Terkait Pencarian Kapal Selam KRI Nanggala 402, Presiden : Prioritas Utama Adalah Keselamatan 53 Awak Kapal

BOGOR, MHI - Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Panglima TNI, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), dan sejumlah instansi terkait lainnya untuk mengerahkan segala kekuatan dalam rangka melakukan pencarian Kapal Selam KRI Nanggala 402. Keselamatan terhadap 53 awak kapal yang ada di dalamnya menjadi prioritas utama.

"Saya telah memerintahkan Panglima TNI, KSAL, Basarnas, dan bersama-sama instansi terkait lainnya untuk mengerahkan segala kekuatan dan upaya seoptimal mungkin melakukan upaya pencarian dan penyelamatan. Prioritas utama adalah keselamatan 53 awak kapal," ujar Presiden dalam keterangannya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 22 April 2021.

Saat ini Panglima TNI, KSAL, dan sejumlah elemen terkait lainnya tengah memimpin langsung upaya pencarian di lapangan. KRI Nanggala 402 mengalami hilang kontak saat menggelar latihan di perairan utara Pulau Bali pada Rabu, 21 April 2021, kemarin.

Terkait hal tersebut, Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengupayakan yang terbaik dalam pencarian dan penyelamatan seluruh awak yang ada di dalam KRI Nanggala 402.

"Kepada keluarga awak kapal, saya memahami betul perasaan Bapak dan Ibu semuanya saat ini. Tapi, sekali lagi, pemerintah telah dan akan terus mengupayakan yang terbaik dalam pencarian dan penyelamatan seluruh awak yang ada di dalam kapal selam tersebut," tuturnya.

Mengakhiri pernyataan, Presiden Joko Widodo juga mengajak seluruh masyarakat untuk mendoakan agar upaya pencarian dan penyelamatan ini diberikan kemudahan dan kelancaran dan seluruh awak yang berada di dalam kapal selam tersebut dapat kembali dalam keadaan selamat.

"Saya mengajak seluruh masyarakat untuk mendoakan agar upaya pencarian dan penyelamatan ini dilancarkan, diberikan kemudahan untuk menemukan kembali KRI Nanggala 402, dan seluruh awaknya dalam keadaan selamat," tandasnya.

(Irf/Tgh) MHI

Sumber : Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Urban Development Resmi Melaunching Produk Terbaru “Urban Dev Residence”

BEKASI, MHI - Pandemi Corona yang melanda Indonesia dan dunia dewasa ini, banyak memukul sendi-sendi kehidupan di berbagai sektor, tak terkecuali sektor bisnis properti, terkait akan hal itu, guna menanggulangi persoalan tersebut agar eksistensi perusahaan tetap berjalan dan bahkan tumbuh berkembang didalam situasi dan kondisi yang "full of complex problems", sudah tentu memerlukan strategi jitu untuk menghadapinya, (22/04/2021).

Terkait akan hal itu, salah satu Founder,CEO dari Perusahaan yang bergerak dalam bidang Bisnis Property di bilangan Kota Bekasi, Stevanus Rocky Laloan mengatakan," “ Menurunnya Daya Beli Masyarakat memberikan efek yang sangat signifikan pada sektor properti, perlu strategi jitu untuk mendongkrak penjualan, salah satu kendala yang paling besar para developer adalah : tingkat approval di KPR (Kredit Pemilikan Rumah) sangat rendah," ujar Pria yang cukup piawai menggeluti bidang Bisnis Property, kendati suasana Covid-19 masih menyelimuti namun seolah tak menghalangi langkahnya untuk meraih kesuksesan.

Lebih Lanjut, Stevanus Rocky Laloan – Founder,CEO, Urban Development, menyampaikan kiat khusus dengan berbagi keuntungan pada masyarakat melalui wawancara dengan sejumlah media nasional di Daerah Bekasi, dengan mengatakan, "Optimis dengan produk Urban Dev Residence. Dia mengatakan ada sejumlah kelebihan dari produk tersebut, diantaranya : pembeli cukup hanya membayar dp 30 %, di muka, dan sisa pokok hutang akan dicicil selama 10 tahun ke developer. Jadi kelebihannya : tanpa KPR bank, tanpa Bi Checking, Tanpa Melihat Repayment Capacity, tandasnya.

