SERANG, MHI - Dua warga tertangkap basah di saat sedang melakukan makan siang di salah satu Warung Tegal (Warteg) pada Kamis (15/04/2021) di ruas jalan Petir dekat perumahan Serang Hijau, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang,(16/04/2021).
Terkait akan peristiwa tersebut Jajaran Satpol PP Kota Serang pun menyita alat penanak nasi (Rice Cooker) milik pengusaha Warteg untuk di jadikan alat bukti.
Kemudian Satpol PP Kota Serangpun memberikan himbauan kepada pemilik Warteg tersebut agar tidak membuka usaha di siang hari selama bulan puasa.
Kepada Awak
media , Kasatpol PP Kota Serang, Kusna Ramdani menjelaskan, bahwa “Sebagai
amanat Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan,
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat dan Peraturan Walikota
Serang Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kota Serang
Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat serta menindaklanjuti Surat Himbauan Bersama Pemerintah
Kota Serang, Kantor Kementerian Agama Kota Serang dan Majelis Ulama Indonesia
Kota Serang nomor :451.13/335-Kesra/2021 perihal Peribadatan Bulan Ramadhan dan
Idul Fitri 1442 H/2021 M, Satpol pp Kota Serang melakukan himbauan terhadap
rumah makan/resto/warteg/sejenisnya di Wilayah Kota Serang,” Paparnya pada
kamis (15/04/2021).
“Berdasarkan
peraturan baik perda, perwal dan surat himbauan bahwa Pemilik tempat makan
dilarang membuka usahanya sejak pukul 04.30 wib s.d 16.00 wib,” imbuhnya.
“Dalam
Pelaksanaannya Petugas Satpol pp menghimbau kepada pemilik tempat makan dengan
memberikan Surat Himbauan Bersama Pemerintah Kota Serang, Kantor Kementerian
Agama Kota Serang dan Majelis Ulama Indonesia Kota Serang,” terangnya.
“Pada saat
melakukan kegiatan tersebut, ada pengaduan dari masyarakat bahwa rumah makan BS
buka siang hari. Setelah mendapat aduan petugas Satpol pp langsung menuju rumah
makan BS dan ternyata buka. Satpol pp bersama Kabid Perundang-undangan,
Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Tb. Hasanudin, S.Pd.,M.Si memberikan himbauan
kepada pemilik rumah makan BS agar tidak berjualan sejak pukul 04.30 Wib s.d
16.00 Wib,”ungkapnya.
MEDAN, MHI - Bergerak berbondong-bondong ratusan wartawan dari berbagai media massa, baik cetak, elektronik maupun Online untuk melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (15/4) dengan membawa spanduk, poster dan pengeras suara, terkait persoalan pelarangan dan pengusiran para wartawan yang hendak melakukan peliputan oleh Institusi keamanan.
Aksi tersebut sebagai buntut dari pengusiran dua jurnalis yang hendak melakukan wawancara kepada Wali Kota Medan, Bobby Nasution di balai kota pada Rabu (14/4/2021) sore dan sebagai bentuk protes terhadap dugaan adanya tindakan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), Polisi, hingga Satpol PP yang mengusir sejumlah wartawan saat hendak mewawancarai Wali Kota Medan, Bobby Nasution.
Muncul dugaan kuat, berdasarkan informasi yang didapat bahwa hal tersebut dilakukan atas perintah dari Wali Kota Medan, Bobby Nasution.
Tindakan pelarangan peliputan yang dialami oleh dua orang jurnalis online di Kota Medan, Sumatera Utara tersebut, dimana keduanya diusir oleh oknum petugas keamanan di kantor Wali Kota Medan saat melakukan tugas peliputan diantara Keduanya adalah Mhd Ilham Pradilla (Herbhet) jurnalis Suarapakar dan Rechtin Hani Ritonga, jurnalis Tribun Medan.
