Para Oknum Ormas Bekingi Kades Mekarwangi, Aniaya Wartawan Saat Konfirmasi "Bendera Sobek"

MAJALENGKA, MHI - Setelah kejadian di Simalungun Sumatera Utara Wartawan di Tembak Mati, dan di Gorontalo Wartawan di Bacok OTK, kini Tindak Kekerasan, Intimidasi dan Penganiayaan menimpa wartawan dari Media Tabloid "Cetak dan Online" Fokus Berita Indonesia (FBI) yang belakangan diketahui bernama Soleman dengan jabatan selaku Korlap dan Wartawan Metro Jabar bernama Warya Ayutondiawan di Majalengka Jawa Barat,(28/06/2021).

Berdasarkan foto dan Video berdurasi 4 menit 01 detik yang beredar di Medsos, Whatsapp Group, Persekusi, Intimidasi dan Penganiayaan yang menimpa Wartawan tersebut terjadi di ruangan Kantor Desa Mekarwangi, Kecamatan Lemah Sugih, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Dimana ketika  keduaWartawan tersebut tengah melakukan Konfirmasi terkait tentang "Bendera Sobek", namun yang terjadi justru mengalami Intimidasi dan Penganiayaan yang dilakukan oleh beberapa Oknum Ormas, dan bahkan terlihat di video terjadi pemukulan kepada wartawan, sehingga menyebabkan luka sobek mengeluarkan darah di bagian wajah,yang kemudian dibarengi dengan keluar kata-kata "Kebun Binatang" di ucapkan oleh oknum Ormas kepada wartawan, sementara dalam kejadian tersebut disaksikan juga oleh Babinsa TNI AD setempat yang baru melerainya setelah Oknum Ormas tersebut melayangkan bogem mentahnya pada wartawan.

Setelah kejadian tersebut kedua korban langsung mendatangi Polres Majalengka guna melaporkan penganiayaan yang menimpa mereka ke pihak penegak hukum dan selanjutnya masuk dalam penanganan pihak Kepolisian Polres Majalengka, 

"Mengenai informasi kondisi korban saat ini sedang menjalani visum, kami juga menghormati proses hukum dan biarkan para penegak hukum bekerja sesuai hukum yang berlaku terkait Undang - Undang Pers No.40 Tahun 1999 tentang tugas pokok pers," jelas Petugas Polres Majalengka pada Awak Media.

Menanggapi kejadian tersebut, N. Mujianto  selaku Pimpinan Media Tabloid FBI " cetak & online " ketika dikonfirmasi awak media menyampaikan, kalau dirinya baru tahu kejadian tersebut setelah korban atas nama suleman anggota wartawan FBI via telephone menyampaikan kalau dirinya dapat persekusi , intimidasi , penganiayaan sampai pemukulan oleh orang tak dikenal, yang datang ke desa tersebut, saat dirinya ingin melakukan konfirmasi sambil silaturahmi ke desa tersebut. 

"Informasinya sudah melakukan Visum dan pelaporan ke Polres Majalengka, Kami dari Redaksi menunggu langkah - langkah yang akan di lakukan oleh Polres Majalengka dalam menangani kejadian yang menimpa wartawan kami, dan kami juga menghormati proses hukum dan biarkan para penegak hukum bekerja sesuai hukum yang berlaku terkait Undang - Undang Pers No.40 Tahun 1999 tentang tugas pokok pers," Jelas Mujianto, Senin (28/06/2021).

Mujianto berharap kepada Jajaran Polres Majalengka untuk sigap dan menindaklanjuti kejadian ini, menindak oknum ormas dan siapa aktor intelektual yang mengundang oknum ormas tersebut, dan tetap mengacu kepada undang - undang Pers No 40 Tahun 1999, yang menghalang - halangi tugas Wartawan dalam melaksanakan kejurnalistikan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Pers.

(Red) MHI

Bukti Kongkrit Kepedulian Bupati Eka Supriaatmaja.SH Terhadap Para Isolasi Mandiri Kab.Bekasi Dipertanyakan

KABUPATEN BEKASI, MHI - Terus melonjaknya para terdampak yang terpapar akibat Covid-19 di Kabupaten Bekasi sehingga mengakibatkan ekspansi wilayah Zona merah yang terus berkembang di berbagai Desa dan Kecamatan, alih-alih termasuk 3 (tiga) hotel untuk karantina dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasipun telah penuh dengan pasien yang terpapar oleh Covid-19, (27/06/2021).

Bukan hanya di dalam perawatan di lokasi yang telah disediakan namun tidak memadai, di tambah lagi lokasi klinik/ Puskesmas untuk menampung pasien yang ingin melakukan test Swebpun tak luput dari Overload sehingga kekurangan lokasi tempat untuk menampung para pasien yang terdampak Covid-19 dalam melakukan pemeriksaan di Puskesmas dimana salah satunya Puskesmas Desa Mangun Jaya, Kecamatan Tambun Selatan.

Hal tersebutpun telah di tanyakan Awak Media pada petugas Puskesmas H dan A saat melakukan pengetesan Sweab si Perum Papan Indah 1, mereka menjawab," Kami hanya pekerja Pak, mengenai itu coba bapak tanyakan dengan Kepala Puskesmas," jawab mereka.
Kemudian Awak Media Menanyakan pada S selaku ketua Tim Covid-19 Puskesmas Mangun Jaya melalui Whatsapp mengatakan dengan nada yang sama," Wah itu bukan wewenang saya pak, tapi nanti saya sampaikan pada Kepala Puskesmasnya, memang mengenai lokasinya terbatas pak , akibat banyak yang terpapar Covid-19, jadi lokasi test Sweabnya penuh," ungkapnya.

Awak Media menginformasikan hal tersebut pada Dr Alamsyah melalui Whatsapp (16/06/2021), dan dijawab," ya Terima kasih." 

Berdasarkan Pantauan dan Penelusuran Awak Media di Kecamatan Tambun-Selatan, banyak warga yang terpapar Covid-19 melakukan isolasi mandiri di rumah, baik yang terdampak sendiri maupun yang terdampak Covid-19 sekeluarga, mereka kebanyakan lebih nyaman melakukan isolasi mandiri di rumah, serta bantuan dari Puskesmas mengenai Vitamin dan Teat Sweab Antigen maupun PCR diberikan secara cuma-cuma oleh Puskesmas cukup memuaskan.

Warga Isoman : " ya ..lebih nyaman di rumah, kalau mau berjemur gampang ada waktunya jam 10.00 wib ditentukan petugasnya yang mengawasi," kata mereka warga Perum Papan Indah menjawab pertanyaan Awak Media melalui Whatsapp,(18/06/2021).

Ketika di tanyakan tentang bantuan vitamin dan obat-obatan dari Pemkab atau Dinkes, mereka menjawab," Mengenai bantuan Vitamin dari Puskesmas ada," jawab mereka.

Wartawan : Disinggung mengenai Bansos Sembako dari Pemkab atau Dinas Sosial, mereka menjawab,

Warga Isoman : " Kalau bantuan makanan, ya dari para warga yang berbaik hati dan perduli membantu, kalau bantuan sembako baru dari Desa Mangun Jaya saja, Bantuan Beras 7 Kg dengan telor 1 kg dan mie instan sepuluh bungkus, tapi kalau bansos dari Pemkab atau Dunas Sosial belum pernah ada di salurkan ke kami dan kamipun belum pernah menerimanya sejak kami terpapar sampai saat ini," ungkap mereka melalui Whatsapp pada Awak Media.

Wartawan : Kemudian Awak Media menanyakan tentang ada atau tidaknya bantuan sosial dari Pemkab atau Dinsos untuk orang-orang yang menjalani isolasi mandiri dirumah? melalui Whatsapp secara tertulis pada Kades Mangun Jaya, Jayadi said (26/06/2021).

Kepala Desa : Kades Mangun Jaya mengatakan," Belum ada bang", kata Kades, "Kemaren saya mengadakan sendiri aja buat warga...Demikian,"jawab Kades Mangun Jaya, Jayadi Said melalui Whatsapp tertulis.

Wartawan : Awak Media menanyakan tentang ada atau tidaknya Bantuan Sosial untuk terdampak atau terpapar Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri pada Camat Tambun Selatan, Junaefi.

