"Pajak Sembako", Faizal Hafan Farid : "Menambah Beban Petani dan Peternak", Sri Mulyani : “Jangan Mudah Termakan Hasutan!”

BANDUNG, MHI - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Faizal Hafan Farid menolak rencana Pemerintah mengenakan pajak untuk sembilan bahan pokok (sembako) karena akan menambah beban rakyat.

“Secara pribadi menolak rencana soal tarif pajak itu. Kami akan perjuangkan, jika rencana berbahaya ini benar-benar diusulkan ke DPR RI,” kata Faizal dihubungi wartawan via seluler, Rabu (16/06/2021).

Dia menilai kebijakan pemerintah pusat mengenakan Pajak Penambahan Nilai (PPN) bagi bahan pokok sangat merugikan petani dan peternak. Terlebih di tengah kondisi ekonomi pasca pandemic covid-19, kebijakan tersebut dianggap bertentangan dengan semangat pemulihan perekonomian nasional.

"Kebijakan tersebut jika disetujui akan memberatkan petani dan peternak yang saat ini tengah berjuang agar tetap eksis berusaha," terang Faizal.

Dijelaskannya, lebih dari tiga juta keluarga di Jawa Barat bertumpu pada sektor pertanian. Keberadaannya bahkan menjadi penyangga utama kebutuhan tanaman pangan dan perkebunan nasional.
 
"Profesi petani terhimpit di tengah keterbukaan pasar dunia dan akan semakin terpuruk jika pajak sembako diberlakukan," kata dia.

Pemerintah pusat seharusnya mendorong petani agar tetap eksis dan pulih ekonominya akibat pandemi ini. "Bukan malah memperberat mereka dengan menjadikan bahan pokok untuk dikenakan sebagai objek pajak pertambahan nilai (PPN)," kritiknya.

Sembako yang akan dikenakan PPN itu, lanjut Faizal, diantaranya beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran dan umbi-umbian.

“Belum lama ini kita saksikan pemerintah mengurangi pajak penjualan atas barang mewah dan mengurangi pajak pembelian mobil baru sampai nol persen, lho kenapa sembako yang merupakan kebutuhan sehari-hari seluruh masyarakat malah mau dikenakan pajak?"

.
"Bagi saya kebijakan ini tidak tepat dan salah sasaran, karena mengenakan pajak atas sembako berdampak besar terhadap seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang ekonominya berada pada level menengah bawah".

“Bahkan para petani dan peternak juga bisa terancam gulung tikar, sebab kebijakan ini bukan stimulus tetapi mempersulit perekonomian masyarakat,” pungkas Faizal. 

Menkeu Sri Mulyani Indrawati : “Jangan Mudah Termakan Hasutan!”

Sementara sebelumnya pada (14/6/21), Menkeu Sri Mulyani Indrawati merilis tulisannya sendiri dilengkapi dengan Video berdurasi  0:59 Detik yang diunggah Kemenkeu dan di Share melalui Media Sosial mengenai blusukan yang dilakukannya di pasar Santa, Kebayoran, Jakarta-Selatan, terkait "Pajak Sembako!"

Diceritakan Sri Mulyani bahwa, "Pagi tadi saya pergi ke pasar Santa di Kebayoran belanja sayur-sayur dan buah Indonesia segar dan bumbu-bumbuan, sambil ngobrol dengan beberapa pedagang di sana." ⁣

⁣

"Bu Rahayu pedagang buah bercerita akibat pandemi Covid-19 pembeli di pasar menurun, namun mereka bertahan dan tetap bekerja tak menyerah. Bu Runingsih pedagang sayur yang meneruskan usaha ibunya yang sudah 15 tahun, bahkan mulai melayani pembeli secara online,  dan mengantar barang belanja menggunakan jasa ojek online. Ibu pedagang bumbu gulai, rendang juga melayani pemesanan dan pengiriman bumbu ke pelanggan. Luar biasa daya juang dan kreativitas mereka,"ungkapnya.

Bu Runingsih juga bercerita ia menerima Bantuan produktif usaha mikro (BPUM) Rp 2,4 juta dan Rp 1,2 juta dari Pemerintah yang bermanfaat untuk menambah modal bahan jualannya. Dia bercerita, anaknya yang masih SMP juara kelas dan mendapat bea siswa dari pemerintah. 