Terkait akan peristiwa tersebut Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Medan, Liston angkat bicara dengan meminta Wali Kota Medan Bobby Nasution yang juga menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan bawahannya agar mengingat lagi bahwa jurnalis adalah pekerja publik. Selain itu, tegasnya, para jurnalis dalam melakukan pekerjaannya pun dilindungi Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
"Ini adalah puncak keresahan jurnalis yang selama ini kesulitan mewawancarai Bobby Nasution sebagai Wali Kota Medan....Menghalangi kerja jurnalis berarti melanggar undang-undang... Pekerjaan jurnalis adalah pekerjaan publik karena publik perlu tahu informasi kinerja Pemko Medan... Kita harap bobby mewakili anak buahnya meminta maaf kepada wartawan," tegas Liston di tengah aksi.
Salah satu pimpinan aksi, Muchlis mengatakan tindakan menghalang-halangi kinerja wartawan yang diduga dilakukan paspampers merupakan bentuk pengkhianatan terhadap Undang-Undang Pers.
"Peristiwa pengusiran yang terjadi semalam sangat menyedihkan... Apa yang dialami jurnalis semalam bentuk pengkhianatan terhadap Undang-Undang Pers... Bapak Bobby yang terhormat, UU Pers adalah bentuk dari yang kita perjuangkan selama ini. Kalau Pers sudah tidak mendapatkan tempat yang layak, kita pertanyakan demokrasi yang selama ini digaungkan Bobby adalah kebohongan," ungkapnya.
Kemudian salah satu wartawan yang diusir saat melakukan peliputan di Pemko Medan, Hany Ritonga, mengatakan,"Paspampres yang mengawal Bobby Nasution telah bertindak arogan kepada wartawan," tegasnya. Dia pun mempertanyakan keterbukaan informasi di masa kepemimpinan Bobby Nasution.
JAKARTA, MHI- Presiden RI Joko Widodo
(Jokowi) menyampaikan sejumlah arahan kepada para kepala daerah dalam Rapat
Koordinasi Kepala Daerah Tahun 2021 yang digelar secara virtual pada Rabu
(14/04/2021).
Dalam
pembuka arahannya, Presiden mengingatkan bahwa jabatan yang diemban para kepala
daerah adalah kehormatan sekaligus sebuah tanggung jawab yang besar sehingga
para kepala daerah harus bekerja dengan berorientasi pada hasil.
“Jabatan
yang diberikan kepada Saudara-saudara adalah kehormatan, tetapi sekaligus juga
sebuah tanggung jawab yang besar, tanggung jawab yang berat. Oleh sebab itu,
jangan sampai saudara-saudara ini hanya mengikuti prosedur yang ada.
Harus goal oriented, harus result oriented.
Orientasinya adalah hasil. Harus berani berinovasi, bukan sekadar mengikuti
rutinitas,” ujar Presiden dari Istana Negara, Jakarta.
Karena itu,
Kepala Negara meminta agar para kepala daerah jangan hanya puas membaca laporan
saja dalam bekerja, melainkan harus langsung melakukan pengecekan dan kontrol
di lapangan. Inovasi, kecepatan, ketepatan kebijakan adalah hal yang sangat
diperlukan saat ini sehingga para kepala daerah perlu bekerja dengan
menggunakan skala prioritas.
“Bapak, Ibu,
dan Saudara sekalian harus membuat kebijakan yang fokus dengan skala prioritas
yang jelas sehingga nanti alokasi anggarannya juga lebih fokus dan
terkonsentrasi. Saya melihat satu provinsi ada yang mata anggaran kegiatannya
sampai 40 ribu. Menurut saya, semakin sedikit kegiatan secara manajemen akan
semakin gampang mengontrol dan mengeceknya dan hasilnya akan kelihatan,”
paparnya.
Terkait
dengan anggaran, Presiden pun berpesan agar para kepala daerah cukup membuat
beberapa kegiatan besar dengan anggaran yang terkonsentrasi ke kegiatan
tersebut dibandingkan dengan dibagi ke banyak kegiatan kecil. Dengan demikian,
hasilnya akan bisa dilihat dan dirasakan oleh masyarakat.