Camat : "Saat ini belum ada bg.mudah2an kedepan sudah bisa direalisasikan," Jawab Camat Tambun Selatan, Junaefi melalui Whatsapp secara tertulis,(26/06/2021).

Wartawan : Ketika ditanyakan tentang Statement Bupati Bekasi, H. Eka Supria Atmaja, SH, yang mengintruksikan kepada Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi untuk menyalurkan bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat yang menjalani isolasi mandiri dan Sekdinsos yang menyatakan bahwa “Sekarang bansos hanya untuk mereka yang melakukan isolasi mandiri,” ujar Kustanto, Sekretaris Dinas Sosial kepada wartawan, Jum’at (25/06), diberbagai media online.

Camat : Camat Tamsel menjawab, " Mudah2an minggu depan sudah ada bg."(16:43) Wib,jawabnya melalui Whatsapp secara tertulis (26/06/2021).

Tak Ada Bukti Kongkrit Terkait Bansos Isoman di Kab.Bekasi

Wartawan : Awak Mediapun menanyakan hal tersebut juga pada Sekdinsos, Kusnanto terkait ada atau tidaknya Bantuan Sosial (Bansos) dari Pemkab atau Dinas Sosial untuk masyarakat terdampak dan terpapar Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri di rumah melalui Whatsapp secara tertulis, pada (26/06/2021) pukul 14:12 Wib, 

Sekdinsos : "Dapat," kata Sekdinsos,"Ajukan saja melalui desa/kelurahan kemudian kirim ke dinsos."

Wartawan : Ketika di tanyakan, Kenapa harus di ajukan Pak, bukankah itu sudah terdaftar di Puskesmas maupun Desa dan kecamatan terkait Orang dalam pengawasan atau menjalani isolasi mandiri dan bagaimana orang tersebut mengajukan sementara dia atau mereka sedang dalam isolasi?

Sekdinsos : "Justru itu, kami minta datanya dari desa/kecamatan by name by adressnya. Yg mengajukan boleh siapa saja, bukan yg sedang isolasi," kata Sekdinsos dalam tulisan Whatsapp.

Wartawan : Saat di tanyakan, Memang tidak ada sosialisasi sebelumnya dari Dinsos ke Kecamatan maupun Desa dan Puskesmas Pak?, Sebab sampai saat inipun tidak ada bantuan sosial dari Dinsos yang bergulir ke wilayah Isolasi Mandiri dan bahkan hal tersebut di tunggu para terdampak Covid-19 yang menjalani Isolasi Mandiri, contohnya di Wilayah Kecamatan Tambun Selatan yang masuk dalam zona merah, Hal tersebut berdasarkan Pantauan, Penelusuran dan Investigasi kami dari Tim Media, Pak.

Sekdinsos : "Sudah ada beberapa yg menerima," ucapnya,"Ajukan saja bang, selama ada pengajuan dan stock di dinsos ada, insya Allah kami salurkan."

Wartawan : Bapak boleh cek & receck , di Perum Papan Indah 1 saja, yang saat ini sudah mengalami penambahan terdampak dari gang ke gang, itu belum ada satupun bantuan dari Dinas Sosial, yang ada dari Desa dan warga setempat terutama, saya juga sudah konfirmasi Tim Gugus tugas setempat yang mengatakan tidak ada pak? kalau bapak bilang ada, bisa tunjukan datanya yang menerimanya pak dan melalui siapa Kepala Desa atau Camat? bisa dijelaskan pak?

Sekdinsos : Utk papan indah, sdh diajukan belum melalui desa/kecamatan ke dinsos ..?

Wartawan : Mengenai hal itu yang jelas sudah terdaftar semua di Puskesmas, Desa maupun Kecamatan , termasuk beberapa yang meninggal karena Covid-19, namun Koordinasi dari Dinas Sosial dengan Kecamatan maupun Desa dan Puskesmasnya bagaimana itu Pak, sementara korban Covid-19 meninggal terus berjatuhan dan Terpapar berikut Isolasi Mandiri terus bertambah, lalu tanpa adanya Crossceck dan action dari Dinas terkait, apa ya, kerjaan Dinas tersebut? tolong di jelaskan pak...

Sekdinsos :........tak menjawab...

Bapak Selaku Sekdin apa tidak pernah mendapatkan laporan dari Desa, Kecamatan atau Puskesmas atau kemungkinan anak buah bapak yang ditugaskan untuk hal itu  tentang berapa jumlah yang meninggal karena Covis-19 dan berapa jumlah orang atau keluarga yang melakukan Isolasi mandiri di Kabupaten Bekasi? tolong di jelaskan pak...

Sekdinsos : .......tak menjawab...

Kemudian sampai berita tersebut diturunkanpun tidak pernah ada jawaban kongkrit dari Sekdinsos Sutanto terkait pertanyaan yang dilontarkan Awak Media padanya tentang bantuan sosial untuk para terdampak dan terpapar Covid-19 yang melakukan isolasi mandiri, sedangkan Ketua Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Bekasi adalah Bupati Eka Supriaatmaja.SH yang di nanti bukti kepedulian atas ucapan dan janjinya terhadap para terdampak dan terpapar covid-19 dalam isolasi mandiri di Kecamatan Tambun Selatan khususnya dan Kabupaten Bekasi Umumnya.

(Joggie) MHI

Kapolda Sumut Bersama Pangdam I/BB Gelar Konferensi Pers Terkait Pembunuhan Wartawan Marsal di Mapolres Siantar

SUMATERA UTARA, MHI - Kapolda Sumatera Utara Irjen. Pol. Drs. R. Z. Panca Putra S., M.Si.,Bersama Pangdam I/BB Mayjen TNI Hassanudin SIP, MM, pimpin Konfrensi Pers terkait keberhasilan pengungkapan kasus pembunuhan Marsalem Harahap alias Marsal di Mapolres Siantar, Jl. Jend. Sudirman, Kota Pematangsiantar, Kamis (24/6) petang.

Dalam paparannya Kapolda Sumatera Utara Irjen. Pol. Drs. R. Z. Panca Putra S., M.Si., mengatakan bahwa Pengusaha kafe berinisial S, 57, warga Jl. Seram, Kel. Bantan, Kec. Siantar Utara, Kota Pematangsiantar diduga memerintahkan dua pekerja kafenya melakukan penembakan terhadap jurnalis Lesser News Today Mara Salem Harahap alias Marsal sebagai pelajaran terhadap korban.

“Penembakan terhadap korban karena pengusaha kafe sakit hati,” sebut Kapoldasu Irjen Pol RZ Panca Putra S., didampingi Pangdam I/BB Mayjen TNI Hassanuddin, bersama Irwasda Polda Sumut Kombes Pol. Drs. Armia Fahmi, serta Kapendam I/BB  Letkol Inf Donald Erickson Silitonga., saat konfrensi pers.

Menurut Kapoldasu, S sakit hati terhadap korban. Pasalnya, korban selalu memberitakan maraknya peredaran narkoba di kafenya dan meminta jatah Rp12 juta per bulan dan pil ekstasi dua butir dengan harga Rp100 ribu per butir per hari.

Sehingga S memerintahkan YFP, 31, Humas Kafe warga Jl. Melati, Perum Senayan Indah, Kel. Tanjung Tongah, Kec. Siantar Martoba dan AS, pengawas kafe S, yang disebut Kapolda seorang oknum, untuk melakukan penembakan terhadap S.

Untuk melakukan penembakan terhadap korban, S memberikan uang sebanyak dua kali kepada AS yakni Rp15 juta dan Rp 10 juta untuk membeli senjata api.

Perintah S segera ditindaklanjuti YFP dan AS dengan cara meminjam sepedamotor teman mereka dan memantau keberadaan korban dengan mendatangi rumahnya di Dusun VII, Desa Karang Anyer, Kec. Gunung Maligas, Kab. Simalungun.

Ternyata, korban saat itu sedang minum di satu kedai tuak di Pematangsiantar. Usai minum tuak, korban akhirnya pulang ke rumahnya.

Di jalan menuju ke rumahnya, YFP dan AS berpapasan dengan mobil yang dikemudikan korban. Kemudian, YFP dan AS berbalik arah dan mengejar mobil korban. Saat berpapasan dengan mobil korban, AS  melepaskan tembakan dan mengenai paha sebelah kiri korban.