Ibu pedagang bumbu menyampaikan kekhawatirannya membaca berita tentang pajak sembako yang dikhawatirkan menaikkan harga jual.

"Saya jelaskan", kata Sri Mulyani "Pemerintah tidak mengenakan pajak sembako yang dijual di pasar tradisional yang menjadi kebutuhan masyarakat umum." 

"Pajak tidak asal dipungut untuk penerimaan negara, namun disusun untuk melaksanakan azas keadilan. Misalnya beras produksi petani kita seperti Cianjur, rojolele, pandan wangi, dll yang merupakan bahan pangan pokok dan dijual di pasar tradisional tidak dipungut pajak (PPN). Namun beras premium impor seperti beras basmati, beras shirataki yang  harganya bisa 5-10 kali lipat dan dikonsumsi masyarakat kelas atas, seharusnya dipungut pajak," papar Menkeu. 

"Demikian juga daging sapi premium seperti daging sapi Kobe, Wagyu yang harganya 10-15 kali lipat harga daging sapi biasa, seharunya perlakukan pajak berbeda dengan bahan kebutuhan pokok rakyat banyak. Itu asas keadilan dalam perpajakan yang lemah dibantu dan dikuatkan dan yang kuat membantu dan berkontribusi," imbuhnya.

Menurut Sri, "Dalam menghadapi dampak Covid yang berat, saat ini Pemerintah justru memberikan banyak insentif pajak untuk memulihkan ekonomi. Pajak UMKM, pajak karyawan (PPH 21) dibebaskan dan ditanggung pemerintahan. Pemerintah membantu rakyat melalui bantuan sosial, bantuan modal UMKM seperti yang telah diterima pedagang sayur di Pasar Santa tersebut, diskon listrik rumah tangga kelas bawah, internet gratis bagi siswa, mahasiswa dan guru,"tuturnya 

Lebih lanjut Menkeu mengatakan, bahwa."Pemerintah juga memberikan vaksin gratis dan biaya rawat gratis bagi yang terkena Covid. Inilah fokus pemerintah saat ini, yaitu melindungi rakyat, ekonomi dan dunia usaha agar bisa tidak hanya bertahan namun pulih kembali secara kuat. Semangat para pedagang untuk bangkit sungguh luar biasa," katanya.

"Ayo kita jaga dan pulihkan bersama ekonomi kita. Jangan lupa untuk terus patuhi protokol kesehatan saat melakukan berbagai aktivitas!, Himbau Menkeu, seraya menegaskan, “Jangan Mudah Termakan Hasutan”, tegas Sri Mulyani menutup cerita blusukannya.

(Armagedon) MHI 

Presiden RI Tinjau Vaksinasi Massal Bagi Pekerja Pelabuhan Dan Masyarakat Maritim di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta

JAKARTA, MHI - Presiden Joko Widodo kembali meninjau pelaksanaan vaksinasi massal dalam rangka percepatan vaksinasi untuk mencapai target satu juta penyuntikan pada Juli mendatang. Vaksinasi massal yang ditujukan bagi para pekerja pelabuhan dan masyarakat maritim tersebut digelar di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, pada Kamis, (10/6/2021).

"Siang hari ini saya berkunjung untuk meninjau pelaksanaan vaksinasi di Pelabuhan Sunda Kelapa yang ditujukan untuk para pekerja pelabuhan dan juga warga masyarakat di sekitar Pelabuhan Sunda Kelapa," ujar Presiden dalam keterangannya di lokasi, selepas peninjauan.

Vaksinasi massal terus digencarkan pemerintah sebagai salah satu upaya untuk mencegah penyebaran Covid-19, terutama bagi mereka yang memiliki tingkat interaksi tinggi dalam pekerjaannya, seperti anak buah kapal (ABK) hingga pekerja bongkar muat.

"Dengan vaksinasi ini kita harapkan ada perlindungan terhadap para pekerja di Pelabuhan Sunda Kelapa ini dan kita harapkan penyebaran Covid-19 bisa kita cegah," jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, sedikitnya 1.000 orang menerima suntikan vaksin AstraZeneca. Sementara itu, sasaran peserta vaksinasi di Pelabuhan Sunda Kelapa secara keseluruhan berjumlah 3.000 hingga 4.000 orang. Vaksinasi rencananya akan dilaksanakan dalam tiga hari, dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB setiap harinya.