“Sebagai
contoh, ada anggaran di sebuah kabupaten Rp2 triliun misalnya. Hati-hati, saya
titip yang namanya belanja aparatur, belanja pembangunan, belanja modal dilihat
lebih besar yang mana. Usahakan agar belanja pembangunan, belanja modal itu
lebih besar dari belanja aparatur. Kalau sudah ketemu belanja pembangunan
belanja modal, jangan sampai yang namanya anggaran itu dibagi rata ke
masing-masing unit atau dinas. Hati-hati,” jelasnya.
Turut
mendampingi Presiden dalam acara tersebut antara lain Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito
Karnavian, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
BOGOR, MHI - Presiden RI Joko Widodo
(Jokowi) melakukan pertemuan bilateral dengan Kanselir Jerman Angela Merkel
secara virtual, dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa
(13/04/2021) sore.
Pertemuan
ini dilakukan sehari setelah pembukaan Pameran Hannover Messe 2021, di mana
Indonesia didapuk sebagai negara mitra atau official partner country.
Kanselir Merkel menyampaikan penghargaan
kepada Indonesia yang telah bersedia menjadi negara mitra dalam Hannover Messe
2021 dan meyakini bahwa kemitraan ini akan bermanfaat bagi upaya memperkuat
hubungan bilateral kedua negara.
Kanselir
Merkel menyampaikan tahun depan Indonesia akan menjadi Ketua G20, sementara
Jerman menjadi Ketua G7, untuk itu diharapkan dapat dilakukan sinergi prioritas
kerja dengan baik antara kedua negara.
“Suatu
kehormatan bagi Indonesia ditunjuk sebagai Negara Mitra Hannover Fair 2021 dan
juga nanti di tahun 2023”, kata Presiden Jokowi.
Pada
kesempatan itu, Presiden juga mengapresiasi kepemimpinan Kanselir Merkel selama
hampir 16 tahun dalam meningkatkan hubungan bilateral Indonesia – Jerman.
Dalam
pertemuan, kedua pemimpin membahas secara terbuka beberapa isu bilateral,
antara lain kerja sama di bidang kesehatan, ekonomi, hingga perubahan iklim.
Isu Myanmar
juga menjadi salah satu topik tukar pikiran kedua pemimpin dalam pembahasan
mengenai isu kawasan.
Untuk bidang
kesehatan, kedua pemimpin melakukan tukar pikiran mengenai upaya
penanganan COVID-19 di masing-masing negara. Keduanya menyampaikan
kekhawatiran dengan masih terus terjadinya nasionalisme vaksin, yang akan
sangat mengganggu ketersediaan vaksin dunia dan mengganggu kesetaraan akses
vaksin bagi semua.
Dalam
pertemuan, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa kasus konfirmasi positif
COVID-19 di Indonesia sudah mulai membaik. Hal ini disebabkan oleh penerapan
protokol kesehatan serta kebijakan micro lockdown sampai pada tingkat desa
melalui Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM
Mikro). “Di bulan Januari, angka positif Indonesia sempat mencapai lebih dari
14 ribu dalam satu hari.
Sementara
dalam dua minggu ini, angka positif berkisar 4-5 ribu per hari”, ujarnya.
Presiden juga menjelaskan mengenai program vaksinasi yang sudah mulai dilakukan
di Indonesia, di mana Indonesia menggunakan dua vaksin yaitu Sinovac dan Astra
Zeneca.
Lebih
lanjut, Kepala Negara menekankan pentingnya kedua negara membangun kerja sama
di sektor kesehatan di masa mendatang. Di bidang investasi dan industri,
Kanselir Merkel melihat potensi yang dimiliki oleh Indonesia untuk menjadi
mitra penting Jerman. Terkait hal tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa
investasi memegang peran penting dalam pemulihan ekonomi. “Indonesia baru saja
mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja yang akan dapat mendukung kerja sama di
bidang investasi”, jelas Presiden.
Presiden
juga mengajak Jerman bekerjasama dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM)
melalui sekolah vokasi dan peningkatan investasi industri Jerman untuk
membangun basis produksi dan rantai pasok global Jerman di kawasan.