Rocky menambahkan, bahwa," Pihaknya (urban development) dalam ekspansi pengembangan tersebut, menggandeng PT Agung Kreasi Propertindo untuk membangun “Urban Dev Residence”,imbuhnya.

Di kesempatan yang sama, Owner PT Agung Kreasi Ropertindo ( Ir FX Sulung Mandagie dan Ir Margaretha Yohana Lasut – Suami Istri Red ), menjelaskan pada awak media,bahwa," Lokasi Urban Dev Residence di desa sukamekar kabupaten Bekasi. Berdiri diatas tanah 1 hektar lebih dan ada 80 unit rumah yang sedang dibangun. Harga rumah berkisar antara 400 juta sampai dengan 600 juta. Kelebihan lainnya sertifikat induk sudah pecah," jelas mereka.

Keduanyapun menambahkan, bahwa," Untuk Informasi Produk dan Spesifikasi, juga pemesanan Unit dapat menghubungi Markom (Marketing Comunication) Urban Dev Residence : 081219250055 (WA)," pungkas mereka menutup wawancara.

(Joggie) MHI

Tak Bertindak Tegas, Disinyalir Diskominfosantik, Distarkim dan Satpol PP Kab. Bekasi Terima Pelumas PT IBS

KABUPATEN BEKASI, MHI - Diduga ada permainan kotor dan main mata antara  Diskominfosantik, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan Satpol PP Kabupaten Bekasi dengan Perusahaan Pembangun Tower, terkait maraknya bangunan Tower tanpa izin di wilayah Kabupaten Bekasi yang menjadi basis pengawasan ketiga Dinas tersebut, namun tak ada tindakan tegas dalam implementasinya di lapangan, salah satunya yang berlokasi di Rt 002, Rw 013, Kampung Rukem, Desa Mangun Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi,(18/04/2021).

Hal tersebut di ketahui jelas berdasarkan keterangan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi yang mengeluarkan pernyataan jelas tertanggal 22 Maret 2021, sebagai jawaban dari DPMPTSP atas pengaduan Ketua Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) Kab.Bekasi, Irwan A, bernomor : 503/53-7/IEVDAL/DPMPTSP/III/2021 terkait adanya pembangunan Tower di Rt 002, Rw 013, Kampung Rukem, Desa Mangun Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, terindikasi tak berizin lengkap.

Entah memang kurang Koordinasi atau kurang Komunikasi antar Dinas, atau ada main mata yang mungkin diduga kuat Dinas Kominfosantik dan Satpol PP telah menerima upeti dari PT INTI BANGUN SEJAHTERA.Tbk (IBS), sehingga tidak ada tindakan berarti seperti penyegelan kegiatan atau Satpol PP Line yang dilakukan di lokasi pembangunan Tower tersebut, hal itu di ungkapkan oleh Ketua DPC Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) Irwan A, saat dimintakan tanggapannya oleh Awak Media, bahwa," Ini sangat aneh sekali..sebab pengaduan yang saya lakukan atas nama organisasi kewartawanan pada tanggal 15 Maret 2021 sudah di jawab oleh DPMPTSP bahwa pembangunan tower yang dilakukan oleh PT INTI BANGUN SEJAHTERA.Tbk (IBS) tidak ada izin...bahwa menurut Kepala DPMPTSP, sejak 2010 sampai dengan 2021 PT INTI BANGUN SEJAHTERA.Tbk (IBS), perusahaan tersebut belum mengajukan perizinan apapun ke Kepala DPMPTSP, dimana dalam surat jawaban tersebut telah di tanda tangani oleh Kepala DPMPTSP, Yanyan Akhmad Kurnia, dengan surat tembusan ke Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang serta Kasatpol PP namun sampai saat ini belum ada tindakan kongkrit yang dilakukan oleh Dinas Kominfotik, Tarkim dan Satpol PP Kab. Bekasi selaku eksekutor penegak perda terkait pembangunan yang tak memiliki IMB tersebut," ungkap Irwan.