"Hari ini peserta vaksin kurang lebih 1.000 orang dan kita harapkan ini akan terus berlanjut dengan tambahan jumlah yang lebih banyak lagi," tandas Presiden.

Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan vaksinasi di Pelabuhan Sunda Kelapa antara lain, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

(Red) MHI

Sumber : Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Telepon Kapolri, Presiden Tanggapi Langsung Keluhan Sopir Kontainer Terkait Pungli Dan Premanisme di Tanjung Priok

JAKARTA, MHI - Belasan sopir kontainer tampak duduk rapi di satu sudut, di antara kontainer yang bertumpuk di perbatasan Dermaga Jakarta International Container Terminal (JICT) dan Terminal Peti Kemas Koja, Kamis, 10 Juni 2021. Mereka menanti kedatangan Presiden Joko Widodo yang hendak berdialog dengan mereka.

"Pagi hari ini saya senang bisa bertemu dengan Bapak-Bapak semuanya. Saya mendapatkan keluhan yang saya lihat dari media sosial, terutama driver banyak yang mengeluh karena urusan bongkar muat," ucap Presiden membuka dialog.

Presiden Jokowi sengaja menyempatkan diri bertemu para sopir kontainer untuk mendengar langsung keluhan yang mereka alami, terutama soal pungutan liar (pungli). Presiden berpandangan bahwa seharusnya para sopir kontainer merasa nyaman saat bekerja, terutama di tengah situasi sulit akibat pandemi Covid-19.

"Driver mestinya merasa nyaman semuanya. Jangan sampai ada yang mengeluh karena banyaknya pungutan. Itu yang mau saya kejar, kalau ada. Silakan," ungkapnya.

Agung Kurniawan, seorang sopir kontainer lantas mengacungkan tangan dan menyampaikan keluh kesahnya selama menjadi sopir kontainer. Pria kelahiran Ngawi, 38 tahun silam ini menjelaskan bahwa para sopir kontainer kerap menjadi sasaran tindak premanisme.

"Begitu keadaan macet, itu di depannya ada yang dinaiki mobilnya, naik ke atas mobil bawa celurit atau nodong begitu, itu enggak ada yang berani menolong, Pak. Padahal itu depan, belakang, samping, kanan itu kan kendaraan semua, dan itu orang semua, dan itu sangat memprihatinkan," ujar Agung.

"Karena dia takut, kalau posisinya nanti dia membantu, preman-preman itu akan menyerang balik ke dirinya. Maka dia lebih memilih tutup kaca. Dan itu memprihatinkan sekali begitu, Pak," lanjutnya.

Hal ini diamini oleh rekannya sesama sopir kontainer, Abdul Hakim, yang menyebut bahwa kemacetan merupakan penyebab para preman bisa leluasa menjalankan aksinya. 

"Kalau mungkin lancar, ini mungkin tidak ada, Pak. Jadi ini kendala kita ini kemacetan aslinya, Pak. Jadi kami mohon kepada Bapak Presiden, bagaimana solusi ini ke depannya, kami. Karena kami, Pak sakit hati sebenarnya, Pak kalau dibilang sakit hati. Saya kira begitu. Tidak ada kenyamanan untuk sopir kami, sopir-sopir yang mengemudi di Tanjung Priok," keluhnya.

Selain soal premanisme, Abdul Hakim juga menceritakan soal banyaknya pungutan liar di sejumlah depo. Depo sendiri adalah tempat meletakkan kontainer yang sudah dipakai atau mengambil kontainer yang akan dipakai shipping line. Menurutnya, para karyawan depo sering meminta imbalan berupa uang tip agar laporannya bisa diproses segera.

"(Mereka) itu meminta imbalan lah, kalau enggak dikasih kadang diperlambat. Itu memang benar-benar, seperti Fortune, Dwipa, hampir semua depo rata-rata. Itu Pak. Yang sekarang itu yang saya perhatikan itu yang agak-agak bersih cuma namanya Depo Seacon dan Depo Puninar, agak bersih sedikit. Lainnya hampir rata-rata ada pungli, Pak," beber pria berusia 43 tahun tersebut.