“Saya
menawarkan kepada Jerman untuk mengembangkan kawasan industri khusus Jerman
(German Industrial Quarter) di Kawasan Industri Terpadu Batang,” ucapnya,
Sementara mengenai perubahan iklim, kedua pemimpin memiliki komitmen yang sama
bagi upaya pengurangan emisi sesuai dengan komitmen yang telah disampaikan
masing-masing negara.
“Indonesia
memiliki komitmen tinggi untuk melakukan pembangunan hijau”, kata Presiden.
Salah satu
contohnya adalah upaya yang terus dikembangkan baik restorasi hutan mangrove
maupun upaya pembangunan energi secara berkelanjutan. Kemudian untuk isu
kawasan, kedua pemimpin melakukan tukar pikiran mengenai isu Myanmar.
Presiden
menyampaikan bahwa sikap Indonesia sangat jelas dari sejak awal, yaitu meminta
dihentikannya penggunaan kekerasan dan mendorong dilakukannya dialog. “Dialog
di antara mereka diharapkan dapat segera dilakukan, untuk mengembalikan
demokrasi, stabilitas, dan perdamaian di Myanmar”, ujarnya.
Indonesia
juga telah mengusulkan dilakukannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN guna
membahas isu Myanmar dan saat ini persiapan KTT sedang terus dilakukan. Jerman
adalah salah satu mitra terpenting Indonesia di Eropa, di mana kedua negara
telah memiliki kemitraan komprehensif sejak tahun 2012.
Jerman
merupakan mitra dagang terbesar Indonesia di Eropa, mitra investasi terbesar
ke-4 di Eropa, dan wisatawan Jerman merupakan ke-3 terbesar dari Eropa. Turut
mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan bilateral tersebut yaitu Menteri
Luar Negeri Retno Marsudi dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
PALEMBANG, MHI - Penggerebekan secara masif Kampung Narkoba oleh pihak Kepolisian Kota Besar palembang pada Minggu (11/4/2021) di lakukan serentak, penggerebekan yang berlokasi di Jalan M Kadir, Kecamatan Ilir Barat (IB) II Palembang, Sumatera Selatan, dimana selama ini sulit di tembus di karenakan berdasarkan issue yang berkembang bahwa lokasi tersebut banyak di beckingi oleh sejumlah oknum, (13/04/2021).
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang AKBP Andi Supriadi pada Awak Media Minggu (11/4/2021) mengatakan, bahwa," Kampung narkoba yang digerebek petugas gabungan sudah sulit untuk disentuh. Sebab, ada oknum-oknum yang membekinginya," ungkapnya.
Andi pun tak menyangkal bahwa lokasi itu merupakan sarang peredaran narkotika. Selain itu, akses jalan yang sulit juga menjadi kendala untuk dilakukan penggerebekan.
Tak hanya itu, anggota Jatanras Polda Sumsel yang pernah melakukan penangkapan di sana ditusuk oleh pelaku."Memang rumit sekali di lokasi itu. Dulu saja ada anggota Jatanras untuk menangkap pelaku kejahatan ditusuk. TKP, lorong-lorongnya itu sulit sekali kita gambar," ujarnya.
Bahkan, kata Andi, 'Saat dilakukan penggerebekan di sana, petugas sempat dihujani petasan oleh para pelaku...akibat lemparan petasan itu, lokasi penggerebekan dipenuhi asap hitam dan beberapa orang memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur."katanya.
Kemudian ratusan petugas gabungan melakukan pengejaran para pengedar dan pemakai yang kabur. "Petasan itu ditembakkan ke arah kami karena para pelaku hendak kabur," terangnya.
Dalam penggerebekan itu, polisi berhasil menangkap 65 orang, yang terdiri dari 59 laki-laki dan enam perempuan, satu di antaranya istri bandar besar berinisial HJ.
"Penangkapan 65 orang ini berlangsung di empat lokasi, yakni Lorong Manggis, Cek Latah, Lorong Segayam, dan Lorong Masjid yang masih berada di kawasan Jalan M Kadir."ungkapnya.