" Hal tersebut sudah pernah kami tanyakan pada dua Institusi terkait yaitu Dinas Kominfosantik dan Satpol PP yang mana pada saat itu Kasatpol PP di wakilkan oleh Sekertarisnya, Deni dan disaksikan oleh Kabidnya, Kadarusman namun seolah permasalahan ini tidak berarti dimata mereka, kendati hal tersebut telah di jelaskan secara tertulis oleh Kepala DPMPTSP terkait PT INTI BANGUN SEJAHTERA.Tbk (IBS), dan sudah di surati sebelumnya oleh Kepala Desa Mangun Jaya namun tak pernah di jawab, kemudian persoalan inipun sudah disampaikan dengan jelas pada Kadarusman untuk diteruskan pada Kasatpol PP Dodo Hendra Rosika S.IP, M.M namun tak pernah ada jawaban pasti tentang tindakan apa yang mereka lakukan selaku ASN yang Notabene  bekerja dengan mendapatkan gaji dari pajak rakyat," tandas Ketua DPC AWI.

Lebih lanjut Irwan menegaskan, bahwa," Melihat gelagat seperti ini patut diduga Diskominfosantik, Distarkim dan Satpol PP Kab. Bekasi telah menerima suap atau upeti dari PT INTI BANGUN SEJAHTERA.Tbk (IBS) sehingga mereka tidak mau melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewajibannya, nanti kami dari AWI akan komunikasi intensif dengan Inspektorat dan BKD serta Sekda Kab. Bekasi terkait kenapa memelihara pegawainya yang tidak mau bekerja sesuai Tupoksinya dan kenapa hal tersebut terjadi dibiarkan saja tanpa pengawasan dari pihak Inspektorat maupun BKD dan Sekda selaku struktural tertinggi di ASN, sebab kalau orang-orang seperti ini di biarkan terus  bekerja, akan banyak daerah dan negara di rugikan dengan melalaikan Tupoksinya sehingga PAD tidak tercover akibat ulah mereka yang malas bekerja namun mengharapkan gaji tetap lancar, dan dapat di bilang "ASN Makan Gaji Buta".....begitulah Kura-kura," pungkas Ketua DPC Aliansi Wartawan Indonesia, Irwan.A.

Berdasarkan penelusuran Awak Media dilokasi pembangunan , memang tidak terlihat ada segel yang terpampang baik dari Diskominfosantik maupun Satpol PP dan kemudian hal tersebutpun ditanyakan Awak Media pada warga setempat mengenai ada atau tidaknya dari Pemda yang datang menyegel lokasi tersebut, warga setempat mengatakan, "Tidak ada orang dinas yang datang, baik Satpol PP atau yang lainnya untuk menyetop pekerjaan pembangunan tower itu (seraya menunjuk ke arah Tower-Red), yang ada mereka berhenti sementara karena pakerjaan mereka sudah selesai dan akan di lanjutkan lagi,..mungkin habis lebaran atau kapan saya tidak tahu," ungkap warga setempat yang membuka warung di lokasi pengerjaan.

Ketika Awak Media mengkonfirmasi Kades Mangun Jaya, Jayadi Said terkait surat yang dilayangkan Desa sudah ada atau belum jawaban dari PT INTI BANGUN SEJAHTERA.Tbk (IBS), Kades Jayadi Said menegaskan," Sampai saat ini belum ada jawaban, surat yang kita kirimkan ke PT INTI BANGUN SEJAHTERA.Tbk (IBS)," tegas Jayadi Said.

(Joggie) MHI

Banyak Tertangkap Basah Tak Puasa, Sejak Penerapan Himbauan ketentuan Dalam Bulan Ramadhan 1442 H di Kota Serang

SERANG, MHI - Dua warga tertangkap basah di saat sedang melakukan makan siang di salah satu Warung Tegal (Warteg) pada Kamis (15/04/2021) di ruas jalan Petir dekat perumahan Serang Hijau, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang,(16/04/2021).

Terkait akan peristiwa tersebut Jajaran Satpol PP Kota Serang pun menyita alat penanak nasi (Rice Cooker) milik pengusaha Warteg untuk di jadikan alat bukti.

Kemudian Satpol PP Kota Serangpun memberikan himbauan kepada pemilik Warteg tersebut agar tidak membuka usaha di siang hari selama bulan puasa.

Kepada Awak media , Kasatpol PP Kota Serang, Kusna Ramdani menjelaskan, bahwa “Sebagai amanat Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat dan Peraturan Walikota Serang Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat serta menindaklanjuti Surat Himbauan Bersama Pemerintah Kota Serang, Kantor Kementerian Agama Kota Serang dan Majelis Ulama Indonesia Kota Serang nomor :451.13/335-Kesra/2021 perihal Peribadatan Bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1442 H/2021 M, Satpol pp Kota Serang melakukan himbauan terhadap rumah makan/resto/warteg/sejenisnya di Wilayah Kota Serang,” Paparnya pada kamis (15/04/2021).