"Jadi contoh, Pak. Kita kan bawa kontainer nih, kosongan lah atau pun mau ambil (dalam keadaan) kosongan. Nah, kita laporan, kan. Diambillah. Itu harus ada uang tip, ia bilang 'Boleh, ya?' atau lima ribu. Paling kadang-kadang lima belas ribu, ada yang dua puluh ribu. Itu, kalau enggak dikasih, ya masih dikerjakan cuma diperlambat. Alasannya, 'Yang sana dulu, yang ada duitnya' katakan saya begitu, tapi kalau mereka itu enggak mau ngomong, Pak. Jadi begitu kira-kira, Pak pungli di dalam depo itu, Pak," ungkapnya.

Mendengar cerita para sopir kontainer, Presiden lantas memanggil ajudannya, Kolonel Pnb. Abdul Haris. Rupanya, Presiden meminta ia menghubungi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui telepon.

"Pak Kapolri selamat pagi," sapa Presiden.

"Siap, selamat pagi Bapak Presiden," jawab Kapolri di ujung telepon.

"Enggak, ini saya di Tanjung Priok, banyak keluhan dari para driver kontainer yang berkaitan dengan pungutan liar di Fortune, di NPCT 1, kemudian di Depo Dwipa. Pertama itu," jelas Presiden.

"Siap," jawab Kapolri.

"Yang kedua, juga kalau pas macet itu banyak driver yang dipalak preman-preman. Keluhan-keluhan ini tolong bisa diselesaikan. Itu saja Kapolri," ujar Presiden,

"Siap Bapak," jawab Kapolri.

Presiden mengatakan bahwa dirinya sudah menangkap situasi yang ada dan apa yang diinginkan oleh para sopir kontainer. Presiden juga menegaskan bahwa dirinya akan terus mengikuti proses ini sehingga keluhan-keluhan yang disampaikan bisa diselesaikan.

"Perintahnya ke Kapolri biar semuanya jelas dan bisa diselesaikan di lapangan. Nanti akan saya ikuti proses ini. Kalau keluhan-keluhan seperti itu tidak diselesaikan, sudah pendapatannya sedikit, masih kena preman, masih kena pungli, itu yang saya baca di status-status di media sosial. Keluhan-keluhan seperti itu memang harus kita selesaikan dan diperhatikan," tandasnya.

Sebelumnya, sebuah cuitan berisi video curhat seorang sopir kontainer sempat viral di Twitter. Dalam video yang diunggah ulang oleh akun @ferry_kdg di Twitter itu, sopir minta perhatian ke Presiden Jokowi untuk menertibkan tiga depo yaitu Fortune, Dwipa dan New Priok Container Terminal One (NCPT 1).

"Andai saja statusku dibaca oleh Pak Presiden, saya tidak minta apa-apa tidak minta uang, tidak minta mobil, tidak minta kekayaan ke Pak Presiden.

Cuma satu tolong bubarkan Depo Fortune, NPCT 1, sama Depo Dwipa," demikian rintihan sopir dalam video tersebut.

Sopir tersebut juga merasa kemacetan parah di Tanjung Priok telah berdampak pada pendapatan dan nafkah yang ia berikan ke keluarga. Demikian juga dengan pungli yang kerap dilakukan oleh sejumlah depo kontainer.

"Tolong pak, saya mohon tolong dengan sangat hormat saya ke pak Presiden, sakit pak dimarahin istri terus, pulang gak pernah bawa duit. Jalannya macet mulu, sama itu bertiga (depo), enggak G Fortune ya Dwipa, ya NPCT 1 pak. Sakit pak, setoran banyak, order banyak tapi gak muter, karena mandek jalannya Pak. Saya mohon Pak tolong dengarkan keluhan driver Tanjung Priok pak," ujar sopir dalam narasi video yang telah dicuit ulang sebanyak 4.165 kali dan disukai 8.846 kali itu.

(Red) MHI

Sumber : Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

TPNPB-OPM Umumkan Peringatan Keras Agar Seluruh Warga Sipil Imigran Untuk Keluar Dari Wilayah Konflik

PAPUA, MHI - Juru Bucara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Sebby Sambom mengumumkan peringatan keras kepada seluruh warga sipil imigran, terutama yang berada di daerah konflik bersenjata seperti Intan Jaya, Puncak Papua dan Ndugama agar segera keluar dari daerah tersebut, (7/6/2021).