Menurut Kapoldasu, senjata api yang digunakan menembak korban, merupakan senjata api buatan Amerika Serikat dan tembakan itu mengenai tulang paha korban. Akibatnya, tulang paha korban patah dan peluru pecah tiga di dalam paha. Selain itu, peluru melukai pembuluh darah korban, hingga mengakibatkan pendaharahan. Akhirnya korban meninggal akibat kehabisan darah.

“Tiga pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan ancaman hukuman sesuai dengan Pasal 340 KUH Pidana tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup dan Pasal 338 KUH Pidana tentang tindak pidana pembunuhan,” sebut Kapoldasu.

Menurut Kapoldasu, berbagai barang bukti sudah disita seperti senjata api dan pelurunya, sepedamotor yang digunakan YFP dan AS serta barang bukti lainnya.

Kapoldasu juga mewawancarai YFP dan S saat itu. YFP mengaku hanya mengemudikan sepedamotor, sedang S mengaku sakit hati dan memohon maaf atas perbuatannya serta  menyatakan bertanggungjawab secara hukum atas perbuatannya.

Pengungkapan kasus dugaan pembunuhan korban jurnalis Lesser News Today Mara Salem Harahap dipaparkan Kapoldasu Irjen Pol RZ. Panca Putra Simanjuntak di Mapolres Kota Pematangsiantar, Jl. Jend. Sudirman, Kamis (24/6) petang, terlihat dalam kegiatan Konfrensi Pers para Pejabat Utama Polda Sumatera Utara dan Kodam I /Bukit Barisan terlihat hadir seperti Dir Reskrimum Kombes Tatan Dirsan Admaja, S.I.K., Kabid Propam Polda Sumut, Kombes Pol Donal Simanjuntak. S.I.K., Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi, S.I.K., Danpomdam Kolonel Cpm Anggiat Napitupulu, S.H., Kapolres Simalungun Akbp Agus Waluyo., S.I.K., Kapolres Pematangsiantar Akbp Boy Sutan Binanga, S.I.K., Dandim 0207/ Simalungun Letkol. Inf Roly Souhoka., Kasubdit III Akbp Taryono Raharja, S.I.K., Kanit Buncil Jatanras Polda Sumut Kompol TP. Butar-Butar., SH. MH., Kasat Reskrim Polres Simalungun Akp.  Rachmat Aribowo,  S.I.K., M.H., Kanit Jatanras Ipda Antonyus Hutahayan SH, MH., serta personel Polres Simalungun.

(Joe) MHI

Sumber : humas polres simalungun

Dinilai Arogan, Kadispora Tangsel Dilaporkan Para Pewarta ke-Polres, Setelah Coba Memukul Wartawan Saat Dikonfirmasi

TANGERANG SELATAN, MHI – Kelompok wartawan mengapresiasi Kepolisian Resort Tangerang Selatan (Polres Tangsel) karena telah menerima laporan atas perbuatan tidak menyenangkan seorang oknum pejabat.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora), E. Wiwi Martawijaya dilaporkan setelah coba memukul wartawan, saat keluar dari Gedung Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan untuk diwawancara mengenai Dana Hibah KONI.

Kepastian laporan itu tertuang dalam Laporan Polisi bernomor: LP/B/744/VI/2021/SPKT/POLRES TANGERANG SELATAN/POLDA METRO JAYA.

“Saya mengapresiasi sikap Polres Tangsel yang merespon laporan,” ujar Yudi Wibowo, pewarta kabar6.com selaku pelapor, Selasa (22/6/2021).

Menurutnya, Polres Tangsel telah melakukan langkah yang tepat. Apabila dibiarkan maka sikap arogansi yang bersangkutan dapat mengancam kebebasan pers dalam iklim demokrasi.

“Beliau terlihat tidak suka dengan pemberitaan kasus yang berkembang. Sikap beliau tidak mencerminkan sebagai aparatur daerah,” terangnya.

Seharusnya, menurut Yudi, Kadispora Tangsel menggunakan sikap beretika dalam menyatakan sikap. Meski tidak bersedia diwawancarai oleh wartawan yang butuh berita berimbang (cover both side) dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

“Ini menjadi pembelajaran karena kasus intimidasi terhadap kebebasan pers yang berintegritas sudah semakin mengkhawatirkan,” ungkapnya.

Kadispora : "Gue Sikat lu!"

Sebagaimana di ketahui sebelumnya bahwa Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kota Tangerang Selatan E. Wiwi Martawijaya memunculkan sikap Arogansinya dengan hendak melakukan pemukulan terhadap pewarta bernama Yudi Kabar6 yang hendak mengkonfirmasi terkait dana Hibah Koni dengan meliput dirinya pada saat keluar dari Kantor Kejaksaan Negeri Tangsel, oada Selasa 22 Juni 2021.

"Yang mana namannya si Yudi, Yudi Babeh, panggil sekarang," ujarnya kepada wartawan di Kantor Kejari Tangsel.

Sontak, pertanyaan itupun dijawab oleh Yudi yang ingin melakukan wawancara terkait Kasus Dana Hibah 2019 KONI Tangsel.

Jawaban tersebut sontak membuat Wiwi hendak melancarkan pukulannya ke Yudi, sambil mengatakan "Gua sikat lu," sambil menuju kendaraannya.

Mendapat sikap tidak menyenangkan, Yudi bertanya sikap arogan Wiwi yang akan memukul dirinya. "Galak amat Pak," kata Yudi

Jawaban Yudi pun langsung dijawab Wiwi, dengan emosi dirinya menjawab, "emang galak gua mah," tutupnya.

(Red) MHI

Kejagung Bungkus DPO Kasus Korupsi Dan Illegal Loging Dari Singapura ke-Jakarta

JAKARTA, MHI - Kejaksaan Agung membawa pulang Adelin Lis buronan kasus korupsi dan pembalakan liar dari Singapura ke Jakarta. Kepulangan Adelin Lis ke Indonesia dibenarkan Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung yang mengundang awak media untuk menghadiri konferensi pers pada hari Sabtu pukul 19.30 WIB.(20/06/2021).

"Bersama ini diinformasikan kepada awak media televisi, media cetak, media online, bahwa Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia akan menyampaikan konferensi pers terkait dengan pemulangan buronan (DPO) atas nama terpidana Adelin Lis," bunyi pesan Pusat Penerangan Hukum Kejagung diterima, Sabtu malam 19 Juni 2021.

Kabar kepulangan buronan kasus pembalakan liar Adelin Lis ke Indonesia juga telah disiarkan sejumlah media melalui media sosial, Sabtu, dilengkapi foto buronan tersebut tengah berada di pesawat Garuda Indonesia. Adelin Lis dipulangkan menggunakan pesawat komersial Garuda Indonesia yang dijadwalkan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 19.40 WIB.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan buronan kasus pembalakan liar Adelin Lis diperlakukan sebagai DPO beresiko tinggi. Adelin Lis tiba di Bandara Soekarno Hatta dari Singapura pada, Sabtu malam, 19 Juni 2021 menggunakan Pesawat Garuda Indonesia GA-837.

"Saat terpidana masuk ke bandara Singapura, dilakukan pengawalan yang cukup ketat oleh Kepolisian Singapura dengan memperlakukan terpidana dengan DPO beresiko tinggi," kata Leonard dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan Sabtu malam 19 Juni 2021.

Leonard mengatakan sejak 16 Juni lalu, bahwa Kejaksaan berupaya untuk memulangkan DPO Adelin Lis ini. Adelin tertangkap setelah ketahuan menggunakan paspor palsu di Singapura.

Komunikasi intensif pun dilakukan dengan pemerintah Singapura, lewat Menlu RI bersama dubes RI di Singapura.

"Dengan kerja optimal, terpidana pada pukul 18.40 waktu Singapura terpidana masuk ke dalam pesawat Garuda," kata Leonard.

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan pemulangan ini bisa terjadi berkat kerja sama yang apik di antara seluruh pihak.

"Ini adalah berkat dukungan otoritas pemerintahan Singapura dan kerja sama dengan Kedutaan Indonesia di Singapura. Dan khususnya kerja sama dan dukungan dari Jaksa Agung Singapura," kata Burhanuddin.