“Berdasarkan peraturan baik perda, perwal dan surat himbauan bahwa Pemilik tempat makan dilarang membuka usahanya sejak pukul 04.30 wib s.d 16.00 wib,” imbuhnya.

“Dalam Pelaksanaannya Petugas Satpol pp menghimbau kepada pemilik tempat makan dengan memberikan Surat Himbauan Bersama Pemerintah Kota Serang, Kantor Kementerian Agama Kota Serang dan Majelis Ulama Indonesia Kota Serang,” terangnya.

“Pada saat melakukan kegiatan tersebut, ada pengaduan dari masyarakat bahwa rumah makan BS buka siang hari. Setelah mendapat aduan petugas Satpol pp langsung menuju rumah makan BS dan ternyata buka. Satpol pp bersama Kabid Perundang-undangan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Tb. Hasanudin, S.Pd.,M.Si memberikan himbauan kepada pemilik rumah makan BS agar tidak berjualan sejak pukul 04.30 Wib s.d 16.00 Wib,”ungkapnya.

(Suharna) MHI

Disinyalir Perintah Wali Kota Medan, Aksi Protes Ratusan Jurnalis Terkait "Pelarangan Peliputan dan Pengusiran Wartawan"

MEDAN, MHI - Bergerak berbondong-bondong ratusan wartawan dari berbagai media massa, baik cetak, elektronik maupun Online untuk melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (15/4) dengan membawa spanduk, poster dan pengeras suara, terkait persoalan pelarangan dan pengusiran para wartawan yang hendak melakukan peliputan oleh Institusi keamanan.

Aksi tersebut sebagai buntut dari pengusiran dua jurnalis yang hendak melakukan wawancara kepada Wali Kota Medan, Bobby Nasution di balai kota pada Rabu (14/4/2021) sore dan sebagai bentuk protes terhadap dugaan adanya tindakan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), Polisi, hingga Satpol PP yang mengusir sejumlah wartawan saat hendak mewawancarai Wali Kota Medan, Bobby Nasution.

Muncul dugaan kuat, berdasarkan informasi yang didapat bahwa hal tersebut dilakukan atas perintah dari Wali Kota Medan, Bobby Nasution.

Tindakan pelarangan peliputan yang dialami oleh dua orang jurnalis online di Kota Medan, Sumatera Utara tersebut, dimana keduanya diusir oleh oknum petugas keamanan di kantor Wali Kota Medan saat melakukan tugas peliputan diantara Keduanya adalah Mhd Ilham Pradilla (Herbhet) jurnalis Suarapakar dan Rechtin Hani Ritonga, jurnalis Tribun Medan.

Terkait akan peristiwa tersebut Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Medan, Liston angkat bicara dengan meminta Wali Kota Medan Bobby Nasution yang juga menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan bawahannya agar mengingat lagi bahwa jurnalis adalah pekerja publik. Selain itu, tegasnya, para jurnalis dalam melakukan pekerjaannya pun dilindungi Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

"Ini adalah puncak keresahan jurnalis yang selama ini kesulitan mewawancarai Bobby Nasution sebagai Wali Kota Medan....Menghalangi kerja jurnalis berarti melanggar undang-undang... Pekerjaan jurnalis adalah pekerjaan publik karena publik perlu tahu informasi kinerja Pemko Medan... Kita harap bobby mewakili anak buahnya meminta maaf kepada wartawan," tegas Liston di tengah aksi.

Salah satu pimpinan aksi, Muchlis mengatakan tindakan menghalang-halangi kinerja wartawan yang diduga dilakukan paspampers merupakan bentuk pengkhianatan terhadap Undang-Undang Pers.

"Peristiwa pengusiran yang terjadi semalam sangat menyedihkan... Apa yang dialami jurnalis semalam bentuk pengkhianatan terhadap Undang-Undang Pers... Bapak Bobby yang terhormat, UU Pers adalah bentuk dari yang kita perjuangkan selama ini. Kalau Pers sudah tidak mendapatkan tempat yang layak, kita pertanyakan demokrasi yang selama ini digaungkan Bobby adalah kebohongan," ungkapnya.