Dalam video berdurasi 02:30 Detik yang diunggahnya Sebby Sambom menegaskan," Kami dari meneyeme markas pusat mengumumkan peringatan keras kepada semua orang Indonesia, warga Imigran yang datang cari makan ditanah Papua...baik didaerah konflik perang Papua terutama...kami berikan peringatan untuk anda segera tinggalkan wilayah konflik perang yaitu Intan Jaya, Puncak Papua dan Ndugama," tegasnya, (6/6/2021).

Lebih lanjut Sebby Sambom menjelaskan," Sebab, wilayah itu TPNPB tidak akan bertanggung jawab kalau anda mati disana, jangan alasan itu tukang bangunankah, tukang ojekkah, tidak ada alasan, kami sudah umumkan wilayah itu, wilayah perang," ungkapnya.

"Jadi biarkan TNI/Polri, pasukan setankah, harimaukah, buaya yang datang tinggal di situ, lawan nih TPNPB," tandasnya.

"Dan kami percaya TPNPB akan bakar semua kota-kota, bangunan apa saja akan di bakar...itu perintah,"

"Sebab kami tidak butuh pembangunan yang Indonesia lakukan itu, kami akan bangun negeri kami dengan uang kami sendiri setelah kami merdeka sendiri...kami tidak butuh pembangunan Indonesia dan Indonesia itu hanya pencitraan saja, itu kami tidak perlu...dan rakyat bangsa Papua sedunia faham dan saran baik tentang hal ini," ujar Sambom.

Juru bicara TPNPB juga menegaskan," Sekarang pikir untuk bangkit dan lawan, mendirikan negara dalam tahun ini,"tegasnya, dan di tegaskannya lagi,"Dua tiga tahun terakhir ini supaya kita membangun negeri sendiri, ada orang-orang west Papua jadi Menteri sendiri, jadi duta besar di seluruh dunia, bukan jadi pembantu Indonesia, bawa pergi tundik-tunduk kepada Jakarta..hormat, Pak Menteri hirmat-hormat itu sop..demikian terima kasih atas perhatian anda," tutup Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom.

(Red) MHI

TPNPB-OPM Tembak Mati Tiga Warga Sipil Dan Lukai Lainnya, Veronica Koman Menuduh TNI/Polri Pelakunya

PAPUA, MHI - Kelompok Teroris Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB)/Organisasi Papua Merdeka (OPM) telah menembak mati tiga warga masyarakat sipil di kampung Niporolome Distrik Ilaga Kabupaten Puncak.

 
Salah satu dari korban meninggal dunia adalah Patianus Kogoya Kepala Kampung Niporolome, dua korban lainnya Petena Murib dan Nelius Kogoya, Jumat (4/6/21).

Tewasnya Kepala Kampung Niporolome dan dua warganya dilaporkan sekitar 50 warga kampung yang datang ke Polres Puncak sekitar pukul 11.15 WIT.

Selain itu tiga warga lainnya mengalami luka tembak, Mandis Murib luka di betis kanan, Lesminus Murib luka tembak di pergelangan kaki kanan dan Jelemina Wanimbo (perempuan) luka tembak di pelipis mata kanan.

Atas laporan itu, aparat gabungan TNI-Polri yang masih melakukan penyisiran di area bandara segera melakukan evakuasi jenazah korban penembakan tersebut.

Kasatgas Humas Ops Nemangkawi Kombes Pol M Iqbal Alqudusy mengatakan sekitar pukul 12.15 WIT, 2 jenazah berhasil dievakuasi yaitu Nelius Kogoya dan Petena Murib oleh pasukan TNI-Polri ke Puskesmas Ilaga, untuk 1 jenazah lagi masih dilakukan pencarian beserta korban luka-luka lainnya.

“Atas penyampaian perwakilan dari warga sipil atas nama Enos Murib agar jenazah setelah diidentifikasi dapat kirim ke Kampung Niporolome untuk dikebumikan secara adat dan meminta perlindungan sepenuhnya dari aparat keamanan untuk menjaga warga masyarakat yang akan mengamankan diri ke kota Ilaga," kata Iqbal.

Sementara itu aparat TNI/Polri terlibat baku tembak dengan Kelompok teroris OPM sejak Jumat dini hari (04/06/2021) hingga pukul 11.30 WIT di sekitar Bandara Aminggaru Ilaga.

Tidak hanya itu, Kelompok Teroris OPM juga membakar Menara ATC di Kantor Unit Penyelenggara Bandara Udara (UPBU) dan Kantor AirNav di Ilaga, usai baku tembak dengan aparat TNI-Polri.