Adelin tiba di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten sekitar pukul 19.00 WIB. Ia nampak mengenakan rompi merah dan diborgol tangannya serta mengenakan masker. Adelin nampak diapit oleh sejumlah orang di sebelahnya.

Buronan kasus pembalakan liar ini kemudian digiring masuk ke dalam mobil mini bus. Di dalamnya Adelin duduk menyamping dan nampak ditemani sejumlah petugas kejaksaan.

Sebagaimana di ketahui Adelin Lis merupakan buronan sejak 2008, masuk dalam daftar red notice Interpol.

Pengalaman pada tahun 2006, ketika Adelin Lis hendak ditangkap di KBRI Beijing, dia bersama pengawalnya melakukan perlawanan dan memukuli Staf KBRI Beijing dan melarikan diri.
KBRI Singapura sudah melakukan koordinasi dengan Jaksa Agung Singapura untuk menyampaikan keinginan Jaksa Agung RI.

Biodata tentang kejahatan yang dilakukan Adelin Lis sudah disampaikan ke Kejaksaan Agung Singapura.

Jaksa Agung Singapura sangat memahami kasus ini. Akan tetapi, kata dia, wewenang untuk repatriasi ada di ICA (Imigrasi Singapura), Kementerian Dalam Negeri (Ministry of Home Affairs) Singapura.

KBRI secara resmi sudah menyampaikan keinginan penegak hukum Indonesia untuk diizinkannya penjemputan khusus kepada buronan kelas kakap tersebut.

Namun, pihak Kementerian Luar Negeri Singapura pada tanggal 16 Juni 2021 tidak memberikan izin untuk penjemputan secara langsung. Sesuai dengan aturan hukum Singapura, Adelin Lis hanya akan dideportasi dengan menggunakan pesawat komersial.

Di satu sisi, putra Adelin Lis telah menyurati Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar ayahnya diizinkan untuk pulang sendiri ke Medan dan akan datang ke Kejaksaan Negeri Medan.

Adelin Lis bahkan sudah memesan tiket ke Medan untuk penerbangan pada tanggal 18 Juni 2021, padahal saat dijatuhi denda oleh pengadilan Singapura meminta untuk dibayar dua kali karena mengaku mengalami kesulitan keuangan. Andelin juga meminta agar bisa ditahan di Lapas Tanjung Gusta.

Adeline Lis diketahui pernah melarikan diri ke RRC dan ditangkap KBRI pada tahun 2006. Namun, besoknya berhasil melarikan diri setelah puluhan orang tidak dikenal mengeroyok empat petugas KBRI yang mengawalnya. Setelah itu, bisa ditangkap lagi atas bantuan kepolisian Beijing.

Pada tahun 2008 Adelin kembali melarikan diri sampai tertangkap lagi pada bulan Maret 2021 di Singapura. Adelin dipidana 10 tahun penjara, denda Rp1 miliar, dan uang pengganti Rp199 miliar rupiah untuk kasus tindak pidana korupsi.Beredar kabar Adelin Lis, buronan kakap Kejaksaan Agung ditangkap imigrasi Singapura karena pemalsuan paspor.

"Kejaksaan RI berhasil pulangkan DPO terpidana Adelin Lis, tim yang dipimpin langsung Jaksa Agung Muda Intelijen Dr Sunarta. Tidak ada tempat yang aman bagi para buronan," tulis akun Instagram resmi Kejaksaan Agung @kejaksaan.ri.

(*) MHI

SMSI Temui MPR RI Bahas Penembakan Wartawan, Ahmad Muzani : “Pembunuhan Ini Juga Merupakan Ancaman Terhadap Negara!”

JAKARTA, MHI - Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Firdaus, hari Minggu (20/6) menemui Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani untuk memohon secara politik, mendesak pemerintah dalam hal ini kepolisian agar menuntaskan penyelidikan dan penyidikan kasus penembakan terhadap Mara Salem Harahap (42), wartawan dan Pemimpin Redaksi Lassernews.today.com, Jumat malam, 18 Juni 2021.

“Penyelidikan kasus ini harus dilakukan serius dan tuntas. Apapun latar belakang kejadiannya. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) perlu turun tangan untuk membentuk tim pencari fakta,” kata Ahmad Muzani ketika menerima tim SMSI di rumahnya, Islamic Village, Kelapa Dua, Tangerang.

Ahmad Muzani yang politisi Partai Gerindra ini mengatakan, peristiwa penembakan ini bukan hanya pembuhuan terhadap Mara Salem Harahap alias Marsal, tetapi melukai banyak hal, terutama kalangan pers, dan demokrasi. “Pembunuhan ini juga merupakan ancaman terhadap negara,” kata Ahmad Muzani.

 
Menurut Firdaus, penembakan yang menewaskan Marsal ini bukan semata-mata kejahatan biasa, tetapi perbuatan keji yang berdampak luas terhadap perkembangan demokrasi.

 
“Penembakan itu selain membunuh orang pers, juga mengancam karakter demokrasi yang dikembangkan oleh pers. Kita tahu pers adalah pilar ke-4 demokrasi yang selain mengontrol jalannya demokrasi, juga pelaksana demokrasi,” kata Firdaus yang didampingi Sekretaris Jenderal SMSI Mohammad Nasir, dan anggota Dewan Penasihat SMSI Pusat Ervik Ary Susanto.

  
Muzani  sepakat dengan sikap Firdaus bahwa kepolisian harus segera menyelesaikan secara tuntas penanganan kasus penembakan Marsal. Tidak ada alasan lagi kasus penembakan orang tidak diusut, “Harus diusut tuntas. Adili pelakunya,” kata  Muzani.

 
Ketua Dewan Pers Mohammad NUH, Sabtu (19/6) juga mengecam penembakan terhadap Marsal. “Sebuah kabar duka kembali mewarnai kehidupan pers Indonesia. Pemimpin Redaksi LasserNewsToday, Mara Salem Harahap meninggal dunia Sabtu Juni 2021,” demikian surat pernyataan Dewan Pers yang ditandatangani Mohammad NUH.

NUH juga mendesak aparat kepolisian segera menyelidiki kasus ini secara serius dan seksama. “Pelaku dan motif pembunuhan harus diungkapkan. Rasa keadilan keluarga Mara Salem Harahap juga harus ditegakkan.”

NUH menghimbau agar segenap komunitas pers Sumatera Utara  memperhatikan masalah pembunuhan Marsal dan secara proporsional membantu aparat kepolisian untuk mencari bukti-bukti dan mengungkap fakta.
 
Mara Salem ditembak orang yang belum diketahui identitasnya, di dalam mobilnya yang diperkirakan dalam perjalanan pulang menuju rumahnya di Desa Karang Anyar, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun. Marsal mengalami dua luka sehingga nyawanya tidak tertolong.
   
Kasus penembakan Marsal pekan ini bukan satu-satunya. Sebelumnya terjadi beberapa kali penyerangan terhadap awak media di Sumatera.

 
Menurut catatan, pada 29 Mei 2021 terjadi kasus pembakaran rumah Abdul Kohar Lubis wartawan Linktoday.com di Kota Pematang Siantar.

 
Kemudian 31 Mei, mobil jurnalis Metro TV Pujianto dibakar oleh orang yang tidak dikenal di Sergai. Kemudian 13 Juni 2021, rumah orangtua wartawan di Binjai juga dibakar oleh orang tidak dikenal.

 
Dalam surat pernyataan Dewan Pers, 19 Juni 2021, dijelaskan, semua pihak yang merasa dirugikan pers agar menempuh prosedur penyelesaian sengketa pers seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Pers No. 40 Tahun 1999, dan Peraturan Dewan Pers.

 
Sementara itu Dewan Pers juga meminta segenap unsur pers nasional untuk senantiasa mengutamakan keselamatan diri dan menaati Kode Etik Jurnalistik dalam menjalankan tugas sebagai wartawan.

Kapolda Sumut : "Segera Kita Ungkap Dan Tuntaskan Kasus Ini!"