Menurut Andi, HJ diduga merupakan istri salah satu bandar besar di lokasi tersebut. "HJ ini istri dari bandar besar, suaminya sudah kita tetapkan DPO," jelasnya.
"Saat kami gerebek rumah HJ, sabu ini ditemukan di atas plafon rumah. Ada 1,5 kilogram,"tandasnya.
"Untuk selanjutnya ke 65 orang ini di bawa Petugas ke Polrestabes Palembang untuk menjalani proses pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut," pungkas Kepala Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang AKBP Andi Supriadi.
BOGOR, MHI - Presiden Joko Widodo telah mendapatkan laporan dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengenai terjadinya gempa berkekuatan Magnitudo 6,1 yang terjadi di wilayah Provinsi Jawa Timur (Jatim) pada Sabtu, 10 April 2021 kemarin.
"Saya juga tadi mendapatkan laporan juga bahwa terjadi gempa susulan pagi hari tadi," ujar Presiden dalam keterangannya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Minggu, 11 April 2021.
Terkait hal tersebut, Kepala Negara telah memerintahkan segenap jajarannya mulai dari Kepala BNPB, Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Panglima TNI dan Kapolri, hingga pemerintah daerah untuk segera melakukan langkah-langkah tanggap darurat.
Selain itu, Presiden juga menginstruksikan jajarannya untuk mencari dan menemukan korban yang tertimpa reruntuhan dan segera melakukan perawatan pada korban luka-luka dan juga penanganan dampak dari adanya gempa bumi tersebut.
"Saya atas nama pemerintah dan seluruh rakyat menyampaikan dukacita yang mendalam atas korban yang meninggal dunia," imbuhnya.
Presiden pun kembali mengingatkan bahwa Indonesia berada di wilayah cincin api atau ring of fire sehingga aktivitas alam seperti gempa bumi dapat terjadi kapan saja. Untuk itu, Presiden meminta kepada jajaran di daerah untuk senantiasa mengimbau masyarakat untuk tanggap bencana.
"Oleh sebab itu, saya mengingatkan kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk terus mengimbau masyarakat untuk mempererat kerja sama dan meningkatkan kesiapsiagaan, kewaspadaan akan datangnya sebuah bencana," tandasnya.
(Ir/Un) MHI
Sumber : Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
Hari Sabtu, 10 April 2021 pukul 14.00.16 WIB wilayah Samudera Hindia Selatan Jawa diguncang gempa tektonik. Hasil analisis BMKG dalam informasi pendahuluan menunjukkan gempabumi ini memiliki magnitudo M=6,7 kemudian diupdate menjadi magnitudo Mw=6,1. Episenter gempabumi terletak pada koordinat 8,83 LS dan 112,5 BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 96 km arah Selatan Kota Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada kedalaman 80 km.
Jenis dan Mekanisme Gempabumi:
Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi menengah akibat adanya aktivitas subduksi. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan naik ( thrust fault ).
Dampak Gempabumi:
Guncangan gempabumi ini dirasakan di daerah Turen V MMI ( Getaran dirasakan hampir semua penduduk, orang banyak terbangun ), Karangkates, Malang, Blitar IV MMI ( Bila pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah ), Kediri, Trenggalek, Jombang III-IV MMI, Nganjuk, Ponorogo, Madiun, Ngawi, Yogyakarta, Lombok Barat, Mataram, Kuta, Jimbaran, Denpasar III MMI ( Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan akan truk berlalu ), Mojokerto, Klaten, Lombok Utara, Sumbawa, Tabanan, Klungkung, Banjarnegara II MMI ( Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang ). Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempabumi tersebut. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempabumi ini TIDAK BERPOTENSI TSUNAMI.
Gempabumi Susulan:
Hingga hari Sabtu, 10 April 2021 pukul 14.25 WIB, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempabumi susulan ( aftershock ).
Rekomendasi:
Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Agar menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal anda cukup tahan gempa, ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yg membahayakan kestabilan bangunan sebelum anda kembali kedalam rumah.
Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi Jakarta, 10 April 2021