Sehari sebelumnya,  anggota Kelompok Teroris OMP juga menembak mati tukang bangunan Habel Alenti (30) di Kampung Eromaga, Distrik Emukia, Kabupaten Puncak.

Atas kejadian ini Kapen Kogabwilhan III, Kolonel CZI IGN Suriastawa saat dihubungi via telepon, Jumat (4/6) kembali menegaskan bahwa pembakaran bangunan disekitar Bandara Aminggaru dan penembakan terhadap warga sipil yang dilakukan kelompok teroris OPM itu, semakin membuktikan bahwa front bersenjata OPM adalah organisasi teroris.

“Semakin jelas bahwa yang dilakukan mereka (OPM) adalah aksi teror, yang menjadi musuh bersama untuk dilakukan tindakan tegas baik dari aparat keamanan maupun seluruh masyarakat,” ucapnya.

Menurut Suriastawa, kejadian ini telah direncanakan secara sistematis oleh tiga front perjuangan Kelompok teroris OPM. Front bersenjatanya melakukan pengerusakan dan pembunuhan. Front politik dan front klandestinnya membuat berita bohong dan memutar balikkan fakta. Biasanya media dan tokoh pendukung propaganda teroris OPM akan menyebarkan di media online dan media sosial, tambah Suriastawa.

Tuduhan Veronica Koman

Sementara berdasarkan pantauan redaksi, akun twitter Veronica Koman telah mengunggah postingan tweetnya terkait kejadian ini dan menuduh pelakunya adalah militer Indonesia.

"Dini hari, tiga warga sipil Papua Barat ditembak mati oleh militer Indonesia saat penggerebekan di Desa Nipulame: Petianus Kogoya (kepala desa), Patena Murib, Melius Kogoya serta empat warga sipil lainnya termasuk anak-anak terluka.," kata Veronica Koman dalam tweetnya.

Dalam Tweets lainnya Veronica mengatakan," Wahai media yang beritakan bahwa para korban dibunuh oleh ‘KKB’ bukan oleh TNI/Polri, berani kalian bicara dengan pihak keluarga dan masyarakat yang kebumikan para korban siang tadi?," ungkapnya.

Disisi lain, Suriastawa menghimbau masyarakat untuk selalu mewaspadai provokasi dari kelompok teroris OPM yang selalu memutarbalikkan fakta dan menyebarkan hoaks dan narasi negatif tentang Papua. 

“Harus ada tindakan tegas terhadap front klandestin dan front politik yang jelas-jelas mendukung propaganda teroris OPM, seperti pernah disampaikan Menkopolhukam,” tegasnya.

Sampai berita ini diturunkan belum ada konfirmasi dan keterangan dari Bupati Puncak ataupun pejabat Pemda lain terkait kejadian ini.

(Red) MHI

Pembentukan Tim Kepanitiaan Persiapan Rakerda SMSI 28 Juli 2021 di Bakmi Kota Lama, Cikarang Pusat, Kab.Bekasi

BEKASI, MHI - Dalam rangka persiapan Rapat Kerja Daerah, Serikat Media Siber Indonesia (Rakerda SMSI) Bekasi Raya menyelenggarakaan rapat kepanitiaan di Bakmi Kota Lama, Komplek Pertokoan Icon City Kota Delta Mas,Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, Kamis (03/06/2021).

Hadir dalam rapat tersebut, Ketua SMSI Bekasi Raya, Doni Ardon didampingi Sekretaris Leksono Budiarto, Bendahara Anwar Soleh dan pengurus serta 17 CEO perusahaan media siber lainnya yang tergabung dalam keanggotaan SMSI Bekasi Raya.

Selain itu juga hadir penasehat SMSI Bekasi Raya Heru Budian Timor bersama Komandan Batalyon D Pelopor Satbrimob PMJ Kompol Budi Prasetyo diwakili Wadanyon Kompol Hendrik dan Kanit Intel Polsek Cikarang Pusat Iptu Suroso mewakili Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Hendra Gunawan.

Dalam pembukaannya, Doni Ardon menyampaikan bahwa kegiatan Rakerda SMSI Bekasi Raya kali ini mengambil momentum Hari Bhayangkara dengan mengusung tema Penguatan Peran SMSI Membangun Perusahaan Media Siber yang Profesional dan Terpercaya. Pemilihan tema ini didasarkan atas perlunya penguatan peran pers sebagai sumber informasi yang layak dipercaya.