Selain itu pada 19 Juni 2021 Kapolda Sumut, Irjen Pol Panca Putra didampingi Pangdam I/BB, Mayjen TNI Hassanuddin saat di minta komentarnya oleh Awak Media terkait Pembunuhan Wartawan oleh OTK (Orang Tak di Kenal) mengatakan," Hari ini saya mendapat, ya tadi malam saya mendapat laporan dari Kapolres Simalungun tentang adanya kejadian, ditemukannya seseorang dari hasil pendalaman di ketahui dia orang Awak Media, Awak Media di temukan di jalan dalam kondisi pada bagian kaki di bagian atas itu mengalami luka, diduga nanti akan dilakukan otopsi hari ini juga kepada jenazah untuk memastikan, apa yang menyebabkan kematian dari yang bersangkutan," terangnya.

Lebih lanjut Panca mengatakan," Tetapi dari hasil pemeriksaan tadi pagi pada saat di temukan oleh istrinya, itu kondisi yang bersangkutan , Almarhum masih dalam keadaan sadar, tapi dalam perjalanan di bawa kerumah sakit, yang bersangkutan setelah sampai di rumah sakit ternyata Tuhan menentukan lain," ungkapnya.

"Saya sekali lagi bersama seluruh jajaran dan bapak Pangdam, turut berduka cita atas apa yang dialami temen-temen Awak Media ini," ungkapnya.

"Pada kesempatan ini saya sampaikan, saya sudah membentuk secara tegas, sudah memerintahkan jajaran saya untuk mengungkap kasus itu dan membentuk Tim yang sekarang bekerja di lapangan, Insya Allah mudah-mudahan.. temen-temen mohon dukungan dan doanya..ini bisa segera kita ungkap dan kita tuntaskan..Seperti itu," pungkas Kapolda Sumut Irjen Panca Putra menutup pernyataannya pada Awak Media.

(*) MHI

Wakil Bupati Kowatim Grebek Toko Miras, Alih-alih Dilaporkan Boss Miras Ke Polda Kal-Teng

KAB.KOTA WARINGIN TIMUR, MHI - Wakil Bupati Kota Waringin Timur, Irawati mengakui dan menegaskan bahwa dirinya telah dilaporkan ke Polda Kalimantan Tengah oleh bos miras (Minuman Keras) yang dipergokinya tengah melakukan penjualan kepada para pembeli di Jalan Tjilik Riwut, Kecamatan Baamang, Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, (18/06/2021). 

Irawati menceritakan kronologis kejadiannya pada wartawan bahwa, beberapa waktu lalu, dirinya sudah berkali-kali datang untuk melakukan razia di lokasi tersebut, namun sepertinya terjadi kebocoran, sehingga selalu tidak mendapatkan hasil. 

Setelah itu ia kembali datang bersama sejumlah anggota Satpol PP, dan melihat bahwa di depan toko tersebut dipasang pagar. Karena dibangun di atas drainase, maka membuatnya melakukan pelepasan.

Ia mengaku tidak ada sama sekali merusak atau mengangkut bahan pagar. Bahkan setelah pagar itu dilepas, ditaruh lagi di depan toko milik bos miras tersebut.

“Saya sampai dilaporkan ke Polda Kalteng oleh bos miras. Padahal kami tidak ada merusak pagar miliknya. Hanya melepas, karena berdiri di atas drainase yang secara aturan tidak diperbolehkan,” ujar Irawati kepada wartawan, Kamis, (17/06/2021).

"Namun hal itu justru dianggap oleh bos miras tersebut bahwa saya telah melakukan perusakan, sehingga Bos Miras tersebut melaporkan saya ke Polda Kalteng," imbuhnya.

Kemudian pada, Rabu 16 Juni 2021 malam. Irawati melakukan patroli kembali kelokasi toko Miras Cawan Mas dan melihat toko miras Cawan Mas tersebut buka. Iapun melakukan pengintaian, setelah ada pembeli, langsung ia mendatangi lokasi tersebut, dan memergokinya, namun sayangnya Bos Miras tersebut tidak ada di lokasi dan di duga melarikan diri.

Hingga akhirnya pihak Kepolisian yang hadir untuk menindak lanjuti dengan melakukan penyegelan terhadap toko miras Cawan Mas, sementara sampai saat ini pihak Kepolisisan masih terus melakukan pengejaran terhadap bos miras yang di duga melarikan diri tersebut

.
(Ksm/Red) MHI

"Pajak Sembako", Faizal Hafan Farid : "Menambah Beban Petani dan Peternak", Sri Mulyani : “Jangan Mudah Termakan Hasutan!”

BANDUNG, MHI - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Faizal Hafan Farid menolak rencana Pemerintah mengenakan pajak untuk sembilan bahan pokok (sembako) karena akan menambah beban rakyat.

“Secara pribadi menolak rencana soal tarif pajak itu. Kami akan perjuangkan, jika rencana berbahaya ini benar-benar diusulkan ke DPR RI,” kata Faizal dihubungi wartawan via seluler, Rabu (16/06/2021).

Dia menilai kebijakan pemerintah pusat mengenakan Pajak Penambahan Nilai (PPN) bagi bahan pokok sangat merugikan petani dan peternak. Terlebih di tengah kondisi ekonomi pasca pandemic covid-19, kebijakan tersebut dianggap bertentangan dengan semangat pemulihan perekonomian nasional.

"Kebijakan tersebut jika disetujui akan memberatkan petani dan peternak yang saat ini tengah berjuang agar tetap eksis berusaha," terang Faizal.

Dijelaskannya, lebih dari tiga juta keluarga di Jawa Barat bertumpu pada sektor pertanian. Keberadaannya bahkan menjadi penyangga utama kebutuhan tanaman pangan dan perkebunan nasional.
 
"Profesi petani terhimpit di tengah keterbukaan pasar dunia dan akan semakin terpuruk jika pajak sembako diberlakukan," kata dia.

Pemerintah pusat seharusnya mendorong petani agar tetap eksis dan pulih ekonominya akibat pandemi ini. "Bukan malah memperberat mereka dengan menjadikan bahan pokok untuk dikenakan sebagai objek pajak pertambahan nilai (PPN)," kritiknya.

Sembako yang akan dikenakan PPN itu, lanjut Faizal, diantaranya beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran dan umbi-umbian.

“Belum lama ini kita saksikan pemerintah mengurangi pajak penjualan atas barang mewah dan mengurangi pajak pembelian mobil baru sampai nol persen, lho kenapa sembako yang merupakan kebutuhan sehari-hari seluruh masyarakat malah mau dikenakan pajak?"

.
"Bagi saya kebijakan ini tidak tepat dan salah sasaran, karena mengenakan pajak atas sembako berdampak besar terhadap seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang ekonominya berada pada level menengah bawah".

“Bahkan para petani dan peternak juga bisa terancam gulung tikar, sebab kebijakan ini bukan stimulus tetapi mempersulit perekonomian masyarakat,” pungkas Faizal. 

Menkeu Sri Mulyani Indrawati : “Jangan Mudah Termakan Hasutan!”

Sementara sebelumnya pada (14/6/21), Menkeu Sri Mulyani Indrawati merilis tulisannya sendiri dilengkapi dengan Video berdurasi  0:59 Detik yang diunggah Kemenkeu dan di Share melalui Media Sosial mengenai blusukan yang dilakukannya di pasar Santa, Kebayoran, Jakarta-Selatan, terkait "Pajak Sembako!"

Diceritakan Sri Mulyani bahwa, "Pagi tadi saya pergi ke pasar Santa di Kebayoran belanja sayur-sayur dan buah Indonesia segar dan bumbu-bumbuan, sambil ngobrol dengan beberapa pedagang di sana." ⁣

⁣

"Bu Rahayu pedagang buah bercerita akibat pandemi Covid-19 pembeli di pasar menurun, namun mereka bertahan dan tetap bekerja tak menyerah. Bu Runingsih pedagang sayur yang meneruskan usaha ibunya yang sudah 15 tahun, bahkan mulai melayani pembeli secara online,  dan mengantar barang belanja menggunakan jasa ojek online. Ibu pedagang bumbu gulai, rendang juga melayani pemesanan dan pengiriman bumbu ke pelanggan. Luar biasa daya juang dan kreativitas mereka,"ungkapnya.

Bu Runingsih juga bercerita ia menerima Bantuan produktif usaha mikro (BPUM) Rp 2,4 juta dan Rp 1,2 juta dari Pemerintah yang bermanfaat untuk menambah modal bahan jualannya. Dia bercerita, anaknya yang masih SMP juara kelas dan mendapat bea siswa dari pemerintah. 