Kemudian salah satu wartawan yang diusir saat melakukan peliputan di Pemko Medan, Hany Ritonga, mengatakan,"Paspampres yang mengawal Bobby Nasution telah bertindak arogan kepada wartawan," tegasnya. Dia pun mempertanyakan keterbukaan informasi di masa kepemimpinan Bobby Nasution.

(Iswadi Doank) MHI

RaKor KaDa 2021, Presiden : Kepala Daerah Harus Berani Berinovasi, Goal Oriented, Result Oriented, Bukan Ikuti Rutinitas

JAKARTA, MHI- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan sejumlah arahan kepada para kepala daerah dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah Tahun 2021 yang digelar secara virtual pada Rabu (14/04/2021).

Dalam pembuka arahannya, Presiden mengingatkan bahwa jabatan yang diemban para kepala daerah adalah kehormatan sekaligus sebuah tanggung jawab yang besar sehingga para kepala daerah harus bekerja dengan berorientasi pada hasil.

“Jabatan yang diberikan kepada Saudara-saudara adalah kehormatan, tetapi sekaligus juga sebuah tanggung jawab yang besar, tanggung jawab yang berat. Oleh sebab itu, jangan sampai saudara-saudara ini hanya mengikuti prosedur yang ada. Harus goal oriented, harus result oriented. Orientasinya adalah hasil. Harus berani berinovasi, bukan sekadar mengikuti rutinitas,” ujar Presiden dari Istana Negara, Jakarta.

Karena itu, Kepala Negara meminta agar para kepala daerah jangan hanya puas membaca laporan saja dalam bekerja, melainkan harus langsung melakukan pengecekan dan kontrol di lapangan. Inovasi, kecepatan, ketepatan kebijakan adalah hal yang sangat diperlukan saat ini sehingga para kepala daerah perlu bekerja dengan menggunakan skala prioritas.

“Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian harus membuat kebijakan yang fokus dengan skala prioritas yang jelas sehingga nanti alokasi anggarannya juga lebih fokus dan terkonsentrasi. Saya melihat satu provinsi ada yang mata anggaran kegiatannya sampai 40 ribu. Menurut saya, semakin sedikit kegiatan secara manajemen akan semakin gampang mengontrol dan mengeceknya dan hasilnya akan kelihatan,” paparnya.

Terkait dengan anggaran, Presiden pun berpesan agar para kepala daerah cukup membuat beberapa kegiatan besar dengan anggaran yang terkonsentrasi ke kegiatan tersebut dibandingkan dengan dibagi ke banyak kegiatan kecil. Dengan demikian, hasilnya akan bisa dilihat dan dirasakan oleh masyarakat.

“Sebagai contoh, ada anggaran di sebuah kabupaten Rp2 triliun misalnya. Hati-hati, saya titip yang namanya belanja aparatur, belanja pembangunan, belanja modal dilihat lebih besar yang mana. Usahakan agar belanja pembangunan, belanja modal itu lebih besar dari belanja aparatur. Kalau sudah ketemu belanja pembangunan belanja modal, jangan sampai yang namanya anggaran itu dibagi rata ke masing-masing unit atau dinas. Hati-hati,” jelasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. 

(Irf/Un) MHI

Sumber BPMI SETPRES

Presiden RI Lakukan Pertemuan Bilateral Dengan Kanselir Jerman Secara Virtual dari Istana Kepresidenan Bogor

BOGOR, MHI - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan bilateral dengan Kanselir Jerman Angela Merkel secara virtual, dari Istana Kepresidenan Bogor,  Jawa Barat, Selasa (13/04/2021) sore.

Pertemuan ini dilakukan sehari setelah pembukaan Pameran Hannover Messe 2021, di mana Indonesia didapuk sebagai negara mitra atau official partner country.

 Kanselir Merkel menyampaikan penghargaan kepada Indonesia yang telah bersedia menjadi negara mitra dalam Hannover Messe 2021 dan meyakini bahwa kemitraan ini akan bermanfaat bagi upaya memperkuat hubungan bilateral kedua negara.

Kanselir Merkel menyampaikan tahun depan Indonesia akan menjadi Ketua G20, sementara Jerman menjadi Ketua G7, untuk itu diharapkan dapat dilakukan sinergi prioritas kerja dengan baik antara kedua negara.