"Untuk bisa dipercaya oleh masyarakat pembaca, kita perlu memperkuat SDM wartawan dan perusahaan medianya, dan kalau sudah dipercaya saya yakin berbondong bondong kerjasama terbangun antara perusahaan pers dengan insymtansi, baik swasta mapupun pemerintah," ucapnya.

 
Dalam kesempatan tersebut, Wadanyon Kompol Hendrik menyampaikan pesan Danyon Kompol Budi Prasetya bahwa pihaknya mendukung secara penuh kegiatan SMSI Bekasi Raya.

 
"Barusan juga saya mendapat kabar dari Dansat Brimob Kombes Pol Gatot Mangkurat, P.PJ., S.I.K bahwasanya beliau pun sangat mensupport kegiatan yang akan dilaksanakan SMSI Bekasi Raya," ucap Kompol Hendrik.

Hal sama diungkapkan Kanit Intel Polsek Cikarang Pusat Iptu Suroso. Dirinya diperintahkan KBO Sat Intel Polres Metro Bekasi untuk hadir mewakili Polres Metro Bekasi guna memenuhi undangan Ketua SMSI Bekasi Raya.

"Mari kita perkuat kerjasama pers terhadap Polri melalui momentum Hari Bhayangkara ke 75 tahun 2021 untuk memberantas berita-berita hoax dan ujaran kebencian yang memecahbelah peersatuan kesatuan," harapnya.

Rapat yang dipimpin wakil ketua bidang verifikasi Rochmatillah memutuskan pelaksanaan Rakerda SMSI Bekasi Raya akan diselenggarakan pada Hari Rabu tanggal 28 Juli 2021.

 
Selain membahas program kerja SMSI Bekasi Raya, dalam Rakerda kali ini juga dirangkai dengan agenda dialog media yang akan melibatkan beberapa narasumber dari Dewan Pers serta mengundang para CEO media siber, cetak, TV dan radio serta unsur forkopimda Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi serta utusan pengusaha kawasan industri.

Berikut susunan kepanitiaan Rakerda SMSI Bekasi Raya tahun anggaran 2021-2022, yakni Pembina Kapolres Metro Bekasi, KBP Hendra Gunawan dan Komandan Batalyon D Pelopor Satbrimob Polda Metro Jaya, Kompol Budi Prasetya.

Lalu pengarah Sekretaris SMSI Provinsi Jawa Barat, Arie, enasehat SMSI Bekasi Raya, Heru Budian Timor, Ketua SMSI Bekasi Raya, Doni Ardon dan Sekretaris SMSI Bekasi, Leksono Budiarto.

 
Adapun panitia pelaksana yakni ketua Imam A (Pemimpin Redaksi bpbdnews.com), sekretaris Yayat Hidayat (Pemimpin Redaksi suaratopan.com) dan Bendahara J Laoly (Redaktur nawacitapost.com).

Selanjutnya seksi Humas yakni Paulus (Koordinator Liputan postkeadilan.com) dan Irwan (CEO mediahukumindonesia.com, koranrepublik.com, wartaberitanasional.com), seksi konsumsi Ebeth Saeful (Pemimpin Perusahaan koranwantara.com), seksi peralatan Jamaludin (Koord.buser86.com), seksi acara Dwi Syahputra (Redaktur mutiaratv.com) dan Jito. 

(*) MHI 

Press Conference Menko Polhukam Terkait Penanganan Teroris Papua dan Teroris Mujahidin Indonesia Timur di Poso

JAKARTA, MHI- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Moh Mahfud MD menyebut pemerintah memiliki dua kebijakan untuk menuntaskan permasalahan di Papua, yang mencakup Provinsi Papua dan Papua Barat.

Hal tersebut diungkapkan Menko Polhukam saat menggelar konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, (19/5/2021).

“Pertama adalah kebijakan secara umum, kedua adalah kebijakan pemerintah dalam menghadapi situasi terakhir,” tutur Menko Polhukam.

Kebijakan penanganan Papua secara umum adalah dengan tetap menggunakan pendekatan kesejahteraan, pendekatan damai, tanpa kekerasan, dan tanpa senjata. Kebijakan ini sudah tertuang dalam Impres nomor 9 tahun 2020 yang berisi instruksi penanganan Papua dengan pendekaan kesejahteraan melalui pembangunan yang komprehensif dan multidimensi.