Ibu pedagang bumbu menyampaikan kekhawatirannya membaca berita tentang pajak sembako yang dikhawatirkan menaikkan harga jual.

"Saya jelaskan", kata Sri Mulyani "Pemerintah tidak mengenakan pajak sembako yang dijual di pasar tradisional yang menjadi kebutuhan masyarakat umum." 

"Pajak tidak asal dipungut untuk penerimaan negara, namun disusun untuk melaksanakan azas keadilan. Misalnya beras produksi petani kita seperti Cianjur, rojolele, pandan wangi, dll yang merupakan bahan pangan pokok dan dijual di pasar tradisional tidak dipungut pajak (PPN). Namun beras premium impor seperti beras basmati, beras shirataki yang  harganya bisa 5-10 kali lipat dan dikonsumsi masyarakat kelas atas, seharusnya dipungut pajak," papar Menkeu. 

"Demikian juga daging sapi premium seperti daging sapi Kobe, Wagyu yang harganya 10-15 kali lipat harga daging sapi biasa, seharunya perlakukan pajak berbeda dengan bahan kebutuhan pokok rakyat banyak. Itu asas keadilan dalam perpajakan yang lemah dibantu dan dikuatkan dan yang kuat membantu dan berkontribusi," imbuhnya.

Menurut Sri, "Dalam menghadapi dampak Covid yang berat, saat ini Pemerintah justru memberikan banyak insentif pajak untuk memulihkan ekonomi. Pajak UMKM, pajak karyawan (PPH 21) dibebaskan dan ditanggung pemerintahan. Pemerintah membantu rakyat melalui bantuan sosial, bantuan modal UMKM seperti yang telah diterima pedagang sayur di Pasar Santa tersebut, diskon listrik rumah tangga kelas bawah, internet gratis bagi siswa, mahasiswa dan guru,"tuturnya 

Lebih lanjut Menkeu mengatakan, bahwa."Pemerintah juga memberikan vaksin gratis dan biaya rawat gratis bagi yang terkena Covid. Inilah fokus pemerintah saat ini, yaitu melindungi rakyat, ekonomi dan dunia usaha agar bisa tidak hanya bertahan namun pulih kembali secara kuat. Semangat para pedagang untuk bangkit sungguh luar biasa," katanya.

"Ayo kita jaga dan pulihkan bersama ekonomi kita. Jangan lupa untuk terus patuhi protokol kesehatan saat melakukan berbagai aktivitas!, Himbau Menkeu, seraya menegaskan, “Jangan Mudah Termakan Hasutan”, tegas Sri Mulyani menutup cerita blusukannya.

(Armagedon) MHI 

Presiden RI Tinjau Vaksinasi Massal Bagi Pekerja Pelabuhan Dan Masyarakat Maritim di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta

JAKARTA, MHI - Presiden Joko Widodo kembali meninjau pelaksanaan vaksinasi massal dalam rangka percepatan vaksinasi untuk mencapai target satu juta penyuntikan pada Juli mendatang. Vaksinasi massal yang ditujukan bagi para pekerja pelabuhan dan masyarakat maritim tersebut digelar di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, pada Kamis, (10/6/2021).

"Siang hari ini saya berkunjung untuk meninjau pelaksanaan vaksinasi di Pelabuhan Sunda Kelapa yang ditujukan untuk para pekerja pelabuhan dan juga warga masyarakat di sekitar Pelabuhan Sunda Kelapa," ujar Presiden dalam keterangannya di lokasi, selepas peninjauan.

Vaksinasi massal terus digencarkan pemerintah sebagai salah satu upaya untuk mencegah penyebaran Covid-19, terutama bagi mereka yang memiliki tingkat interaksi tinggi dalam pekerjaannya, seperti anak buah kapal (ABK) hingga pekerja bongkar muat.

"Dengan vaksinasi ini kita harapkan ada perlindungan terhadap para pekerja di Pelabuhan Sunda Kelapa ini dan kita harapkan penyebaran Covid-19 bisa kita cegah," jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, sedikitnya 1.000 orang menerima suntikan vaksin AstraZeneca. Sementara itu, sasaran peserta vaksinasi di Pelabuhan Sunda Kelapa secara keseluruhan berjumlah 3.000 hingga 4.000 orang. Vaksinasi rencananya akan dilaksanakan dalam tiga hari, dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB setiap harinya.

"Hari ini peserta vaksin kurang lebih 1.000 orang dan kita harapkan ini akan terus berlanjut dengan tambahan jumlah yang lebih banyak lagi," tandas Presiden.

Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan vaksinasi di Pelabuhan Sunda Kelapa antara lain, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

(Red) MHI

Sumber : Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Telepon Kapolri, Presiden Tanggapi Langsung Keluhan Sopir Kontainer Terkait Pungli Dan Premanisme di Tanjung Priok

JAKARTA, MHI - Belasan sopir kontainer tampak duduk rapi di satu sudut, di antara kontainer yang bertumpuk di perbatasan Dermaga Jakarta International Container Terminal (JICT) dan Terminal Peti Kemas Koja, Kamis, 10 Juni 2021. Mereka menanti kedatangan Presiden Joko Widodo yang hendak berdialog dengan mereka.

"Pagi hari ini saya senang bisa bertemu dengan Bapak-Bapak semuanya. Saya mendapatkan keluhan yang saya lihat dari media sosial, terutama driver banyak yang mengeluh karena urusan bongkar muat," ucap Presiden membuka dialog.

Presiden Jokowi sengaja menyempatkan diri bertemu para sopir kontainer untuk mendengar langsung keluhan yang mereka alami, terutama soal pungutan liar (pungli). Presiden berpandangan bahwa seharusnya para sopir kontainer merasa nyaman saat bekerja, terutama di tengah situasi sulit akibat pandemi Covid-19.

"Driver mestinya merasa nyaman semuanya. Jangan sampai ada yang mengeluh karena banyaknya pungutan. Itu yang mau saya kejar, kalau ada. Silakan," ungkapnya.

Agung Kurniawan, seorang sopir kontainer lantas mengacungkan tangan dan menyampaikan keluh kesahnya selama menjadi sopir kontainer. Pria kelahiran Ngawi, 38 tahun silam ini menjelaskan bahwa para sopir kontainer kerap menjadi sasaran tindak premanisme.

"Begitu keadaan macet, itu di depannya ada yang dinaiki mobilnya, naik ke atas mobil bawa celurit atau nodong begitu, itu enggak ada yang berani menolong, Pak. Padahal itu depan, belakang, samping, kanan itu kan kendaraan semua, dan itu orang semua, dan itu sangat memprihatinkan," ujar Agung.

"Karena dia takut, kalau posisinya nanti dia membantu, preman-preman itu akan menyerang balik ke dirinya. Maka dia lebih memilih tutup kaca. Dan itu memprihatinkan sekali begitu, Pak," lanjutnya.

Hal ini diamini oleh rekannya sesama sopir kontainer, Abdul Hakim, yang menyebut bahwa kemacetan merupakan penyebab para preman bisa leluasa menjalankan aksinya. 

"Kalau mungkin lancar, ini mungkin tidak ada, Pak. Jadi ini kendala kita ini kemacetan aslinya, Pak. Jadi kami mohon kepada Bapak Presiden, bagaimana solusi ini ke depannya, kami. Karena kami, Pak sakit hati sebenarnya, Pak kalau dibilang sakit hati. Saya kira begitu. Tidak ada kenyamanan untuk sopir kami, sopir-sopir yang mengemudi di Tanjung Priok," keluhnya.

Selain soal premanisme, Abdul Hakim juga menceritakan soal banyaknya pungutan liar di sejumlah depo. Depo sendiri adalah tempat meletakkan kontainer yang sudah dipakai atau mengambil kontainer yang akan dipakai shipping line. Menurutnya, para karyawan depo sering meminta imbalan berupa uang tip agar laporannya bisa diproses segera.

"(Mereka) itu meminta imbalan lah, kalau enggak dikasih kadang diperlambat. Itu memang benar-benar, seperti Fortune, Dwipa, hampir semua depo rata-rata. Itu Pak. Yang sekarang itu yang saya perhatikan itu yang agak-agak bersih cuma namanya Depo Seacon dan Depo Puninar, agak bersih sedikit. Lainnya hampir rata-rata ada pungli, Pak," beber pria berusia 43 tahun tersebut.

