagaimana diberitakan Post Courier, Selasa (11/5).

Dia mengatakan kelompok tersebut tidak mewakili PNG sebagai negara. “Ini adalah elemen kriminal, yang berlawanan dengan sikap nasional dengan tetangga terdekat kita Indonesia,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaika Komandan Pasukan Keamanan PNG, bahwa,"Pihaknya akan bekerjasama dengan lembaga penegak hukum untuk menangkap para kriminal ini atas tuduhan membuat kekuatan ilegal di PNG untuk melawan Indonesia dan kekuatan militernya," pungkas Mayor Jenderal Gilbert Toropo.

Sementara itu pihak Departemen Luar Negeri PNG menegaskan bahwa "Pernyataan kelompok itu adalah sebuah tindakan pengkhianatan terhadap negara, dan untuk alasan apapun tidak boleh ada tentara selain Pasukan Keamanan PNG,"tegas Departemen Luar Negeri PNG.

(**) MHI