Kebijakan ini, dalam tataran teknisnya, antara lain afirmasi berupa Dana Otonomi Khusus (dana Otsus) hingga afirmasi di bidang politik dan pendidikan.

Dana Otsus di Papua, kata Menko Polhukam, diberikan sebesar 2% dari DAU dan tahun depan direncanakan menjadi 2,2% dari DAU. “Yang itu berarti menurut perhitungan Pak Rizal Ramli dalam sebuah acara televisi, kira-kira kalau dirata-ratakan, belanja untuk setiap orang Papua itu sebesar 17 kali lebih besar dari rata-rata untuk orang di luar Papua,” kata Menko Polhukam.

Kemudian ada peluang-peluang politik khusus yang diberikan pemerintah dalam rangka afirmasi. Antara lain gubernur dan wakil gubernur di Papua dan Papua Barat harus orang asli Papua. Kebijakan ini tidak ada di daerah lain.

“DPRD Papua juga diberi kuota, bahwa 25% harus orang asli Papua. Itu afirmasi,” tutur Mahfud MD.

Di bidang pendidikan, pemerintahan juga punya program Adik Papua atau Saudara Papua. Orang Papua yang mau masuk universitas terbaik di Indonesia itu bisa diterima dengan perlakuan khusus. “Mau ke UI, ITB, UGM, Undip, Unhas, IPB, dan seterusnya, dengan sekadar rekomendasi dan syarat formalitas lulusan SMA formal, tanpa ikut tes yang umum karena diberi data program Saudara Papua atau kita menyebutnya Adik Papua,” kata Menko Polhukam.

Dalam hal bekerja di pemerintahan, tutur Mahfud MD, Presiden juga sudah menegaskan agar semua instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, baik kementerian maupun lembaga, agar merekrut orang asli Papua untuk bekerja. Singkatnya, rekrutmen pegawai negeri di seluruh Indonesia harus memberi perlakuan khusus kepada orang Papua.

Soal keuangan di Papua, menurut Menko Polhukam, banyak orang yang menganggap bahwa Papua diambil hartanya oleh negara, hingga Papua miskin tak mendapat bagian. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan yang disampaikan di rapat kabinet, itu tidak benar.

Pendapatan dari Provinsi Papua yang mencakup pajak, bea cukai, dan lainnya, adalah sebensar Rp12,645 triliun, sedangkan belanja untuk papua adalah Rp46,173 triliun. Sementara Provinsi Papua Barat menyumbang pendapatan Rp5,053 triliun, sementara belanja yang dikeluarkan pemerintah untuk Papua Barat mencapai Rp19,203 triliun.

“Itu kebijakan umum, jadi pemerintah tetap melakukan pendekatan damai tanpa kekerasan, tanpa senjata. Itu prinsip dasarnya. Tapi utk melindungi, ada pendekatan hukum dan keamanan,” tutur Menko Polhukam.

Kebijakan berupa upaya penegakkan hukum tersebut, kata Menko Polhukam, pertama adalah dengan memburu para teroris. “Bukan organisasi Papua, tapi orang-orang yang melakukan teror. By name, ada nama-nama, bukan sembarang orang papua,” kata Menko Polhukam.

Kemudian penegakan hukum berupa penelusuran penyalahgunaan dana negara atau korupsi. Pemerintah, kata Menko Polhukam, berdasarkan laporan dari BPK maupun hasil temuan Badan Intelijen Negara, sudah mencatat sepuluh korupsi besar. “Ini akan dilakukan penegakan hukum terhadap mereka,” kata Mahfud MD.

Selain terus berupaya menumpas habis kelompok teroris di Papua, pemerintah juga terus berupaya mengatasi teroris Mujahidin Indonesia Timur di Poso, Sulawesi Tengah yang kembali beraksi beberapa hari lalu dengan membunuh empat petani.

“Ini menunjukkan bahwa kelompok tersebut sudah mulai semakin terdesak oleh operasi pengejaran kita, dan sekali lagi ini pengejaran untuk menyelamatkan rakyat karena mereka ini nyata-nyata melakukan itu (teror),” kata Menko Polhukam.

(Mtf) MHI

Sumber : Humas Kemenko Polhukam RI