"Jadi contoh, Pak. Kita kan bawa kontainer nih, kosongan lah atau pun mau ambil (dalam keadaan) kosongan. Nah, kita laporan, kan. Diambillah. Itu harus ada uang tip, ia bilang 'Boleh, ya?' atau lima ribu. Paling kadang-kadang lima belas ribu, ada yang dua puluh ribu. Itu, kalau enggak dikasih, ya masih dikerjakan cuma diperlambat. Alasannya, 'Yang sana dulu, yang ada duitnya' katakan saya begitu, tapi kalau mereka itu enggak mau ngomong, Pak. Jadi begitu kira-kira, Pak pungli di dalam depo itu, Pak," ungkapnya.

Mendengar cerita para sopir kontainer, Presiden lantas memanggil ajudannya, Kolonel Pnb. Abdul Haris. Rupanya, Presiden meminta ia menghubungi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui telepon.

"Pak Kapolri selamat pagi," sapa Presiden.

"Siap, selamat pagi Bapak Presiden," jawab Kapolri di ujung telepon.

"Enggak, ini saya di Tanjung Priok, banyak keluhan dari para driver kontainer yang berkaitan dengan pungutan liar di Fortune, di NPCT 1, kemudian di Depo Dwipa. Pertama itu," jelas Presiden.

"Siap," jawab Kapolri.

"Yang kedua, juga kalau pas macet itu banyak driver yang dipalak preman-preman. Keluhan-keluhan ini tolong bisa diselesaikan. Itu saja Kapolri," ujar Presiden,

"Siap Bapak," jawab Kapolri.

Presiden mengatakan bahwa dirinya sudah menangkap situasi yang ada dan apa yang diinginkan oleh para sopir kontainer. Presiden juga menegaskan bahwa dirinya akan terus mengikuti proses ini sehingga keluhan-keluhan yang disampaikan bisa diselesaikan.

"Perintahnya ke Kapolri biar semuanya jelas dan bisa diselesaikan di lapangan. Nanti akan saya ikuti proses ini. Kalau keluhan-keluhan seperti itu tidak diselesaikan, sudah pendapatannya sedikit, masih kena preman, masih kena pungli, itu yang saya baca di status-status di media sosial. Keluhan-keluhan seperti itu memang harus kita selesaikan dan diperhatikan," tandasnya.

Sebelumnya, sebuah cuitan berisi video curhat seorang sopir kontainer sempat viral di Twitter. Dalam video yang diunggah ulang oleh akun @ferry_kdg di Twitter itu, sopir minta perhatian ke Presiden Jokowi untuk menertibkan tiga depo yaitu Fortune, Dwipa dan New Priok Container Terminal One (NCPT 1).

"Andai saja statusku dibaca oleh Pak Presiden, saya tidak minta apa-apa tidak minta uang, tidak minta mobil, tidak minta kekayaan ke Pak Presiden.

Cuma satu tolong bubarkan Depo Fortune, NPCT 1, sama Depo Dwipa," demikian rintihan sopir dalam video tersebut.

Sopir tersebut juga merasa kemacetan parah di Tanjung Priok telah berdampak pada pendapatan dan nafkah yang ia berikan ke keluarga. Demikian juga dengan pungli yang kerap dilakukan oleh sejumlah depo kontainer.

"Tolong pak, saya mohon tolong dengan sangat hormat saya ke pak Presiden, sakit pak dimarahin istri terus, pulang gak pernah bawa duit. Jalannya macet mulu, sama itu bertiga (depo), enggak G Fortune ya Dwipa, ya NPCT 1 pak. Sakit pak, setoran banyak, order banyak tapi gak muter, karena mandek jalannya Pak. Saya mohon Pak tolong dengarkan keluhan driver Tanjung Priok pak," ujar sopir dalam narasi video yang telah dicuit ulang sebanyak 4.165 kali dan disukai 8.846 kali itu.

(Red) MHI

Sumber : Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

TPNPB-OPM Umumkan Peringatan Keras Agar Seluruh Warga Sipil Imigran Untuk Keluar Dari Wilayah Konflik

PAPUA, MHI - Juru Bucara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Sebby Sambom mengumumkan peringatan keras kepada seluruh warga sipil imigran, terutama yang berada di daerah konflik bersenjata seperti Intan Jaya, Puncak Papua dan Ndugama agar segera keluar dari daerah tersebut, (7/6/2021).

Dalam video berdurasi 02:30 Detik yang diunggahnya Sebby Sambom menegaskan," Kami dari meneyeme markas pusat mengumumkan peringatan keras kepada semua orang Indonesia, warga Imigran yang datang cari makan ditanah Papua...baik didaerah konflik perang Papua terutama...kami berikan peringatan untuk anda segera tinggalkan wilayah konflik perang yaitu Intan Jaya, Puncak Papua dan Ndugama," tegasnya, (6/6/2021).

Lebih lanjut Sebby Sambom menjelaskan," Sebab, wilayah itu TPNPB tidak akan bertanggung jawab kalau anda mati disana, jangan alasan itu tukang bangunankah, tukang ojekkah, tidak ada alasan, kami sudah umumkan wilayah itu, wilayah perang," ungkapnya.

"Jadi biarkan TNI/Polri, pasukan setankah, harimaukah, buaya yang datang tinggal di situ, lawan nih TPNPB," tandasnya.

"Dan kami percaya TPNPB akan bakar semua kota-kota, bangunan apa saja akan di bakar...itu perintah,"

"Sebab kami tidak butuh pembangunan yang Indonesia lakukan itu, kami akan bangun negeri kami dengan uang kami sendiri setelah kami merdeka sendiri...kami tidak butuh pembangunan Indonesia dan Indonesia itu hanya pencitraan saja, itu kami tidak perlu...dan rakyat bangsa Papua sedunia faham dan saran baik tentang hal ini," ujar Sambom.

Juru bicara TPNPB juga menegaskan," Sekarang pikir untuk bangkit dan lawan, mendirikan negara dalam tahun ini,"tegasnya, dan di tegaskannya lagi,"Dua tiga tahun terakhir ini supaya kita membangun negeri sendiri, ada orang-orang west Papua jadi Menteri sendiri, jadi duta besar di seluruh dunia, bukan jadi pembantu Indonesia, bawa pergi tundik-tunduk kepada Jakarta..hormat, Pak Menteri hirmat-hormat itu sop..demikian terima kasih atas perhatian anda," tutup Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom.

(Red) MHI

TPNPB-OPM Tembak Mati Tiga Warga Sipil Dan Lukai Lainnya, Veronica Koman Menuduh TNI/Polri Pelakunya

PAPUA, MHI - Kelompok Teroris Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB)/Organisasi Papua Merdeka (OPM) telah menembak mati tiga warga masyarakat sipil di kampung Niporolome Distrik Ilaga Kabupaten Puncak.

 
Salah satu dari korban meninggal dunia adalah Patianus Kogoya Kepala Kampung Niporolome, dua korban lainnya Petena Murib dan Nelius Kogoya, Jumat (4/6/21).

Tewasnya Kepala Kampung Niporolome dan dua warganya dilaporkan sekitar 50 warga kampung yang datang ke Polres Puncak sekitar pukul 11.15 WIT.

Selain itu tiga warga lainnya mengalami luka tembak, Mandis Murib luka di betis kanan, Lesminus Murib luka tembak di pergelangan kaki kanan dan Jelemina Wanimbo (perempuan) luka tembak di pelipis mata kanan.

Atas laporan itu, aparat gabungan TNI-Polri yang masih melakukan penyisiran di area bandara segera melakukan evakuasi jenazah korban penembakan tersebut.

Kasatgas Humas Ops Nemangkawi Kombes Pol M Iqbal Alqudusy mengatakan sekitar pukul 12.15 WIT, 2 jenazah berhasil dievakuasi yaitu Nelius Kogoya dan Petena Murib oleh pasukan TNI-Polri ke Puskesmas Ilaga, untuk 1 jenazah lagi masih dilakukan pencarian beserta korban luka-luka lainnya.

“Atas penyampaian perwakilan dari warga sipil atas nama Enos Murib agar jenazah setelah diidentifikasi dapat kirim ke Kampung Niporolome untuk dikebumikan secara adat dan meminta perlindungan sepenuhnya dari aparat keamanan untuk menjaga warga masyarakat yang akan mengamankan diri ke kota Ilaga," kata Iqbal.