“Suatu kehormatan bagi Indonesia ditunjuk sebagai Negara Mitra Hannover Fair 2021 dan juga nanti di tahun 2023”, kata Presiden Jokowi.

Pada kesempatan itu, Presiden juga mengapresiasi kepemimpinan Kanselir Merkel selama hampir 16 tahun dalam meningkatkan hubungan bilateral Indonesia – Jerman.

Dalam pertemuan, kedua pemimpin membahas secara terbuka beberapa isu bilateral, antara lain kerja sama di bidang kesehatan, ekonomi, hingga perubahan iklim.

Isu Myanmar juga menjadi salah satu topik tukar pikiran kedua pemimpin dalam pembahasan mengenai isu kawasan.

Untuk bidang kesehatan, kedua pemimpin melakukan tukar pikiran mengenai upaya penanganan  COVID-19 di masing-masing negara. Keduanya menyampaikan kekhawatiran dengan masih terus terjadinya nasionalisme vaksin, yang akan sangat mengganggu ketersediaan vaksin dunia dan mengganggu kesetaraan akses vaksin bagi semua.

Dalam pertemuan, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa kasus konfirmasi positif  COVID-19 di Indonesia sudah mulai membaik. Hal ini disebabkan oleh penerapan protokol kesehatan serta kebijakan micro lockdown sampai pada tingkat desa melalui Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro). “Di bulan Januari, angka positif Indonesia sempat mencapai lebih dari 14 ribu dalam satu hari.

Sementara dalam dua minggu ini, angka positif berkisar 4-5 ribu per hari”, ujarnya. Presiden juga menjelaskan mengenai program vaksinasi yang sudah mulai dilakukan di Indonesia, di mana Indonesia menggunakan dua vaksin yaitu Sinovac dan Astra Zeneca.

Lebih lanjut, Kepala Negara menekankan pentingnya kedua negara membangun kerja sama di sektor kesehatan di masa mendatang. Di bidang investasi dan industri, Kanselir Merkel melihat potensi yang dimiliki oleh Indonesia untuk menjadi mitra penting Jerman. Terkait hal tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa investasi memegang peran penting dalam pemulihan ekonomi. “Indonesia baru saja mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja yang akan dapat mendukung kerja sama di bidang investasi”, jelas Presiden.

Presiden juga mengajak Jerman bekerjasama dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui sekolah vokasi dan peningkatan investasi industri Jerman untuk membangun basis produksi dan rantai pasok global Jerman di kawasan.

“Saya menawarkan kepada Jerman untuk mengembangkan kawasan industri khusus Jerman (German Industrial Quarter) di Kawasan Industri Terpadu Batang,” ucapnya, Sementara mengenai perubahan iklim, kedua pemimpin memiliki komitmen yang sama bagi upaya pengurangan emisi sesuai dengan komitmen yang telah disampaikan masing-masing negara.

“Indonesia memiliki komitmen tinggi untuk melakukan pembangunan hijau”, kata Presiden.

Salah satu contohnya adalah upaya yang terus dikembangkan baik restorasi hutan mangrove maupun upaya pembangunan energi secara berkelanjutan. Kemudian untuk isu kawasan, kedua pemimpin melakukan tukar pikiran mengenai isu Myanmar.

Presiden menyampaikan bahwa sikap Indonesia sangat jelas dari sejak awal, yaitu meminta dihentikannya penggunaan kekerasan dan mendorong dilakukannya dialog. “Dialog di antara mereka diharapkan dapat segera dilakukan, untuk mengembalikan demokrasi, stabilitas, dan perdamaian di Myanmar”, ujarnya.

Indonesia juga telah mengusulkan dilakukannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN guna membahas isu Myanmar dan saat ini persiapan KTT sedang terus dilakukan. Jerman adalah salah satu mitra terpenting Indonesia di Eropa, di mana kedua negara telah memiliki kemitraan komprehensif sejak tahun 2012.

Jerman merupakan mitra dagang terbesar Indonesia di Eropa, mitra investasi terbesar ke-4 di Eropa, dan wisatawan Jerman merupakan ke-3 terbesar dari Eropa. Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan bilateral tersebut yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

(IRF/UN) MHI


Sumber:  BPMI SETPRES