Sementara itu aparat TNI/Polri terlibat baku tembak dengan Kelompok teroris OPM sejak Jumat dini hari (04/06/2021) hingga pukul 11.30 WIT di sekitar Bandara Aminggaru Ilaga.

Tidak hanya itu, Kelompok Teroris OPM juga membakar Menara ATC di Kantor Unit Penyelenggara Bandara Udara (UPBU) dan Kantor AirNav di Ilaga, usai baku tembak dengan aparat TNI-Polri.

Sehari sebelumnya,  anggota Kelompok Teroris OMP juga menembak mati tukang bangunan Habel Alenti (30) di Kampung Eromaga, Distrik Emukia, Kabupaten Puncak.

Atas kejadian ini Kapen Kogabwilhan III, Kolonel CZI IGN Suriastawa saat dihubungi via telepon, Jumat (4/6) kembali menegaskan bahwa pembakaran bangunan disekitar Bandara Aminggaru dan penembakan terhadap warga sipil yang dilakukan kelompok teroris OPM itu, semakin membuktikan bahwa front bersenjata OPM adalah organisasi teroris.

“Semakin jelas bahwa yang dilakukan mereka (OPM) adalah aksi teror, yang menjadi musuh bersama untuk dilakukan tindakan tegas baik dari aparat keamanan maupun seluruh masyarakat,” ucapnya.

Menurut Suriastawa, kejadian ini telah direncanakan secara sistematis oleh tiga front perjuangan Kelompok teroris OPM. Front bersenjatanya melakukan pengerusakan dan pembunuhan. Front politik dan front klandestinnya membuat berita bohong dan memutar balikkan fakta. Biasanya media dan tokoh pendukung propaganda teroris OPM akan menyebarkan di media online dan media sosial, tambah Suriastawa.

Tuduhan Veronica Koman

Sementara berdasarkan pantauan redaksi, akun twitter Veronica Koman telah mengunggah postingan tweetnya terkait kejadian ini dan menuduh pelakunya adalah militer Indonesia.

"Dini hari, tiga warga sipil Papua Barat ditembak mati oleh militer Indonesia saat penggerebekan di Desa Nipulame: Petianus Kogoya (kepala desa), Patena Murib, Melius Kogoya serta empat warga sipil lainnya termasuk anak-anak terluka.," kata Veronica Koman dalam tweetnya.

Dalam Tweets lainnya Veronica mengatakan," Wahai media yang beritakan bahwa para korban dibunuh oleh ‘KKB’ bukan oleh TNI/Polri, berani kalian bicara dengan pihak keluarga dan masyarakat yang kebumikan para korban siang tadi?," ungkapnya.

Disisi lain, Suriastawa menghimbau masyarakat untuk selalu mewaspadai provokasi dari kelompok teroris OPM yang selalu memutarbalikkan fakta dan menyebarkan hoaks dan narasi negatif tentang Papua. 

“Harus ada tindakan tegas terhadap front klandestin dan front politik yang jelas-jelas mendukung propaganda teroris OPM, seperti pernah disampaikan Menkopolhukam,” tegasnya.

Sampai berita ini diturunkan belum ada konfirmasi dan keterangan dari Bupati Puncak ataupun pejabat Pemda lain terkait kejadian ini.

(Red) MHI

Pembentukan Tim Kepanitiaan Persiapan Rakerda SMSI 28 Juli 2021 di Bakmi Kota Lama, Cikarang Pusat, Kab.Bekasi

BEKASI, MHI - Dalam rangka persiapan Rapat Kerja Daerah, Serikat Media Siber Indonesia (Rakerda SMSI) Bekasi Raya menyelenggarakaan rapat kepanitiaan di Bakmi Kota Lama, Komplek Pertokoan Icon City Kota Delta Mas,Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, Kamis (03/06/2021).

Hadir dalam rapat tersebut, Ketua SMSI Bekasi Raya, Doni Ardon didampingi Sekretaris Leksono Budiarto, Bendahara Anwar Soleh dan pengurus serta 17 CEO perusahaan media siber lainnya yang tergabung dalam keanggotaan SMSI Bekasi Raya.

Selain itu juga hadir penasehat SMSI Bekasi Raya Heru Budian Timor bersama Komandan Batalyon D Pelopor Satbrimob PMJ Kompol Budi Prasetyo diwakili Wadanyon Kompol Hendrik dan Kanit Intel Polsek Cikarang Pusat Iptu Suroso mewakili Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Hendra Gunawan.

Dalam pembukaannya, Doni Ardon menyampaikan bahwa kegiatan Rakerda SMSI Bekasi Raya kali ini mengambil momentum Hari Bhayangkara dengan mengusung tema Penguatan Peran SMSI Membangun Perusahaan Media Siber yang Profesional dan Terpercaya. Pemilihan tema ini didasarkan atas perlunya penguatan peran pers sebagai sumber informasi yang layak dipercaya.

"Untuk bisa dipercaya oleh masyarakat pembaca, kita perlu memperkuat SDM wartawan dan perusahaan medianya, dan kalau sudah dipercaya saya yakin berbondong bondong kerjasama terbangun antara perusahaan pers dengan insymtansi, baik swasta mapupun pemerintah," ucapnya.

 
Dalam kesempatan tersebut, Wadanyon Kompol Hendrik menyampaikan pesan Danyon Kompol Budi Prasetya bahwa pihaknya mendukung secara penuh kegiatan SMSI Bekasi Raya.

 
"Barusan juga saya mendapat kabar dari Dansat Brimob Kombes Pol Gatot Mangkurat, P.PJ., S.I.K bahwasanya beliau pun sangat mensupport kegiatan yang akan dilaksanakan SMSI Bekasi Raya," ucap Kompol Hendrik.

Hal sama diungkapkan Kanit Intel Polsek Cikarang Pusat Iptu Suroso. Dirinya diperintahkan KBO Sat Intel Polres Metro Bekasi untuk hadir mewakili Polres Metro Bekasi guna memenuhi undangan Ketua SMSI Bekasi Raya.

"Mari kita perkuat kerjasama pers terhadap Polri melalui momentum Hari Bhayangkara ke 75 tahun 2021 untuk memberantas berita-berita hoax dan ujaran kebencian yang memecahbelah peersatuan kesatuan," harapnya.

Rapat yang dipimpin wakil ketua bidang verifikasi Rochmatillah memutuskan pelaksanaan Rakerda SMSI Bekasi Raya akan diselenggarakan pada Hari Rabu tanggal 28 Juli 2021.

 
Selain membahas program kerja SMSI Bekasi Raya, dalam Rakerda kali ini juga dirangkai dengan agenda dialog media yang akan melibatkan beberapa narasumber dari Dewan Pers serta mengundang para CEO media siber, cetak, TV dan radio serta unsur forkopimda Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi serta utusan pengusaha kawasan industri.

Berikut susunan kepanitiaan Rakerda SMSI Bekasi Raya tahun anggaran 2021-2022, yakni Pembina Kapolres Metro Bekasi, KBP Hendra Gunawan dan Komandan Batalyon D Pelopor Satbrimob Polda Metro Jaya, Kompol Budi Prasetya.

Lalu pengarah Sekretaris SMSI Provinsi Jawa Barat, Arie, enasehat SMSI Bekasi Raya, Heru Budian Timor, Ketua SMSI Bekasi Raya, Doni Ardon dan Sekretaris SMSI Bekasi, Leksono Budiarto.

 
Adapun panitia pelaksana yakni ketua Imam A (Pemimpin Redaksi bpbdnews.com), sekretaris Yayat Hidayat (Pemimpin Redaksi suaratopan.com) dan Bendahara J Laoly (Redaktur nawacitapost.com).

Selanjutnya seksi Humas yakni Paulus (Koordinator Liputan postkeadilan.com) dan Irwan (CEO mediahukumindonesia.com, koranrepublik.com, wartaberitanasional.com), seksi konsumsi Ebeth Saeful (Pemimpin Perusahaan koranwantara.com), seksi peralatan Jamaludin (Koord.buser86.com), seksi acara Dwi Syahputra (Redaktur mutiaratv.com) dan Jito. 

(*) MHI